April 2011

Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Sabtu, 30 April 2011

Pengamat: Tak Realistis Premium Dihilangkan

VIVAnews - Pengamat energi, Pri Agung Rakhmanto, menilai rencana pemerintah menghilangkan Premium sangat tidak masuk akal. "Ini tak realistis," kata dia saat dihubungi VIVAnews.com, di Jakarta, Jumat 29 April 2011.

Dia mengatakan, rencana pemerintah menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM) melalui larangan penggunaan Premium bagi kendaraan pelat hitam saja maju-mundur tak jelas. Apalagi harus menghilangkan subsidi dan menghapus Premium. "Ini idealis sekali, sangat berat tantangannya," tegasnya.

Jeleknya infrastruktur bahan bakar minyak tak bersubsidi di wilayah Indonesia menjadi penyebabnya. Misalnya, saat pengalihan Premium ke Pertamax bagi mobil pribadi di Jabodetabek, banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tak siap. Puluhan SPBU harus menambah investasi lagi agar bisa menjual Pertamax.

Pri Agung menambahkan, sebenarnya bila pemerintah menginginkan energi lebih bersih, bisa menggunakan cara lain, seperti bahan bakar gas atau yang lain. "Ini tergantung bagaimana sikap pemerintah," kata direktur eksekutif Reforminer Institute ini.

Di Eropa misalnya, oktan 90 merupakan bensin paling jelek, sedangkan di Indonesia 88. Bahkan di Amerika Serikat masih beredar bensin beroktan 86. "Bedanya di AS, bensin sudah tak disubsidi lagi," katanya.

Kemarin, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa pemerintah berharap rencana pengaturan konsumsi BBM bersubsidi bisa terealisasi secepatnya. Bahkan, pemerintah secara bertahap benar-benar akan menghapus produk Premium.

"Jika pembatasan BBM tidak segera diterapkan, maka akan membahayakan finansial (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Agus. (art)

Setelah Newmont, Pemerintah Lirik Inalum

VIVAnews - Setelah memastikan untuk membeli saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar tujuh persen, pemerintah mulai membicarakan kelanjutan pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang masa kontraknya habis pada 2013.

"Jika Inalum tidak dijaga untuk kembali ke Indonesia, nantinya akan menjadi suatu kehilangan besar," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 27 April 2011.

Agus mengungkapkan, masalah Inalum saat ini sedang dibahas bersama dengan Ditjen Kekayaan Negara. Rencananya, pemerintah akan masuk ke Inalum, karena perusahaan itu diyakini memiliki nilai tambah yang baik.

"Pada 2013, nilainya akan mencapai US$1,29 miliar. Kalau tidak hati-hati, bisa hilang dari Indonesia," kata Agus.

Pada 2013, saat masa kontrak habis, kepemilikan Inalum diharapkan dapat kembali ke Indonesia. Nantinya, akan ditenderkan kembali dan melihat siapa saja yang berminat.

Menkeu menegaskan bahwa penting bagi Indonesia untuk menjaga kontrak-kontrak yang sudah jatuh tempo sehingga dapat kembali ke Indonesia. Pemerintah juga nantinya akan berniat untuk menambah kepemilikan di Inalum.

"Jika pemerintah akan membeli, rencananya akan masuk melalui PIP (Pusat Investasi Pemerintah)," kata Agus.

Inalum adalah perusahaan peleburan aluminium (smelter) yang memanfaatkan energi pembangkit tenaga listrik air (PLTA) Asahan. Komposisi pemegang saham perusahaan adalah pemerintah Indonesia sebesar 41,1 persen dan Nippon Asahan Aluminium (NAA), Jepang, sebanyak 58,9 persen.

Saham NAA dimiliki Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang sebesar 50 persen dan 12 perusahaan swasta Jepang (50 persen). Proyek itu mulai beroperasi pada 6 Januari 1976 sesuai Master of Agreement yang ditandatangani 7 Juli 1975. Kerja sama ini akan berakhir pada 2013.

HK Realtindo Garap Proyek Menara ITB

Ilustrasi Proyek Perkantoran (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews - Pembangunan proyek properti di kawasan Jakarta dan sekitarnya kian marak. Tidak hanya perusahaan swasta, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga memanfaatkan peluang bisnis itu dengan membangun proyek residensial dan perkantoran.

Salah satu BUMN di sektor konstruksi, PT Hutama Karya, juga menikmati gurihnya bisnis properti yang tumbuh pesat di kawasan Jabodetabek itu.

Melalui anak usahanya, PT HK Realtindo, selain pembangunan The H Tower --yang mengusung konsep hunian mewah lengkap dengan fasilitas premium termasuk kesehatan--, perseroan tengah menggarap tujuh proyek properti selama 2011. Sebagian besar di antaranya proyek residensial.

Presiden Direktur HK Realtindo, Putut Aribowo, mengatakan pihaknya sedang mengerjakan proyek residensial H Resident berlokasi di Cawang, di kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta. Unit apartemen itu memiliki 505 unit dengan harga jual mulai Rp8,5 juta per meter persegi. Nilai investasi H Resident mencapai Rp190 miliar.

"Lokasi di tempat ini sangat strategis sehingga kami optimistis unit akan terjual," kata dia di Jakarta.

Selain itu, HK Realtindo membangun residensial khusus pelajar di kawasan BSD Tangerang. Residensial yang dinamakan Kubikahumi dengan 289 unit menyasar kalangan pelajar internasional di Edutown, dengan harga Rp210 juta per unit. Pelajar di daerah ini yang mencapai ribuan menjadi pangsa pasar utama.

"Jumlah siswanya ribuan, sehingga masih sangat menjanjikan," ungkapnya.

Proyek ketiga adalah kerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk untuk membuat unit perkantoran di kawasan Jalan TB Simatupang dengan nilai investasi Rp140 miliar. "Semua unit nantinya akan disewakan," tuturnya.

Proyek lainnya, ungkap Putut, adalah kerja sama dengan pengembang kawasan Jababeka untuk membangun Enviro Apartment. Apartemen tersebut direncanakan diluncurkan akhir tahun ini.

Selain itu, PT HK Realtindo bekerja sama dengan PT Sejahtera Tambang membangun landed residential di kawasan Cilangkap sebanyak 60 unit.

Proyek yang juga dirilis tahun ini adalah Techno Tower yang bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Kerja sama pembangunan properti itu diperkirakan menghabiskan investasi Rp240 miliar.

Untuk mengerjakan ketujuh proyeknya, Putut menyatakan telah menyiapkan dana sebesar Rp600 miliar. "Porsinya 40 persen dari pinjaman, 20 persen ekuitas perusahaan dan sisanya kegiatan bisnis pra-penjualan," tuturnya.

Untuk pinjaman dari bank, pihaknya telah mendapat komitmen pembiayaan dari beberapa bank di antaranya PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank UOB Buana, PT Bank Jabar Banten, serta PT Bank DKI.

Bappenas: 2012, Pertumbuhan Ekonomi 6,8%

VIVAnews - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerian terkait menyusun beberapa asumsi makro Rencana Kerja Pemerintah 2012. Asumsi-asumsi makro tersebut disusun berdasarkan kondisi terkini hingga Maret 2011.

Wakil Menteri PPN/Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo, mengatakan beberapa asumsi target makro ekonomi pada RKP 2012 adalah pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,4-6,8 persen, tingkat suku bunga 6,5 persen, inflasi 5,5 persen, dan kurs rupiah Rp9.100 per dolar AS.

Sementara itu, asumsi harga minyak Indonesia US$90 per barel serta produksi minyak siap jual (lifting) sebanyak 950 ribu barel per hari.

"Lewat musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan), nanti bisa ada usulan dan masukan sebelum finalisasi RKP," kata Lukita pada keterangan pers pra-musrembangnas di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 27 April 2011.

