Januari 2011

Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Senin, 31 Januari 2011

IPO Saham Garuda Sepi Peminat?

VIVAnews - Penawaran saham PT Garuda Indonesia dikabarkan kurang diminati investor seiring dengan situasi pasar modal saat ini yang sempat terkoreksi beberapa hari terakhir.

"Garuda tampaknya kurang diminati. Banyak faktor penyebabnya, yang terutama timing-nya saat ini tampaknya kurang pas, baik domestik maupun global," kata seorang direktur perusahaan sekuritas asing kepada VIVAnews.com di Jakarta, Senin, 31 Januari 2011.

Pada perdagangan kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) melemah 78,44 poin (2,24 persen) ke posisi 3.409,16. Akhir pekan lalu, indeks juga melemah 27,01 poin (0,76 persen) ke level 3.487,61.

Sementara itu, di pasar global, indeks Hang Seng pada penutupan perdagangan kemarin juga melemah 169,68 poin (0,72 persen) ke posisi 23.447,34 dan Nikkei 225 terkoreksi 122,42 poin (1,18 persen) menjadi 10.237,92.

Edgar Ekaputra, Direktur Utama PT Danareksa (Persero), induk usaha PT Danareksa Sekuritas, yang menjadi penjamin pelaksana emisi penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham Garuda ketika dimintai konfirmasi mengatakan, "Kalau masalah itu, saya belum dapat update-nya. Harus ditanyakan kepada Danareksa Sekuritas."

Dia membenarkan, saat ini memang sedang dalam proses menuju masa penawaran umum. Masa penawaran umum perdana saham Garuda dijadwalkan pada 2, 4, dan 7 Februari 2011. "Sekarang lagi on going, ditangani Marciano (Marciano Herman, Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas)," ujar dia.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Marciano belum bisa dimintai konfirmasi soal ini. Telepon genggamnya tidak diangkat.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bahana Securities, Eko Yuliantoro, ketika dihubungi VIVAnews.com hanya mengatakan,"Saya tidak ingin berkomentar soal itu." Bahana Securities juga merupakan salah satu penjamin pelaksana emisi IPO saham Garuda. Penjamin pelaksana emisi lainnya adalah PT Mandiri Sekuritas.

Meski demikian, manajemen Garuda Indonesia optimistis penawaran saham Garuda akan laku di pasar.

Menurut Direktur Teknologi Informasi dan Perencanaan Garuda Indonesia, Elisa Lumbantoruan, banyaknya investor Garuda baru diketahui pada saat masa penawaran yang akan dimulai Rabu pekan ini dengan masa penjatahan dijadwalkan 9 Februari 2011.

"Kami tidak tahu sepi atau tidak, karena (masa penawaran) baru dibuka tanggal 2 dan ditutup 7 Februari," ujarnya kepada VIVAnews.com.

Ketika ditanya mengapa mengambil harga yang terendah, menurut Elisa, level Rp750 merupakan harga yang wajar. Seperti diketahui, Garuda awalnya ditawarkan pada kisaran harga Rp750-1.100 per unit.

Namun, pemerintah memutuskan untuk menetapkan harga Rp750 per saham.
"Kalau harga terendah karena kondisi pasar, tapi sebenarnya ini harga yang wajar," katanya.

Sementara itu, Direktur Investasi Jamsostek, Elvyn G. Massasya, menambahkan, upaya PT Jamsostek menyerap lima persen saham free float Garuda berdasarkan pertimbangan untuk jangka panjang. Saham Garuda berpotensi menguat dalam jangka menengah hingga panjang.

"Setahu saya, untuk saham free float sekarang, setelah di-adjust, posisinya oversubscribed. Tapi, tidak terlalu besar," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Mustafa Abubakar juga mengatakan bahwa selama masa roadshow, saham Garuda cukup baik diapresiasi pasar global karena mempunyai reputasi internasional. Namun, dia mengakui saham Garuda hanya kelebihan permintaan 1,3 kali.

Kepala Riset PT Recapital Securities, Pardomuan Sihombing, mengatakan upaya Jamsostek untuk menyerap saham Garuda semata untuk tujuan investasi dan mengharapkan keuntungan. "Saya pikir tidak ada intervensi (Kementerian BUMN)," tuturnya.

Pardomuan menilai, secara valuasi, saham Garuda di level Rp750 masih murah. Struktur bisnis Garuda yang juga menyasar pasar penerbangan domestik dan internasional cukup menjanjikan. "Apalagi, dengan kondisi geografi Indonesia yang berkepulauan, transportasi udara menjadi cukup efektif," ujarnya.

Namun, sebelumnya, Kepala Riset PT e-Trading Securities, Bertrand Reynaldi, berpendapat, harga penawaran perdana saham Garuda yang berada pada kisaran Rp750 cukup mahal. Karena, harga saham itu merefleksikan 32,41 kali rasio harga saham dibanding laba bersih per saham atau price to earning ratio (PER) dan 2,21 kali rasio harga saham dibanding nilai bukunya (price to book value/PBV).

Dia lalu mencontohkan, PER dan PBV maskapai Malaysian Airlines yang hanya 7,06 kali dan 1,22 kali. Singapore Airlines memiliki PER dan PBV masing-masing 14,06 kali dan 0,85 kali. Begitu pula dengan Cathay Pacific Airways yang memiliki PER 8,47 kali dan PBV 0,93 kali, serta China Southern Airlines yang tercatat dengan PER 13,54 kali dan PBV 1,06 kali.

Menkeu Terus Kejar Aset Century di Swiss

VIVAnews - Menteri Keuangan Agus Martowardojo akan mengejar aset PT Bank Century Tbk (kini PT Bank Mutiara Tbk) yang ada di Swiss dengan memberikan dokumen administratif kepada pemerintah Swiss.

Langkah itu merupakan respons dari permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta Presiden Konfederasi Swiss, Micheline Calmy-Rey untuk dapat bekerja sama membantu pengembalian aset Bank Century.

Agus akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung untuk memberikan dokumen administratif kepada pemerintah Swiss itu. Ia menghargai langkah Presiden SBY yang menyatakan permintaannya kepada pemimpin Swiss terkait pengembalian aset Bank Century tersebut.

Aset Bank Century tersebar di beberapa negara dan wilayah administratif seperti di Swiss dan Hong Kong.

Menurut Jaksa Agung, Basrief Arief, aset Century di Swiss mencapai US$155,99 juta atas nama Telltop Holding Limited. Aset tersebut disimpan dalam posisi Outstanding Fiduciary Deposit di Dresdner Bank.

Sementara itu, aset Century di Hong Kong berjumlah US$388,86 juta dan Sin$ 650 juta. Aset tersebut ditempatkan di Standard Chartered Bank dan Ing Bank Arlington Assets Investment, Hong Kong.

Agus menambahkan, masalah pengembalian aset Bank Century merupakan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama-sama. Pihaknya juga perlu melakukan instrospeksi jika selama ini ada beberapa hal yang belum aktif dilakukan.

"Salah satu upaya adalah mengirimkan dokumen administratif yang lengkap kepada negara tujuan mengenai pengembalian aset Bank Century di sejumlah negara," ujarnya. (art)

Anggaran Rp6,6 Triliun, NTT Jadi Pusat Garam

VIVAnews - Pemerintah akan menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
sebagai pusat garam nasional dengan membangun areal seluas 5.000 hektare (ha). Provinsi itu juga bakal dipersiapkan untuk menjadi pusat dua komoditas pertanian, penghijauan, serta pariwisata.

