Agustus 2011

Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Rabu, 31 Agustus 2011

Truk Diatur, Tarif Angkutan Naik 100%

VIVAnews - Kebijakan pengaturan tonase truk angkut barang di Sumatera Barat akan memicu melambungnya harga sejumlah barang. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar khawatir kondisi ini akan meningkatkan laju inflasi menjelang Ramadhan.

"Kebijakan ini tidak tepat waktu, karena tanpa aturan ini inflasi juga bakal meningkat saat memasuki bulan puasa," kata Ketua Kadin Sumbar Asnawi Bahar, di Padang, Selasa, 12 Juli 2011.

Pembatasan tonase truk barang ini telah memicu kenaikan tarif angkutan yang mencapai 100 persen. "Kenaikan tarif ujungnya akan meningkatkan biaya dan bermuara pada kenaikan harga barang," tambah Asnawi.

Ketua Organda Sumbar S Budi Syukur menilai, kenaikan tarif 100 persen ini masih merugikan pengusaha angkutan barang. "Idealnya, tarif naik hingga 175 persen, tapi pengusaha barang pasti keberatan. Naik 100 persen saja mereka sudah keberatan," ujar S Budi Syukur.

Penolakan pengusaha truk ini berimbas mogoknya ribuan truk beroperasi tadi pagi. Mereka memarkir truknya di pinggir jalan di sejumlah titik di Sumbar. Di Padang, antrean truk membuat macet jalan Indarung, Bungus. Antrean truk juga terlihat jalan raya By Pass, Padang.

(Laporan: Eri Naldi, Padang)

Sebelum Dilebur, 4 BUMN Harus Bayar Pesangon

VIVAnews- Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan bahwa ada beban berat dalam rencana peleburan empat BUMN asuransi terkait RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  memiliki beban berat. Sebelum dilebur, keempat BUMN itu harus melakukan proses likuidasi.

Proses likuidasi ini harus dilewati sesuai dengan UU BUMN Nomor 19 tahun 2003.  Dalam ketentuan ini perusahaan harus membayar pesangon kepada karyawan. "Harus membayar pesangon untuk seluruh karyawan yang notabene ribuan," ujarnya saat ditemui disela acara Indonesia Halal Business and Food Expo di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat 12 Agustus 2011.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam peleburan ini adalah sektor manajemen resiko. Perlu dipikirkan secara mendalam bagaimana dampak dari peleburan itu. "Kami siap mendukung, tetapi tergantung kesepakatan pemerintah dan DPR. Cuma sekali lagi hati-hati, direview secara mendalam, dan dilihat dampaknya," imbuhnya.

Peleburan BPJS ini, juga harus memperhatikan perbedaan manfaat yang akan timbul. Hotbonar menyontohkan perbedaan program dengan PT Askes. Perbedaan prosedur antara keduanya berdampak pada polemik manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat.

"Karena produk yang dikeluarkan Askes untuk PNS itu bukan merupakan program dasar. Kalau yang dilaksanakan Jamsostek, yang dasar acuannya UU nomor 3 tahun 1992 mengenai jaminan sosial tenaga kerja, itu merupakan program dasar," terangnya. (umi)

Menko Perekonomian Imbau Investor Tak Panik

VIVAnews- Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengimbau agar investor tidak panik menyikapi gejolak saham yang terjadi secara global. Pasalnya, emiten Indonesia memiliki fundamental yang baik.

"Karena ini imbas dari apa yang terjadi di Amerika dan Eropa. Tidak menyentuh sama sekali fundamental dari bursa saham," ujar Hatta di kantornya, Jakarta, Senin Senin 8 Agustus 2011.

Dengan kondisi fundamental yang masih baik, anjloknya IHSG itu dapat pulih. "Saya merasa bahwa Indonesia akan cepat pulih," imbuhnya.

Hatta mengingatkan, aliran dana biasanya akan menuju ke negara-negara dengan kondisi ekonomi yang aman. "Indonesia masuk dalam emerging country yang berkualitas," ujarnya.

Namun, ia melanjutkan, dengan kondisi tersebut pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap gejolak global. Pemerintah dan Bank Indonesia telah memiliki protokol manajemen krisis.  "Memang kita harus mewaspadai, jangan menganggap enteng."

Seperti diketahui, penurunan rating utang pemerintah AS oleh S&P dari AAA menjadi AA+ membuat bursa efek global berjatuhan. Indeks harga saham gabungan (IHSG) juga terpangkas. Penurunan parah juga terjadi pada Jumat, 5 Agustus 2011 yang anjlok 200,44 poin atau 4,86 persen di level 3.921,64.

Hari ini, Senin 8 Agustus 2011, indeks terus terkoreksi hingga 4,45 persen menjadi 3.747,21 pada perdagangan pukul 11.11 WIB menjelang penutupan perdagangan hari ini.

 

 

Menteri BUMN Temui Asosiasi Pilot Garuda

VIVAnews – Usai melakukan inspeksi mendadak di Bandara Soekarno-Hatta, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar, menemui jajaran manajemen PT Garuda Indonesia Tbk dan pimpinan Asosiasi Pilot Garuda (APG).

Namun, Presiden APG, Kapten Stefanus G Setitit, belum bersedia memberikan komentar detail terkait isi pertemuan dengan Mustafa. “Belum mediasi. Nanti saja saya jelaskan di Pilot House,” kata dia usai bertemu Menteri BUMN di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis 28 Juli 2011.

Dalam inspeksi itu, Mustafa memantau kondisi Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait adanya aksi mogok terbang yang dilakukan oleh Asosiasi Pilot Garuda.

“Tidak ada penumpukan atau antre panjang penumpang seperti yang kita khawatirkan. Semua normal. Kita syukuri karena tidak berdampak negatif kepada para penumpang,” ujarnya.

Menurut dia, sebagian besar armada Garuda beroperasi seperti biasa. Hanya terdapat beberapa penyesuaian jadwal. “Akibat perpindahan pilot seperti di Medan, ada dua penumpang pesawat yang harus digabung menjadi satu,” ujar Mustafa.

Akibat penyesuaian itu, dia mengakui beberapa pesawat mengalami keterlambatan. “Tapi, secara keseluruhan, kami melihat penerbangan reguler berjalan sebagaimana mestinya. Tapi, saya berpesan kepada Garuda untuk segera mengatasi keterlambatan yang ada,” kata Mustafa. (art)

Laporan: Muhammad Iyus | Tangerang

Pilot Mogok, Petinggi Garuda Siap Terbang

VIVAnews - PT Garuda Indonesia Tbk siap menugaskan para petingginya di jajaran direksi yang juga pilot untuk menerbangkan armada Garuda, jika sejumlah pilot yang tergabung dalam Asosiasi Pilot Garuda jadi mogok besok hari, Kamis 28 Juli 2011.