Lukita mencontohkan, asumsi makro seperti misalnya lifting disusun berdasarkan kondisi riil. "Kami diskusikan dengan instansi terkait seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Kalau ada perkembangan internal atau eksternal, kami lihat lagi apakah ada perubahan pagu," katanya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, mengungkapkan, asumsi makro yang ada dalam RKP saat ini masih akan dikaji kembali. Dalam satu-dua pekan telah ada hasil asumsi makro tersebut. "Nanti diharmonisasikan pagu-pagunya sebelum menjadi Perpres (peraturan presiden)," ujarnya.

Menurut Lukita, setelah finalisasi di Musrembangnas, RKP final akan dibahas pada sidang kabinet pada pekan pertama atau kedua Mei 2011. Sementara itu, pembahasan awal dengan Dewan Perwakilan  akan dilakukan pekan ketiga Mei.

"Pemerintah lewat Presiden akan menyampaikannya sebagai nota keuangan pada Agustus mendatang," katanya. (umi)

Hatta: Jangan Artikan Premium Segera Dihapus

VIVAnews - Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo, menyatakan, selain berencana membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah akan menghapus Premium secara bertahap.

Terkait rencana itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta masyarakat tidak mengartikan pernyataan Menkeu soal penghapusan Premium itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, harus dilihat dari sisi lain bahwa pemerintah mencari cara agar subsidi dapat dilakukan tepat sasaran.

"Jangan melihat omongannya (perkataan) Pak Menteri Keuangan dan jangan diartikan bahwa itu akan segera dilakukan," kata Hatta di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat 29 April 2011.

Menurut Hatta, pemerintah saat ini benar-benar mengusahakan bagaimana agar subsidi tepat sasaran dan ini tertuang dalam undang-undang. Masalahnya, saat ini, penerapannya bukan sesuatu yang mudah.

Dia mencontohkan kebijakan pemerintah yang memberikan dana kepada masyarakat di daerah Karawang agar mampu membeli pupuk. Namun, kenyataannya upaya itu tidak mudah meskipun dapat berjalan.

Hal itu karena mobilitas masyarakat Indonesia masih tinggi. Dalam artian, belum memiliki tempat tinggal yang tetap, sehingga menyulitkan pemerintah dalam pendataan.

"Hal seperti ini menjadi pelajaran bagi pemerintah. Jadi, kami harus memadukan semua resources untuk mendapatkan policy responses yang tepat," kata Hatta.

Hatta menuturkan, pemerintah sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan pembatasan BBM ini agar tidak menimbulkan distorsi pada pasar.

Pemerintah, dia menambahkan, juga tidak mau terlalu reaktif terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia, karena banyak hal yang perlu diperhatikan seperti menjaga inflasi, daya beli masyarakat, dan pengaturan fiskal. (art)

Perbanas: Debt Collector Bisa Hilang, Asal...

VIVAnews - Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) menegaskan peniadaan jasa penagih (debt collector) hanya dapat dilakukan jika ada kepastian hukum yang menjamin proses penagihan bisa dilakukan lebih cepat.

Kejahatan seputar proses penagihan kartu kredit belakangan ini tentu tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menghapus jasa penagihan yang selama ini meningkatkan efisiensi perbankan.

"Harus ada jaminan penagihan utang cepat. Bila masuk pengadilan yang cepat dengan proses banding cepat, bisa saja," kata Ketua Perbanas, Sigit Pramono, di sela Seminar Optimalisasai Hot Money dan Kebijakan Bank Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 28 April 2011.

Menurut Sigit, perbankan memerlukan aturan hukum yang bisa mengatur sengketa dalam proses penagihan kredit nasabah. Sebab, selama ini proses penyelesaian di pengadilan memerlukan dana mahal dan seringkali perbankan dinyatakan bersalah. "Kalau sudah begitu, (adanya aturan hukum) membuat permasalahan seperti ini akan cepat selesai," katanya.

Perbanas mengakui, di antara sejumlah jasa penagih utang yang selama ini digunakan lembaga keuangan, memang masih ada perusahaan yang tidak menjalankan operasional sesuai aturan. "Jangan hanya karena satu-dua debt collector nakal ini, menuduh seluruh sistem bersalah," katanya.

Ketika disinggung mengenai sanksi yang diberikan akibat praktik penagihan yang salah, Sigit mengatakan, peraturan Bank Indonesia selama ini sudah memuat sanksi mulai dari administrasi hingga pencabutan.

Namun, Sigit enggan berkomentar mengenai sanksi yang tepat diberikan kepada Citibank yang diduga telah membuat meninggalnya salah satu nasabah kartu kredit, Irzen Octa.

"Tidak ada denda, sanksinya tergantung tingkat kesalahan, dari sanksi administrasi sampai pencabutan. Semuanya terserah otoritas," katanya. (art)

Jual Saham di Garuda, Laba Mandiri Meroket

VIVAnews - PT Bank Mandiri Tbk membukukan laba sebesar Rp3,8 triliun selama triwulan I-2011. Perolehan laba itu meningkat sekitar 88,7 persen dibanding periode sama 2010 sebesar Rp2 triliun.

Perolehan laba itu di antaranya ditopang penjualan saham Bank Mandiri di PT Garuda Indonesia Tbk. Pada penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) Garuda Indonesia, maskapai pelat merah itu melepas 6,33 miliar saham.

Porsi saham Garuda yang dilepas sebanyak 4,4 miliar unit, sedangkan saham Bank Mandiri 1,93 miliar unit. Dari pelepasan saham Garuda tersebut, total dana yang diraih sekitar Rp4,75 triliun. Bank Mandiri sendiri meraup dana sekitar Rp1,4 triliun dari penjualan saham itu.

Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini, mengatakan, selain ditopang penjualan saham perseroan di Garuda Indonesia, peningkatan laba juga didukung oleh pertumbuhan penyaluran kredit.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) dipertahankan tetap rendah. "NPL netto berhasil dijaga di level 0,67 persen," kata Zulkifli di kantor pusat Bank Mandiri, Jakarta, Jumat, 29 April 2011.

Total kredit Bank Mandiri pada triwulan I-2011 tercatat Rp251,8 triliun, atau tumbuh dari Rp201,9 triliun pada periode sama 2010. Penyaluran kredit Bank Mandiri itu meningkat sebesar 24,7 persen.

Selain itu, dia melanjutkan, pendapatan non bunga perseroan (fee based income) tumbuh sebesar 145,6 persen. "Fee based income pada triwulan I-2011 mencapai Rp3,7 triliun atau meningkat dari Rp1,5 triliun pada periode sama 2010," ujarnya.

Sementara itu, laba operasional mencapai Rp9,5 triliun atau meningkat 55,2 persen dari Rp6,1 triliun pada triwulan I-2010. (umi)

Laba BRI Terdongkrak Pendapatan Bunga

VIVAnews - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk meraih laba bersih sebesar Rp3,26 triliun pada kuartal I-2011. Laba BRI tersebut naik 51,58 persen dibanding kuartal I-2010 sebesar Rp2,15 triliun.

Menurut Direktur Keuangan BRI, Ahmad Baiquni, laba disumbang oleh kenaikan pendapatan bunga bersih dan pendapatan non bunga (fee based income). Pertumbuhan fee based income itu didukung upaya peningkatan jaringan usaha dan pengembangan e-banking.

Pendapatan bunga bersih BRI tercatat sebesar Rp8,08 triliun atau naik 21,73 persen dibanding periode sama 2010 senilai Rp6,63 triliun.

Sementara itu, pendapatan bunga tercatat Rp11,33 triliun atau tumbuh 20,51 persen jika dibanding kuartal I-2010 sebesar Rp9,4 triliun. "Itu menyumbang 10 persen dari pendapatan," ujar dia di Gedung BRI, Jakarta, Jumat, 29 April 2011.