"NTT jika dilihat dari segi pembangunan berada di bawah rata-rata nasional. Kemiskinannya tinggi, jadi ini yang harus segera diatasi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai rapat koordinasi di kantornya, Jalan Wahidin, Jakarta, Senin, 31 Januari 2011.

Menurut Hatta, pemerintah tahun ini menganggarkan dana pembangunan NTT
sebesar Rp6,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut direncanakan untuk memfokuskan pembangunan NTT serta memperkuat lima sektor pusat pertumbuhan kawasan itu.

Selain garam, Hatta menjelaskan, NTT juga akan diarahkan untuk menjadi pusat ternak nasional serta rumput laut yang disesuaikan dengan geografis NTT yang memang banyak memiliki daerah pantai.

Untuk pembangunan penghijauan, dia menambahkan, pemerintah berencana mengembangkan NTT sebagai daerah penghasil cendana dan gaharu. Di provinsi itu juga akan dikembangkan sektor pariwisata yang akan membantu pertumbuhan ekonomi.

"Pembangunan ke depan harus memiliki keunggulan-keunggulan daerah, sehingga betul-betul fokus dan bisa secara cepat menekan kemiskinan serta meningkatkan lapangan kerja," ujar Hatta.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah, Hatta melanjutkan, telah menyusun program quick win yang akan mendorong pengembangan NTT. Salah satu program tersebut adalah pembanguunan irigasi, waduk, serta infrastruktur yang menggunakan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1,4 triliun.

Jamsostek Borong Saham IPO Garuda

VIVAnews - PT Jamsostek (Persero) akan menyerap minimal lima persen saham hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) PT Garuda Indonesia, Tbk. Total saham yang akan dilepas maskapai penerbangan pelat merah itu adalah sebanyak 6,27 miliar unit. Dari jumlah tersebut, porsi Garuda 4,4 miliar unit, sedangkan PT Bank Mandiri, Tbk yang memiliki saham di Garuda mendapat porsi divestasi 1,9 miliar.

"Minimal lima persen saham free float IPO Garuda kami serap," kata Direktur Investasi Jamsostek, Elvyn G. Massasya, di Jakarta, Senin, 31 Januari 2011.

Dengan harga penawaran Rp750 per saham, melalui IPO tersebut, Garuda diperkirakan dapat meraup dana Rp3,3 triliun, serta Bank Mandiri Rp1,42 triliun. Jika menggunakan perkiraan perolehan dana tersebut, Jamsostek akan mengeluarkan dana sekitar Rp235 miliar untuk menyerap saham Garuda.

Sementara itu, Elvyn juga menjelaskan, Jamsostek akan mendirikan perusahaan patungan dengan anak usaha Islamic Development Bank dari Arab Saudi yang bergerak di bidang investasi. "Juli atau Agustus, kami berdiri," ujar dia.

Jamsostek berharap menjadi pemegang saham mayoritas pada perusahaan dengan nilai investasi Rp1 triliun tersebut. "Kami masih negosiasi dan berharap memiliki 51 persen," kata Elvyn.

Dia menjelaskan, perusahaan tersebut diharapkan akan memiliki modal hingga Rp15 triliun dalam waktu lima tahun. "Kami akan mengeluarkan sukuk. Tapi, itu baru pada 2012, karena harus berdiri dulu perusahaannya," tutur Elvyn.

Perusahaan tersebut akan berkonsentrasi pada penyertaan ekuitas di sektor pertambangan, agribisnis, dan infrastruktur. "Semuanya di Indonesia," kata dia. Meski demikian, hingga saat ini, Jamsostek masih melakukan evaluasi pada beberapa perusahaan.

Dradjad: Pansus Perlu untuk Babat Mafia Pajak

VIVAnews- Ekonom Dradjad Wibowo berharap Pansus Hak Angket Mafia Pajak tidak menjadi ajang bargaining politik seperti kasus Bank Century. Panja dan Pansus sebaiknya tidak menjadi alat pemerasan terhadap wajib pajak, yang justru malah merusak kenyamanan usaha di Indonesia.

Menurutnya, wajar jika DPR membentuk Panja atau Pansus Pajak. Hal itu dikarenakan penerimaan pajak sejak tahun 2006 cenderung tidak mencapai target. Selama 2006-2009, jika dibanding dengan target APBN terjadi shortfall Rp13 triliun per tahun. Kenaikan penerimaan pajak juga tertinggal 16 persen dibanding kenaikan PDB 2006-2009.

Salah satu penyebabnya yaitu praktek mafia pajak, sehingga tax ratio juga masih rendah. Untuk itu mafia pajak harus diberantas jika ingin kinerja penerimaan pajak meningkat. Menurutnya Polri, Kejagung bahkan KPK sekalipun terbukti mandul dan terkaget-kaget menghadapi praktek mafia pajak. Padahal wajib pajak, terutama wajib pajak badan, sudah puluhan tahun terseret menjadi korban mafia pajak.

"Pemberantasan mafia pajak harus menjadi agenda prioritas bidang ekonomi dan hukum," ujarnya kepada VIVAnews di Jakarta, Senin, 31 Januari 2011.

Jika panja bisa efektif, praktek mafia pajak ini bisa ditangani Panja. Namun menurutnya, perlu kerjasama kuat antara Panja Komisi III dengan komisi XI karena membongkarnya harus melalui bidang hukum dan ekonomi sekaligus. Namun jika panja diragukan "gigi"nya, DPR bisa membentuk pansus hak angket.

Ia menekankan agar Pansus Pajak itu tidak seperti dalam kasus Bank Century. Jika melenceng seperti Century, nanti mafia pajaknya tidak terbongkar. "Yang ada hanya hingar bingar politik perebutan posisi antar partai saja," ujarnya. (hs)

Menkeu: Gaji Presiden tak Bisa Dibanding BUMN

VIVAnews - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan pendapatan yang diterima direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan gubernur Bank Indonesia (BI) tidak akan menjadi pembanding dalam menetapkan penyesuaian gaji pejabat negara termasuk Presiden Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan hanya akan membuat perhitungan pendapatan pejabat negara berdasarkan nilai pekerjaannya (job grade). Artinya, jika pekerjaan pejabat memiliki risiko besar, lingkup tugas luas, dan tanggung jawab tinggi, pendapatan yang diterima akan lebih tinggi.
 
"Kalau ingin dibandingkan, misalnya dengan direksi BUMN atau gubernur Bank Indonesia, saat ini (gaji) presiden di bawah sekali," kata Agus usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Wahidin, Jakarta, Senin, 31 Januari 2011.

Menurut Agus, gaji presiden merupakan yang tertinggi untuk kategori pejabat pemerintahan. Dengan demikian, diperlukan kalibrasi atau pengujian yang tepat untuk menentukan pendapatan pejabat negara, baik untuk tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. "Gubernur BI itu bukan pejabat negara," ujarnya.

Kalibrasi tersebut nantinya didasarkan pada nilai pekerjaan atau job grade tersebut. Untuk struktur pemerintahan, presiden merupakan jabatan tertinggi dengan job grade terbesar.

Agus menambahkan, pendapatan presiden tidak bisa dibandingkan dengan direksi BUMN karena perhitungan gaji direksi perusahaan pelat merah didasarkan pada kondisi pasar. Apalagi, beberapa BUMN merupakan perusahaan yang harus mencari keuntungan.

"BUMN tentunya harus dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta, khususnya perusahaan publik. Jadi, mereka ada tanggung jawab untuk mengejar kualitas dan keuntungan," tuturnya.

