Juni 2011

Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Kamis, 30 Juni 2011

10 Moda Transportasi Massal Terbaik Dunia (2)

VIVAnews - Indonesia, khususnya Jakarta, hingga kini masih berwacana mengenai rencana pembangunan moda transportasi massal bawah tanah (subway) maupun monorel.

Padahal, warga di sejumlah negara yang kini bergelut dengan kenaikan harga bahan bakar, lambat laun mulai beralih menjadi pengguna angkutan umum, khususnya moda transportasi massal. Sejumlah warga kota besar di berbagai dunia kini rela meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah dan beralih menggunakan angkutan umum.

Melihat pergeseran kebiasaan masyarakat tersebut, sebanyak 10 sistem transportasi publik berikut ini layak menyandang predikat terbaik di dunia. Daftar ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang ingin bepergian ke kantor menggunakan moda transportasi massal.

Seperti dilansir businessinsider.com, Kamis, 30 Juni 2011, peringkat ini dibuat berdasarkan kombinasi penilaian berbagai faktor seperti keandalan, keamanan, keselamatan, kebersihan, dan jangkauan rute perjalanan. Urutan 10-6 bisa di lihat di sini.


6. Seoul Metropolitan Subway, Korea Selatan

Seoul Metropolitan Subway

Sistem moda transportasi massal Seoul ini merupakan salah satu yang terberat karena harus mengelola sebanyak 7 juta komuter setiap hari. Sistem ini juga menjangkau jarak 287 kilometer yang terintegrasi dengan sistem transportasi bus Seoul.

Fasilitas lain yang diterima penumpang adalah sistem transportasi publik yang benar-benar mudah digunakan (user friendly). Di setiap kereta, pengelola menyediakan layar lebar yang akan memberitahukan penumpang stasiun pemberhentian berikutnya. Pengumuman ini diberitahukan dalam bahasa Korea dan Inggris.

Sistem transportasi massal Seoul juga menyediakan fasilitas internet Wi-Fi di sepanjang jalur bawah tanah maupun setiap stasiun. Bahkan, pengelola menyediakan robot yang akan membantu penumpang dalam mencari informasi.

Fasilitas robot ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Korea Selatan menyediakan robot di setiap rumah tangga mulai 2015-2020. Saat ini, Korea Selatan tengah mencoba menerapkan teknologi robot tersebut pada sistem angkutan bawah tanah mereka.

4. The Tube, London, Inggris

The Tube di London, Inggris

Moda transportasi bawah tanah London ini biasa disebut The Tube dan merupakan yang tertua di dunia. Selain itu, The Tube melayani rute perjalanan sepanjang 400 kilometer. Transportasi ini mencatat rekor sebagai transportasi paling banyak digunakan dengan penumpang sebanyak 1 miliar orang pada 2007.

Rute angkutan ini menghubungkan rangkaian rel lain seperti Docklands Light Railway, di mana penumpang bisa menikmati panorama alam sepanjang sungai Thames. Kereta juga menawarkan layar lebar yang akan menunjukkan jadwal kereta berikutnya, serta tempat duduk yang nyaman.

Kendati pernah menerima laporan keterlambatan pemberangkatan kereta pada 2006, pengelola saat ini terus berupaya untuk meningkatkan keandalannya. Moda transportasi ini juga pernah mengalami musibah pemboman pada 2006.

Namun, kini tingkat pengamanan ditingkatkan dengan dipasangnya sejumlah kamera CCTV dan kehadiran polisi di beberapa lokasi.

Dalam sebuah survei yang dibuat TripAdvisory, penjelajah menilai sistem transportasi The Tube merupakan yang terbaik di dunia. Angkutan ini juga relatif aman untuk ukuran angkutan bawah tanah dengan rata-rata kecelakaan 1 berbanding 300 juta.

3. Taipei MRT, Taiwan

Taipei MRT

Sistem transportasi bawah tanah di Taiwan ini merupakan yang paling mahal di dunia. Namun, mempertimbangkan bahwa Taipei MRT pernah menjadi peringkat pertama selama tiga tahun berturut-turut untuk masalah keselamatan, keandalan, dan kualitas, biaya yang dikeluarkan begitu kecil.

