Januari 2012

Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Selasa, 31 Januari 2012

Mega IPO Facebook Turunkan Target Dana?

VIVAnews - Facebook dikabarkan akan mendaftarkan proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada Rabu, waktu Amerika Serikat. Hasil penjualan saham ke publik ini ditaksir bakal meraup dana segar hingga US$5 miliar atau setara Rp45 triliun.

Menurut seorang sumber yang mengetahui transaksi tersebut seperti dikutip IFR dari laman Reuters, Rabu, 1 Februari 2012, perusahaan telah menunjuk Morgan Stanley dan empat perusahaan lain sebagai bookrunner untuk menangani mega-IPO tersebut.

Perusahaan yang didirikan oleh Mark Zuckerberg pada 2004 memutuskan memilih Morgan Stanley untuk menjadi pimpinan sindikasi guna menggiring proses IPO yang dianggap terbesar dalam sejarah Silicon Valley.

Dana segar sebesar US$5 miliar diakui masih merupakan target awal dan terbuka kemungkinan meningkat dalam beberapa bulan mendatang atau usai melihat respons permintaan investor.

Empat bookrunner lain yang dilibatkan dalam proses ini adalah Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, dan JP Morgan. "Perusahaan penjamin emisi juga masih mungkin bertambah lagi," ujar sumber tersebut.

Sebelumnya diberitakan, mega IPO Facebook bakal membuat perusahaan social media paling berpengaruh di dunia itu menghimpun dana segar hingga US$10 miliar. Lewat IPO, valuasi Facebook ditaksir bakal mencapai US$75 miliar hingga US$100 miliar.

Reuters yang mengutip laporan IFR juga mengatakan, pendaftaran proses IPO tahap awal ini merupakan bagian dari rencana perusahaan yang akan mencatatkan saham perdananya pada Mei mendatang. IPO Facebook digadang-gadang akan membuat rekor-rekor dari perusahaan lain di bidang social media tampak menjadi kerdil.

Bahkan, IPO Facebook ini diperkirakan mengalahkan perusahaan mesin pencari raksasa, Google Inc, yang meraup dana hingga US$2 miliar. (art)

Bea Masuk Berlaku Sama di Industri Otomotif

VIVAnews - Kementerian Perindustrian menyatakan tidak ada diskriminasi terkait pengenaan tarif bea masuk 10 persen untuk mesin utama otomotif. Tidak adanya diskriminasi itu berlaku bagi produsen otomotif lokal atau nasional dengan prinsipal besar (agen tunggal pemegang merek/ATPM) yang mengimpor mesin-mesin sejenis.

"Sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2012 bahwa besarnya tarif bea masuk untuk mesin mobil dalam keadaan utuh atau terakit adalah 10 persen," kata Menteri Perindustrian, MS Hidayat, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa 31 Januari 2012.

Sementara itu, perusahaan yang memproduksi mesin, menurut Hidayat, dapat mengimpor komponen, sub komponen dengan menggunakan skema Incompletely Knock Down (IKD) sesuai Peraturan Menteri No 59/M-Ind/PER/5/2010 dengan tarif bea masuk sebesar 2,5 persen atau dapat mengimpor masing-masing komponen dengan tarif bea masuk 0 sampai 10 persen.

"Ketentuan besarnya tarif bea masuk tersebut adalah berlaku untuk semua merek kendaraan bermotor, baik ATPM maupun merek lokal lainnya. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak diskriminatif dan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya industri mesin kendaraan bermotor di dalam negeri," kata Hidayat.

Sebagai ilustrasi, Hidayat mengatakan, beberapa prototype mobil merek lokal yang sudah diproduksi, mesinnya (main engine) diimpor secara utuh dari China. "Jika kebijakan impor mesin secara utuh bea masuknya menjadi 0 persen, yang akan diuntungkan adalah produsen mesin tersebut di negara asalnya," ujarnya.

Hidayat menjelaskan, maksud dari kebijakan yang ada ini dengan memberikan bea masuk 2,5 persen untuk komponen mesin dengan skema IKD adalah untuk mendorong industri perakitan dalam negeri.

"Jadi, kebijakan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk berpihak kepada merek tertentu, tapi justru supaya menumbuhkan industri perakitan otomotif di dalam negeri," kata Hidayat. (art)

Gelar Bangsawan Bekas Petinggi RBS Dicopot

VIVAnews - Kerajaan Inggris mencabut gelar kebangsawanan bekas Chief Executive Officer Royal Bank of Scotland, Fred Goodwin, pada Selasa kemarin. Goodwin bernasib sama seperti pemimpin Zimbabwe Robert Mugabe dan bekas diktator Rumania Nicolae Ceausescu.

Goodwin dinobatkan masuk ke jajaran ksatria Kerajaan Inggris oleh Ratu Inggris Elizabeth di tahun 2004 dengan menyandang gelar "Sir". Beberapa tahun kemudian, Goodwin membawa RBS ke katastrofi sehingga membuat bank ini dijual ke sebuah bank Belanda, yang dinilai kemudian membawa dunia ke krisis global.

Tahun 2008, RBS juga menjadi sasaran kemarahan publik karena perannya dalam kehancuran 2008 yang membuat pemerintah Inggris harus mengucurkan 45 miliar poundsterling untuk bail out bank tersebut. Dia lalu pergi dengan membawa dana pensiun yang besar.

"RBS menjadi simbol segala sesuatu yang berjalan salah di ekonomi Inggris selama dekade terakhir dan itu terjadi di bawah kepemimpinan Fred Goodwin, sehingga saya kira sangat pantas dia kehilangan kebangsawanannya," kata Menteri Keuangan Inggris, George Osborne, seperti dikutip Reuters.

Putusan mencabut gelar Goodwin hanya selang dua hari setelah penerusnya di RBS, Stephen Hester, mengumumkan akan melepaskan bonus jutaan poundsterling yang akan diterimanya.

Sebuah laporan dari Otoritas Jasa Keuangan Inggris (FSA), pada Desember, atas RBS yang hampir kolaps, menyatakan Goodwin dan bekas bos RBS lainnya sebagai penyebabnya. FSA juga mengecam pemerintahan Partai Buruh yang dulu menerapkan kebijakan keuangan yang longgar.

Perdana Menteri yang kini dari Partai Konservatif, David Cameron, puas dengan pencopotan gelar Goodwin. Sementara pemimpin Partai Buruh yang oposisi, Ed Miliband, menyerukan reformasi perbankan lebih jauh.

"Sangat baik jika Goodwin kehilangan kebangsawanannya, namun ini hanya permulaan dari perubahan yang kita inginkan. Kami ingin mengubah budaya bonus dan kita butuh mengubah peraturan sehingga kita benar-benar melihat tanggung jawab pada semua direksi," kata Miliband.

 

Mobil Murah Malaysia Ancam Pasar RI

VIVAnews - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui tengah mengembangkan program mobil murah dan ramah lingkungan atau Low Cost and Green Car (LCGC) guna mengantisipasi tren otomotif di masa mendatang.

Program ini disiapkan agar pasar otomotif Indonesia tak mengalami serbuan dari produsen lain dari Malaysia dan Thailand yang sudah mengembangkan jenis mobil tersebut.

"Program pengembangan mobil LCGC berlaku untuk semua industri otomotif di dalam negeri," kata Menteri Perindustrian, MS Hidayat dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2012. 

Hidayat menjelaskan, mobil murah dan ramah lingkungan yang dikembangkan di tanah air itu harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti jenis kendaraan MPV berkapasitas 1.000 sampai 1.200 cc dengan konsumsi bahan bakar 20 sampai 22 km per liter.

Syarat lain adalah penggunaan komponen lokal diharapkan sudah mencapai 80 persen pada tahun keenam. "Komponen yang dimaksud termasuk pembuatan power train (engine, transmisi dan axle)," kata Hidayat.

Diakui Hidayat, negara-negara di ASEAN seperti Malaysia dan Thailand saat ini tengah mengembangkan mobil berjenis LCGC. Bahkan kedua negara tetangga tersebut telah memproduksi jenis kendaraan tersebut.

"Apabila Indonesia tidak mengembangkan dan memproduksi mobil jenis tersebut dikhawatirkan pasar dalam negeri akan dimasuki oleh produk mobil sejenis dari Malaysia dan Thailand," katanya.