Perhitungan remunerasi atau tunjangan kinerja di lingkungan perusahaan swasta, dia melanjutkan, didasarkan pada praktik terbaik (best practise) sesuai statusnya sebagai perusahaan publik. "Kalau perusahaannya belum publik dan merugi terus, tentunya harus beda lagi," ujar dia.  

Jika dibandingkan, gaji Gubernur BI dan eksekutif BUMN yang jauh melebihi gaji orang nomor satu Republik Indonesia tersebut. Seorang Gubernur BI, mendapatkan gaji pokok Rp41,1 juta plus tunjangan jabatan Rp121,4 juta per bulan. Jika ditambah dengan beragam tunjangan, Gubernur BI bisa memperoleh Rp2,4 miliar per tahun.

Sedangkan, eksekutif BUMN memperoleh penghasilan lebih tinggi lagi. Sebut saja misalnya, seorang direktur utama Bank Mandiri, penghasilan per tahun bisa mencapai Rp7 miliar atau lebih dari Rp700 juta per bulan. (hs)

Mustafa: Gaji Diturunkan, CEO BUMN Bisa Kabur

VIVAnews - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengakui gaji sejumlah direksi perusahaan pemerintah saat ini memang ada yang melampaui penerimaan gaji Presiden RI. Namun jika dibandingkan dengan gaji eksekutif swasta di sektor bisnis yang sama, gaji petinggi BUMN masih lebih kecil.

"Kami sudah perhitungkan semua,  mohon dimengerti. Kami bukan semena-mena," kata Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar usai Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 31 Januari 2011.

Seperti diketahui, gaji petinggi BUMN memang jauh melebihi gaji Presiden. Sebut saja misalnya penghasilan Direktur Utama Bank Mandiri, dalam satu bulan jika dirata-rata bisa mencapai Rp700 jutaan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah menyinggung jika gaji direksi BUMN yang cukup tinggi. "Jangan sampai ada yang gajinya 10 kali lipat gaji Presiden, tetapi tidak lebih sregep."

Mustafa setuju penyesuaian gaji pejabat negara perlu dilakukan. Menurutnya, sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab yang besar, gaji yang diterima kepala negara semestinya tidak kalah besar dengan direksi BUMN.

Namun, Mustafa mengingatkan tidak bisa begitu saja menurunkan gaji petinggi BUMN. Pasalnya, jika gaji direksi BUMN diturunkan dan angkanya lebih rendah dari perusahaan pesaing di industri sejenis, maka karyawan dan direksi BUMN akan lebih memilih kabur ke perusahaan lain.

"Kita nanti hanya akan dapat chief executive officer (CEO) kualitas dua dan BUMN kita bisa lemah," kata Mustafa. "Sekarang ini, susah mencari CEO yang handal."

Terkait tantiem yang jumlahnya bisa mencapai miliaran, Mustafa mengatakan bonus tersebut merupakan hal normatif dan berlakukan secara internasional di seluruh perusahaan swasta. (hs)

Hatta Beberkan Syarat Kenaikan Gaji Pejabat

VIVAnews - Usulan kenaikan gaji pejabat negara hingga saat ini masih belum ada kejelasan. Padahal, Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelumnya berharap kenaikan gaji 8 ribu pejabat negara bisa direalisasikan tahun ini.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan syarat sebelum gaji pejabat negara dinaikkan. Dia menekankan penyesuaian gaji pejabat negara hanya akan dilaksanakan jika gaji pegawai golongan rendah sudah mencapai Rp2 juta.

"Saya belum tahu (kapan)," kata Hatta di kantornya, Jalan Wahidin, Jakarta, Senin, 31 Januari 2011, saat ditanya apakah kenaikan gaji akan dilaksanakan tahun ini.

Hatta ingin meluruskan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rapat pimpinan TNI/Polri beberapa waktu lalu bukan sebagai keinginan Presiden untuk meminta kenaikan gaji. Apalagi, jika pernyataan tersebut dikaitkan dengan usulan pemerintah menaikkan gaji pejabat negara.

"Yang disampaikan Presiden adalah tidak akan ada kenaikan gaji presiden. Apalagi, sebelum pegawai golongan rendah TNI/Polri itu naik secara bertahap paling tidak menjadi Rp2 juta," kata Hatta.

Dia menambahkan, persoalan kenaikan gaji pejabat negara harus terlebih dahulu dibahas Kementerian Keuangan dan selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. "Presiden sudah mengatakan belum saatnya kenaikan gaji, dan (pernyataan) itu juga belum dicabut Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mengkaji rencana menaikkan gaji sekitar 8.000 pejabat negara. Kenaikan gaji itu bukan hanya untuk Presiden, melainkan juga seluruh pejabat negara lainnya. Bahkan, pekan lalu Menko Hatta juga menekankan kenaikan gaji tersebut wajib diberlakukan sesuai dengan perintah Peraturan Pemerintah.

Mitsubishi Akuisisi Anak Usaha Medco Rp2,3 T

VIVAnews - Mitsubishi Corporation menyelesaikan proses akuisisi Tomori E&P Limited, anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk, senilai US$260 juta atau sekitar Rp2,34 triliun.

Sebelumnya, Tomori E&P adalah anak perusahaan yang sahamnya dimiliki penuh oleh Medco, serta pemegang 20 persen hak partisipasi atas Production Sharing Contract (PSC) untuk wilayah kerja Senoro-Toili (blok Senoro-Toili PSC).

Kontrak bagi hasil tersebut dilakukan bersama dengan PT Medco E&P Tomori Sulawesi, anak perusahaan Medco Energi lainnya yang dimiliki penuh, dan PT Pertamina Hulu Energi Tomori, anak perusahaan PT Pertamina(Persero), yang masing-masing memiliki 30 persen dan 50 persen hak partisipasi.

Direktur Utama Medco Energi, Darmoyo Doyoatmojo, mengatakan perseroan selanjutnya mengambil alih 50 persen hak partisipasi pada blok Senoro Toili PSC pada 2000. Saat ini, blok tersebut memproduksi sekitar 1.900 barel minyak per hari dari lapangan minyak Toili.

Medco saat ini juga memegang 250 mmcfd perjanjian jual beli gas dengan PT Donggi Senoro LNG, perusahaan yang dimiliki oleh Sulawesi LNG Development Limited (Mitsubishi 75 persen dan Korea Gas Corporation 25 persen), Pertamina, dan Medco Energi.

Penguasaan Pertamina dan Medco masing-masing melalui anak perusahaan yang mereka miliki penuh, yaitu Pertamina Energy Services Pte Ltd dan PT Medco LNG Indonesia, yang akan membangun dan mengoperasikan kilang serta fasilitas Liquefied Natural Gas dengan kapasitas produksi dua juta ton per tahun.

"Pekerjaan pengembangan untuk memproduksi gas dari lapangan Senoro akan dimulai segera dengan target produksi mulai pada triwulan II-2014," ujar Darmoyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin 31 Januari 2011.

Perseroan, menurut dia, meyakini bahwa masuknya Mitsubishi dalam blok Senoro-Toili PSC akan mewujudkan sinergi terhadap kegiatan proyek pengembangan gas Senoro dari hulu maupun hilir. "Kerja sama ini akan meningkatkan nilai tambah dan memberikan kepastian yang lebih tinggi terhadap kelangsungan proyek tersebut," ujar dia.

Darmoyo menambahkan, hasil akuisisi Tomiri E&P oleh Mitsubishi itu akan memungkinkan perseroan untuk memperbaiki struktur permodalan yang akan tercermin pada peningkatan ekuitas serta menurunkan rasio utang terhadap ekuitas.

"Dengan begitu, perseroan akan mampu untuk melanjutkan memberikan neraca keuangan yang lebih kuat pada tahun mendatang," ujarnya.