Taipei MRT kini menawarkan layar lebar bagi penumpang untuk melihat waktu perjalanan menggunakan bahasa Mandarin, Taiwanese, Hakka, dan Inggris. Seluruh stasiun menggunakan pendingin ruangan, dengan jadwal keberangkatan kereta yang selalu tepat waktu.

Pengelola juga menerapkan kebijakan ketat perihal kebersihan dengan melarang penumpang makan, merokok, ataupun mengunyah permet karet selama di kereta atau stasiun.

Hasilnya, penumpang memberikan nilai 95,5 persen untuk kerapian angkutan Taipei MRT ini. Sebagai tambahan, sistem transit Taipei MRT juga menyediakan gondola yang menghubungkan kebun binatang Taipei dan Maokong. Sejak jumlah penumpang kereta ini mencapai rata-rata 1,1 juta, rasanya fasilitas tersebut merupakan ide yang cemerlang.

2. The Moscow Metro, Rusia

The Moscow Metro

Moskow memiliki salah satu rangkaian kereta listrik tertua di dunia dan sistem paling berat kedua di dunia dengan mengangkut lebih dari 7,5 juta orang per hari. Jaringan rute angkutan ini mencapai 293 kilometer dan menawarkan kebersihan stasiun yang terjaga. Penumpang juga dapat menikmati pemandangan yang penuh dengan hiasan, arsitek Baroque yang bakal menghibur penumpang di sepanjang perjalanan.

Banyak kalangan menilai moda transportasi bawah tanah Moskow ini merupakan salah satu sistem andal di dunia, dengan memberangkatkan sebanyak 40 kereta per jam. Dengan jumlah tersebut, penumpang bisa menunggu jadwal kereta selanjutnya, jika ingin menikmati pemandangan arsitektur lebih lama.

Moscow Metro juga tercatat sebagai stasiun yang paling sedikit mengalami kecelakaan dan sistem transportasi publik ini muncul sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

1. Tokyo Metropolitan, Jepang

Tokyo Metropolitan

Moda transportasi bawah tanah Jepang ini menjadi salah satu yang paling banyak digunakan di dunia, dengan rata-rata penumpang sebanyak 6 juta orang per hari. Seluruh jaringan transportasi Tokyo juga melayani rute sepanjang 27.270 kilometer dari monorel hingga kereta bawah tanah terpanjang.

Budaya Jepang yang sangat menjunjung tinggi kebersihan tampak dalam pengelolaan moda transportasi ini. Fasilitas lain yang ditawarkan adalah kursi yang bisa dihangatkan, serta sistem pesan komputerisasi yang akan memberitahukan posisi penumpang dan kota tujuan berikutnya. Sistem ini tersedia dalam bahasa Jepang dan Inggris.

Reputasi kereta Jepang sangat diakui dalam hal ketepatan waktu. Kecelakaan akibat kejahatan maupun aksi vandalisme juga sangat jarang. Sistem di stasiun  akan menunjukkan posisi penumpang bagian depan dari pintu kereta bawah tanah.

Namun, jika Anda bepergian pada saat jam sibuk, bersiap-siaplah untuk saling berdesakan dengan penumpang lainnya. (art)

10 Moda Transportasi Massal Terbaik di Dunia

VIVAnews - Indonesia, khususnya Jakarta, hingga kini masih berwacana mengenai rencana pembangunan moda transportasi massal bawah tanah (subway) maupun monorel.

Padahal, warga di sejumlah negara yang kini bergelut dengan kenaikan harga bahan bakar, lambat laun mulai beralih menjadi pengguna angkutan umum, khususnya moda transportasi massal. Sejumlah warga kota besar di berbagai dunia kini rela meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah dan beralih menggunakan angkutan umum.