Mantan Ketua Kadin Indonesia ini juga mengungkapkan, program pengembangan mobil LGCC ini akan mendatangkan investasi baru di tingkat perakitan (assembling). Tercatat sejumlah perusahaan otomotif yang sudah menyatakan komitmen investasinya adalah Daihatsu, Suzuki, Toyota, Mitsubishi, Nissan.

"Total investasi sebesar US$1,8 milliar dan tenaga kerja yang diserap mencapai 15 ribu orang. Sedangkan investasi tambahan atau ikutan di tingkat industri komponen diperkirakan sebesar US$1,9 milliar dengan tambahan tenaga kerja baru antara 15 ribu sampai 17 ribu orang," kata Hidayat. (umi)

Mandiri Biayai Mega Proyek Antam Rp5,8 T

VIVAnews - PT Aneka Tambang Tbk memperoleh pinjaman sindikasi sebesar US$650 juta setara Rp5,85 triliun (kurs Rp9.000 per dolar AS) dari konsorsium lembaga keuangan yang dipimpin PT Bank Mandiri Tbk. Dana itu rencananya akan disalurkan untuk membangun pabrik pengolahan feronikel (Feni) IV berkapasitas 27 ribu ton per tahun di Halmahera Timur, Maluku Utara.

Dalam pinjaman sindikasi tersebut, Bank Mandiri merangkul tiga bank lain yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Standard Chartered Bank, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

“Pertambangan merupakan salah satu sektor yang menjadi kontributor terbesar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung upaya penguatan sektor ini guna mendorong peningkatan kapasitas produksi,” kata Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Riswinandi, dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com, Selasa, 31 Januari 2012.

Keputusan Bank Mandiri mengucurkan pinjaman tersebut didasarkan pada pembangunan industri manufaktur nasional yang terus bertumbuh. Selain itu, bank pelat merah ini juga menilai, kebutuhan nikel di pasar domestik dan internasional menunjukkan peningkatan.

Selain kontribusi melalui konsorsium berupa kredit investasi dan fasilitas standby buyer, dukungan Bank Mandiri juga diwujudkan melalui pemberian fasilitas bilateral non cash loan (NCL), Treasury Line, dan Bill Purchasing Line untuk membiayai operasional perusahaan.

Hingga September 2011, Bank Mandiri telah memberikan pembiayaan sekitar Rp6,78 triliun kepada sektor pertambangan dan pengolahan bahan logam nasional, di mana sebagian besar digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi. Jumlah tersebut menunjukkan adanya kenaikan 16 persen jika dibandingkan dengan September 2010 sebesar Rp5,81 triliun.

Pada Desember 2011, Antam telah menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap pertama senilai Rp3 triliun untuk investasi rutin dan pengembangan usaha.

PT Mandiri Sekuritas, Deutsche Securities Indonesia, dan Standard Chartered Securities ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi berjangka waktu 7 dan 10 tahun itu. Untuk penerbitan obligasi dimaksud, Bank Mandiri bersama BRI, Standard Chartered, dan Deutsche Bank bertindak sebagai standby buyer. (art)

Di Asia Pasifik, Izin Usaha RI Ketinggalan

VIVAnews - Indonesia tercatat tertinggal jauh dalam proses izin mendirikan usaha dibanding rata-rata negara anggota Asia Pasific Economic Cooperation (APEC). Sulitnya izin mendirikan usaha itu menurunkan minat pemodal berinvestasi di Tanah Air.

Hal itu terungkap dalam laporan Doing Business di Indonesia 2012 yang dikeluarkan oleh International Finance Corporation (IFC), World Bank Group. Dalam laporan itu disebutkan, rata-rata mendirikan usaha di 20 kota di Indonesia, menghabiskan 9 prosedur, 33 hari, dan 22 persen dari pendapatan per kapita nasional.

"Temuan ini memang 13 hari lebih cepat dan 8 persen lebih murah dibanding temuan tahun 2010. Namun demikian, secara keseluruhan, Indonesia masih tertinggal jauh dari rata-rata APEC," kata Direktur Global Indicators and Analysis Department, Bank Dunia, Augusto Lopez-Claros di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Selasa, 31 Januari 2012.

Menurut Claros, mendirikan usaha menjadi salah satu dari tiga indikator utama kajian Doing Business di Indonesia 2012. Indikator lainnya adalah mengurus izin-izin mendirikan usaha dan pendaftaran properti.

Claros mengungkapkan, pengusaha di Indonesia harus menunggu hampir satu bulan lebih lama dibanding Malaysia. Bahkan, Indonesia dinilai menghabiskan waktu 4 kali lipat lebih lama dari Thailand.

Padahal, negara-negara seperti Selandia Baru, Australia, dan Singapura telah mampu memberikan waktu tak lebih dari tiga hari dan biaya satu persen dari pendapatan per kapita untuk mendirikan usaha.

"Di samping biaya mendirikan usaha secara langsung, pengusaha di Indonesia wajib menyetorkan uang sebesar Rp12,5 juta atau setara dengan 46,6 persen pendapatan per kapita sebagai modal disetor minimum," ungkapnya. "Sebagian besar negara-negara anggota APEC telah menghapuskan persyaratan ini."

Meski tunduk kepada kerangka kebijakan nasional, Claros melanjutkan, terdapat perbedaan yang cukup nyata di antara kota-kota yang diukur. Pemerintah daerah dianggap memberlakukan praktik perizinan usaha mereka sendiri dan mengimplementasikan peraturan nasional secara berbeda-beda.

"Riset menunjukkan, akan lebih banyak pengusaha untuk mendirikan perusahaan manakala proses perizinan usaha lebih mudah dan tata kelola pemerintahan yang baik serta tingkat korupsi negara yang rendah," kata dia. (art)

Gaji Gubernur BI Lebih dari Rp150 Juta

VIVAnews - Bank Indonesia mengajukan kenaikan gaji pegawai BI rata-rata 7,42 persen dalam Anggaran Tahunan BI (ATBI) 2012. Anggaran gaji pegawai BI pada 2012 diajukan Rp2,13 triliun atau naik dibanding 2011 sebesar Rp1,98 triliun.

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Harry Azhar Aziz, mengatakan, gaji terendah pegawai dasar BI sekitar Rp2,7 juta hingga Rp5,2 juta. Untuk rentang antara gaji pegawai dasar dan Gubernur BI pada 2010 sekitar 68 kali.

Sementara itu, rentang antara gaji pegawai dasar dan Deputi Gubernur 31 kali. Namun, pada 2011, rentang itu turun yaitu antara gaji Gubernur BI dan pegawai dasar itu sekitar 58 kali dan dengan Dewan Gubernur atau Deputi Gubernur 27 kali.

Berapa gaji pegawai Bank Indonesia? Berikut ini adalah struktur gaji pegawai BI pada 2011:

- Gubernur Bank Indonesia Rp153,9 juta.

- Deputi Gubernur Senior, minimum Rp109,7 juta hingga maksimum Rp164,6 juta.

- Deputi Gubernur, minimum Rp96,8 juta hingga maksimum Rp115,2 juta.

- Direktur, minimum Rp50,2 juta hingga maksimum Rp72,3 juta.

- Deputi Direktur, minimum Rp36,1 juta hingga maksimum Rp47,4 juta.

- Kepala Bagian, minimum Rp25,9 juta hingga maksimum Rp38,6 juta.

- Deputi Kepala Bagian, minimum Rp18,9 juta hingga maksimum Rp28,9 juta.

- Kepala Seksi, minimum Rp12,8 juta hingga maksimum Rp22,9 juta.

- Staf, minimum Rp6,1 juta hingga maksimum Rp15,3 juta.

- Pegawai Tata Usaha minimum Rp3,7 juta hingga maksimum Rp10,9 juta.

- Pegawai Dasar, minimum Rp2,7 juta hingga maksimum Rp5,2 juta.

Total pengeluaran dalam ATBI 2012 direncanakan sebesar Rp5,23 triliun. Angka itu diperuntukkan bagi gaji dan penghasilan Rp2,13 triliun, pengembangan sumber daya manusia Rp1,53 triliun. Untuk pengembangan SDM turun dibanding 2011 yang mencapai Rp1,79 triliun.

Pos pengeluaran yang lain yaitu untuk kebutuhan logistik sebesar Rp537 miliar, penyelenggaraan operasional dan kegiatan pendukung Rp346,6 miliar. Anggaran BI untuk pajak yaitu Rp428,3 miliar dan biaya tak terduga Rp249,1 miliar.