"Saat ini, kami akan mengoptimalisasi sumber daya manusia yang ada dan kami jamin tidak ada pembatalan penerbangan," kata Direktur Operasional Garuda Indonesia, Ari Sapari saat jumpa pers di Kantor Garuda, Cengkareng, Rabu 27 Juli 2011.

Untuk itu, Ari menambahkan bahwa saat ini, ia bersama petinggi lainnya menggunakan pakaian dinas atau baju pilot untuk menyatakan siap terbang jika mogok jadi dilakukan tepat pukul 00.00 WIB. "Kami sudah siap sejak sekarang," ujarnya.

Dia menuturkan, jadwal pilot mogok terhitung pukul 00.00 WIB dan kini  sudah ada 170 pilot 'cadangan' yang siap terbang. "Saat ini, kita akan mendata dan mereka menyanggupi untuk terbang," kata Ari.

Seperti yang diketahui, sejumlah pilot yang tergabung dalam APG akan menggelar aksi mogok guna menuntut persamaan gaji antara pilot lokal dan asing.

Sedangkan Garuda menjelaskan, perbedaan gaji asing dan lokal karena status gaji asing hanya kontrak serta bersifat sementara. Pilot asing juga tidak mendapat fasilitas seperti pilot lokal. Aksi itu akan berlangsung pada Kamis, 28 Juli 2011 mulai pukul 00.00 WIB. (umi)

Liberalisasi Sektor Jasa Tingkatkan Ekonomi

VIVAnews - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan Indonesia perlu memperkuat sektor jasa dengan meningkatkan daya saing dan investasi menjadi langkah positif untuk mendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"Sektor jasa-jasa seperti transportasi, telekomunikasi, logistik, dan keuangan yang efisien akan menunjang sektor produksi," kata Mari di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat, 15 Juli 2011. "Termasuk juga sektor pendidikan dan kesehatan."

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor-sektor jasa telah berkontribusi terhadap hampir separuh dari total aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Perkiraan pada 2009 menunjukkan bahwa 48 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan 47 persen lapangan pekerjaan datang dari sektor jasa.

Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan efisiensi sektor jasa di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan dampak positif terhadap sektor-sektor lainnya, seperti manufaktur. Selain itu juga bisa meningkatkan produktivitas badan-badan usaha kecil dan penciptaan lapangan kerja, sehingga mengurangi kemiskinan.

"Sektor jasa-jasa harus mencakup peran yang lebih besar dalam 20 tahun mendatang, di mana pangsa terhadap PDB harus meningkat dari 45 persen di 2009 menjadi 55 persen di 2025," ujar Mari.

Mendag mengutip peringkat daya saing menurut World Economic Forum 2010, dalam daya saing global, Indonesia berada pada peringkat 44 dunia dari 139 negara. Meskipun peringkat Indonesia meningkat, dari sebelumnya 54 menjadi 44, karena perbaikan yang signifikan dari kebijakan makro yang stabil, pendidikan dasar yang meningkat, dan iklim usaha yang membaik, namun dalam bidang yang sangat penting seperti infrastruktur, kesiapan teknologi, dan kesehatan, masih memerlukan kerja keras, karena masih berada pada peringkat 82, 91, dan 99.

RI Rentan Jadi Tempat Pencucian Uang

VIVAnews - Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap praktek money laundering atau pencucian uang. Namun, Bank Indonesia menyatakan, pencegahan bisa dilakukan dengan menjalankan lima pilar.

Menurut Peneliti Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank BI, Ahmad Berlian, pilar yang harus diperhatikan adalah faktor infrastruktur, kebijakan, prosedur, pengawasan, dan sumber daya manusia (SDM).

"Tak cukup mengandalkan PBI [Peraturan Bank Indonesia]," kata dia dalam seminar 'Know Your Customer' di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa 21 Juni 2011.

Tak hanya itu, dia menambahkan, guna mencegah tindakan pencucian uang, bankir harus benar-benar mengetahui profil nasabah tersebut. Hal ini juga untuk mengetahui sumber dana yang ditaruh di bank.

"Profil nasabah harus di-mapping berdasarkan lokasi dan jenis usaha. Kalau ada yang kategori high risk, harus menggunakan aturan customer due dilligence," katanya.

Maraknya tindak pencucian uang di Indonesia menjadikan Financial Action Money Laundering memberi peringkat buruk pada Indonesia. Alasannya, kebijakan pemerintah dinilai belum efektif dalam menindak pencucian uang.

"Namun respons kita cukup cepat ditunjukan dengan pada 2002 dibuatlah PPATK [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan]," katanya.  "Ke depan diharapkan upaya pencegahan semakin efektif dan peringkat kita semakin membaik."

Miliaran Dana TKI Tersebar di Berbagai Negara

VIVAnews - Pemerintah menegaskan bahwa sudah ada anggaran perlindungan bagi para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Jika diperlukan, penambahan anggaran bagi para TKI akan dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, anggaran bagi perlindungan TKI berada di Kementerian Luar Negeri. Jumlahnya, di kantor Kementerian Rp6 miliar, sedangkan sisanya, sekitar Rp95 miliar, tersebar di seluruh perwakilan-perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri.

"Sehingga, jika ada TKI bermasalah, anggarannya sudah ada," kata Agus di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa 21 Juni 2011.

Menkeu menjelaskan bagaimana anggaran itu dikaji ulang. "Apakah memadai atau tidak tentu akan dipelajari," katanya. Dana bagi perlindungan TKI harus dipersiapkan, karena TKI di luar negeri inilah yang banyak mendatangkan devisa negara.

Kementerian Keuangan sekarang ini sedang dalam proses persiapan APBN-P 2011, Menkeu berjanji, bila anggaran bagi perlindungan TKI tidak memadai, maka akan ditingkatkan.

Dia juga menambahkan bahwa pada tahun ini pemerintah memberlakukan khusus pemulangan TKI dari Timur Tengah, Mesir, dan lainnya. "Tentu kita memerlukan penyesuaian anggaran itu," kata Agus.

Menkeu juga menyetujui usulan moratorium pengiriman TKI yang isinya antara lain sebaiknya tidak mengirim Tenaga Kerja TKW yang  berpendidikan rendah. (art)

Impor Berkurang, Peternak Sapi Bergairah

VIVAnews - Penghentian ekspor sapi hidup maupun daging sapi dari Australia merupakan langkah terbaik dari pemerintah untuk kembali menggairahkan masyarakat memelihara sapi. Saat ini masayarakat atau khususnya peternak enggan memelihara sapi karena harga jatuh pada titik paling rendah.