Proses divestasi ini, dia melanjutkan, merupakan bagian dari program optimalisasi aset yang telah menjadi fokus dari strategi Medco sejak beberapa tahun lalu untuk menurunkan utang dan memperbaiki nilai buku perseroan.

Ini Nomor Pengaduan SMS Spam Tawaran Kredit

VIVAnews - Bank Indonesia (BI) membuka kotak pengaduan bagi nasabah yang terganggu atas munculnya layanan pesan singkat (SMS) spam yang menawarkan kredit tanpa agunan (KTA). Pengaduan bisa disampaikan melalui SMS atau surat.

Kepala Biro Humas Bank Indonesia, Difi A Johansyah, menjelaskan nasabah bisa mengirimkan pesan ke nomor 085888509797. Nomor tersebut adalah koordinasi Humas dan Direktorat Investigasi Mediasi Perbankan BI.

"Masyarakat yang terganggu tinggal men-forward SMS gangguan tersebut ke nomor helpdesk tersebut," ujar Difi kepada VIVAnews.com di Jakarta, Rabu 26 Januari 2011.

Sebelumnya, Difi mengatakan BI bisa menegur bank yang sering menawarkan kredit tanpa agunan (KTA) atau kartu kredit melalui telepon dan pesan pendek (SMS). Pengaduan nasabah itu akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Investigasi dan Mediasi BI. Surat itu akan diteruskan kepada pengawasan bank.

Maraknya SMS penawaran kredit menimbulkan keluhan nasabah. Dalam satu hari nasabah bisa mendapat lebih dari tiga kali penawaran, dan tidak mengenal waktu. Selain berasal dari bank, nomor ponsel itu diduga berasal dari bocornya data pengguna telekomunikasi. (art)

Menkeu Tetap Usulkan Kenaikan Gaji Pejabat

VIVAnews - Kendati ditentang sejumlah kalangan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku akan tetap melaju dengan mengajukan proposal kenaikan gaji pejabat negara ke DPR.

"Kalau seandainya sampai ditolak atau tidak disetujui, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah mencoba," tutur Menkeu Agus usai rapat koordinasi bidang perekonomian di kantor Menko Perekonomian, Jalan Wahidin, Jakarta, Senin, 31 Januari 2011.

Ada sejumlah alasan mengapa Menkeu tetap akan mengajukan usulan kenaikan gaji pejabat negara tersebut. Menurut dia, melalui penyesuaian gaji 8.000 pejabat negara sejatinya akan membuat anggaran pemerintah untuk belanja pegawai menjadi lebih hemat.

Penyesuaian gaji, kata dia, akan diikuti dengan pemberian tunjangan yang selaras dengan nilai pekerjaannya. Nilai pekerjaan tersebut di antaranya meliputi risiko, tanggung jawab, dan ruang lingkup tugas yang harus diemban pejabat negara.

"(Penyesuaian gaji) itu lebih hemat daripada yang sedang kita alami sekarang," kata Menkeu. Namun, Menkeu tidak menjelaskan secara detail seperti apa bentuk penghematan yang dimaksud.

Menkeu hanya memberi contoh gaji pokok yang diterima oleh Ketua pengadilan, gubernur, dan bupati sebenarnya cukup rendah. Namun, meski gaji pokok rendah tidak berarti pendapatan mereka lebih rendah. "Sebab, ada beragam tunjangan yang diterima para pejabat tersebut."  

Karena itu, Menkeu mengaku perlu menata kembali agar penghasilan pejabat negara di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi lebih selaras. (hs)

Saham Indofood, Astra Layak Diburu Hari Ini?

VIVAnews - Pelaku pasar diperkirakan akan memburu saham berkapitalisasi besar berbasis konsumsi guna mengantisipasi koreksi Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ini. Koreksi tersebut menyusul sentimen negatif bursa global karena huru-hara anti pemerintah Mesir telah kian memuncak sehingga memicu investor mengalihkan investasi.

"Saham-saham perusahaan berbasis konsumsi layak dikoleksi hari ini," ujar Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang saat dihubungi VIVAnews di Jakarta, 31 Januari 2011.

Saham barang-barang konsumsi menjadi menarik karena selalu menjadi favorit, baik bagi investor asing maupun domestik. Apalagi, populasi penduduk Indonesia sangat besar dengan daya beli yang terus meningkat.

Dia lantas merekomendasikan sejumlah saham berpotensi menghasilkan keuntungan, seperti PT Astra Internasional Indonesia Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Sepanjang Januari 2011, saham Indofood berhasil bertahan pada kisaran Rp 4750-4850 pada saat IHSG terkoreksi hingga sembilan persen sepanjang satu bulan tersebut.

Adapun saham Astra Internasional yang sempat terpuruk karena kejatuhan indeks awal tahun, kemudian mampu bertahan pada kisaran Rp 46.000-Rp 52.000. Pada penutupan perdagangan pekan lalu, saham berkode ASII ditutup menguat 150 poin pada level Rp 51.350 kendati IHSG terkoreksi hingga Rp 3.487. ASII juga menjadi top 10 saham papan atas pada perdagangan akhir pekan lalu.

Hasil survei konsumen Credit Suisse Indonesia memperkuat kenapa saham berbasis konsumsi menarik dikoleksi. Survei itu menunjukkan 29 persen dari pengeluaran anggaran rumah tangga digunakan untuk makanan.

Meski pendapatan masyarakat Indonesia terendah di antara negara dengan pasar yang tengah berkembang (emerging market), hasil survei menunjukkan rumah tangga Indonesia optimistis terjadi peningkatan pendapatan dalam 12 bulan ke depan.

Meski laju inflasi masih mengancam, Credit Suisse optimistis tidak akan terlalu berpengaruh. Sebab, tingkat kemampuan orang Indonesia berbelanja masih tinggi. "Jika inflasi masih terjaga single digit, masih aman untuk Indonesia," ujar analis Credit Suisse Teddy Oetomo.

Minggu, 30 Januari 2011

Laba Rp2,9 Triliun, XL Usulkan Dividen 30%

VIVAnews - PT XL Axiata Tbk (XL) yang mengklaim sebagai operator nomor dua di Indonesia membukukan laba bersih Rp2,9 triliun selama 2010. Laba perseroan itu meningkat 69 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pendapatan usaha XL juga naik sebesar 27 persen menjadi Rp17,6 triliun, dengan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) mencapai Rp9,3 triliun atau tumbuh 50 persen dibanding 2009.

Sementara itu, jumlah pelanggan bertambah 28 persen dari 31,4 juta pelanggan (2009) menjadi 40,4 juta pelanggan pada akhir 2010.

"2010 merupakan tahun yang memantapkan posisi kami sebagai operator nomor dua di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari upaya dan strategi yang telah diterapkan XL sejak 2007," kata Direktur Utama XL, Hasnul Suhaimi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin 31 Januari 2011.

Sepanjang 2010, menurut Hasnul, XL mengeluarkan sejumlah produk dan layanan inovatif. Pada Desember, untuk meningkatkan layanan bicara, XL meluncurkan paket baru  Rp0, yang memberikan gratis bicara selama 30 detik pertama di waktu tertentu.

XL juga memberikan gratis roaming internasional untuk layanan data, dan diskon tarif hingga 90 persen untuk layanan bicara. Selain itu, perseroan memberikan diskon hingga 50 persen untuk layanan layanan pesan singkat (SMS) di tujuh negara, yakni Singapura, Malaysia, Sri Lanka, Kamboja, Bangladesh, Hong Kong, dan Jepang.