Perhitungan gaji itu merupakan gaji pokok dan belum termasuk tunjangan. (art)

Jakarta Kota Tersulit Beri IMB

VIVAnews - Kendati menjadi ibukota negara, Jakarta ternyata menjadi kota paling sulit dalam hal izin-izin mendirikan bangunan dibandingkan 20 kota lain di tanah air.

Hal tersebut diketahui dari hasil penelitian International Finance Corporation (IFC) World Bank yang membandingkan kebijakan usaha 20 kota di Indonesia dan 183 perekonomian dunia.

"Tidak ada satu pun yang mengungguli kota lainnya di semua indikator," kata Direktur Global Indicators and Analysis Department, Bank Dunia, Augusto Lopez-Claros, dalam laporan Doing Bussiness di Indonesia 2012, di kantor Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM), Jakarta, Selasa, 31 Januari 2012.

Dalam temuannya, Bank Dunia menemukan pengurusan izin mendirikan bangunan di Jakarta memerlukan waktu selama 158 hari. Sementara Balikpapan, terpilih sebagai kota di Indonesia yang termudah dengan hanya memberikan waktu 52 hari.

Di samping mengukur kemudahan dalam penerbitan izin mendirikan bangunan, Bank Dunia juga mengeluarkan daftar kota yang paling mudah memberikan izin mendirikan usaha dan pendaftaran properti.

Untuk kemudahan izin mendirikan usaha, Yogyakarta terpilih sebagai pemenangnya dengan lama pengurusan hanya 29 hari dan biaya 18,5 persen dari pendapatan per kapitan untuk menjalankan 8 persyaratan. Manado terpilih sebagai kota yang tersulit dengan lama 34 hari dan biaya 30,8 persen dari 11 prosedur yang diterapkan.

Walau terpilih sebagai kota paling sulit mendapatkan izin mendirikan bangunan, Jakarta dan Bandung dinilai sebagai kota paling mudah dalam hal pendaftaran properti. Hal yang jauh berbeda terjadi di Batam.

"Perbedaan uatam terdapat pada kinerja perwakilan institusi pusat di daerah," kata Claros.

Bank Dunia mencatat, perbedaan waktu, biaya dan prosedur dapat diakibatkan karena penerapan yang berbeda dari suatu peraturan ataupun kebijakan yang sama di seluruh Indonesia. Dalam indikator mendirikan usaha, jumlah prosedur untuk memulai usaha secara resmi berkisar antara 8-11 prosedur.

"Tujuh prosedur merupakan persyaratan yang didasari atas peraturan di tingkat pusat," kata Claros.
   
Dia menambahkan, sebanyak 14 kota yang diukur untuk kedua kalinya oleh Bank Dunia, telah menghasilkan 22 reformasi bisnis untuk menjadikan pendirian dan pengoperasian menjadi lebih mudah.

Saat ini rata-rata waktu mendirikan usaha dan mengurus izin mendirikan bangunan telah dikurangi sebanyak 25 persen dibandingkan posisi 2010 lalu. (adi)

Setop Bayar Utang, BLTA Beri Penjelasan

VIVAnews - Perusahaan pelayaran, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) akhirnya memberikan penjelasan seputar kabar penghentian sementara pembayaran atas semua fasilitas pinjaman bank dan obligasi.

Dalam penjelasannya kepada otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen BLTA menjelaskan kondisi perekonomian dunia yang tengah dilanda krisis menyebabkan perusahaan harus meninjau kembali struktur keuangan.

"Hal ini terjadi saat industri perkapalan dunia juga mengalami pertumbuhan armada yang signifikan pada beberapa tahun belakangan ini, sehingga menyebabkan turunnya tarif tambang kapal yang cukup besar," kata Direktur Berlian Laju Tanker, Kevin Wong, seperti dikutip VIVAnews.com dari keterbukaan informasi di BEI, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2012.

Kondisi ini, Kevin melanjutkan, diperburuk dengan naiknya biaya bunker kapal dan biaya-biaya operasional lainnya, termasuk biaya sehubungan dengan pembajakan kapal (piracy). Aksi pembajakan ini otomatis meningkatkan biaya pengamanan bersenjata yang akhirnya secara signifikan mempengaruhi operasi usaha dan posisi keuangan perseroan.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, manajemen Berlian Laju Tanker mengaku perseroan harus meningkatkan efisiensi struktur permodalan dan modal kerja perseroan. Dengan langkah ini diharapkan kualitas operasi usaha tidak terganggu serta dana pembayaran kepada pemasok (suplier) dapat berjalan terus.

"Perseroan telah menunjuk FTI Consulting sebagai penasihat keuangan untuk melaksanakan tinjauan keuangan guna membantu menentukan posisi keuangan perseroan sehubungan dengan kejadian ini," kata dia.

Dari data perusahaan, selama 2012, Berlian Laju Tanker harus membayar pokok pinjaman yang telah dijadwalkan terdiri atas pinjaman bank, obligasi, dan finance lease berkisar US$418 juta.

Selain akibat krisis keuangan global, Kevin mengungkapkan, pihaknya juga menemukan pelanggaran kovenan pada salah satu fasilitas utang yang diberikan kepada salah satu anak usaha perseroan. Perseroan bertindak sebagai penjamin dari fasilitas ini. Selain itu, terdapat anak perusahaan perseroan yang telah mengalami gagal bayar pada fasilitas lease tertentu.

"Oleh karena proses review sedang berjalan yang dilakukan oleh FTI Consulting, perseroan memutuskan untuk sementara waktu menghentikan pembayaran kembali atas semua fasilitas pinjaman bank dan obligasi dan pembayaran ship lease beserta semua kewajiban seperti ini yang ada pada semua anak perusahaan perseroan," katanya.

Saat ini, Kevin menambahkan, kegiatan operasi usaha perseroan berjalan normal terutama setelah debt standstill ini dilakukan. Fokus perseroan sekarang adalah menjadi kegiatan operasi usaha agar tidak terganggu dan pembayaran kepada pemasok dapat diselesaikan tepat waktu. (art)

Kurangi Konsumsi BBM, PLN Pilih Gas Padat

VIVAnews - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan memanfaatkan teknologi Compressed Natural Gas (CNG) atau gas alam padat untuk memenuhi kebutuhan energi primer pembangkit listrik.

Ini juga sekaligus untuk mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini masih digunakan untuk mengoperasikan beberapa pembangkit listrik.

Sebagai langkah awal, PLN telah mengikat kerja sama dengan RINA, konsultan internasional, untuk pembuatan dan penyusunan dokumen penelaahan transportasi dengan CNG Marine dari Gresik ke Pulau Lombok.

Kepala Divisi Gas dan BBM PLN, Suryadi Mardjoeki, menjelaskan sebagai pilot implementation akan dilakukan dalam skala kecil, yaitu mengangkut CNG dari Gresik ke Lombok dengan konsumsi rata-rata 3-6 juta kaki kubik per hari. Implementasi Marine CNG ini merupakan hal pertama di dunia dan akan sangat membantu PLN dalam usaha menekan konsumsi BBM.

Kapasitas Marine CNG yang direncanakan sebesar 3-6 juta kaki kubik tadi, akan dipakai sebagai sumber pasokan gas untuk Pembangkit Gas Peaking (beroperasi enam jam per hari) dengan daya terpasang 100 MW. Konsumsi gas ini mampu menggantikan penggunaan BBM sebesar 51 juta liter per tahun, sehingga terdapat potensi penghematan sekitar 200 miliar per tahun.

"Apabila proyek pertama ini berjalan sesuai rencana, teknologi Marine CNG selanjutnya akan diterapkan untuk lokasi-lokasi pembangkit gas lainnya dengan kapasitas yang sama atau lebih besar," katanya dalam keterangannya kepada media, Selasa, 31 Januari 2012.

Suryadi menuturkan, dalam penugasan ini RINA akan mendesain pola pengiriman CNG lewat laut, sehingga faktor ekonomi dan teknis dapat dicapai secara optimal dengan memperhatikan sisi keamanan, keselamatan, sebagaimana disyaratkan dalam CNG Guidelines dan aturan lain yang berlaku.

Kerjasama dengan RINA ini, selain disebabkan oleh alokasi gas untuk pasar domestik yang masih belum mencukupi, kesulitan mendapatkan pasokan gas juga disebabkan oleh ketidaksesuaian permintaan dan suplai dalam berbagai hal.