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suhariyanta, menyatakan penyebab utama peternak enggan memelihara sapi adalah jatuhnya harga sapi akibat impor sapi yang dilakukan pemerintah.

"Ketika peternak kembali bergairah memelihara sapi karena harga menguntungkan bagi peternak, maka ketersediaan daging untuk konsumsi masyarakat akan terpenuhi," katanya, Kamis, 16 Juni 2011 malam.

Menurut Edi, kebijakan impor sapi atau daging sapi dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, libur  panjang akhir tahun. "Daerah tujuan impor sapi juga harus pada daerah yang jumlah sapinya terbatas seperti Sumatera atau Kalimantan," katanya

Lebih lanjut Edi menyatakan, dengan harga sapi yang jatuh juga berdampak menurunnya permintaan inseminasi buatan sebanyak 30 persen. Hal ini terjadi karena pasokan pakan kepada sapi betina hanya seadanya. "Saat banyak para peternak sapi yang menyembelih sapinya," kata Edi. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pasar. (eh)

Laporan Juna Sanbawa | Yogyakarta

Selasa, 30 Agustus 2011

SBY: IHSG Turun Tak Perlu Khawatir

VIVAnews - Indeks harga saham gabungan (IHSG) merosot ketika terjadi gejolak ekonomi di belahan Eropa, Amerika, dan Asia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuturkan, hal tersebut perlu dicermati secara jeli. "Satu-satunya hal yang perlu dicermati adalah turunnya IHSG kita yang relatif tajam," kata SBY, di Kantor Presiden, Senin 8 Agustus 2011

Meski demikian, kata dia, tajamnya penurunan IHSG tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, penurunan IHSG tersebut, juga terjadi di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. "Ini terjadi secara global," tuturnya.

SBY meyakini, meski terjadi pergolakan ekonomi di Eropa dan menurunnya IHSG, pemahaman ekonomi kita dalam keadaan baik. "Tidak perlu ada kepanikan, kecemasan apapun, sistem harus bekerja," ujarnya.

Lebih lanjut, presiden menegaskan bahwa ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi baik. "Dengan rasa syukur, saya ucapkan ekonomi kita lebih baik dari tahun 2008," kata dia.

Demikian pula, SBY menambahkan, bila dibandingkan dengan krisis pada tahun 1998-1999. "Makro ekonomi baik, sektor riil terjaga, dan sejumlah fundamental ekonomi membaik," ujarnya.

Dia mencontohkan, di berbagai negara maju dan perekonomiannya kuat, seperti Amerika Serikat dan Eropa, kebijakan fiskal dan makro sangat penting. "Terbukti sekuat apapun ekonomi negara, kalau defisit yang dialaminya sangat tinggi, rasio utang juga sangat tinggi," tutur SBY. (eh)

Ikan Lokal Lebih Mahal dari China

VIVAnews - Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, memperkirakan terjadi kenaikan harga ikan menjelang Puasa. Meski terjadi kenaikan, pemerintah tidak akan membuka keran impor ikan.

"Kasihan nelayan kita," kata Fadel di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu 20 Juli 2011.

Dia mengatakan, harga ikan lokal saat ini memang lebih mahal dibandingkan impor, khususnya dari China. Menurut dia, ikan tongkol dari Ambon dipatok Rp8.500 per kilogram, dan ikan kembung Rp14.000 per kg. Harga ini jauh lebih mahal dibandingkan ikan dari China yang hanya Rp5.000 per kg.

Menurut Fadel, tingginya harga ikan lokal tak lain karena mahalnya ongkos transportasi. "Biaya transportasi mencapai 12 persen," kata Fadel.

Untuk mengatasi masalah ini, Fadel mengatakan pemerintah telah mengembangkan program minapolitan. Minapolitan merupakan pengembangan wilayah yang berbasis pada perikanan.

Pemerintah telah mengembangkan sembilan wilayah, antara lain di Bitung, Ambon, dan Muncar, Jawa Timur. "Minapolitan adalah percontohan yang bagus," katanya.

Selain minapolitan, pemerintah juga akan mengembangkan aqua culture. Aqua culture merupakan pengembangan ikan menggunakan karamba di laut. "Aqua culture ini punya kesempatan besar, di Jepang sudah berhasil mengembangkan ikan tuna," kata Fadel. (art)

PT KA Siapkan 29 Rangkaian Baru Untuk Lebaran

VIVAnews- PT Kereta Api akan menambah 29 rangkaian baru menjelang lebaran. Kemungkinan akan ditambah jika mendapat animo tinggi.

"29 gebong ini akan beroperasi pada  H-1 sampai H+10," kata Direktur Utama PT KA Ignasius Jonan di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 15 Juli 2011.

Dia menjelaskan untuk harga tarif kereta menjelang lebaran akan dijual dengan harga tiket terjauh. Ia mencontohkan untuk jurusan Jakarta-Surabaya, namun turun di stasiun sebelum Surabaya maka dikenakan jarak Jakarta-Surabaya. Sementara untuk kenaikan harga, KAI belum mengumumkannya.

"Mungkin ada kenaikan sedikit karena melihat biaya operasional yang tinggi. Petugas kami tidak pernah cuti untuk  menikmati lebaran. Jadi ini harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemerintah, terkait lemburnya dan sebagainya," tambahnya.

Ia menjelaskan calon penumpang yang membeli tiket lebaran, dibatasi sebanyak empat tiket untuk satu orang. Sementara untuk memberantas calo tiket kereta, pihaknya terus melakukan penertiban. Tak hanya masa lebaran, bagi calon penumpang yang berhasil menangkap calo maka akan diberikan Rp500 ribu.

Terkait dengan kereta gerbong khusus untuk motor, PT KA akan melihat animo masyarakat. Jika animo berkurang, maka gerbong khusus untuk motor tidak akan dibuka. "Kita memang cenderung pesimis untuk membuka lagi gerbong motor, karena kemarin animonya kurang," jelasnya. (eh)

BUMN Asuransi Dilebur, Ini Kata Jamsostek

VIVAnews - PT Jamsostek (Persero) mengaku belum mengetahui pasti rencana akan dileburnya perseroan dengan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asuransi, yakni PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen dalam rangka pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Sepertinya, pemerintah tidak berencana menggabungkan empat BUMN asuransi yang sudah ada," kata Direktur Utama Jamsostek, Hotbonar Sinaga kepada VIVAnews.com di Jakarta, Senin 11 Juli 2011.

Namun, Hotbonar menuturkan, jika ada wacana tersebut pemerintah maupun DPR disarankan tidak melakukan peleburan maupun transformasi. "Sebaiknya, biarkan keempat BUMN ini eksis, karena selama ini kinerjanya baik," ujarnya.