Kenaikan laba itu menyokong kenaikan aset BRI menjadi Rp366,73 triliun atau naik 20,7 persen dibanding kuartal I-2010 sebesar Rp303,84 triliun. Tak hanya itu, modal BRI juga ikut naik 33,03 persen menjadi Rp40,23 triliun. Sebagai perbandingan, modal BRI kuartal I-2010 sebesar Rp30,24 triliun.

Tambahan modal itu terutama diperoleh dari penurunan pembayaran dividen sebesar 20 persen atau Rp2,29 triliun untuk tahun buku 2010. Padahal, pada 2009, BRI membayar dividen 30 persen.

Penurunan dividen BRI itu sebagai upaya untuk menambah modal bank dengan aset terbesar nomor dua itu. Sebagian dari total dividen tersebut, atau sebesar Rp566,52 miliar telah dibayarkan pada 30 Desember 2010 sebagai dividen interim. Sisanya sebesar Rp1,72 triliun atau Rp70,04 per saham akan dibagikan sebagai dividen final. (art)

Deposito Dibobol, Elnusa Lapor ke Bapepam-LK

VIVAnews - Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk berinisial SN ditangkap petugas Fiskal, Moneter, dan Devisa (Fismondev) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ia diduga kuat melakukan pembobolan rekening Elnusa senilai Rp111 miliar.

Menurut Hanny Soemarno, head of corporate communication Elnusa, kasus tersebut saat ini sedang dalam proses pelaporan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), karena perseroan merupakan perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Saat ini, kami sedang proses. Berkas-berkas juga sedang disiapkan," ujar dia saat dihubungi VIVAnews.com, di Jakarta, Senin 25 April 2011.

Namun, dia mengatakan, kasus pembobolan rekening Elnusa senilai Rp111 miliar dari sebelumnya diperkirakan Rp161 miliar sudah direncanakan untuk dilaporkan ke Bapepam-LK secepatnya. Namun, karena akhir pekan lalu diselingi liburan panjang akhirnya menjadi tertunda. "Ya, jadi baru hari ini dilaporkan ke Bapepam," tutur Hanny.

Sementara itu, Kepala Biro Penyelidikan dan Pemerikasaan Bapepam-LK, Sarjito mengaku pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan terjadinya kasus pembobolan dana tersebut. "Belum ada laporan Pak," ujarnya melalui pesan singkatnya yang diterima VIVAnews.com.

Namun, dia mengatakan bahwa Bapepam-LK sudah mengetahui dan mengikuti kasus tersebut melalui media massa.
       
Seperti diketahui, dari SN, polisi di antaranya mengamankan satu mobil mewah jenis Hummer sebagai barang bukti.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi, Yan Fitri Halimansyah menegaskan, selain menangkap SN, pihaknya juga mengamankan lima tersangka lainnya, di antaranya IHB, kepala cabang Bank Mega Jababeka. (art)

Saham Duta Graha Tak Terpengaruh Kasus Suap

VIVAnews - Pergerakan saham PT Duta Graha Indah Tbk (DGIK) tidak terpengaruh kasus penangkapan Manajer Pemasaran perseroan, Mohammad El Idris, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). El Idris diduga sebagai perantara terkait suap dana pembangunan Wisma Atlet untuk Sea Games di Palembang.

Pada saat pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, harga saham perseroan stagnan di posisi Rp139 per unit. Namun, beberapa menit kemudian sempat menguat ke level Rp141.

Willy Sanjaya, pengamat pasar modal dari PT Lautan Dana Securities berpendapat, pelaku pasar menilai kasus penangkapan salah satu manajer Duta Graha itu masih perlu dibuktikan melalui proses hukum atau pengadilan, sehingga pengaruhnya tidak terlalu besar pada pergerakan saham perseroan di bursa. "Kecuali, sudah ada keputusan, baru pengaruhnya signifkan," ujar dia saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 29 April 2011.

Apalagi, dia melanjutkan, ditinjau dari sisi fundamental, kinerja perseroan masih menjanjikan, karena banyak mengantongi proyek-proyek seiring gencarnya pembangunan infrastruktur dan properti tahun ini. "Kalau harga turun, manfaatkan untuk beli," tutur Willy.

Deni Hamzah, pengamat dan praktisi pasar saham juga mengatakan bahwa pengaruh berita tertangkapnya manajer Duta Graha tidak signifikan terhadap pergerakan saham perseroan di lantai bursa. "Ada memang pengaruhnya, tapi tidak banyak," kata dia dihubungi terpisah.

Sebab, kata dia, perseroan masih memiliki beberapa kontrak properti. "Saham-saham properti juga sedang dalam tren naik," ujar Deni.

Namun, Deni merekomendasikan trading buy pada saham berkode DGIK tersebut, sebab bila ditinjau dari kinerja tahun lalu perseroan mengalami penurunan laba. (art)

Pendapatan Bakrieland Melonjak Dua Kali Lipat

VIVAnews - Perusahaan pengembang properti terintegrasi PT Bakrieland Development Tbk mengumumkan peningkatan pendapatan sebesar 106,8 persen pada kuartal pertama 2011. Penjualan Bakrieland naik Rp205,5 miliar pada kuartal pertama 2010 menjadi Rp424,9 miliar.

Pendapatan Bakrieland pada kuartal pertama 2011 ini didukung oleh Unit Usaha City Property yang memberikan kontribusi 75,2 persen terhadap pendapatan Bakrieland. Sedangkan Unit Usaha Landed Residential, Hotel & Resort, dan Toll Road masing-masing hanya memberikan kontribusi 7,8 persen, 10,4 persen, dan 6,6 persen.

Pendapatan dari Unit Usaha City Property sebagian besar dari proyek perkantoran, lalu disusul apartemen. "Proyek perkantoran menyokong 64,7 persen Unit Usaha City Property," kata Presiden Direktur & CEO PT Bakrieland Development Tbk Hiramsyah S Thaib dalam keterangan tertullis, Sabtu 30 April 2010.

Sementara itu, pendapatan terbesar dari Unit Usaha Landed Residential adalah dari Bogor Nirwana Residence yang mencapai 72,2 persen. "Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin solid, pendapatan ini kami perkirakan akan berlanjut naik," katanya. Dia menambahkan, proyek baru yang dimiliki Bakrieland akan menjadi sumber pendapatan berkelanjutan.

Sumber pendapatan tahun ini antara lain Jalan Tol Kanci-Pejagan, Epicentrum Walk, Studio XXI Epicentrum Walk, Bakrie Tower, Aston Bogor Hotel & Resort, dan Pullman Bali Legian Nirwana yang baru diresmikan Februari lalu.

Proyek jalan tol Kanci-Pejagan yang menghubungkan Cirebon-Brebes telah menunjukan tren peningkatan trafik yang signifikan. Pada kuartal pertama 2010, trafik rata-rata sekitar 6.000 kendaraan per hari, sedangkan pada kuartal pertama 2011 telah melonjak menjadi 13.000 kendaraan per hari.

Pada kuartal pertama 2011, aset perseroan memberikan kontribusi 32,4 persen dari total pendapatan. Ke depan, angka ini akan cenderung meningkat seiring dengan rencana Bakrieland meningkatkan proyek. Kondisi ini membuat laba usaha melonjak 147,6 persen menjadi Rp82,6 miliar dibandingkan kuartal pertama 2010. (eh)

Bertemu SBY, ChinaTawarkan Kredit Lunak

VIVAnews - Perdana Menteri China, Wen Jiabao bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan bilateral tersebut, China berkomitmen memberikan kredit lunak kepada Indonesia.

"Pihak China akan memberikan kredit lunak atau prefential export buyer's credit US$1 milliar dan pagu pendanaan komersial US$8 milliar kepada pemerintah Indonesia," kata Wen Jiabao, ketika memberikan keterangan pers bersama, di Istana Merdeka, Jumat 29 April 2011.