Pertama lokasi, yaitu antara lokasi sumber gas tersedia dan lokasi kebutuhan gas yang tersebar. Kedua volume, yaitu antara volume gas yang tersedia dibandingkan dengan yang dibutuhkan.

"Ketiga, tata waktu penyerapan gas, yaitu antara sifat sumber gas yang memiliki persyaratan digunakan secara tetap berlainan dengan pola pemakaian listrik yang sangat besar pada malam hari (waktu puncak jam 17.00- 22.00) sehingga pemakaian gas fluktuatif," katanya.

Suryadi melanjutkan, salah satu upaya PLN dalam mengatasi kendala kurangnya pasokan gas yaitu dengan menyimpan gas lapangan ke dalam bentuk CNG, sehingga dapat dibawa dalam jumlah volume yang sesuai ke lokasi yang membutuhkan, dan diserap sesuai pola kebutuhan operasi pembangkit gas yang fluktuatif.

Dengan cara ini, PLN dapat meningkatkan nilai dari gas karena menggantikan BBM pada lokasi yang selama ini tidak ada pasokan gas maupun untuk pembangkit peaking yang saat ini masih memakai BBM.

PLN juga telah memetakan potensi pemanfaatan CNG untuk kawasan Indonesia Barat dan Timur. CNG akan diarahkan untuk memanfaatkan potensi sumur-sumur gas dengan kapasitas relatif kecil, sumur gas marginal, gas flare dan kelebihan pasokan gas sesaat akibat pola penyerapan gas yang fluktuatif.

Sementara itu, RINA merupakan perusahaan internasional asal Italia yang bergerak antara lain di sektor klasifikasi, oil and gas, technical advisory, dan power plant.

Untuk teknologi CNG, RINA telah mengembangkan RINA rules and guidelines for the exploitation, transport and storage of compressed natural gas (CNG Guidelines). (hp). 

Jangkauan Gas Bumi Rumah Tangga Diperluas

VIVAnews - Program pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (gas kota) yang diluncurkan pemerintah sejak 2008 terus berkembang. Penggunaan gas kota diutamakan untuk daerah-daerah penghasil gas untuk menciptakan kemandirian energi.

Direktur Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Edy Hermantoro, menjelaskan, pada 2008 pemerintah telah menyelesaikan Front End Engineering Design (FEED) untuk bisa mendistribusikan gas bumi ke pelanggan rumah tangga di enam kota, yaitu Palembang, Surabaya, Bekasi, Depok, Medan, dan Blora.

"Dan pada 2009 kami sudah melakukan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di kota Palembang yang mengaliri kurang lebih 3.311 rumah tangga dengan pasokan gas dari Medco E&P sebanyak 1 juta kaki
kubik," kata Edy dalam Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Jakarta, Selasa 31 Januari 2012.

Pada tahun yang sama, sekitar 2.900 rumah tangga di Surabaya mendapatkan pasokan gas dari Lapindo Brantas Inc sebanyak 2 juta kaki kubik. Sementara itu, pada 2010, telah selesai dibangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga di kota Depok (Beji dan Beji Timur) yang mengaliri sekitar 4 ribu rumah tangga dengan pasokan gas dari PT Pertamina EP sebanyak 1 juta kaki kubik.

Kota Bekasi, khususnya di Kelurahan Bojong Rawalumbu, program gas kota juga telah berjalan sekitar 1.800 rumah tangga yang juga mendapat pasokan dari PT Pertamina EP. Kota Tarakan juga telah teraliri sekitar 3.366 rumah tangga dengan pasokan gas dari Medco E&P sebanyak 0,7 juta kaki kubik.

Pada 2010, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan pasokan gas dari Lapindo Brantas Inc sebanyak 2 juta kaki kubik untuk mengaliri gas di sekitar 4 ribu rumah tangga. Program pembangunan gas kota pada 2011 dilanjutkan di kota Bontang yang saat ini telah mengalir gas di sekitar 3.960 rumah tangga. Kota Sengkang telah teraliri gas di sekitar 4.172 rumah tangga.

Pada 2011 juga terdapat pengembangan di Kabupaten Sidoarjo tahap 2 yang mengaliri sekitar 2.500 rumah tangga, kota Bekasi tahap dua mengaliri 2.828 rumah tangga, dan 11 rusun di Jabodetabek yang mengaliri 5.254 rumah tangga.

"Pada 2012, pembangunan akan dilanjutkan di kota Prabumulih Sumatera Selatan, Jambi, Cibinong (Bogor), Cirebon (Jawa Barat) dan Kalidawir (Jawa Timur)," katanya.

Tri Munawarti, warga Surabaya menjelaskan, sejak menggunakan gas kota, usaha masakan yang dimilikinya dapat menghemat pemakaian gas hingga Rp200 ribu per bulan. "Pengeluaran untuk Elpiji sekitar Rp400-500 ribu, dengan adanya gas kota turun menjadi Rp300 ribu. Jadi, ada tambahan lagi buat keluarga," katanya. (art)

Senin, 30 Januari 2012

Bangun Tol, Sumbar Gandeng Jasa Marga

VIVAnews - Rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Padang menuju Riau masih menunggu hasil kajian administrasi yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2012. Jika berjalan mulus, kajian investasi jalan tol sepanjang 201 kilometer ini akan dilakukan pada tahun 2013.

Menurut Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Sumbar Suprapto, realisasi pembangunan jalan tol ini akan dilakukan bertahap. “Tahap pertama dari Padang menuju Bukittinggi sepanjang 54 kilometer, bila menguntungkan, sisanya (Bukittinggi-Pekanbaru) pada tahap berikutnya,” kata Suprapto pada VIVAnews, Senin, 30 Januari 2012.

Diperkirakan bila secara investasi dinilai menguntungkan, dalam dua hingga tiga tahun ke depan pembangunan jalan bebas hambatan ini akan dimulai. Hitung-hitungan investasinya, mega proyek ini akan menelan biaya hingga triliunan rupiah. Tahap pertama Padang-Bukittinggi diprediksi akan menelan biaya Rp1,6 triliun.

“Secara konstruksi, hitung-hitungannya kan jelas, Rp30 miliar per kilometer, karena Sumbar daerahnya berbukit, bisa jadi lebih dari itu nilainya,” tambah Suprapto. Pembukaan jalur tol ini akan dilakukan secara bertahap terkait nilai ekonomis dalam pengelolaannya.

Angka tersebut, belum termasuk nilai pembebasan lahan pembangunan jalur tersebut yang angkanya masih dalam perdebatan. Jika kajian administrasi dan kajian investasinya berjalan mulus, PT Jasa Marga akan mengoperasikan jalur ini bekerjasama dengan pemerintah daerah di Sumbar.

Ia mengakui, realisasi pembangunan jalan alternatif ini masih memerlukan banyak pembanding agar BUMN tersebut tidak merugi dalam berinvestasi. Mitos jalan tol akan menangguk untung jika dihubungkan dengan Jakarta menjadi salah satu catatan untuk merealisasikan proyek ini.

“Catatannya memang begitu, pengoperasian jalan tol yang untung itu bila terhubung dengan Jakarta, di luar itu tidak ada yang untung walaupun tidak merugi,” katanya. Pergerakan kendaraan menjadi titik tolak untuk mengoperasikan jalan bebas hambatan.

Menurut catatan Dinas Prasjal Tarkim Sumbar, diprediksi sekitar 2.000 kendaraan melintasi jalur Padang menuju Pekanbaru melewati Bukittinggi. Angka ini di luar jumlah pergerakan orang dan barang yang melintasi jalur tersebut pada setiap tahunnya.
 
Rencana pembangunan jalan bebas hambatan dari Padang menuju Pekanbaru sudah disodorkan sejak 2008 lalu lewat gagasan gubernur di Sumatera. Pihak pusat menanggapi rencana tersebut tahun ini. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan direncanakan akan bertemu langsung dengan Gubernur Sumbar dalam pekan ini.

Sejauh ini, sejumlah alternatif jalur sedang dikaji untuk digunakan sebagai jalur bebas hambatan tersebut. “Bisa jadi membangun jalan baru atau menggunakan jalur yang telah ada, ini perlu pengkajian lebih dalam,” kata Suprapto. (umi)

Reksadana Fix Income Pilihan Investor Pemula

VIVAnews- Seiring turunnya bunga deposito, produk investasi seperti reksadana makin diminati. Namun untuk investor pemula, reksadana pendapatan tetap (fix income) atau lebih banyak obligasi sebagai instrumen investasi bisa menjadi pilihan.