Kalau pun, kata dia, pemerintah akan membentuk BPJS baru, sebaiknya menangani sektor informal atau yang tidak berpenghasilan. "Misalnya, memprioritaskan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat)," tutur Hotbonar.

Langkah tersebut, menurut Hotbonar, bukan merupakan penolakan dibentuknya BPJS oleh pemerintah. "Jamsostek setuju dengan BPJS, tapi lebih baik menjadi badan sendiri," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah dan DPR menyepakatai bakal digabungnya empat BUMN di sektor asuransi dalam rangka pembentukan BPJS.

Pemerintah dan DPR berjanji tidak akan ada PHK karyawan terkait dengan peleburan tersebut. Peleburan itu juga tidak akan merugikan peserta yang telah mengikuti program di keempat BUMN tersebut.

Asosiasi Bank Mesti Urus Sertifikasi Resiko

VIVAnews - Sertifikasi manajemen resiko yang dikelola Institut Bankir Indonesia (IBI) menuai kritikan dari petinggi perbankan. Sertifikasi manajemen resiko merupakan kebijakan bank sentral terhadap para bankir dalam menilai kelaikan seseorang menduduki jabatannya.

Menurut Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk, Gatot M Suwondo, sebaiknya sertifikasi tersebut dilakukan oleh asosiasi yang terdapat pada industri perbankan. IBI yang notabennya milik Bank Indonesia (BI) dirasa kurang pantas bila sebagai penyelenggara.

"Kalau BI kan bank sentral, masa dia ngadain juga. Kalau bisa, asosiasi yang mengadakan pengelolaan sertifikasi tersebut," ujarnya saat ditemui di Kantor BNI, Jakarta, Kamis 23 Juni 2011.

Terkait BNI sendiri, lanjutnya, pegawainya yang berada di level dua hingga tiga tingkat di bawah direksi telah memiliki sertifikasi. "Hampir 700 orang yang telah disertifikasi," ujar Gatot.

Kendati demikian, Gatot mengaku hingga saat ini, pihak BNI masih mengirimkan pegawainya untuk disertifikasi menuju Badan Sertifikasi Manajemen Resiko. Sebab, sertifikasi ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan BI sejak sekitar tiga tahun yang lalu.

Sementara itu, tujuan diadakannya sertifikasi ini dimaksudkan untuk meminimalisir pelanggaran kewenangan tugas para bankir.

Cara Asia Tenggara Jadi Lumbung Energi

VIVAnews - Asia Tenggara bisa menjadi lumbung energi dunia bila mampu mengembangkan bahan bakar bioetanol dari alga atau ganggang. Bahan bakar ramah lingkungan ini terbukti lebih baik bila dibandingkan dengan bioetanol dari singkong, ubi, maupun jagung.

"Alga tumbuh besar di Asia," kata Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan di sela World Economic Forum (WEF) on East Asia 2011, di Hotel Shangri La, Jakarta, Senin, 13 Juni 2011.

Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Indonesia, dan Thailand, mengembangkan ganggang, menurut Karen, karena wilayah ini ditumbuhi banyak ganggang. Sayangnya, pengembangan ini butuh investasi besar.

Sebenarnya, dia mengatakan, saat ini sejumlah negara Asia Tenggara tengah menyusun skema energi alternatif, salah satunya menggunakan energi terbarukan. Menurut Karen, dalam diskusi ini semua sudah sepakat bahwa tidak ada negara yang mampu mencukupi kebutuhan energi sendiri.

Permasalahan utama bahan bakar alternatif, menurut Karen, harganya masih tinggi. Selisihnya sangat jauh bila dibandingkan dengan harga bahan bakar minyak. Apalagi bila dibandingkan dengan BBM Indonesia yang harganya masih disubsidi.

Karen menandaskan, bila energi alternatif bisa kempetitif dengan BBM, perusahaan-perusahaan besar baru akan mengembangkan energi ini. Karena itu, perlu insentif pengembangan dari pemerintah.

Penyebab Konsumsi BBM Subsidi Bengkak

VIVAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh menyatakan, realisasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 31 Mei 2011 telah mencapai 15,46 juta kiloliter (KL). Angka itu telah mencapai 40 persen dari target Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011 sebesar 38,59 juta KL.

"Kami perkirakan konsumsi BBM hingga akhir tahun akan melampaui target menjadi 41,42 juta KL," kata Darwin saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juni 2011.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo menyatakan, lebarnya disparitas harga BBM bersubsidi dan BBM nonsubsidi membuat konsumsi BBM nasional membengkak.

Dalam APBN 2011, konsumsi BBM bersubsidi dianggarkan 38,59 juta KL, yang terdiri dari Premium 23,19 juta KL (63,54 ribu KL per hari), minyak tanah 2,32 juta KL (6,34 ribu KL per hari), dan solar 13,08 juta KL (35,85 ribu KL per hari).

"Selain disparitas harga, tingginya konsumsi BBB juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kendaraan," kata Evita.

Menurut Evita, realisasi konsumsi Premium per 31 Mei 2011 sebesar 66,16 ribu KL per hari atau 4,1 persen di atas kuota APBN, solar 37,79 KL per hari (5,4 persen di atas kuota), dan minyak tanah 5,16 KL per hari (18,6 persen di bawah kuota).

Astra Multi Truck Tambah Tiga Cabang Baru

VIVAnews - PT Astra Multi Truck Indonesia segera menambah tiga cabang baru tahun 2012 mendatang untuk melayani daerah yang belum terjangkau. Tiga daerah itu adalah Banjarmasin, Bandung, dan Tangerang.

"Tahun depan kami (buka cabang) di Banjarmasin, Bandung, dan Tangerang. Mungkin cuma tiga itu," kata Pimpinan PT Astra Multi Truck Indonesia, Stefanus Utomo, usai buka puasa bersama PT Astra Internasional dan Group Astra dengan wartawan, di Jakarta Selatan, Selasa, 9 Agustus 2011.

Investasi untuk membuka cabang baru, kata Stefanus, lebih murah daripada investasi membuka gerai mobil. Karena yang dibutuhkan oleh Multi Truck hanya bengkel.

"Paling yang memakan biaya itu tanah, tergantung tanah kan bisa antara Rp1 juta sampai Rp10 juta. Kalau showroom kan di luar," ungkap Stefanus.

Pembukaan cabang ini, kata Stefanus, adalah bentuk penjemputan bola agar konsumen lebih mudah menjangkau serta efektifitas anggaran bagi perusahaan.

"Di kepala saya, ibaratnya orang bikin cabang itu kaya orang hamil, sembilan bulan sudah jadi," ungkapnya.