Kredit lunak tersebut, kata Jiabao, diberikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri di Indonesia. Selain itu, pihak China, juga menandatangani kesepakatan komersial sebesar US$10 milliar. "Saya yakin melalui usaha kedua belah pihak tujuan perdagangan bilateral akan mencapai US$80 milliar di 2014 akan terpenuhi," ujar dia.

Jiabao menambahkan, pihak Tiongkok dan Indonesia juga bekerjasama di bidang maritim. Untuk hal itu, pihak China berjanji akan memberikan dana 1 milliar yuan sebagai dana operasi.

Ditambahkan dia. China menaruh perhatian besar pada Indonesia khususnya di bidang politik dan perkembangan ekonomi. "Terlebih ekonomi dunia yang sedang mengalami perubahan yang rumit," ujar dia. Perubahan ekonomi dunia tersebut, diakui Jiabao berpengaruh kepada negara-negara berkembang. "Mereka mengalami tantangan yang serius," ujarnya.

Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ada tiga hal yang disusulkan Indonesia terkait kerja sama dengan China: kerjasama bilateral maupun regional dalam mengatasi gejolak harga pangan dan energi dunia.Selain itu Presiden mengundang mitra kerja di China untuk bekerjasama dalam pembangunan ifnrastruktur, listrik, energi bersih, dan manufaktur.

"Dalam waktu dekat saya akan utus menteri senior ekonomi ke China untuk mejelaskan master plan pembangunan ekonomi kita," kata Yudhoyono. (sj)

Jumat, 29 April 2011

Discovery Futures Bantah Terkait Kasus Elnusa

VIVAnews - PT Discovery Futures menegaskan perusahaannya tidak terkait dengan kasus pembobolan dana deposito milik PT Elnusa Tbk yang tersimpan di PT Bank Mega Tbk. Perusahaan juga menyatakan tidak ada hubungan dengan PT Discovery Indonesia karena berbeda manajemen.

"Sampai dengan saat ini, dari pemberitaan di media yang saya dengar, tidak ditemukan aliran dana ke PT Discovery Futures," kata Direktur Operasi PT Discovery Futures, TB Andry Adam, di Menara Thamrin, Jakarta, Jumat, 29 April 2011.

Discovery Futures merupakan perusahaan berjangka di bidang perdagangan mata uang asing dan index luar negeri. Perusahaan merupakan anggota dari Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia, dan Kliring Berjangka Indonesia.

Humas PT Discovery Futures, Freddy Antonius, menambahkan, Elnusa selama ini tidak pernah terdaftar maupun memiliki rekening di PT Discovery Futures. "PT Elnusa bukan salah satu nasabah di PT Discovery Futures," ujarnya.

Sementara itu, mengenai adanya empat rekening yang diblokir oleh aparat kepolisian, Freddy bisa memastikan bahwa rekening tersebut dari PT Discovery Indonesia. "Manajemen kami berbeda," ujarnya.

Saat ini, Discovery Futures sedang melakukan audit internal dan eksternal sebagai bagian dari kewajiban perusahaan yang terdaftar secara resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Sebagai informasi, kepolisian sebelumnya telah menangkap Direktur Keuangan PT Elnusa SN alias Santun Nainggolan, Kepala Cabang Bank Mega Jababeka Itman Harry Basuki, Direksi PT Discovery berinisial ICL, Komisaris PT Har berinisial HG, otak pelaku berinisial RL dan staf PT Har berinisial TZS.

Aparat menduga Dirut PT Discovery berinisial IL mengalirkan dananya ke perusahaan PT Harvestindo Asset Management. Ivan merupakan Komisaris utama perusahaan tersebut.

Dugaan itu berasal dari keterangan Bank Mega yang menjelaskan pencairan dana Elnusa itu disalurkan ke dua rekening bisnis atas nama PT Discovery Indonesia di bank X dan Y. Selain itu, PT Discovery Indonesia menempatkan dana deposito pada 16 September dan 6 Oktober 2009 masing-masing senilai Rp5 miliar dan dicairkan sebelum jatuh tempo ke rekening mereka di bank Y. (art)

Laporan: Nur Eka Sukmawati

Diramalkan Ekonomi Kepanasan, BI Sanggah IMF

VIVAnews - Ramalan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyatakan ekonomi Indonesia yang mulai kepanasan (overheating) disanggah oleh Bank Indonesia. BI menyatakan ekonomi Indonesia dianggap dalam posisi yang stabil dan aman.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, mengatakan yang lebih memahami ekonomi suatu negara yaitu otoritas negara bersangkutan. Namun, ia tidak mempermasalahkan ramalan yang dikeluarkan banyak pihak.

"Bagi kami, itu (overheating) masih jauh. Kebijakan makro sudah mengantisipasi inflasi menjadi lebih terkendali," ujar Budi pada Seminar Optimalisasi Hot Money dan Kebijakan Bank Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 28 April 2011.

Indikasinya, dia melanjutkan, ekonomi masih stabil dan rupiah menguat. Meski ada indikasi overheating, namun ia tidak setuju jika dikatakan Indonesia mengalami gelembung (bubble) ekonomi.

Menurut dia, penanganan inflasi dengan aliran modal yang sangat cepat akan menciptakan kompleksitas dalam kebijakan suku bunga. Otoritas keuangan berharap inflasi tetap terjaga di tengah arus masuk modal (capital inflow).

"Bank Indonesia bersama pemerintah berkoordinasi dalam bauran kebijakan untuk menstabilkan pasar," tambahnya.

Selain IMF, Professor Harvard University, Jeffrey Frankel, juga pernah menyatakan Indonesia rawan overheating, atau efek kepanasan perekonomian karena kelebihan uang beredar di masyarakat, akibat inflasi yang tinggi.

Selain Indonesia, negara lain yang rawan adalah India, China, dan Singapura. Frankel beralasan, keempat negara Asia tersebut mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, inflasi empat negara itu juga terlalu tinggi. (art)

LPS Tangani 10 BPR Dilikuidasi pada 2010

VIVAnews - Sepanjang tahun 2010, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menangani proses likuidasi 10 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 2010. Total proses likuidasi yang ditangani LPS yaitu 37 bank yang terdiri dari satu bank umum, 35 BPR dan satu BPR Syariah.

Menurut Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani, selama 2010, LPS telah menyelesaikan proses likuidasi lima bank. Namun jumlah bank yang masuk tahap proses likuidasi masih tersisa 26 bank. Dalam proses ini, untuk lima bank itu rasio hasil pencairan aset dengan kewajiban yang dapat dibayar (recovery rate) 0 persen.

Firdaus mengatakan rendahnya recovery rate dikarenakan kualitas aset bank dilikuidasi umumnya sangat buruk. Apalagi semua bank itu terdapat kecurangan (fraud). "Namun untuk tahun 2011, recovery rate sudah meningkat menjadi 10-15 persen" ujar dia di Kantor LPS, Jumat, 29 April 2011.

Di bagian lain, untuk kinerja LPS, Firdaus menjelaskan penerimaan premi LPS 2010 mencapai Rp4,177 triliun  meningkat dibanding tahun 2009 sebesar Rp3,779 triliun. Dari sisi aset, tercatat Rp22,5 triliun atau naik Rp4,8 triliun dibanding 2009 sebesar Rp17,7 triliun. Aset utama LPS itu terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar Rp5,99 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp9,36 triliun.

Dari sisi pendapatan operasi, tercatat Rp5,3 triliun naik Rp562 miliar dari 2009 Rp4,746 triliun. Kenaikan ini akibat peningkatan pendapatan premi sebesar Rp399 miliar. Kenaikan pendapatan premi disumbang peningkatan rata-rata simpanan nasabah sepanjang 2010 sebesar Rp2,105 triliun dibanding 2009 sebesar Rp1,841 triliun.