Vice President Head of Fixed Income Manulife Asset Management Ezra Nuzula Ridha mengatakan reksadana pendapatan tetap memiliki risiko yang lebih rendah dibanding reksadana saham. Hal ini bisa menjadi pilihan bagi investor yang mulai ingin berinvestasi ke reksadana. Namun bukan berarti produk ini tidak memiliki risiko. Investor juga harus memperhitungkan jangka waktu dalam berinvestasi.

"Profil risiko tentunya sejalan dengan tujuan investasi mau berapa lama. Jadi jangan dikira pendapatan tetap lantas selalu positif, karena harga obligasi sendiri bisa naik bisa turun, risikonya pun moderat," kata Ezra kepada VIVAnews.

Menurutnya bagi investor yang ingin berinvestasi di instrumen obligasi sebaiknya langsung masuk ke reksadana karena memiliki banyak pilihan. Sementara untuk berinvestasi ke pasar obligasi secara langsung lebih sulit karena pilihan investasi sedikit. "Kecuali bisa akses obligasi melalui bank, atau investasi di Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Tapi di reksadana investor bisa mendapatkan skill dengan skala besar, return yang lebih besar dan lebih banyak pilihan," ujarnya.

Ezra menambahkan untuk obligasi syariah (sukuk) peminatnya lebih besar dibanding obligasi konvensional. Pasalnya sukuk memberikan imbal hasil menarik dibanding konvensional, dengan risiko yang sama. Di Manulife Asset Management sendiri, reksadana pendapatan tetap mencakup porsi 40 persen dari total dana kelola.

Sementara itu Director Investment Specialist Manulife Asset Management, Putut Endro Andanawarih menargetkan aset dana kelolaan atau Nilai Aktiva Bersih (NAB) tahun ini akan tumbuh 25 persen atau mencapai Rp45 triliun.

"Tahun ini kita harapkan bisa tumbuh 25 persen, jika tahun lalu perseroan berhasil membukukan NAB hingga Rp36 triliun," kata Putut.

Menurut Putut, tahun lalu, dari Rp36 triliun, porsi reksa dana hanya Rp10,5 triliun, sisanya dipegang oleh kontrak pengelolaan dana (KPD). KPD itu diperkirakan masih menjadi porsi terbesar tahun ini. (umi)

Mengapa Perlu Bank Infrastruktur

VIVAnews – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung rencana pemerintah mendirikan bank infrastruktur. Pasalnya, perbankan yang ada belum mampu didorong membiayai proyek-proyek besar.

HIPMI juga menilai keberadaan bank infrastruktur cukup mendesak karena pemerintah memiliki banyak proyek yang bernilai ribuan triliun rupiah. Kendati demikian, HIPMI mengusulkan agar bank ini berpusat di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sebab kawasan ini sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur.

“HIPMI sangat mendukung, sebab bank yang ada termasuk bank Badan Usaha Milik Negara, sulit didorong untuk lebih ekspansif bagi pembiayaan infrastruktur,” kata Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Harry Warganegara, Selasa, 31 Januari 2012.

HIPMI mengusulkan agar bank infrastruktur dipusatkan di KTI atau bisa juga dihadirkan di wilayah Indonesia Tengah dan Barat. HIPMI melihat, KTI merupakan kawasan yang paling membutuhkan kehadiran dan layanan lembaga keuangan infrastruktur karena tingkat feasibilities berbagai proyek infrastruktur di kawasan ini masih rendah. Akibatnya, banyak bank umum tidak berminat membiayai berbagai proyek infrastruktur di sana meski potensi ekonominya sangat tinggi.

HIPMI menilai keberadaan bank infrastruktur justru sangat mendesak. Selain alasan di atas, bank infrastruktur dapat menjadi integrator atau hubungan  antara  lembaga keuangan dan berbagai proyek pemerintah yang tercakup dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI).

Harry mengatakan meningkatnya kredit yang mubazir atau undisbursed loan di sektor infrastruktur dari tahun ke tahun menunjukkan kian jauhnya konektivitas antara sektor keuangan dan riil. “Hal ini disebabkan sumber pendanaan di bank-bank umum belum bisa disesuaikan dengan pendanaan jangka panjang. Takutnya bisa mismatch. Maka kehadiran bank infrastruktur ini sangat penting,” ujar Harry.

Harry menambahkan, nantinya bank infrastruktur dapat memberikan pinjaman jangka panjang dengan bunga yang relatif rendah. Oleh sebab itu, bank ini dicarikan sumber pendanaan jangka panjang. “Dengan kian bagusnya citra investasi Indonesia dan adanya predikat layak investasi (investment grade), HIPMI menilai sumber dana jangka panjang terbuka lebar, termasuk dana-dana dari negara yang memiliki unlimited fund seperti China dan Timur-Tengah melalui penerbitan saham (IPO), emisi obligasi, dan pinjaman luar negeri,” katanya.

Ide pembentukan bank infrastruktur itu berasal dari sidang kabinet terbatas bidang perekonomian yang digelar Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Yudhoyono menyatakan, pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas pemerintah saat ini. Lewat program MP3EI pemerintah memprioritaskan pembangunan di bidang infrastruktur di seluruh Indonesia.

"Ada sisi lain, sisi perbankan. Ini harus kami pastikan semua tersedia. Ini harus kami lakukan agar semua terimplementasi," kata Yudhoyono di Kantor Presiden, Rabu, 25 Januari. (umi)

Pemerintah-DPR Gagal Sepakati Pembatasan BBM

VIVAnews - Pemerintah dan Komisi VII DPR RI gagal menghasilkan kesepakatan terkait pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya dimulai pada 1 April 2012 mendatang.

Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Komisi VII meminta pemerintah mengkaji beberapa poin. Salah satunya anggota dewan meminta pemerintah mengkaji alternatif kebijakan dengan melakukan pengurangan besaran subsidi pada penjualan premium per liternya.

Selain itu, anggota dewan juga meminta pemerintah mengkaji usulan untuk melakukan perubahan UU Nomor 22 tahun 2011 tentang APBN 2012, dan adanya pengajuan judicial review UU tersebut ke Mahkamah
Konstitusi oleh kelompok masyarakat.

Selain itu, Komisi VII juga meminta pemerintah untuk mempersiapkan road map percepatan pembangunan infrastruktur BBM non subsidi (kilang, tangki timbun, mobil tangki dan SPBU) serta kebijakan insentif.

Komisi VII juga meminta pemerintah membuat rencana terpadu percepatan program konversi BBM ke BBG yang meliputi alokasi gas, pipanisasi, SPBG dan converter kit. Rencana alokasi anggaran hasil penghematan
subsidi BBM untuk percepatan pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur transportasi publik yang nyaman bagi masyarakat.

Komisi VII meminta segala persiapan rencana tersebut untuk segera disampaikan kepada Komisi VII DPR-RI secepatnya. Riefky menjelaskan kesimpulan ini mencermati masukan dari stakeholder yang diundang
sebelumnya ke komisi VII.

"Kita minta pemerintah melakukan persiapan road map rencana kerja, diantaranya persiapan infrastruktur pertamax karena kita dengar hampir 30 persen SPBU di Jawa-Bali belum ada dispenser atau tangki timbun
pertamax. Kita minta dibuatkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang," kata Ketua Komisi VII, Teuku Rifky Harsyah di Jakarta, Senin 30 Januari 2012. (adi)

Pundi Harta Miliarder Calon Presiden Rusia

VIVAnews- Miliarder Rusia dan pemilik Nets, Mikhail Prokhorov, secara resmi terdaftar sebagai calon presiden pada Rabu, setelah mengumpulkan 2 juta tanda tangan. Namanya sekarang akan muncul dalam pemungutan suara 4 Maret, bersama kandidat favorit Perdana Menteri Vladimir Putin dan tiga orang lainnya.

Sementara ia sibuk berkampanye, kekayaan bersihnya mengalami pengurangan. Kekayaan Prokhorov sekarang antara US$12 miliar dan US$13 miliar, menurun dari US$18 miliar pada Maret 2011 pada saat Forbes mempublikasikan orang terkaya dunia.

Dikutip dari laman Forbes, sebagian besar kerugian datang dari kinerja buruk public holdingnya, yang mendapatkan imbas bersama dengan pasar saham Rusia. Saham manufaktur alumnium terbesar di dunia, Rusal kehilangan 50 persen nilai saham dalam 12 bulan terakhir meski kemudian kembali rebound. Saham Prokhorov holding turun lebih dari US$2 miliar. Polyus Gold International, satu dari produser terbesar emas dan perusahaan holding lainnya turun sepertiga dalam 52 minggu terakhir.