Hingga saat ini, lanjut Stefanus, Multi Truck sudah memiliki cabang di kota-kota besar di Indonesia, misalnya di Manado, Makasar, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, kemudian di Medan, Pekanbaru, Jambi, Lampung dan Pulau Jawa. "Total ada 28 cabang di seluruh Indonesia."

Dana "Nganggur" di BCA Capai Rp76 Triliun

VIVAnews- PT Bank Central Asia Tbk menyatakan kredit yang belum dicairkan (undisbursed loan) mencapai Rp75-76 triliun. Jumlah ini meningkat dari pada periode yang sama tahun 2010 dimana sebesar Rp60 triliun.

"Dan pada Desember 2010 meningkat menjadi Rp64,4 triliun dan pada Juni 2011 kita perkirakan sekitar menjadi Rp75 triliun sampai Rp76 triliun," ujar Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, di Jakarta, Kamis 28 Juli 2011.

Undisbursed loan BCA, lanjutnya, sebagian besar berasal dari kontribusi pinjaman kredit untuk modal kerja. "Kita tidak secara spesifik berdasarkan sektornya tapi terhadap jenis kreditnya, yaitu kredit modal kerja," katanya

Portofolio kredit BCA sendiri, tambahnya, tumbuh sekitar 21,4 persen (yoy) menjadi Rp159,7 triliun pada Juni 2011 dari Rp131,6 triliun pada periode yang sama tahun 2010 sebab didukung oleh peningkatan signifikan kredit komersil, usaha kecil dan menegah (UKM) maupun kredit konsumer.

"Kredit UKM dan komersial meningkat 30,2 persen (yoy) menjadi Rp65,7 triliun. Sedangkan kredit konsumer naik 27 persen menjadi Rp39,9 triliun pada Juni 2011. Sementara itu, kredit korporasi tercatat Rp54,2 triliun meningkat 9 persen dibanding Juni 2010," ungkapnya.

Ekspansi kredit konsumer BCA mayoritas didukung oleh tingginya permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). KPR meningkat 36,6 persen menjadi Rp21 triliun, sedangkan KKB Rp14,5 triliun atau meningkat 23,6 persen. (sj)

Meneg BUMN Minta Polisi Jaga Aset BUMN

VIVAnews - Kementerian BUMN meminta bantuan kepolisian untuk mengamankan aset-aset perusahaan milik negara yang tersebar di seluruh Indonesia. Aset BUMN yang mencapai Rp515 triliun itu membutuhkan pengamanan dan pengawasan dari kepolisian.

"Kami membutuhkan pengawalan, pengawasan, sehingga aset itu betul-betul terselamatkan untuk kepentingan bangsa," kata Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, di sela penandatanganan nota kesepahaman dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2011.

Menurut dia, dengan adanya kerja sama tersebut, Mustafa juga berharap Polri dapat mencegah penyimpangan dalam internal BUMN. Jika internal BUMN menyimpang bisa dideteksi dini dan diketahui Polri. "Sehingga kami segera dapat mengambil tindakan," kata Mustafa.

Mustafa juga meminta agar Polri melakukan pengawalan dalam proses kegiatan BUMN. Ia mencontohkan, untuk mengirim BBM ke Pulau Sumatera, harus melewati antrean panjang di Pelabuhan Merak.

"Jika dalam proses bisnis ini ada yang mengawal dan mengawasi dengan baik, kami merasa lebih aman dan terlindungi," tuturnya.

Sementara itu, Timur mengatakan, Polri siap mengamankan aset-aset BUMN tersebut. Hal ini untuk menjaga operasional BUMN agar tetap terjaga. "Ada hal yang menyangkut masalah hukum, dan proses itu bisa ditangani oleh kepolisian. Kami lebih kepada pencegahan," ujar Timur. (art)

Menlu: Soal Sapi Australia, Sudah Komunikasi

VIVAnews - Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa mengaku sudah menyampaikan empat sikap Indonesia, terkait pelarangan ekspor daging sapi oleh Pemerintah Australia. "Ada, sudah ada komunikasi," kata Marty di sela acara pembukaan World Economic Forum di Shangrila, Minggu 12 Juni 2011

Kendati demikian, kata Marty, belum ada respons dari pemerintah Australia soal empat poin sikap Indonesia yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Belum, saya belum mendapat tanggapan dari mereka," ujarnya.

Namun, dia menambahkan, pihak Australia sudah mengetahui soal sikap Indonesia tersebut. ""Kemarin Pak Presiden sudah menyampaikan empat butir, memastikan suplai, stabilitas harga, dan investigasi," kata Marty.

Sebelumnya, SBY menyampaikan empat sikap pemerintah soal pelarangan ekspor sapi oleh pemerintah Australia. SBY meminta pengusaha baik pemotongan sapi maupun pedagang daging untuk tetap menjaga stabilitas harga, terlebih lagi menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri.

Selain itu, kata SBY, para gubernur dan pemerintah daerah yang memiliki produksi sapi lebih untuk lebih mengutamakan suplai dalam negeri.

Presiden juga memerintahkan, pihak terkait untuk melakukan investigasi terhadap rumah potong hewan yang diduga bermasalah. Selain itu, meminta adanya investigasi tentang tayangan penyembelihan sapi yang memicu penghentian ekspor sapi oleh Australia. (adi)

Gaji CEO Nissan Jauh di Atas Toyota dan Honda

VIVAnews - Perusahaan otomotif terbesar kedua di Jepang, Nissan Motor Co. Ltd, berani membayar petingginya jauh lebih besar dari saingannya, Toyota dan Honda.

Laman Autoblog pekan ini melaporkan, Toyota membayar eksekutif korporat rata-rata 41 juta yen (Rp4,36 miliar) dan bonus 13 juta yen (Rp1,38 miliar) pada tahun fiskal 2010. Sedangkan Honda membayar rata-rata 31 juta yen (Rp3,3 miliar) per eksekutif, plus bonus 15 juta yen (Rp1,6 miliar).

Gaji sebesar itu tak apa-apa bila dibandingkan dengan gaji direktur-direktur Nissan. Tahun fiskal yang berakhir Maret 2011, bos-bos Nissan mendapatkan gaji 186 juta yen (Rp19,8 miliar) per eksekutif. Pendapatan ini tidak termasuk bonus atas kenaikan harga saham, sebesar 194 juta yen (Rp20 miliar) yang dibagikan kepada tujuh eksekutif.

Bahkan, kepala eksekutif korporat (CEO) Nissan, Carlos Ghosn pada tahun lalu bisa mengantongi pendapatan total 891 juta yen (Rp97 miliar). Jumlah ini hanya bisa disaingi eksekutif otomotif paling top di Amerika, Alan Mulally yang dibayar US$27 juta (Rp145 miliar) pada tahun 2010.