"Kami tidak tertarik untuk berkompetisi dalam harga. Tetapi kami lebih memperhatikan pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan kami dan bagaimana dapat meningkatkan kepuasan pelanggan," ujarnya.

Sejak 2010, Hasnul menjelaskan, XL mulai memfokuskan pada layanan data. Perseroan mengalokasikan sekitar 30 persen dari belanja modal 2010 untuk layanan data.

Untuk 2011, XL akan menganggarkan sekitar Rp5 triliun untuk belanja modal. Sekitar sepertiga dari belanja modal akan dialokasikan untuk layanan data/3G.
 
Sementara itu, selama 2010, XL juga melunasi sebagian pinjaman, sehingga pada akhir 2010, total pinjaman XL berkurang dari Rp13,5 triliun menjadi Rp10,2 triliun. Rasio utang bersih -utang berbunga dikurangi kas/EBITDA- sebesar 1,1 kali.

Dengan kondisi neraca XL tersebut, manajemen XL memutuskan untuk memperbaharui kebijakan dividennya menjadi minimum 30 persen dari normalized net income atau laba bersih yang telah disesuaikan terhadap selisih kurs yang belum terealisasi dan peristiwa luar biasa.

Usulan dividen itu akan dimintakan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan perseroan 2011.

Sementara itu, tim riset PT Phillip Securities Indonesia dalam analisis teknikalnya merekomendasikan buy (beli) saham operator seluler tersebut. Kisaran support-resistance di kisaran level Rp5.150/5.050 dan Rp5.350/5.450. Hingga pukul 10.36 WIB hari ini, saham XL masih stagnan di posisi Rp5.200.

Daftar 8.000 Pejabat Negara yang Naik Gaji

VIVAnews - Jika tidak ada aral melintang, pemerintah tahun ini akan menaikkan gaji sekitar 8.000 pejabat negara. Bukan hanya untuk Presiden, melainkan juga seluruh pejabat negara lainnya.

Yang dimaksud dengan pejabat negara, menurut Sekjen Kementerian Keuangan Mulia Nasution, adalah mereka yang disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan. Ada sejumlah ketentuan bagi klasifikasi pejabat negara. Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggarannya membayar kenaikan gaji ribuan pejabat negara tersebut jika memang disetujui tahun ini.

"Kriteria pejabat negara disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tinggi Negara," ujar Mulia dalam pesan singkat kepada VIVAnews.com di Jakarta.

Ketentuan pejabat negara negara juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2007 mengenai Gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun. Para pejabat negara itu terbesar di seluruh Indonesia dengan jabatan dari yang tertinggi hingga di level bupati.

Siapa saja 8.000 pejabat negara? Berikut ini daftar mereka yang termasuk kategori pejabat negara, seperti disebutkan pada Pasal 1 PP No 34 tahun 2007.

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi;
5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
6. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial);
7. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak;
8. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
11. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;
12. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
13. Gubernur dan Wakil Gubernur;
14. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Bagaimana dengan pegawai negeri sipil, lembaga mana saja yang menikmati remunerasi, simak cerita lengkapnya di SOROT  "Koin untuk Presiden, Patutkah?".

Ditjen Pajak Jadi Markas Kasus 151 Perusahaan

VIVAnews - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menjadi markas penelitian bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) dalam menangani 151 perusahaan yang ditangani Gayus Tambunan.

"Karena data pajak sifatnya rahasia dan dilindungi Undang-undang, maka penelitian akan dilaksanakan di Ditjen Pajak," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany di kantornya, Rabu Jakarta 26 Januari 2011.

Fuad mengacu pada Pasal 34 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Penanganan kasus ini melibatkan direktorat banding dan keberatan, direktorat pemeriksaaan dan direktorat kitsda. "Untuk memenuhi kebutuhan itu semua kami sudah menyediakan infrastrukturnya di sini," ujar Fuad.

Sedangkan mengenai permintaan Gayus untuk pengembalian barang sitaan berupa rekening senilai Rp10,4 miliar dan deposito, beserta perhiasan senilai Rp75,5 miliar akan diajukan kepada pengadilan dengan metode pembuktian terbalik.

Adapun mengenai kasus keluarnya Gayus dari rumah tahanan selama 68 hari dengan berkasnya sudah lengkap dan siap penuntutan atau masuk tahap P21.

Menurut Kabareskrim Komisaris Jenderal Ito Sumardi, jika temuan penelitian memiliki indikasi pidana, pihak kepolisian akan menindaklanjutinya. Begitu pula, jika hasil penelitian menunjukkan adanya temuan tindak pidana korupsi. "KPK nanti yang akan menindaklanjuti," ujar dia.

Dia melanjutkan investigasi bersama ini untuk menghilangkan birokrasi sehingga penanganan menjadi efektif. (hs)

Banyak Laporan Keuangan Pemda Tak Layak

VIVAnews - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai sejumlah pemerintah daerah hingga saat ini belum bisa membuat laporan keuangan yang layak.

"Sebab, daerah tidak memiliki tenaga akuntan yang terampil dan ahli," kata Sekretaris Utama dan Pelaksana Tugas Deputi BPKP Bidang Investigasi, Suradji, dalam keterangan pers di kantornya, Jalan Pramuka, Jakarta, Kamis, 27 Januari 2011.

Menurut Suradji, pemerintah telah menugaskan kepada BPKP untuk melakukan pendampingan kepada kementerian/lembaga (KL) dan pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk melaksanakan tugas ini, BPKP dibebankan tugas membuat laporan keuangan kementerian/lembaga guna memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) paling lambat 2012.

Sementara itu, untuk laporan keuangan pemerintah daerah, BPKP diberikan batas waktu hingga 2014 guna membuat laporan keuangan Pemda dapat memperoleh opini WTP.

Dalam proses pendampingan yang selama ini dilakukan BPKP, Suradji mengungkapkan bahwa pemda kesulitan memperoleh tenaga akuntan yang bisa membuat laporan keuangan dengan baik. Kondisi itu pula yang membuat masih ada pemda yang belum bisa membuat laporan keuangan.

"Mendapatkan tenaga akuntan di daerah yang bisa membuat laporan keuangan itu sulit sekali," katanya.

BPKP mengungkapkan, pertanggungjawaban yang bakal dimintakan dari setiap laporan keuangan pemda dan kementerian/lembaga terdiri atas perhitungan anggaran, catatan laporan keuangan, neraca, dan kas anggaran.

"Untuk membuat laporan keuangan yang baik harus dimulai dengan investarisasi aset. Untuk melaksanakan ini saja akan sulit," ujar Suradji.

PLN Siap Beli Listrik Swasta

VIVAnews- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap membeli listrik dari Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikembangkan oleh swasta (independent power producer/IPP) sejauh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan harga yang wajar.

Manajer Senior Komunikasi Korporat Bambang Dwiyanto menjelaskan terkait pembelian listrik dari PLTP swasta tersebut, PLN menerapkan dua opsi. Pertama, opsi negosiasi business to business (B to B) dan opsi penugasan Pemerintah.

"Pada opsi B to B ini PLN mengajak calon pengembang yang telah memiliki wilayah kerja pertambangan (WKP) untuk melakukan negosiasi harga jual beli listrik berdasarkan kondisi dan syarat-syarat yang disepakati bersama,"kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Minggu 30 Januari 2011.

Sedangkan untuk opsi dua, lanjut Bambang, jika pemerintah menerbitkan regulasi atau penetapan Pemerintah yang memberikan penugasan kepada PLN agar menerima hasil tender WKP dengan pemerintah daerah, maka PLN siap melaksanakan penugasan dari pemerintah tersebut.