Salah satu investasi yang nilainya tidak berkurang adalah tim basket NBA, yang akan menjadi Brooklyn Nets, yang dibeli pada 2009. Berdasarkan rilis dari valuasi NBA, tim itu bernilai US$357 juta, atau 14 persen lebih tinggi dibanding tahun lalu.

Penurunan kekayaan juga ada hubungannya dengan pengeluaran politiknya. Awal tahun ini Prokhorov menghabiskan sekitar US$35 juta dalam kampanye parlemen, khususnya pro bisnis, partai politik. Untuk menjadi presiden, dana kampanye yang diperbolehkan hanya US41,3 juta. Menurut hukum Rusia, Prokhorov hanya diperbolehkan menyumbang US$1,3 juta dari uangnya. Kampanye membutuhkan hingga US$2,2 juta untuk dana pengumpulan tanda tangan.

Prokhorov diperkirakan masih memiliki uang tunai sebesar US$4 miliar, dana yang tersisa dari penjualan Norilsk Nickel pada 2008 dengan sesama miliarder Oleg Derpaska. Sebelum masuk ke dunia politik, Prokhorov sibuk menjalankan berbagai investasi, termasuk majalah berbahasa Rusia, Snob yang diterbitkan di Amerika. (ren)

Saham Asia Berguguran

VIVAnews - Pasar saham Asia sebagian besar bergerak melemah pada awal transaksi hari ini, Senin 30 Januari 2012. Rencana restrukturisasi utang Yunani yang dibayangi ekspektasi melambatnya pertumbuhan ekonomi AS disinyalir menjadi pemicunya.

Sebagian besar bisnis ekspor di Seoul dan Tokyo juga mengalami pelemahan, sedangkan mata uang euro cenderung turun karena investor mengalihkan perhatian mereka ke pertemuan puncak Uni Eropa di Brussels.

Selain itu, sentimen bursa regional tersebut juga didorong pelemahan Dow Jones Industrial Average hingga 37 poin Jumat lalu waktu New York, menyusul laporan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan AS pada kuartal keempat di bawah ekspektasi.

Sedangkan harapan akan kesepakatan restrukturisasi utang Yunani juga menjadi sorotan, karena memicu ketegangan antara Berlin dan Athena, seiring langkah Jerman yang akan mengontrol ketat anggaran Yunani.

Kepala Riset IG Markets di Singapura, Justin Harper mengatakan bahwa masalah utang Yunani akan tetap menjadi sumber ketidakpastian. "Mungkin, akan mengurangi suasana hangat pertemuan antarpara pemimpin negara anggota Uni Eropa menjelang KTT Uni Eropa hari ini," kata dia, seperti dikutip dari laman Wall Street Journal.

Tercatat, bursa saham Jepang, Nikkei Stock Average turun 0,4 persen, indeks saham Australia, S&P/ASX 200 turun 0,2 persen, dan bursa Korea Selatan Kospi Composite turun 0,4 persen.

IHSG Ikut Turun

Sementara itu, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia ikut melemah pada awal transaksi hari ini. IHSG dibuka turun ke level 3.986,14, melanjutkan prapembukaan pagi tadi yang melemah 5,80 poin atau 0,14 persen di posisi 3.980,60.

Menurut analis PT BNI Securities, Akhmad Nurcahyadi, penurunan yang terjadi pada bursa futures dan beberapa indeks acuan dunia serta data penting makro AS menjadi pemicu pergerakan negatif indeks regional Asia.

"Termasuk, bursa domestik," kata dia dalam risetnya kepada VIVAnews.com di Jakarta, Senin.

Akhmad memperkirakan, indeks harga saham gabung di BEI pada hari ini akan bergerak pada kisaran level 3.972,94?3.996,38. (umi)

Dana Alutsista Andalkan Pinjaman Dalam Negeri

VIVAnews - Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat memperbesar porsi pinjaman dalam negeri untuk mendukung pendanaan pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

Dalam rencana strategis nasional (renstra) untuk mendukung minimum essensial force (MEF), pemerintah dan DPR telah sepakat menetapkan batas pinjaman untuk pendanaan pengadaan Alutsista sebesar US$6,5 miliar. Dari nilai tersebut, yang sudah berhasil dipenuhi sebesar US$5,7 miliar.

"Salah satu kesimpulannya adalah mencari solusi penyelesaian terhadap kebutuhan anggaran yang belum terdukung sebesar US$793 juta yang masih akan diupayakan," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfud Siddiq, dalam rapat kerja antara DPR dan Pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Senin 30 Januari 2012.

Mahfud menambahkan dari total pinjaman tersebut, pemerintah mengupayakan pinjaman luar negeri maupun dalam negeri. Namun, porsi lebih besar harus diupayakan melalui pinjaman dalam negeri sesuai arahan Presiden dalam rangka pembangunan MEF.

Adapun kesimpulan rapat ini adalah:
1. Berkaitan dengan alokasi pinjaman pemerintah (APP/PLN) kemhan/tni TA 2001-2014 sebesar US$6,5 miliar (berdasarkan bluebook), komisi I mendesak kemhan kemenkeu dan kemeneg PPN untuk melakukan hal berikut:
- Agar memperbesar persentase pinjaman dalam negeri (PDN) sesuai dengan arahan umum presiden RI dalam rangka pembangunan minimum Essential Forces (MEF)
- Mencari solusi penyelesaian terhadap kebutuhan anggaran yang tidak terdukung sebesar US$793.346.000 (6.557.360.000 – 5.764.014.000) yang masih dalam proses evaluasi.
- Berkoordinasi dalam penyusunan kontrak pembelian alutsista TNI yang dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional.
 
2. Terkait dengan surat menteri keuangan NO.S-563/MK.02/2011 tanggal 20 september 2011 dan surat No 2-760/MK.02/2011 tanggal 24 november 2011 tentang permohonan penghapusan dana bertanda bintang anggaran PLN/KE. Komisi I melalui panja alutsista akan membahasnya bersama wamenhan selaku ketua high level committee dalam masa sidang III tahun sidang 2011-2012. Hasil dari pembahasan tersebut kemudian dilaporkan dalam rapat kerja komisi I dengan menhan dan panglima TNI untuk mendapat persetujuan.
 
3. Komisi I minta menhan menkeu dan bappenas secara khusus menyepakati dengan badan petanahan nasional tentang proses dan anggaran sertifikasi tanah TNI dengan prioritas aset tanah TNI yang tidak bermasalah seluas 27.038.682 m2. Dengan menetapkan alokasi anggaran pada pos BPN.
 
Alternatif :
4. Komisi I meminta pemerintah menyelesaikan program sertifikasi tanah TNI dengan menggunakan skala prioritas terhadap tanah-tanah yang tidak bermasalah, dengan menetapkan alokasi anggaran pada pos BPN.
 
5. Komisi I mendukung permintaan bappenas agar menhan dapat menyusun grand desain kebutuhan perumahan dan asrama TNI dalam rangka peningkatan kesejahteraan prajurit.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengungkapkan dari total pinjaman tersebut pemerintah mengupayakan bentuknya berupa pinjaman komersil maupun fasilitas kredit ekspor (FKE).

Menkeu melanjutkan perlu adanya pembedaan antara sumber pembiayaan dan pengadaan. Sebab, yang sering terjadi adalah pengadaan digabung dengan pembiayaan. "Akhirnya kita tidak fleksibel dan bisa bayar mahal dari seharusnya," jelasnya. (adi)

Non Aktif, Kenapa Budi Mulya Masih Digaji BI

VIVAnews- Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI Harry Azhar Azis mempertanyakan gaji Deputi Gubernur Bank Indonesia non aktif Budi Mulya. Menurutnya, karena status Budi saat ini non aktif, maka seharusnya dia tidak lagi berhak mendapatkan gaji dan fasilitas apapun dari BI.

"Berapa besaran gaji dan fasilitas yang diterima Budi Mulya? Apakah sama atau karena nonaktif ada pengurangan atau bagaimana mekanismenya, kami pertanyakan," tanya Harry di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 30 Januari 2012.

Hary menilai alasan non aktif Budi juga tidak jelas. "Karena masalah pribadi. Maka itu kami akan pertanyakan," ujarnya.