Namun surplus setelah pajak tercatat Rp935 miliar atau turun dibanding 2009 sebesar Rp1,68 triliun. Penurunan ini karena kenaikan biaya cadangan klaim penjaminan dari Rp1,234 triliun pada 2009 menjadi Rp3,875 triliun pada 2010. (umi)

Kaya Sumber Alam, 5 Provinsi Masih Miskin

VIVAnews - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono, mengungkapkan terdapat lima provinsi di Indonesia yang masih tergolong miskin. Sebab, provinsi-provinsi tersebut memiliki pendapatan per kapita kurang dari US$3.005.

Ironisnya, kata Menkokesra, kelima provinsi tersebut adalah provinsi yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga menyadari bahwa terdapat provinsi yang masih tergolong miskin. Untuk itu, keberadaan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, menurut Hatta, jumlah kabupaten miskin dari tahun ke tahun menurun.

"Jadi, untuk mengatasi kemiskinan, tentunya pemerintah akan melakukan intervensi. Yakni, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengintervensi daerah kantong-kantong kemiskinan dan daerah daerah tertinggal," kata Hatta di Hotel Shangrilla, Jumat 29 April 2011.

Kendati demikian, Hatta menuturkan, hal itu bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah harus memiliki perhatian tinggi terhadap daerah-daerah itu.

Mengenai daerah yang digolongkan miskin, tetapi justru yang memiliki SDA melimpah, Hatta menjawab, di situ peran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Nantinya, dia menambahkan, MP3EI dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, sehingga SDA yang dimiliki setiap daerah tidak dibawa secara mentah-mentah. Namun, SDA juga harus diolah daerah itu sendiri dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dari sisi keekonomian.

"Tidak ada lagi nantinya istilah SDA diangkut, dimasukkan ke tongkang, dibawa kapal, lantas selesai. No," kata Hatta.

Sementara itu, menurut Hatta, para gubernur dari berbagai daerah yang tergolong miskin tersebut, sudah dipanggil secara rutin dan mereka sudah menyadarinya. (art)

Alasan LPS Ajukan Nilai Penjaminan Rp500 Juta

VIVAnews - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah mengusulkan adanya perubahan nilai penjaminan simpanan sebesar Rp500 juta dari sebelumnya Rp2 miliar. LPS berharap, nilai penjaminan simpanan yang baru itu akan diumumkan pemerintah pada Juli 2011.

Data LPS mencatat posisi simpanan nasabah pada 2010 sebesar Rp2.404 triliun. Jumlah tersebut naik Rp381 triliun dibandingkan 2009.

Hingga 2010, jumlah rekening di bawah Rp2 miliar sebanyak 97 ribu rekening dengan nominal Rp1.210,2 triliun, sehingga penjaminan mencapai 99,8 persen.

Sementara itu, rekening lebih besar dari Rp2 miliar tercatat 112 ribu rekening. Bila nilai penjaminan sebesar Rp500 juta, total rekening yang masuk penjaminan LPS mencapai 99,4 persen.

Direktur Eksekutif LPS, Firdaus Djaelani, mengungkapkan, LPS telah mengirimkan surat secara formal kepada pemerintah mengenai perubahan nilai penjaminan itu.

Saat ini, usulan telah ada di kantor Kementerian Perekonomian dan diharapkan akan direspons pemerintah. "Kami ingin ada perubahan dalam waktu dekat. Tetapi, saatnya kapan, pemerintah yang menentukan," ungkapnya.

Usulan itu diajukan LPS karena negara lain sudah mulai menurunkan nilai penjaminan dan tidak kembali ke nilai penjaminan awal. Dia mencontohkan, Malaysia sebelum krisis menetapkan nilai penjaminan mencapai Rp250 juta dan terakhir menjadi Rp650 juta.

Dari hitung-hitungan LPS, nilai penjaminan di negara berkembang mencapai 5 hingga 6 kali pendapatan per kapita atau sebesar Rp200 juta. "Tapi, Indonesia berbeda dengan negara lain. Dana simpanan masih banyak di perbankan sehingga nilai penjaminan Rp500 juta dianggap lebih memadai," tuturnya.

Dia berharap, usulan tersebut akan dikaji pemerintah dan didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat  pada awal semester II-2011."Kalau bisa ditetapkan Juli, sehingga ada tahapan penurunannya dari Rp2 miliar menjadi Rp1 miliar, dan selanjutnya Rp500 juta," tuturnya. (eh)

Keuangan Disclaimer 2 Tahun, Ini Alasan LPS

VIVAnews - Pengambilalihan PT Bank Century Tbk --yang kini berubah nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk-- oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas laporan keuangan lembaga itu selama dua tahun berturut-turut.

Kepala Eksekutif LPS, Firdaus Djaelani, mengatakan opini tersebut muncul karena adanya perbedaan pandangan antara BPK dan LPS mengenai penyajian nilai penyertaan modal sementara (PMS) pada PT Bank Mutiara Tbk. 

"BPK ingin PMS ditulis dengan nilai saat ini (wajar). Sementara itu, LPS mencantumkan PMS sesuai biaya yang dikeluarkan (historical) sebesar Rp6,7 triliun sesuai kebijakan akuntansi LPS sejak 2006," ujar Firdaus pada konferensi pers kinerja keuangan LPS di Equity Tower, Jakarta, Jumat, 29 April 2011.

Firdaus mengatakan, pemberian opini disclaimer tersebut sangat dipengaruhi oleh temuan pemeriksaan investigasi BPK terhadap laporan keuangan LPS 2009-2010. Pada periode tersebut, BPK menemukan kejanggalan dalam penyertaan modal kepada Bank Mutiara.

Padahal, sejak 2005 hingga 2008, BPK selalu memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan LPS. "Sebelum pengambilalihan (Century), LK selalu WTP," kata Firdaus.

LPS juga mengatakan lembaganya bersama Bank Indonesia terus berupaya mempercepat penuntasan kasus tindak pidana perbankan (Tipibank) baik di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun bank umum.

Selama 2010, LPS telah memproses penyelesaian likuidasi 10 BPR dengan pembayaran klaim mencapai Rp25,5 miliar. Pada kuartal I-2011, LPS juga sudah mengucurkan pembayaran klaim sebesar Rp10 miliar terhadap nasabah di enam bank BPR yang telah dilikuidasi. Pembayaran klaim ini diakui masih kecil karena aset-aset bank tipe BPR umumnya kecil.

Keputusan melikuidasi enam BPR tersebut, didasarkan pada analisis biaya-manfaat. "Dari analisis, lebih baik bank tidak diselamatkan sehingga setelah dicabut izinnya dari BI segera dilikuidasi," katanya. (art)

Pemerintah Tak Mau Gegabah Batasi Premium

VIVAnews - Hingga kini, pemerintah belum juga memberikan kepastian program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, pemerintah menampik alasan ketakutan sebagai penyebab tertundanya pelaksanaan program ini.

"Untuk BBM, pemerintah harus hati-hati. Hati-hati itu bukan berarti takut. Tetapi prudent, artinya jangan suatu kebijakan itu menimbulkan distorsi pada pasar," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jalan Wahidin, Jakarta, Jumat, 29 April 2011.

Hatta menegaskan, pemerintah tidak dapat begitu saja mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi karena banyak faktor yang harus diperhatikan. Apalagi, jika pemerintah hanya menggunakan alasan kenaikan harga minyak dunia sebagai dasar untuk segera membatasi konsumsi BBM bersubsidi.

Selama ini, dia menjelaskan, pemerintah sedang merancang roadmap yang mengatur pemberian subsidi tepat sasaran, kuota BBM subsidi, serta anggaran yang dibutuhkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semua konsep-konsep yang digodok itu nantinya akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Menurut Hatta, terdapat tiga hal penting yang menjadi perhatian khusus pemerintah dalam memutuskan program pembatasan BBM bersubsidi. Tiga faktor itu adalah daya beli masyarakat dengan memperhatikan dampak distorsi pada perekonomian nasional.