Eksekutif Nissan pantas mendapat kompensasi ini, sebab, perusahaan tetap membukukan laba bersih 31 miliar yen (Rp3,3 triliun) untuk tiga bulan pertama tahun ini. Sementara, Toyota mencatatkan keuntungan terkecil dalam 18 bulan terakhir, atau turun 12 persen menjadi 25 miliar yen (Rp2,66 triliun). (umi)

Senin, 29 Agustus 2011

Investasi Miliaran, Tommy Masuk Media Online

VIVAnews- Anak bungsu mantan presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra, mulai merambah bisnis media. Investasi miliaran rupiah pun digelontorkan Tommy Soeharto ke media online, PelitaOnline.

Dalam rilis yang dibagikan saat memperkenalkan media itu kepada sejumlah orang dan para wartawan, Tommy yang memiliki sejumlah perusahaan rasaksa itu mengaku bahwa ini merupakan debut pertamanya di bisnis media. Bisnis media ini, katanya, adalah obsesi terpendamnya selama ini. Lama direncanakan dan baru kali ini diwujudkan.

Media online yang beralamat di www.pelitaonline.com ini merupakan situs yang dikelola penerbit Harian Pelita. Pemimpin Umum PelitaOnline, Sulastomo, berharap media yang dipimpinnya bisa bersaing dengan situs berita yang sudah ada.

"Tantangan besar untuk bisa eksis di dunia media. Kue (pangsa pasar) online ini kan sangat besar," kata Sulastomo.

Ketika ditanya wartawan, Sulastomo tidak bersedia menyebut berapa miliar investasi yang digelontorkan Tommy. "Itu rahasia perusahaan. Untuk berapa lama Tommy berinvestasi juga tidak usah disampaikan di sini," jelas Sulastomo.

Namun, Sulastomo menjelaskan, Tommy bukan sebagai pemilik tunggal di PelitaOnline. Berdasarkan informasi yang didapat VIVAnews, Tommy memiliki 70 persen saham, dan 30 persennya dimiliki Pelita.

Adapun, PelitaOnline akan diluncurkan secara resmi pada 8 Juni mendatang. Peluncuran sengaja dipilih bersamaan dengan peringatan kelahiran mantan Presiden Soeharto.

Puasa-Lebaran, Carrefour Tak Naikkan Harga

VIVAnews - PT Carrefour Indonesia mengaku tak akan menaikkan harga menjelang bulan puasa dan lebaran. Sebagai perusahaan retail modern, harga yang dipatok Carrefour tergantung dari pemasok barangnya.

"Kadang-kadang  kalau di pasar tradisional kan bisa sampai tinggi tuh, kita nggak bisa," kata Kepala Humas Carrefour Indonesia, Satria Hamid di Jakarta, Kamis, 28 Juli 2011 malam.

Satria mengatakan, Carrefour hanya dapat menaikkan harga ketika sudah ada kesepakatan dengan pihak suplier. Jika suplier sudah menaikkan harga, maka dapat dipastikan harga tidak akan terkoreksi kembali sehingga inflasi bisa terjaga.

Sementara itu, Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk, Kostaman Thayib, mengatakan menjelang puasa dan lebaran mendatang Carrefour justru akan memberikan penawaran-penawaran spesial terutama bagi pemegang kartu Carrefour Megacard yang diluncurkan beberapa waktu lalu.

"Kami dengan Carrefour setiap minggu ada program khusus, kalau menggunakan Carrefour Megacard ini, selain dia mendapatkan cashback 1,5 persen juga mendapatkan discount 5 persen untuk house brand," kata Kostaman Thayib.

Kemudian, lanjut Kostaman, cobranding card yang dilakukan bersama Carrefour hasilnya cukup bagus, Bank Mega sudah berhasil mengkover 240 ribu kartu Carrefour yang sebelumnya bekerjasama dengan BCA. "Total kartu sekitar 300 ribu yang dari BCA, tapi kan nggak semuanya aktif, ada yang sudah macet ada yang sudah pindah dan sebagainya," kata dia. (eh)

Waspadai Ayam 'Tiren' Jelang Puasa

VIVAnews - Kementerian Perdagangan mengawasi kemungkinan terjadinya kenaikan harga bahan pokok menjelang datangnya bulan suci Ramadhan. Selain itu, perlu diwaspadai penjualan bahan pokok tidak layak konsumsi, terutama penjualan ayam sudah mati atau 'tiren' (mati kemarin).

"Kami imbau ibu-ibu pembeli daging ayam, hati-hati pada pedagang yang menjual ayam 'tiren'," kata Ketua Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia, Don P Utoyo, saat kunjungan Menteri Perdagangan ke Rumah Potong Ayam PT Ciomas Adisatwa di Parung, Bogor, Jawa Barat, Senin 18 Juli 2011.

Pedagang yang menjual ayam 'tiren', Utoyo melanjutkan, biasanya menjual pada waktu dini hari atau ketika hari masih gelap, sehingga pembeli tidak dapat mengecek kondisi ayam yang dibelinya.

Selain itu, sebagian besar pedagang tersebut menjualnya bukan pada tempat penjualan ayam, tetapi di tempat-tempat semacam pasar kaget. "Adanya penjual ayam 'tiren' itu hanya oknum, paling-paling satu sampai dua orang saja. Kami juga sepakat untuk ditindak," ujar Utoyo.

Kewaspadaan pada penjualan ayam 'tiren' itu, menurut dia, guna melindungi pembeli dari aksi ambil untung di saat tingginya permintaan daging ayam.

Namun, ia mengaku, hingga saat ini, persentase penjualan ayam 'tiren' oleh pedagang semakin menurun. "Khusus ayam 'tiren', sudah mendekati nol," tutur Utoyo. (art)

Puasa, Harga Daging Tak Naik?

Seorang pedagang daging sapi di Pasar Setono Betek, Kediri, Jawa Timur (ANTARA/Arief Priyono)

VIVAnews - Menteri Pertanian Suswono menjamin tak ada kenaikan harga daging sapi menjelang dan saat Puasa, Agustus mendatang. Ini karena stok daging nasional cukup.

Suswono mengatakan, pemerintah telah menyediakan stok daging dan sapi potong dengan mengimpor, salah satunya dari Australia. “Tidak ada alasan bagi para pedagang untuk menaikkan harga daging," kata Suswono dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin 11 Juli 2011.

Suswono yakin, kuota impor sapi telah sesuai kebutuhan dan tak bakal ada kekurangan. Selain karena impor, Suswono mengatakan, produksi sapi dalam negeri juga sedang bagus. "Ini terlihat dari hasil sensus hewan yang menggembirakan," katanya.