Hari ini Komisi XI mengelar rapat tertutup dengan Deputi Gubernur BI. Mereka mempertanyakan penerimaan BI dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) yang tidak jelas sumbernya. DPR rencananya juga akan membahas anggaran pengeluaran operasional bidang SDM dan gaji pegawai.

"Kami minta detail rincian penerimaan sebesar Rp27,3 triliun itu. Kami minta dijelaskan sumber-sumbernya," ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas BI Difi A. Johansyah mengakui Budi Mulya memang masih mendapatkan gaji dari BI, namun tidak lagi penuh. "Gaji tidak full, karena ada sebagian komponen tidak dibayar," ujarnya.

BI memutuskan menerima permohonan non aktif Budi Mulya pada Rapat Dewan Gubernur pada 20 Oktober 2011. Budi Mulya, dalam suratnya kepada Dewan Gubernur BI, menyatakan penyebabnya adalah karena alasan pribadi. Status non aktif tersebut berlaku paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dewan Gubernur dapat kembali memperpanjang status non aktif paling lama enam bulan.

Budi Mulya terjerat kasus "pinjaman" uang sebesar Rp1 miliar dari Robert Tantular, mantan pemilik Bank Century. Hal itu dia akui di depan rapat Dewan Gubernur BI. Budi sendiri telah melunasi utangnya. Dia juga pernah dipanggil KPK dalam rangka pengusutan dana Century. (kd)

 

Rp30 Miliar/ Km, Bangun Tol Padang-Pekanbaru

VIVAnews - Rencana pembangunan jalan tol menghubungkan Padang dan Riau masih menunggu hasil kajian administrasi yang ditargetkan rampung akhir 2012. Jika lancar, kajian investasi jalan tol sepanjang 201 kilometer ini akan dilakukan tahun berikutnya.

Menurut Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Sumatera Barat, Suprapto, realisasi pembangunan jalan tol ini dilakukan bertahap. “Tahap pertama Padang menuju Bukittinggi sepanjang 54 kilometer. Bila menguntungkan, sisanya (Bukittinggi-Pekanbaru) tahap berikutnya,” ujarnya, Senin, 30 Januari 2012.

Bila secara investasi dinilai menguntungkan, dalam dua hingga tiga tahun ke depan pembangunan jalan bebas hambatan ini akan dimulai. Hitung-hitungan investasi, mega proyek ini menelan biaya Rp1,6 triliun untuk tahap pertama.

“Secara konstruksi, hitung-hitungannya kan jelas, Rp30 miliar per kilometer, karena Sumbar daerahnya berbukit, bisa jadi lebih dari itu nilainya,” kata Suprapto.

Angka tersebut, belum termasuk nilai pembebasan lahan pembangunan jalur tersebut yang angkanya masih dalam perdebatan. Jika kajian administrasi dan kajian investasinya berjalan mulus, PT Jasa Marga akan mengoperasikan jalur ini bekerja sama dengan pemerintah daerah di Sumbar.

Ia mengakui, realisasi pembangunan jalan alternatif ini masih memerlukan banyak pembanding agar tidak merugi. Mitos jalan tol akan menangguk untung jika dihubungkan dengan Jakarta menjadi salah satu catatan untuk merealisasikan proyek ini.

Pergerakan kendaraan menjadi titik tolak untuk mengoperasikan jalan bebas hambatan. “Catatannya memang begitu, pengoperasian jalan tol yang untung itu bila terhubung dengan Jakarta, di luar itu tidak ada yang untung walaupun tidak merugi,” katanya.

Menurut catatan Dinas Prasjal Tarkim Sumbar, diprediksi sekitar 2.000 kendaraan melintasi jalur Padang menuju Pekanbaru melewati Bukittinggi. Angka ini di luar jumlah pergerakan orang dan barang yang melintasi jalur tersebut pada setiap tahunnya.

Rencana pembangunan jalan bebas hambatan dari Padang menuju Pekanbaru sudah disodorkan sejak 2008, lewat gagasan gubernur. Pemerintah pusat menanggapi rencana tersebut tahun ini. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan rencananya akan bertemu langsung dengan Gubernur Sumbar, pekan ini.

Sejauh ini, sejumlah alternatif jalur sedang dikaji untuk jalur bebas hambatan tersebut. “Bisa jadi membangun jalan baru atau menggunakan jalur yang telah ada, ini perlu pengkajian lebih dalam,” kata Suprapto.

Jasa Marga Bangun Taman Lalu Lintas di Tol

VIVAnews - PT Jasa Marga Tbk menggandeng PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk untuk membangun taman lalu lintas dan pusat rekreasi baru di kawasan sekitar KM 88 Tol Cipularang.

"Kami ingin ada satu tempat taman lalu lintas, yang paling mungkin di KM 88 di Cipularang," kata Direktur Utama Jasa Marga yang baru saja ditunjuk, Adityawarman, usai rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Jasa Marga, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin 30 Januari 2012.

Aditya, sapaan Adityawarman, mengatakan, rencana pembangunan taman lalu lintas yang akan dilengkapi arena hiburan itu dimaksudkan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat secara umum dan anak-anak khususnya agar dapat tertib berlalu lintas.

"Selama ini, kita katakan hati-hati di jalan, seharusnya kan jangan sampai orang lain celaka. Selain taman lalu lintas, juga ada tempat hiburan lainnya," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga, Abdul Hadi, menuturkan, pembangunan taman lalu lintas ini jangan dianggap bahwa Jasa Marga membangun taman rekreasi. Tapi, ini dibangun sebagai taman edukasi.

"Ini sebagai pengembangan di luar tol yang sedang kami galakkan," ujarnya.

Hadi menuturkan, alasan Jasa Marga memilih lokasi di KM 88 Tol Cipularang adalah karena di area itu masih dianggap cukup sepi dan lahan yang tersedia luas yakni sekitar lima hektare.

"Saat ini, masih finalisasi dan sedang uji kelayakaan, tapi masih belum final," kata dia.

Taman lalu lintas dan rekreasi ini nantinya, Hadi menambahkan, juga akan ada rest area, serta fasilitas standar lainnya yang biasa ada di rest area jalan tol.

Hadi menambahkan, meskipun masih dalam tahap pembicaraan intensif, kemungkinan pihak Jaya Ancol bertugas membangun sarana hiburan, sekaligus sebagai operator.

Dia juga berharap, pembangunan bisa dilakukan pada 2012. Namun, ia menambahkan, proses pembangunan itu masih menunggu pembicaraan lebih lanjut.

Selain untuk pengguna tol Cipularang, taman lalu lintas dan rekreasi baru ini diharapkan bisa diakses oleh masyarakat sekitar. "Kemungkinan bisa untuk masyarakat umum juga," tuturnya. (art)

Pengalaman Negara-negara Pengguna BBG

VIVAnews - Negara-negara di dunia seperti Italia, Malaysia, dan Rusia telah lebih dulu melaksanakan program konversi dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG) dibandingkan Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri baru akan memulai program serupa pada 1 April 2012.

Dalam paparan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di sela rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat terungkap bahwa Italia merupakan negara pertama yang melaksanakan konversi BBM menjadi BBG jenis Compressed Natural Gas (CNG) atau gas alam padat sejak 1930. Saat ini, di Italia terdapat 730 ribu unit kendaraan yang menggunakan CNG.

Sementara itu, untuk penggunaan LGV atau Liquefied Gas for Vehicle sering disebut Vi-Gas di Italia baru dimulai pada 1996. Saat ini, terdapat 1,7 juta kendaraan di negara itu yang menggunakan LGV. Malaysia juga telah melaksanakan program BBG sejak 1992 dan dimulai dengan dua ribu kendaraan.

"Pada 2009, jumlah kendaraan yang menggunakan gas sebanyak 42.600 unit. Artinya, hampir 17 tahun program konversi berjalan baru segitu saja jumlahnya," kata Menteri Energi, Jero Wacik di Jakarta, Senin 30 Januari 2012.

Selanjutnya India. Negara tersebut telah menggunakan CNG sejak 1998, dimulai dengan seribu kendaraan. Saat ini, kendaraan di India yang menggunakan CNG mencapai 1,1 juta unit. Program BBG Pakistan juga dimulai sejak 1998 dengan 423 unit, dan saat ini telah ada 2,7 juta unit kendaraan menggunakan CNG.