Kedua, subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah berjanji akan terus memperbaiki sistem penyaluran subsidi menjadi lebih baik.

Faktor ketiga adalah kemampuan fiskal. Ruang anggaran yang selama ini terbatas karena beban subsidi BBM nantinya bisa diperbaiki, sehingga penggunaan dana bisa diarahkan pada pembangunan infrastruktur.

"Jadi, kami bicara tidak dalam konteks reaktif terhadap sesuatu, tapi sistemnya yang betul-betul harus diperbaiki," kata Hatta.

Pemerintah sebelumnya merancang program pembatasan BBM bersubsidi dilaksanakan pada April 2011 khusus untuk wilayah Jabodetabek. Namun, program tersebut ditunda karena persiapan dianggap masih minim.

Pemerintah kemudian mewacanakan program pembatasan BBM bersubsidi akan dilaksanakan pada Juni 2011. Kali ini bukan hanya diterapkan di Jabodetabek, melainkan seluruh kota di Pulau Jawa. (art)

Bank Mutiara Dijual ke Investor Strategis

VIVAnews - Memasuki tahun ketiga setelah PT Bank Century Tbk (kini PT Bank Mutiara Tbk) diambilalih pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memulai proses penjualan Bank Mutiara. Penjualan Bank Mutiara menggunakan mekanisme penjualan langsung kepada investor atau strategic sale.

"Saat ini, proses tender sedang kami lakukan dengan memilih tiga perusahaan untuk menjadi penasihat keuangan," kata Direktur Eksekutif LPS, Firdaus Djaelani, pada konferensi pers di kantor LPS, Jakarta, Jumat 29 April 2011.

Menurut Firdaus, hingga kini telah ada beberapa calon investor dari individu dan lembaga yang menanyakan perkembangan Bank Mutiara serta proses penjualannya oleh LPS. "Mereka belum mengirim letter of intent. Butuh waktu untuk due diligence karena penjualannya harus mengikuti proses terbuka," ujarnya.

Firdaus menambahkan, dari tahapan rencana, sekitar Juli-Agustus 2011 LPS akan mengumumkan ke publik akan menjual Bank Mutiara. "Mudah-mudahan di ulang tahun ketiga bisa dilepas. Kalau tidak laku, kami masih punya waktu pada 2012 dan 2013," kata dia.

Dia menambahkan, mengenai wacana Bank Mutiara menjadi bank kredit usaha mikro atau induk Bank Perkreditan Rakyat (Apex BPR), ia menyatakan belum ada pembicaraan serius ke arah itu.

Setelah berganti nama dari Bank Century menjadi Bank Mutiara, perusahaan  fokus pada empat segmentasi bisnis. Untuk segmen Treasury and Government Funding, Bank Mutiara akan menjadi bank yang dapat menyediakan kebutuhan produk treasury utama dan lengkap. Bank ini juga akan menjadi salah satu bank penyedia layanan transaksi bagi institusi pemerintahan.

Untuk segmen UKM, Bank Mutiara akan menjadi bank utama di segmen UKM dengan fokus pada wilayah di mana cabang berada dan etnis tertentu, juga akan menjadi transaction bank untuk nasabah segmen UKM.

Pada segmen konsumer, Bank Mutiara akan menjadi bank pilihan dalam layanan pembiayaan segmen konsumtif dengan penawaran produk yang menarik dan kompetitif, dan sebagai mitra utama pilihan pembiayaan kredit konsumtif oleh perusahaan keuangan di Indonesia.

Sedangkan pada retail funding, Bank Mutiara akan menjadi pilihan dalam memenuhi layanan kebutuhan transaksi untuk mass affluent. (adi)

Kadin Tawarkan ke Eropa 5 Sektor Bisnis

VIVAnews - Sebanyak 500 pengusaha asal Uni Eropa bakal menggelar pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bisnis "The 1st ASEAN-UE Business Summit di Jakarta, 5 Mei 2011. Tidak ingin kehilangan momentum, Indonesia siap menawarkan 5 sektor untuk penjajakan kerja sama bisnis.

Lima sektor yang akan ditawarkan tersebut meliputi infrastruktur, agribisnis, farmasi, otomotif, dan jasa. Diharapkan dengan adanya kerja sama dengan pengusaha Uni Eropa itu, bakal menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat. 

"Ajang ini merupakan peluang emas. Saat ini, Indonesia menjadi perhatian dunia untuk berinvestasi," kata Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Hubungan Kerja Sama Lembaga Internasional, Maxi Gunawan, di kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta, Jumat, 29 April 2011.

Selama ini, Uni Eropa (UE) merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan nilai ekspor non migas ke 27 negara anggota UE selama Januari-Februari 2011 mencapai US$3,28 miliar atau 13,79 persen dari seluruh ekspor non migas.

Sementara itu, impor non migas dari kawasan itu selama dua bulan pertama 2011, menurut catatan BPS senilai US$1,65 miliar atau 8,65 persen dari total impor migas

Menurut Maxi, selama ini ekspor beberapa produk Indonesia ke negara-negara Uni Eropa terkendala oleh aturan standar produk Uni Eropa yang cukup ketat seperti Renewal Energy Directive (RED) serta Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemical (REACH).

"Semoga melalu gelaran antara ASEAN dan UE dapat mendorong penyelesaian hambatan-hambatan bisnis di kedua wilayah, terutama terkait standarisasi. Dunia usaha, khususnya Indonesia menginginkan kepastian terkait basis penetapan standarnya yang jelas, kriterianya juga jelas'' kata Maxi yang juga merupakan Ketua Penyelenggara the 1st ASEAN - UE Business Summit.

Tidak hanya bagi Indonesia dan ASEAN, pertemuan bisnis kali ini juga merupakan momentum bagi pengusaha UE untuk mengeksplorasi perkembangan dan peluang bisnis di kawasan Asia Tenggara.

"Sejauh ini, sepanjang 2010, total perdagangan antara ASEAN dan Uni Eropa sudah mencapai 147 miliar euro. Ini kami harap bisa terus berkembang dengan adanya komunikasi yang baik dan lancar salah satunya melalui event ini," kata Duta Besar Uni Eropa, Julian Wilson. (art)

Kunjungan PM China, Kadin Usung Revisi ACFTA

VIVAnews - Pemerintah dan pengusaha terus berupaya agar perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan China (ACFTA), khususnya dengan Indonesia, dapat segera diperbarui. Kesempatan tersebut datang ketika Perdana Menteri China, Wen Jiabao, berkunjung ke Indonesia membahas upaya penguatan kerja sama dengan Indonesia.

Sayangnya, dalam pertemuan dengan PM China dan rombongan, pengusaha yang diwakili Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hanya bisa mengajukan tiga pertanyaan kepada pimpinan parlemen Negara Tiongkok tersebut.

"Besok kami diperbolehkan bertemu dengan rombongan dari China dan diizinkan untuk memberikan tiga pertanyaan dan itu masing-masing dari China dan Indonesia," kata Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Hubungan Kerja Sama Lembaga Internasional, Maxi Gunawan, di kantor Kadin, Jakarta, Jumat, 29 April 2011.

Menurut Kadin, perjanjian perdagangan Indonesia dalam kerangka ACFTA saat ini memang memaksa sejumlah pengusaha gulung tikar karena daya saing yang melemah. Namun, Kadin akan tetap berpikiran positif terhadap polemik perlunya revisi perjanjian perdagangan tersebut.

"Saya rasa kami harus positive thinking bahwa semua polemik itu dapat diselesaikan," katanya.

Namun, Kadin menilai kasus ACFTA harus dijadikan introspeksi baik bagi pengusaha dan pemerintah terutama dalam membuat sebuah perjanjian perdagangan. Kadin menganggap pemerintah seharusnya melibatkan lembaga itu pada setiap perjanjian kerja sama yang akan dibuat pemerintah dengan mitranya.