Karena itu, pemerintah akan menjaga agar  harga daging di Hari Raya Idul Fitri tidak mengalami kenaikan dengan cara mengatur suplai. Pada bulan itu, pasokan tak cuma sesuai kebutuhan bulanan, melainkan ada tambahan.

Bila biasanya 7.000 ribu ton per bulan, untuk tiga bulan ke depan, karena ada hari raya, menjadi 28 ribu ton. "Ini untuk Juli, Agustus, dan September."

Suswono juga menjamin harga sapi lokal akan tetap stabil. “Kakmi meminta kepada importir agar menyerap sapi lokal terlebih dulu,” kata Suswono. Laporan: Nina Rahayu (adi)

Alasan Lapangan Kerja, RI Impor Sapi Muda

VIVAnews - Pemerintah berencana mengimpor sapi muda-- yang secara teknis disebut sapi bakalan-- pada tahun-tahun yang akan datang. Sapi-sapi ini dapat dibiakan sebelum akhirya siap dipotong.

Rencana itu, "Dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan baru,” ujar Menteri Pertanian, Suswono, saat jumpa pers di Kantor Kementrian Perekonomian, Jakarta, Jumat 8 Juli 2011. Proses pembiakan sapi-sapi itu diharapkan bisa menyedot tenaga kerja.

Data Badan Karantina Kementerian Pertanian menunjukan bahwa tiap bulan Indonesia rata-rata mengimpor 50 ribu ekor sapi berbagai jenis. Jadi setahun  mencapai 600 ribu ekor. Hingga saat ini, sapi yang sudah didatangkan ke Indonesia tercatat mencapai 140 ribu ekor.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa pemerintah  masih membahas kelanjutkan kebijakan impor sapi. Pemerintah harus melihat terlebih dahulu kecukupan stok daging di dalam negeri.

“Soal volume kita menghitung dari daya dukung nasional. Kebutuhan kita selama ini mencapai 2,5 hingga 3 juta ton. Kalau dari dalam negeri mampu (mencukupi), maka kita tidak perlu impor," kata dia.

Meski target swasembada yang dicanangkan mengharuskan menyisakan 10 persen dari produksi daging, Hatta menyatakan opsi impor daging masih terbuka. Alasannya, tingkat pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang terus naik bisa jadi membuat kuota daging nasional belum mencukupi kebutuhan nasional.

 

BI: Pertumbuhan 2011 Lebih Tinggi dari Asumsi

VIVAnews - Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2011 dapat mencapai 6,6 persen atau melebihi asumsi APBN 2011 sebesar 6,4 persen. Penyebabnya, pergerakan ekonomi global karena pertumbuhan ekonomi di negara emerging market Asia akan memberi dampak positif bagi ekspor dan impor Indonesia.

"Ke depan kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam semester II 2011 ini masih cukup kuat sehingga pertumbuhan tahun 2011 akhir mencapai 6,6 persen, atau lebih tinggi dari perkiraan asumsi APBN 2011 sebesar 6,4 persen," kata Deputi Gubernur BI Hartadi Sarwono dalam rapat dengan Badan Anggaran, DPR, Jakarta, Senin, 4 Juli 2011.

Menurutnya prospek pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011, juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan  dapat tumbuh sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat, yang berasal dari kenaikan upah dan peningkatan pendapatan ekspor.

"Investasi juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian, diperkirakan juga meningkat pada tahun 2011 ini. Peningkatan investasi didukung oleh peningkatan PMA (penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman modal dalam negeri) sebagai pengaruh positif terus membaiknya persepsi terhadap perekonomian di dalam negeri," paparnya.

Hartadi menambahkan pada semester I tahun 2011 ini realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5 persen. Hal tersebut disertai oleh pertumbuhan yang semakin berimbang seperti meningkatnya investasi dan kinerja eskpor sehingga mengimbangi kinerja konsumsi rumah tangga.(umi)

Bidik Indonesia Barat, Merpati Tambah Pesawat

VIVAnews - PT Merpati Nusantara Airlines menargetkan untuk membuka rute penerbangan di wilayah Indonesia bagian barat. Perusahaan berencana menambah armada untuk mencapai target tersebut.

"Target kami, tutup tahun 2011 dengan pengembangan. Bukan hanya di wilayah timur, tetapi juga wilayah barat. Tentunya, untuk mengembangkan wilayah barat, perlu adanya penambahan armada pesawat," kata Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines, Sardjono Jhony Tjitrokusumo saat ditemui VIVAnews.com di ruang kerjanya, Jakarta.

Sardjono menuturkan, bertambahnya armada turut menjadi prioritas utama perseroan untuk menutup tahun ini. "Kami akan tambah menjadi 23 pesawat Boeing, dari saat ini berjumlah 13 pesawat," ujarnya.

Dia mengatakan, untuk meraih target tersebut, Merpati akan menggunakan dana revitalisasi dan restrukturisasi dari pemerintah. "Dana dari pemerintah itu lewat PPA (PT Perusahaan Pengelola Aset)," kata Sardjono.

Selama ini, Sardjono menambahkan, Merpati dikenal sebagai maskapai yang kuat di wilayah timur. Namun, sebetulnya, Merpati kuat di Nusantara dan regional. "Tapi, karena keterbatasan armada, saat ini kami hanya berkonsentrasi di wilayah timur," ujarnya.

Apalagi, dia menuturkan, ekspansi tersebut berdasarkan visi dan misi yang selama ini diembankan ke Merpati, yaitu membedah isolasi, menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan kota-kota besar dan regional. "Itu tetap akan kami pertahankan," tuturnya. (art)

Kinerja Stagnan, BUMN Evaluasi Telkom

VIVAnews - Kementerian Badan Usaha Milik Negara bakal mengevaluasi kinerja salah satu perusahaan andalannya, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) yang dinilai mengalami penurunan sejak dua tahun terakhir.

"Kami ingin evaluasi itu semua, sekarang Pak Irnanda (Deputi Kementerian BUMN Irnanda Laksanawan) sedang mengurusi itu, termasuk juga pada Telkomsel. Karena penghasilan Telkom dari Telkomsel sebesar 60-65 persen," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 15 Agustus 2011.

Menurut Mustafa, Kementerian BUMN menilai pertumbuhan kinerja Telkom telah mengalami stagnasi. Hal tersebut kemungkinan karena berbagai faktor.

Melihat kondisi tersebut, Kementerian berencana mengevaluasi secara menyeluruh kondisi perusahaan pelat merah tersebut. Evaluasi dimulai dari situasi pasar, prospek bisnis, kinerja manajemen, termasuk kondisi perusahaan cabang yang berada di New York, Amerika Serikat. "Kami akan melihat semuanya, kami lihat juga perkembangan di Eropa Barat," kata dia.