China menjalankan program konversi BBM menjadi BBG sejak 1998 dan saat ini terdapat 450 ribu unit kendaraan menggunakan CNG. Sebanyak 143 ribu unit kendaraan di China memakai LGV. Sementara itu, di Jepang juga memulai program konversi BBM itu pada 1998. Jumlah kendaraan yang menggunakan LGV saat ini mencapai 288 ribu unit.

Di Korea Selatan, program serupa berlangsung sejak 2000 dan telah melaksanakan konversi BBM ke CNG dan LGV. Untuk CNG, tahap awal hanya ada 58 kendaraan menggunakan CNG, dan saat ini terdapat 23 ribu unit. Namun, untuk LGV, sebanyak 2,3 juta unit kendaraan di Korea Selatan sudah menggunakan LGV.

Negeri 'Gajah Putih', Thailand, melaksanakan program BBG sejak 2001 dan saat ini terdapat 473 ribu unit kendaraan menggunakan LGV dan 218 ribu unit memakai CNG. Iran menggunakan CNG sejak 2007 dan saat ini 1,9 juta unit kendaraan telah beralih ke CNG.

Sementara itu, Rusia melaksanakan program BBG sejak 2007 dan dimulai dengan 444 unit kendaraan. Saat ini, 1,2 juta unit kendaraan di Rusia telah beralih menjadi LGV. (art)

Konversi BBM, Berapa Kebutuhan Gas?

VIVAnews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan pasokan gas alam untuk program konversi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG) jenis compressed natural gas (CNG) untuk transportasi mencapai 82,8 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

Menteri ESDM, Jero Wacik, menjelaskan, peruntukan gas sebanyak itu dengan rincian wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat sebanyak 26,1 juta kaki kubik per hari, Jawa Timur 6,7 juta kaki kubik per hari, dan standby gas 50 juta kaki kubik per hari.

"Ketersediaan gas itu sudah lebih dari cukup," kata Jero dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI di Jakarta, Senin 30 Januari 2012.

Ia menjelaskan, standby gas sebanyak 50 juta kaki kubik per hari akan diambil dari Blok Kangean, Jawa Timur, yang pada awalnya dialokasikan untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penggunaan CNG ini akan dialokasikan khusus untuk transportasi umum.

Sementara itu, untuk kendaraan pribadi akan diarahkan menggunakan liquefied gas for vehicle (LGV).

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo, mengatakan, gas yang dibutuhkan untuk diversifikasi BBM ke CNG sebanyak 32,8 juta kaki kubik per hari bagi wilayah Jawa-Bali pada 2012. Sementara itu, pada 2013, CNG yang dibutuhkan meningkat menjadi 65,6 juta kaki kubik per hari dan 2014 sebanyak 82 juta kaki kubik per hari.

Untuk wilayah Sumatera, program konversi akan dimulai pada 2013 dengan kebutuhan gas sebanyak 8,8 juta kaki kubik per hari dan pada 2014 meningkat menjadi 13,2 juta kaki kubik per hari.

Sementara itu, untuk wilayah Kalimantan membutuhkan gas sebanyak 0,8 juta kaki kubik per hari pada 2013 dan naik menjadi 1,2 juta kaki kubik per hari setahun kemudian.

Selanjutnya, untuk wilayah Sulawesi, program konversi BBM menjadi BBG baru dimulai pada 2014 dengan kebutuhan CNG sebanyak 0,32 juta kaki kubik per hari.

Untuk diversifikasi BBM ke LGV di Jawa-Bali pada 2012,  dia menambahkan, diperlukan sebanyak 681 ribu ton dengan estimasi penggunaan LGV lima liter per kendaraan per hari. Pada 2013, kebutuhan LGV meningkat menjadi 1 juta ton dan naik lagi menjadi 1,3 juta ton pada 2014.

Untuk wilayah Sumatera dibutuhkan LGV sebanyak 239 ribu ton pada 2013 dan naik menjadi 297 ribu ton pada 2014. Kalimantan membutuhkan LGV sebanyak 87 ribu ton pada 2013 serta naik menjadi 108 ribu ton pada 2014.

Sulawesi untuk kebutuhan serupa memerlukan 94 ribu ton pada 2014, sedangkan di Maluku dan Papua membutuhkan LGV sebanyak 14 ribu ton. "CNG harus berada di dekat sumber gas, sedangkan LGV nggak perlu. Bentuk cair, tidak memerlukan SPBG khusus dan penyaluran melalui dispensernya pun dalam bentuk cair," katanya. (art)

Minggu, 29 Januari 2012

ADB, Jepang, Prancis Kucuri RI Utang Rp3,5 T

VIVAnews - Asian Development Bank (ADB) bersama dengan pemerintah Jepang dan Prancis memberi pinjaman kepada pemerintah Indonesia untuk perbaikan lingkungan sebesar US$400 juta (Rp3,5 triliun)

Country Director ADB untuk Indonesia, Jon D. Lindborg, mengatakan Indonesia telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dari kondisi biasa tanpa intervensi pada tahun 2020 dan meningkatkan pengurangan tersebut menjadi 40 persen dengan bantuan internasional.

“Pendanaan ini akan membantu upaya pemerintah membuat pertumbuhan ekonomi menjadi ramah lingkungan dengan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah." ujarnya dalam siaran pers, Kamis 10 November 2011.

Berdasarkan penelitian ADB, jika menggunakan skenario tanpa adanya tindakan atau intervensi, maka perubahan iklim di Indonesia akan menimbulkan kerugian antara 0,7 persen hingga 2,5 persen dari Produk Domestik Brutonya pada akhir abad ini.

Meningkatnya kebutuhan listrik di Indonesia, tambahnya, juga memicu kenaikan emisi gas rumah kaca. Energi bisa menjadi sumber terbesar emisi gas rumah kaca pada tahun 2030.

Penelitian juga mencatat bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari separuh emisi gas rumah kaca dari seluruh kawasan Asia Tenggara akibat dari penebangan hutan dan perubahan lahan gambut untuk kegiatan pertanian.

Komposisi pinjaman itu yaitu pemerintah Jepang memberikan pinjaman US$200 juta dan Prancis US$100 juta, dan sisanya ADB sehingga jumlah total US$400 juta. Selain itu, ADB juga akan melaksanakan program hibah bantuan teknis dari Japan Fund for Poverty Reduction sebesar US$700 ribu untuk melengkapi program dan meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga pemerintah yang menangani program perubahan iklim. (umi)

Soal Nuklir, RI Kalah dari Malaysia & Vietnam

VIVAnews - Proyek pembangkit listrik nuklir di Indonesia telah dikaji sejak lama. Namun pembangunan energi masa depan ini tak kunjung dimulai.

Deputi Menteri Bidang Jaringan Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi, Prof. Dr. M. Syamsa Ardisasmita mengatakan bila tak cepat dilakukan, pembangunan pembangkit nuklir Indonesia akan kalah dengan negara-negara lain.

Vietnam misalnya, telah siap membangun pembangkit nuklir mulai 2014 mendatang. Jika tak ada aral melintang, pembangkit berkapasitas 2.000 MW ini siap beroperasi 2020.

Demikian juga Malaysia. Negeri tetangga sebelah ini siap mengoperasikan PLTN pada 2021. “Sedangkan Indonesia sampai saat ini belum jelas,” kata Syamsa di Yogyakarta, Rabu, 9 November 2011.

Rencananya, pemerintah akan membangun dua unit PLTN yang beroperasi sebelum 2020. Namun, rencana itu tak kunjung dilakukan.

Menurut Syamsa, sebenarnya dalam hal regulasi, reaktor nuklir, dan sumber daya manusia jauh lebih siap dibandingkan negara ASEAN lainnya. Ini tak lain karena kajian pembangunan PLTN di Indonesia telah dilakukan sejak 1964.

Dalam hal SDM, Indonesia memiliki ahli di bidang energi nuklir mencapai 4.000 orang. Menurutnya, jumlah itu sangat mendukung pembangunan PLTN. Dia memperkirakan pembangunan satu PLTN hanya membutuhkan 800 tenaga ahli. “Malaysia baru memiliki 300-an, sehingga mereka rawan mengambil ahli nuklir Indonesia."

Syamsa berpendapat, semua negara termasuk Indonesia di masa mendatang akan bergantung dengan energi nuklir. Sebab, pasokan energi fosil seperti batu bara, gas, dan minyak bumi semakin langka. Karena kondisi seperti ini, berapa pun mahalnya biaya, konstruksi akan tetap dilakukan. (Laporan Juna Sanbawa, Yogyakarta, eh)

Popular Posts