Menurut Bambang, selama ini PLN diminta menandatangani power purchase agreement (PPA) dengan pengembang sesuai harga hasil pelelangan Pemerintah Daerah tanpa negosiasi lagi. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh PLN karena ketentuan mengharuskan adanya klarifikasi dan negosiasi. "PLN tidak bisa menandatangani PPA dengan harga hasil pelelangan yang tidak melibatkan PLN,"katanya.

Bambang menambahkan, disamping itu prosedur yang ada mengharuskan proyek sudah dibekali dengan dokumen pra feasibility study atau feasibility study. Hal ini sangat penting untuk memastikan kapasitas kandungan panas bumi dan supaya sesuai dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Seperti diketahui, Pemerintah saat ini giat mengembangkan sumber energi primer terbarukan, terutama yang ramah lingkungan untuk dikonversi menjadi energi listrik. Salah satu sumber energi terbarukan yang sedang dikembangkan adalah panas bumi (geothermal).

Indonesia memiliki potensi geothermal sebesar 28.000 Mega Watt (MW) dan sesuai RUPTL 2010-2019 ditargetkan penambahan kapasitas PLTP sampai dengan 2019 sebesar 5990 MW (rata-rata 600 MW / tahun).

Saat ini PLN sedang melaksanakan pembangunan proyek-proyek PLTP yaitu PLTP Ulubelu (2 x 55 MW) di Lampung, PLTP  Lahendong IV (20 MW) di Sulut dan PLTP Ulumbu (4 x 2,5 MW) di Flores. PLN juga sedang melakukan studi kelayakan untuk PLTP Hululais (2 x 55 MW) di Bengkulu, PLTP Sungai Penuh (2x 55 MW) di Jambi, PLTP Kotamobagu (4x20 MW) di Sulut dan PLTP Tulehu (20 MW) di Ambon.

Rights Issue Bank Mandiri Raup Rp11,6 Triliun

VIVAnews- Penawaran saham terbatas (rights issue) PT Bank Mandiri Tbk meraup dana sebesar Rp11,68 triliun. Harga saham rights issue bank plat merah itu ditetapkan sebesar Rp5000 per saham.

Direktur utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengatakan pelepasan 2,336 miliar saham baru itu bertujuan untuk menjaga rasio kecukupan modal dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit sampai dengan tahun 2014.

Aksi korporasi tersebut juga untuk mendukung rencana perseroan dalam merealisasikan tiga strategi pertumbuhan bisnis untuk menjadi pemain utama dalam Retail Payment, pembiayaan retail dan meningkatkan pelayanan transaksional terhadap segmen wholesale.

“Kami ingin terus menjaga momentum pertumbuhan secara berkelanjutan untuk meningkatkan permodalan sehingga ruang gerak bank menjadi lebih fleksibel," ujar Zulkifli dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, 26 Januari 2011.

Selanjutnya, emiten berkode BMRI ini akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 Januari 2011 untuk memperoleh persetujuan pemegang saham atas rencana korporasi tersebut. Sesuai dengan prospektus, saham baru dapat diperdagangkan di pasar mulai tanggal 14 Februari 2011. Pasca rights issue porsi kepemilikan Negara Republik Indonesia akan menjadi 60 persen dari saat ini sebesar 66,73 persen. Sementara saham publik akan menjadi 40 persen.

Sementara menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar pemerintah sendiri mendapatkan Rp389,5 miliar dari penawaran saham tersebut. Jumlah itu akan masuk ke kas negara.

Tak Cukup, Gaji JK Ditransfer dari Makassar

VIVAnews - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai gaji yang diterimanya sebagai pejabat negara memang tidak mencukupi bila diukur dengan tingkat kebutuhan hidup di Jakarta. "Saya dulu terima Rp40 juta. Saya katakan itu tidak cukup. Karena itu, ditransferlah dari Makassar tiap bulan," katanya berterus terang di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis, 27 Januari 2011.

Namun, menurut JK--sapaan Jusuf Kalla--soal apakah gaji presiden Rp60 juta lebih saat ini cukup atau tidak adalah sesuatu yang sangat relatif. 

JK juga menerangkan, dana taktis Presiden Rp2 miliar dan Wapres Rp1 miliar yang diributkan "sama sekali tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi."  Dana tersebut hanya dapat digunakan untuk keperluan sumbangan sosial, atau kekurangan dari operasional staf.

Kementerian Keuangan telah mengusulkan kenaikan gaji presiden sejak tiga tahun lalu. Sebagaimana dinyatakan Presiden SBY, selama tujuh tahun ini gaji presiden tidak pernah naik. Gaji pokok presiden RI saat ini sebesar Rp62 juta per bulan. 

JK juga menjelaskan gaji Presiden SBY sebenarnya sudah siap dinaikkan pada 2006 menjadi Rp100 juta. Tetapi, saat itu SBY tidak menyetujuinya. (kd)

Pembangkit Asahan Rp2,2 Triliun Mulai Digarap

VIVAnews - Pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Asahan 3 dengan kapasitas terpasang 2 x 87 megawatt (MW) mulai dikerjakan akhir Januari ini. Proyek tersebut diperkirakan menelan investasi sebesar Rp2,2 triliun.

"Proyek ini tidak boleh ditunda-tunda lagi agar bisa mengantisipasi kebutuhan listrik di Sumatera Utara pada 2014, mengingat pasokan daya yang tersedia saat ini masih pas-pasan," kata Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan, dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com di Jakarta, Jumat, 28 Januari 2011.

Jika proyek pembangkit listrik terlambat, menurut dia, Provinsi Sumut bisa kembali mengalami krisis daya. Saat ini, pasokan daya untuk sistem Sumatera Utara sebesar 1.447 MW, sedangkan kebutuhan pasokan di saat beban puncak 1.339 MW.

Terkait dengan proyek ini, pada pekan pertama Juni 2010, Dahlan Iskan, menandatangani perjanjian kontrak dengan Nippon Koei, Ltd untuk engineering services pembangunan proyek PLTA Asahan 3. Dalam pembangunan proyek tersebut, Nippon Koei akan bekerja sama dengan konsultan dalam negeri, di antaranya PT Connusa Energindo, PT Kwarsa Hexagon, PT Arkonin Engineering Manggala Pratama, PT Tata Guna Patria, dan PT Jaya CM.

Proyek ini ditargetkan selesai dibangun dan mulai beroperasi komersial pada 2014. "Dengan semakin membaiknya sistem kelistrikan di Sumatera Utara, akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Sumatera Utara," kata Dahlan. (kd)

Tak Cuma SBY, DPR Juga Diusulkan Naik Gaji

VIVAnews - Tak hanya merekomendasikan kenaikan gaji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan penyesuaian gaji untuk pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI.

"Itu (pimpinan DPR) akan diusulkan, termasuk anggotanya," kata Sekjen Kementerian Keuangan, Mulia P. Nasution, di kantor Kemenkeu, Jalan Wahidin, Jakarta, Jumat, 28 Januari 2011.

Menurut Mulia, pejabat negara yang dimaksud dalam usulan penyesuaian gaji adalah pejabat yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Dari dua aturan hukum tersebut, pejabat negara adalah presiden hingga wakil bupati.

"Untuk anggota DPRD tidak masuk sebagai pejabat negara," ujarnya.

Mulia menuturkan, anggaran penyesuaian gaji pejabat tersebut nantinya akan ditanggung kementerian atau lembaga untuk pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, untuk pejabat daerah akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, untuk besaran gaji para pejabat nantinya akan menyesuaikan dengan besaran yang sudah ditetapkan pemerintah. "Masing-masing jabatan kan ada nilainya, itu yang sudah dikaji bertahun-tahun, sudah 4-5 tahun (dikaji)," kata Mulia menjawab besaran persentase kenaikan.