"Kami juga harus introspeksi dan kalau ada polemik itu sudah biasa," kata Maxi.

Pemerintah Indonesia membuka wacana negosiasi ulang terhadap perjanjian perdagangan dengan China dalam kerangka ACFTA. Pemerintah menilai ACFTA telah mempengaruhi produksi barang domestik.

Meski kecil, ACFTA terbukti telah membuat sekitar 200 dari 9.000 produk domestik keteteran akibat dibukanya keran perdagangan antara ASEAN dan China.

Menteri Perindustrian, MS Hidayat beberapa waktu lalu pernah mengungkapkan renegosiasi Indonesia dan China tidak akan melibatkan ASEAN karena akan memakan waktu. Selain itu, revisi bisa dilaksanakan karena protocol fair sudah disepakati tahun lalu.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan sektor industri yang terkena  dampak implementasi ACFTA meliputi industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri alas kaki (sepatu), industri elektronik, industri mebel kayu dan rotan, industri mainan anak, industri permesinan, industri besi dan baja, industri makanan dan minuman, serta industri jamu dan kosmetik.

Indikasi kerugian implementasi ACFTA antara lain menurunnya produksi (industri) sekitar 25-50 persen, penurunan penjualan di pasar domestik 10-25 persen, dan penurunan keuntungan 10-25 persen. Selain itu, pengurangan tenaga kerja 10-25 persen. (art)

Nasabah Bank Dilindungi UU Konsumen

VIVAnews - Nasabah perbankan berhak mendapatkan ganti rugi atas produk bank yang dinilai merugikan. Prinsip perlindungan nasabah itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Jika terjadi kerugian yang dialami nasabah, di dalam UU Perlindungan Konsumen, kewajiban pembuktian terletak pada pelaku usaha, bukan konsumen," ujar Ahli Hukum Perbankan, Mustika Kuwera, dalam sebuah diskusi di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu, 27 April 2011.

Menurut dia, konsumen diposisikan sebagai pihak yang lemah, sedangkan perbankan di pihak yang kuat, karena mempunyai standar operasi yang dilakukan masing-masing bank.

Mustika menjelaskan, keberadaan UU Perlindungan Konsumen itu yang saat ini belum banyak disadari oleh konsumen.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga banyak menerima pengaduan terkait produk perbankan. Menurut pengurus YLKI, Indah Sukmaningsih, kasus yang paling banyak dilaporkan adalah perhitungan bunga kredit.

Indah mengatakan, bunga kartu kredit hampir sama dengan bunga lintah darat yang dilegalkan. Sementara itu, kasus terbanyak kedua yang diadukan konsumen terkait perlakuan oleh penagih utang atau debt collector.

Kasus yang melibatkan kerugian pada nasabah perbankan, akhir-akhir ini mulai marak. Belum lama ini, dua kasus menimpa Citibank. Dana nasabah bank asal Amerika Serikat itu diduga digelapkan mantan manajer relationship Citibank, Inong Malinda atau Malinda Dee. Total dana yang diduga digelapkan sekitar Rp17 miliar.

Selain itu, Citibank dihadapkan pada kasus meninggalnya nasabah, Irzen Octa, setelah mengklarifikasi tagihan kartu kreditnya yang membengkak hingga Rp100 juta dari sebelumnya Rp48 juta.

Terakhir, dana deposito milik PT Elnusa Tbk yang ditempatkan di PT Bank Mega Tbk juga raib. Dana Elnusa yang diduga dibobol itu mencapai Rp111 miliar.

Tentang PT Duta Graha yang Disebut KPK

VIVAnews - PT Duta Graha Indah Tbk. mencuat setelah namanya disebut-sebut terkait dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang, yang melibatkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam.

Siapakah PT Duta Graha Indah ini? Seperti dikutip dari laporan kepemilikan saham Bursa Efek Indonesia, per 31 Maret 2011 PT Duta Graha Indah Tbk ini dimiliki PT Lintas Kebayoran Kota sebesar 33,03 persen dan PT Lokasindo Aditama sebesar 22,35 persen. Kedua perusahaan ini berkantor sama, di Graha Unilever, Jakarta.

Sedangkan saham yang lain dipegang oleh PT Rezeki Segitiga Mas sebesar 3,02 persen. Perusahaan ini berkantor di Menara Standard Chartered Bank lantai 30. Sisanya saham dimiliki Direktur Utama Graha Duta Dudung Purwadi sebesar 2,71 persen dan publik.

Dewan komisaris perusahaan ini adalah Subroto (komisaris utama), Tjahjono Soerjodibroto (komisaris), Sandiaga Salahuddin Uno (komisaris), Soehandjono (komisaris independen), dan Latief Effendi Setiono (komisaris).

Sedangkan direksinya adalah Dudung Purwadi (direktur utama), Sutiono Teguh, Ongky Abdul Rahman, Laurensius Teguh Khasanto Tan, Karman Hadi, Johanes Adi Widiono, dan Herijanto Widodo masing-masing sebagai direktur.

Perusahaan jasa konstruksi ini pertama didirikan pada 1982. PT Duta Graha yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, ini banyak menggarap proyek-proyek prestisius seperti stadion, jalan, irigasi, jembatan, bandara, pabrik, gedung perkantoran, hotel, dan rumah sakit.

Proyek yang menjadi andalan Grand Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia, Graha Unilever, Elnusa Office Park, Menara Rajawali, Great River Plaza, Cyber2 Building, Menara Global, dan Menara BCA.

Proyek lain adalah Labersa Hotel, Natuna Islamic Center, Asri Hospital, Aeration Basin Kerinci, runway Bandara Hasanuddin Makassar, Outer Ringroad Bontang, dan Jembatan Kuok di Kabupaten Kampar.

Perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (IPO) pada  Desember 2007. Saham dengan kode DGIK ini pada Kamis, diperdagangkan pada Rp139. Sedangkan dalam 52 pekan, saham ini telah bergerak antara Rp75 - Rp159.

Sayangnya saat dikonfirmasi mengenai masalah ini, Sekretaris Perusahaan Johan Helmi tak menjawab telepon. Begitu juga dengan pesan singkat, juga tak dibalas. VIVAnews.com juga menghubungi salah satu komisaris, tapi tak ada tanggapan juga. (adi)

Kamis, 28 April 2011

Direksi Bank Mega Belum Terima Panggilan

VIVAnews - Penyidik Fiskal, Moneter dan Devisa (Fismondev) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berencana memanggil direksi Bank Mega pusat untuk mendalami kasus pembobolan PT Elnusa Tbk sebesar Rp111 miliar di Bank Mega cabang Jababeka.

Namun, menurut Gatot Aris Munandar, corporate secretary Bank Mega, pihaknya hingga saat ini belum menerima surat panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya. "Belum ya," kata dia saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 29 April 2011.

Bahkan, dia malah mempertanyakan perihal adanya rencana pemanggilan tersebut. "Kata siapa itu ya?" tuturnya Gatot yang mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai adanya rencana pemanggilan terhadap jajaran direksi Bank Mega pusat.

Seperti diketahui, Kapala Satuan Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Aris Munandar mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap direksi Bank Mega untuk memintai keterangan terkait standar  operasi prosedur pencairan deposito.

"Semua yang terkait akan kami panggil termasuk direksi," katanya. Dia melanjutkan, dalam kasus ini pihaknya juga telah memeriksa tiga orang pejabat bank Mega cabang Jababeka.

Aris menuturkan, para pejabat Bank Mega yang sudah diperiksa adalah, customer service, kepala operasional dan kepala administrasi. Pemeriksaan seputaran SOP pencairan dana tersebut.