Mustafa juga menegaskan manajemen Telkom agar segera menyelesaikan rencana pembelian kembali saham (buyback) senilai Rp5 triliun. Kementerian berharap agar penurunan kinerja saham global tidak akan berpengaruh pada aksi korporasi Telkom tersebut.

Kendati melaksanakan evaluasi menyeluruh, BUMN menegaskan tidak ada rencana untuk merombak susunan direksi Telkom. Selain itu, pemerintah belum menaruh perhatian besar pada rencana Telkom menggelar buyback saham Telkomsel milik Singtel. (art)

Menkeu: Hanya 500 Ribu Perusahaan Taat Pajak

VIVAnews - Kementerian Keuangan menyatakan dari sekitar 22,6 juta badan usaha di Indonesia, hanya 500 ribu perusahaan yang taat membayar pajak. Untuk itu, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) meningkatkan kerja sama pertukaran data ekspor impor dengan membuat jaringan bersama secara online.

Data-data Kemenkeu, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, dan BPS akan terintegrasi secara akurat. Dalam setiap data ekspor-impor, tidak hanya berisi mengenai transaksinya, namun juga tercantum Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Dengan data ini diharapkan ekspor dan impor akan terlihat lebih jelas, baik dari NPWP eksportir maupun importir,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di sela penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di gedung BI, Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2011.

Sementara itu, Gubernur BI Darmin Nasution menjelaskan, proses penyampaian data selama ini masih bersifat manual. Dengan kerja sama ini diharapkan pertukaran data menjadi lebih valid, dan akurat, termasuk data devisa baik impor maupun ekspor.

“Sekarang ini kan belum seluruhnya online, terutama pulau seperti Papua. Dengan MoU ini diharapkan data-data tersebut akan sampai ke pelosok daerah dan dapat diterima lebih cepat,” ujarnya.

Untuk BI, kata Darmin, data yang masuk akan lebih cepat, akurasi dan integrasinya juga baik serta kecepatan dalam neraca pembayaran. (art)

Mustafa: Harap Maklum Kalau Ada Delay Kecil

VIVAnews - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mengharapkan masyarakat bisa memaklumi adanya penundaan (delay) jadwal penerbangan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Hal tersebut seiring pemogokan yang dilakukan para pilot maskapai penerbangan nasional tersebut.

"Minta kesabarannya kalau ada delay kecil, mohon dimaklumi," kata Mustafa Abubakar dalam peninjauan ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis, 28 Juli 2011.

Meski meminta pengertian penumpang, Mustafa mendesak manajemen Garuda agar berupaya melaksanakan jadwal penerbangan yang tepat waktu. "Hal-hal seperti itu harus tetap diatasi secepatnya," ujar dia.

Pada peninjauannya hari ini, Menteri BUMN menilai semua penerbangan Garuda berjalan normal dan tidak terlihat dampak berarti dari aksi mogok kerja para pilot.

Penilaian tersebut berdasarkan pada kondisi tidak adanya penumpukan penumpang maupun antrean panjang di bandara. "Aksi mogok ini kami syukuri, tidak berdampak negatif kepada penumpang," kata Mustafa.

Pada kesempatan itu, Mustafa juga menyatakan harapannya untuk bertemu dengan pengurus Asosiasi Pilot Garuda (APG) guna mendengarkan aspirasi para pegawai BUMN tersebut.

Seperti diketahui, untuk mengatasi kemungkinan tidak adanya penerbang pesawat, manajemen Garuda memutuskan untuk memakai pilot senior yang selama ini lebih banyak bertindak sebagai instruktur.

Hingga saat ini, situasi penerbangan berjalan lancar, Garuda sudah melakukan 27 penerbangan dengan normal tanpa ada penerbangan yang tertunda. (art)

Tarif Sewa Perkantoran di Jakarta Melonjak

VIVAnews - Perusahaan konsultan properti Colliers International Indonesia mencatat tarif dasar sewa di kawasan segi tiga emas atau pusat kawasan bisnis Jakarta per kuartal II-2011 tertinggi dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Tarif itu diperhitungkan dalam mata uang dolar AS maupun rupiah.

Colliers mengungkapkan, pada kuartal kedua tahun ini, pasar perkantoran di pusat kawasan bisnis mengalami peningkatan tarif sewa sebesar 6,0 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Tarif sewa menjadi Rp109.738 per meter persegi (m2) per bulan untuk gedung dengan tarif rupiah.

Selanjutnya, tarif naik 8,7 persen dibandingkan kuartal sebelumnya menjadi US$19,30 per m2/bulan untuk gedung dengan tarif dolar AS.

Sementara itu, gedung perkantoran utama di pusat kawasan bisnis saat ini memberlakukan tarif sewa baru sebesar US$30,00/m2/bulan. Pasar juga mengalami permintaan konsisten untuk lahan kantor dan melampaui total pasokan baru, sehingga memicu naiknya total hunian menjadi sebesar 92,8 persen dan diperkirakan terus naik hingga akhir tahun.

Collier melanjutkan, untuk perkantoran strata-title atau hak milik, laju penyerapan tercatat sangat baik yakni sebesar 97 persen yang kemudian memicu kenaikan harga sebesar 12 persen dibandingkan tahun lalu menjadi Rp20,8 juta per m2 di pusat kawasan bisnis.

Untuk perkantoran di luar pusat kawasan bisnis, peningkatan tercatat sebesar 13 persen dibandingkan 2010 menjadi Rp16,6 juta per m2. (art)

Darwin: Semua Bergantung Menteri Keuangan

VIVAnews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kasus penunggakan pajak 14 perusahaan minyak dan gas kepada Menteri Keuangan. "Semua bergantung kepada Menteri Keuangan," kata Menteri Energi Darwin Zahedy Saleh di Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin 18 Juli 2011. "Yang jelas, menunggak pajak tidak boleh. Semua ada aturannya."

Saat ditanya apa tindakan Kementerian Energi, Darwin mengaku akan mengevaluasi sesuai tugas pokok dan fungsi. "Semua sesuai Tupoksi."

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo menyatakan, kasus ini bukan wewenang dia. Menurut Evita, kasus tersebut kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. "Saya urusannya kontrak," katanya di

Namun, setahu Evita, kontraktor kontrak kerja sama biasanya membayar kewajiban sesuai kontrak, termasuk pajak dan royalti.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis pekan lalu mengungkapkan, sebanyak 14 perusahaan minyak dan gas asing bertahun-tahun tidak pernah membayar pajak. Akibatnya, negara dirugikan hingga lebih dari Rp1,6 triliun. ”Ada perusahaan yang tak membayar pajak sejak 1991," kata dia.

Sayangnya, KPK tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, nama-nama penunggak pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak tak bisa dibuka. Menurut Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, KPK terhalang Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). (adi)

Popular Posts