Pada level pemerintahan, Kemenkeu menetapkan presiden sebagai pejabat tertinggi akan memperoleh pendapatan terbesar, sekaligus menjadi pembanding tertinggi untuk pejabat-pejabat negara di bawahnya.

Penyesuaian pejabat di bawah presiden, Mulia melanjutkan, juga akan memperhitungkan nilai dari jabatannya tersebut. (art)

Menara BUMN Disiapkan di Empat Lokasi

Lanskap gedung-gedung tinggi di kawasan Semanggi. (ANTARA/Yudhi Mahatma)

VIVAnews - Selain kawasan Pancoran di lahan milik PT Rajawali Nusantara Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menyiapkan tiga lokasi alternatif untuk rencana pembangunan Menara BUMN (BUMN Tower).

"Kami ingin memanfaatkan lahan BUMN yang ada untuk pembangunan menara BUMN ini," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Logistik dan Infrastruktur, Sumaryanto Widayatim, di kantornya, Jakarta, Jumat, 28 Januari 2011.

Tiga lokasi tersebut adalah bekas lapangan udara Kemayoran, kawasan Gedung Artha Loka, serta Patra Jasa milik PT Pertamina.

Menurut Sumaryanto, pembangunan menara tersebut guna memberikan tempat bagi perusahaan BUMN, sehingga dapat bersinergi secara efektif dan efisien. "Bukan berarti eksklusif. Kalau berpencar-pencar dan tidak efisien, kenapa tidak digabungkan saja," ujar dia.

Pemilihan lokasi pembangunan Menara BUMN tersebut, dia melanjutkan, juga merupakan bagian dari penataan aturan tentang tidak diperbolehkannya gedung tinggi pada area ring satu.

Sebelumnya, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, mengatakan, pemilihan lokasi pembangunan Menara BUMN di kawasan Pancoran belum final. "Kami lihat RNI mau atau tidak menyerahkan tanah itu untuk dibangun (Menara BUMN)," ujar dia.

Rencana pembangunan Menara BUMN itu masih dalam tahap pengkajian. Namun, Mustafa menegaskan pembangunan BUMN Tower ini akan dikerjakan secara serius.

Ia mengatakan, pembangunan menara tersebut akan mengadopsi Pancasila. "Jadi ada usulan membangun lima tower seperti Pancasila. Nantinya tower itu diusulkan bernama Panca Menara," kata Mustafa.

Sumaryanto menambahkan, skema investasi yang diusulkan pun belum final. "Itu nanti dibahas dengan pihak terkait, investasi yang dicari adalah yang paling efisien," tuturnya.

Sementara itu, rancang bangun Menara BUMN tersebut juga belum dipastikan. "Kami masih mengkaji. Jangan nanti seperti gedung DPR, belum dibangun sudah ribut," kata Sumaryanto.

Saat ini, sejumlah pihak yang berminat membangun BUMN Tower itu adalah Grup Ciputra, pengusaha Tommy Winata dan PT Adhi Karya Tbk serta Dana Taspen juga telah menyerahkan proposal mereka.

Mandiri Sandang Status Bank Internasional

VIVAnews - Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Mandiri Tbk menyetujui rencana penawaran umum terbatas atau rights issue perseroan sebesarRp 11,68 triliun. Dengan tambahan modal itu, Bank Mandiri akan menjadi satu-satunya bank berskala internasional di Indonesia.

"Bank Mandiri akan memenuhi status bank internasional dari sisi modal sesuai ketentuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API)," kata Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini, di kantor pusat Bank Mandiri, Jakarta, Jumat, 28 Januari 2011.

Dia mengatakan, tambahan dana tersebut juga dapat memenuhi pertumbuhan permodalan perseroan untuk mendukung ekspansi kredit rata-rata 20-22 persen per tahun hingga lima tahun ke depan.

Menurut dia, Mandiri menjadi bank bertaraf internasional karena telah memilki modal Rp50 triliun sesuai peraturan API. Rencana selanjutnya, setelah menjadi bank bertaraf internasional, Bank Mandiri akan membuka cabang di Shanghai, China.

Cabang di Shanghai ini diharapkan dibuka sebelum semester pertama 2011, dan saat ini sedang dalam persiapan teknis, management information system, hingga perekrutan. "Akhir Juni semoga sudah siap," kata Zulkifli.

Setelah Shanghai pada 2011, Bank Mandiri juga akan membuka kantor di Timur Tengah dan Korea guna mengembangkan jasa pengiriman uang (remittance) dari tenaga kerja Indonesia.

Per 30 September 2010, rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mandiri mencapai 13,3 persen. CAR Bank Mandiri itu di atas ketentuan minimum Bank Indonesia sebesar delapan persen. "CAR untuk 2011 diperkirakan 15-16 persen," ujar dia.

Shell Akhirnya Serahkan Data Migas ke RI

VIVAnews - Shell International Exploration Production (SIEP) beberapa waktu lalu telah menyerahkan data minyak dan gas (migas) lama dari berbagai daerah di Indonesia yang dimilikinya sejak zaman Belanda hingga 31 Desember 1965.

Data itu selanjutnya akan digunakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melengkapi data yang dimiliki pemerintah Indonesia.

"Data itu sangat penting untuk menyiapkan pengembangan migas karena akan melengkapi data yang ada," kata Dirjen Migas, Evita H Legowo, di Jakarta, Jumat, 28 Januari 2011.

Menurut Evita, pemerintah Indonesia sudah lama meminta Shell untuk mengembalikan data-data migas Indonesia itu. Namun, kesepakatan dengan Shell baru tercapai pada 22 April 2009 dan diserahkan kepada pemerintah, Rabu 26 Januari 2011.

"Sebetulnya sudah lama kami proses untuk pengembalian data tersebut. Tetapi, kesepakatan baru tercapai pada 2009," katanya.

Data yang diserahkan oleh Shell terdiri atas 8.867 data sumur dan 220 profil seismik. Data sumur yang diserahkan terdiri atas 44.212 laporan dan 25.748 log data.

Sementara itu, data seismik terdiri atas tiga peta dan 51 laporan. Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya, data-data lama itu dalam kondisi yang bagus serta dapat dibaca dengan jelas.

Pengamat perminyakan Kurtubi menyayangkan terlambatnya data Shell yang diserahkan kepada pemerintah. Menurut dia, jika data tersebut diserahkan sejak dulu, akan lebih bernilai dan bermanfaat. Sekarang ini manfaat data-data tersebut tidak akan optimal.

"Mungkin karena datanya sudah tidak bernilai, baru diserahkan. Kami tidak tahu persis kenapa baru diserahkan dengan sangat terlambat," katanya.

Sabtu, 29 Januari 2011

Ciputra Property Siap Bangun Menara BUMN

Ciputra World, salah satu proyek superblok Grup Ciputra (www.skyscrapercity.com)

VIVAnews - Salah satu taipan terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes, Ciputra sudah menyatakan minatnya untuk mengikuti tender pembangunan Menara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau BUMN Tower.

PT Ciputra Property Tbk, kelompok usaha Ciputra disinyalir bakal ditunjuk untuk membangun BUMN Tower, bila Ciputra berhasil memenangi tender yang diikuti pengembang lain seperti pengusaha Tommy Winata, PT Adhi Karya Tbk, serta Dana Taspen.