"Mereka diperiksa sebagai saksi, karena kami juga membutuhkan informasi terkait SOP pencairan dana," jelasnya. Selain itu, pihaknya juga melakukan penyitaan aset milik para tersangka. Kemarin, pihak kepolisian berhasil menyita aset sebesar Rp1,4 miliar milik IF direktur PT Discovery. Aset yang disita kemarin yaitu motor kawasaki Ninja 250 dan sebuah ruko di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. 

Pihaknya juga masih melakukan penelusuran aset-aset milik lima tersangka lainnya. Karena, pihaknya menduga para pelaku telah membelikan barang-barang dari hasil pembobolan tersebut. "Aset-aset tersangka lain belum bisa dilacak," katanya.

Sebelumnya, penyidik menyita barang bukti senilai total Rp11 miliar dari total kerugian PT Elnusa senilai Rp111 miliar. Barang bukti tersebut berupa enam unit mobil mewah, lima unit sepeda kayuh, uang tunai senilai Rp2 miliar dan US$34.400.

Sementara itu, penyidik juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi (PPATK) untuk menelusuri aliran dana tersebut. Dari hasil penyidikan sementara, penyidik menemukan dana PT Elnusa mengalir ke lima rekening milik PT Discovery dan PT Harvestindo. (eh)

Ini Saham Pilihan Akhir Pekan

VIVAnews - Transaksi saham di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Jumat 29 April 2011 diprediksi tetap ramai. Selain indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan menembus level tertinggi baru, aksi korporasi dan dirilisnya laporan keuangan kuartal I-2011 bakal menjadi sentimen positif.

"Jadi, meski hari ini akhir pekan, di mana orang lebih memilih melakukan aksi take profit (ambil untung), sejumlah saham unggulan tetap ramai dibeli investor," kata Willy Sanjaya, pengamat pasar modal PT Lautan Dana Securities saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Jumat.

Menurut Willy, saham unggulan tersebut di antaranya saham-saham Grup Bakrie seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), dan PT Darma Henwa Tbk (DEWA). "Terutama, terkait rencana Vallar Plc yang berniat menambah kepemilikan di BUMI hingga 51 persen, yang akan berpengaruh positif ke saham di grupnya," ujarnya.

Selain saham Grup Bakrie, kata dia, saham yang juga masih menarik untuk diburu pada perdagangan hari ini di antaranya PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) yang memiliki rencana ekspansi besar tahun ini, setelah menjual anak usahnya PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. "Tentunya, perseroan dapat dana besar untuk merealisasikan ekspansinya," tutur Willy.

Willy memperkirakan, IHSG akan melaju ke level tertinggi baru di 3.850. Sebab, selain ramainya transaksi pembelian saham unggulan, sentimen positif laju inflasi yang terkendali, cadangan devisa yang kuat, dan kepercayaan asing terhadap Indonesia yang terus meningkat menjadi alasan menguatnya indeks.

Analis PT Valbury Asia Securities, Robin Setiawan juga berpendapat, IHSG di akhir pekan ini berpeluang mencatatkan rekor baru di kisaran 3.850-4.000. Sebab, pelaku pasar akan memanfaatkan momentum pengumuman data inflasi April yang diprediksi kembali terjadi deflasi untuk memburu sejumlah saham. "Dirilisnya laporan keuangan kuartal I-2011 turut menjadi pemicunya," kata dia.

Dia menyarankan, sebaiknya investor memanfaatkan momentum dirilisnya laporan keuangan untuk membeli saham seperti PT Pabrik Kertas Twiji Kimia Tbk (TKIM), PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) yang setiap tahun mengalami peningkatan kinerja signifikan.

Sementara itu, berdasarkan data BEI Kamis 28 April 2011, IHSG ditutup berhasil menguat 3,99 poin atau 0,10 persen ke level 3.808,93 dari perdagangan hari sebelumnya yang terangkat 30,06 poin (0,79 persen) di posisi 3.804,93. (eh)

Sempat Catat Rekor, Harga Emas Kembali Turun

VIVAnews - Setelah sempat menyentuh rekor tertinggi di level US$1.519,20 per ounce awal pekan ini atau Selasa, 26 April 2011, harga emas kembali terkoreksi US$5,6 per ounce menjadi US$1.503,50 per ounce.

Penurunan harga emas kali ini ditengarai karena pasar tengah menunggu keputusan hasil rapat Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserved/The Fed) yang berlangsung dua hari sejak awal pekan ini.

Harga emas berjangka untuk pengiriman Juni pada perdagangan di divisi Comex New York Mercantile Exchange, Selasa 26 April 2010 atau Rabu dinihari waktu Indonesia tercatat sebesar US$1.503,5 per ounce.

Berdasarkan data perdagangan Kitco's gold index, harga emas sempat menyentuh level rendah yaitu US$1.492 atau turun US$6,4 per ounce.

Selaras dengan penurunan harga emas, komoditas perak juga mengalami penurunan harga sebesar US$2,16 dan ditutup pada harga US$44,98 per ounce. Penurunan ini tercatat hampir 10 persen dari level tertinggi harga perak yang pernah diukir sebelumnya.

Seorang analis di laman TheStreet mengatakan harga perak diperkirakan menyentuh level US$50 per ounce dan harga logam ini akan mendekati US$49,82 per ounce pada perdagangan di bursa berjangka Comex. Pada level itu, investor bisa menikmati keuntungan, meski tidak harus menjual seluruh perak yang dimilikinya.

Senior Market Strategist, Phil Streible, seperti dikutip laman yang sama juga mengatakan pelemahan nilai mata uang dolar AS bakal mendorong harga emas dan perak terus menguat. Indeks mata uang dolar (The US Dollar Index) tercatat turun 0,28 persen menjadi US$73,81.

Spekulasi bahwa pedagang valuta asing mengambil posisi menunggu keputusan The Fed mendorong penjualan dolar AS dan meningkatkan tekanan harga pada komoditas logam. (art)

Menkeu Minta Semua Pihak Pahami Soal Newmont

VIVAnews - Pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar tujuh persen oleh pemerintah pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) banyak menuai pro dan kontra. Namun, pemerintah akan terus melanjutkan langkah ini dan meminta semua pihak untuk dapat mendukung.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo, pihak yang menghalangi langkah tersebut belum memahami tindakan yang diambil pemerintah pusat.

"Untuk itu, dengan rendah hati saya meminta untuk memahami langkah yang diambil pemerintah. Saya juga meminta semua jajaran kami untuk meyakinkan," kata Agus di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 25 April 2011.

Sementara itu, mengenai permintaan jatah oleh pemerintah daerah (Pemda), Menkeu hanya bisa memahami permohonan atau permintaan tersebut. Namun, jika keputusan itu akhirnya menyatakan permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi, mestinya juga dapat dimengerti.

Seperti diketahui, 24 persen saham NNT sudah dimiliki Pemda. Sedangkan pemerintah membeli tujuh persen saham NNT melalui PIP dengan tidak meminjam dana pihak luar maupun bekerja sama dengan swasta.

Ketika disinggung, apakan pemerintah pusat telah bertemu dengan pihak Pemda, Agus menuturkan, "Saya sebelumnya sudah melakukan tindakan, semua pihak saya datangi dan ketemu pribadi untuk membicarakan."

Apakah kepemilikan saham tujuh persen dinilai terlalu rendah? Agus menjawab, bagi pemerintah mendapat tujuh persen saham itu perlu dihormati. Sebab, masuknya pemerintah pusat tentunya akan memberikan nilai tambah.

Kepemilikan saham itu, menurut dia, sama halnya dengan kondisi jika di sebuah perusahaan institusi masuk Asian Development Bank (ADB) dan International Finance Corporation (IFC). Tentunya, akan memberikan nilai tambah.

"Jadi, kami mengharapkan semua pihak dapat mendukung hal ini, dan ini tujuannya betul-betul untuk kebaikan korporasi dan Indonesia ke depan," ujar Agus. (art)

Popular Posts