Menurut Artadinata Djangkar, direktur dan sekretaris perusahaan Ciputra Property, pihaknya menyatakan kesiapannya bila memperoleh bagian dari proyek pembangunan Menara BUMN itu. "Kalau ditunjuk, kenapa tidak," ujar dia saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 28 Januari 2011.

Selama ini, Ciputra Property terkenal banyak menangani proyek-proyek besar Grup Ciputra di antaranya properti komersial seperti mal, apartemen, hotel, dan perkantoran. Proyek terbarunya, yakni Ciputra World Jakarta adalah proyek superblok yang terdiri atas mal, apartemen, hotel, dan perkantoran.

Namun, Artadinata mengakui, masih terlalu awal untuk menanggapi proyek BUMN Tower tersebut lebih lanjut. Sebab, perseroan masih harus mengikuti perkembangan proses penawaran pembangunan Menara BUMN itu. "Semuanya masih dalam masa penjajakan," kata dia.

Hal serupa juga diungkapkan Corporate Finance Manager Ciputra Property, Christy Grassela, presentasi yang dilakukan Ciputra di Kementerian BUMN merupakan hal yang biasa dilakukan sebagai seorang pelaku bisnis properti. "Presentasi merupakan sesuatu yang biasa dilakukan, begitu pula membuat proposal," tuturnya.

Menurut dia, walaupun sudah melakukan presentasi dan membuat proposal, terkadang proses tidak jalan serta tidak semua presentasi berakhir dengan baik. Apalagi, dari proses presentasi, masih banyak tahap-tahap yang harus dilalui. "Kami sendiri belum seheboh itu dan mengetahuinya juga dari media," ujar Christy.

Selain itu, menurut Christy, presentasi yang dilakukan pendiri Grup Ciputra di Kementerian BUMN merupakan bentuk penghargaan ide dari Menteri BUMN. (art)

Perkantoran Tumbuh Pesat di Luar Pusat Bisnis

VIVAnews - Pertumbuhan gedung-gedung baru untuk perkantoran di luar kawasan bisnis utama atau non Central Business District (CBD) Jakarta terus berkembang pesat.

Menurut riset Jones Lang LaSalle, hal itu disebabkan semakin mahalnya sewa kantor di CBD, sehingga membuat beberapa perusahaan lokal memindahkan kantornya.

Riset tersebut menunjukkan, pertumbuhan kantor di non CBD terus meningkat. Pertumbuhan permintaan kantor pada 2010 meningkat dua kali lipat, dari sekitar 25 ribu meter persegi (m2) menjadi 55 ribu m2. Hal itu mengakibatkan kenaikan harga sewa kantor di kawasan non CBD meningkat menjadi Rp105.000 meter per bulan.

Head of Research Jones Lang LaSalle Indonesia, Anton sitorus, mengatakan untuk kawasan non CBD, tidak ada pengembang-pengembang yang mendominasi suatu kawasan. "Kebanyakan pengembang skala kecil hingga kelas menengah," kata dia saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 28 Januari 2011.

Menurut Anton, tingkat okupansi kawasan perkantoran non CBD mencapai 85 persen. Kawasan-kawasan favorit perkantoran non CBD belum berubah dari kawasan sepanjang Jalan TB Simatupang (Jagakarsa-Pondok Indah), Kemayoran, MT Haryono, S Parman, dan By-Pass (Cawang-Tanjung Priok).

"Daerah By-Pass kebanyakan perusahaan industri, logistik, dan trading karena akses ke pelabuhan yang mudah," ujarnya.

Untuk proyeksi 2011, Anton melanjutkan, pertumbuhan baru kawasan perkantoran di non CBD meningkat hingga 96 persen. Hal itu membuat tingkat okupansi kantor menurun menjadi sekitar 82 persen. Namun, hal tersebut tidak membuat harga sewa di perkantoran non CBD turun.

"Gedung-gedung perkantoran baru untuk non CBD antara lain di kawasan Central Park dan Gandaria 8," ujarnya. (art)

Soal Gaji Tinggi, Ini Kata Dirut Bank Mandiri

VIVAnews - Sejumlah eksekutif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki gaji yang cukup tinggi. Bahkan, dari beberapa BUMN besar, jajaran direksinya memperoleh gaji di atas Rp100 juta per bulan.

Direksi PT Bank Mandiri Tbk misalnya, berdasarkan hasil rapat umum pemegang (RUPS) 4 Mei 2009, gaji yang diterima direksi Mandiri mencapai Rp166 juta per bulan.

Menanggapi tingginya gaji yang diterima tersebut, Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini, justru balik bertanya. "Teman-teman bisa cek, apa gaji saya yang tertinggi atau terendah," kata Zulkifli di kantornya, Jakarta, Jumat 28 Januari 2011.

Menurut dia, gaji yang diterima direksi bank ada ukurannya dan disesuaikan dengan skala bank. "Apakah bank kecil atau bank besar, remunerasinya berdasarkan ukurannya," ujarnya.

Sambil bergurau Zulkifli lalu menyatakan, "Cobalah dibandingkan sendiri. Kalau memang ternyata gaji saya kecil, tolong beritahu saya." Namun, dirinya juga tidak ingin membandingkan gaji presiden dengan korporasi.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan ada gaji direksi BUMN yang mencapai 10 kali lipat dari gajinya. "Tidak apa-apa. Yang penting kinerjanya baik. Jangan sampai gajinya 10 kali lipat gaji presiden, namun tidak lebih sregep  (rajin)," kata Presiden.

Sementara itu, Menteri BUMN Mustafa Abubakar juga siap mengevaluasi besaran gaji eksekutif BUMN terkait adanya upaya pembenahan struktur gaji pejabat negara.

"Itu semua akan kami evaluasi. Gaji dan bonus kami berikan secara layak. Kami serahkan kepada tim yang mengkaji secara menyeluruh dan komprehensif," ujarnya.

BUMN Turunkan Target Dividen Jadi Rp27,5 T

VIVAnews - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurunkan target penerimaan dividen pada 2011 sebesar 8,6 persen menjadi Rp27,5 triliun. Tahun lalu, penerimaan negara dari dividen BUMN mencapai Rp30,09 triliun.

"Kami mengurangi porsi untuk memperkuat modal perusahaan BUMN," kata Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, di kantornya, Jakarta, Jumat, 28 Januari 2011.

Menurut Mustafa, perusahaan pelat merah memiliki reputasi bagus di mata investor asing. "Dari hasil roadshow, perusahaan kita (BUMN) menjanjikan," ujar dia. Kondisi itu pula yang menyebabkan BUMN publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi saham blue chips dan favorit di lantai bursa.

Dia menjelaskan, sisa dana BUMN yang tidak lagi dialokasikan sebagai dividen tersebut akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. "Kalau perusahaan berkembang, potensi penerimaan pajak negara juga akan meningkat," tuturnya.

Tahun ini, Kementerian BUMN menargetkan laba bersih dari total perusahaan pelat merah sebesar Rp113,72 triliun. Jumlah itu meningkat 19,32 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan bersih diperkirakan Rp1.294 triliun atau meningkat 15,12 persen.

Sumbangan laba terbesar akan digenjot dari industri strategis dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 85 persen. "Ini berbarengan dengan anggaran untuk alutsista Kementerian Pertahanan yang juga naik. Jadi, kami berharap pertumbuhan di sektor ini juga akan meningkat," jelas dia.

Sementara itu, di sektor energi, berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Pertamina pekan lalu, target perolehan keuntungan perusahaan itu tahun ini mencapai Rp17,7 triliun atau meningkat 14,2 persen dibanding prognosa 2010 sebesar Rp15,5 triliun.

Popular Posts