Melihat pergeseran kebiasaan masyarakat tersebut, sebanyak 10 sistem transportasi publik berikut ini layak menyandang predikat terbaik di dunia. Daftar ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang ingin bepergian ke kantor menggunakan moda transportasi massal.

Seperti dilansir businessinsider.com, Kamis, 30 Juni 2011, peringkat ini dibuat berdasarkan kombinasi penilaian berbagai faktor seperti keandalan, keamanan, keselamatan, kebersihan, dan jangkauan rute perjalanan.

10. Copenhagen Metro, Denmark

Copenhagen Metro

Pembangunan sistem transportasi massal Copenhagen Metro yang terletak di ibukota Denmark ini selesai pada 2002. Sistem transportasi ini menghubungkan sejumlah jalur kereta lain yang mampu mengangkut masyarakat di daerah luar kota Copenhagen.

Copenhagen Metro juga menyediakan program bersepeda untuk pengguna kereta yang ingin bepergian menggunakan sepeda.

Pada 2006, Copenhagen Metro mencatat nilai 98-99 persen untuk rata-rata keandalan, dengan reputasi kebersihan kereta yang terjaga karena budaya masyarakat Denmark. Kereta ini menggunakan sistem Automated Train System (ATS) yang membuat Copenhagen Metro berjalan dengan jaringan yang sudah diatur melalui komputer.

Langkah komputerisasi ini membantu Copenhagen mencapai prestasi dalam hal efisiensi dan keamanan.

9. U-Bahn, Jerman

U-Bahn

Walau kata efisiensi terdengar klise untuk menggambarkan moda transportasi di Jerman, namun transportasi publik di negara ini memang pantas menyandang predikat itu. Dengan jaringan kabel bawah tanah yang dimiliki, U-Bahn mampu menjangkau berbagai tujuan kota sepanjang 132 kilometer.

U-Bahn juga mengklaim transportasi massal mereka paling sedikit mengalami kecelakaan serta memiliki jangkauan mumpuni di sepanjang jalur bawah tanah dan stasiun.

Untuk masalah efisiensi, U-Bahn mengoperasikan kereta setiap 2-5 menit pada saat jam sibuk dan jadwal reguler selama jam biasa.

8. Hong Kong MTR, China

Hong Kong MTR

Hampir 90 persen perjalanan masyarakat Hong Kong ditempuh menggunakan transportasi massal. Untuk kegiatan ini, pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Hong Kong Mass Transit Rail Way atau biasa disebut Hong Kong Subway.

Sistem transportasi massal Hong Kong MTR setiap harinya mengangkut tujuh juta penumpang dengan panjang lintasan 175 kilometer. Kereta di Hong Kong ini juga menjamin tiba tepat waktu.

Hong Kong MTR juga tercatat sebagai moda transportasi massal yang memberikan perhatian besar pada hal keselamatan. Bahkan, untuk mendukung faktor ini, pengelola stasiun menggunakan pintu pembatas untuk penumpang agar tidak masuk dalam lintasan ketika kereta tidak berada di stasiun.

Salah satu hal terunik dari Hong Kong MRT adalah Octopus Card. Dengan satu kartu ini, penumpang dapat mengisi ulang untuk keperluan pembelian tiket, makanan ringan, biaya parkir, dan bermacam barang di toko. Bonus lainnya, MTR menawarkan jaringan berkualitas 3G untuk telepon genggam maupun komputer jinjing.

Fasilitas teknologi 3G ini berarti bisa memanjakan penumpang untuk melakukan video call ataupun streaming video ketika mereka berkendara di stasiun bawah tanah sekalipun.

7. New York Subway System, Amerika Serikat

New York Subway System

Sistem transportasi bawah tanah New York (New York Subway) berada di mana-mana dan menjadi ikon seperti patung Liberty. Dengan usia lebih dari 100 tahun, angkutan ini menawarkan perjalanan ke banyak kota dengan jangkauan 375 kilometer.

Pelayanan ekspres yang terpisah dari jalur kereta lokal serta layanan 24 jam per hari sepanjang tahun merupakan fasilitas yang disediakan untuk New York Subway ini.

Kendati pernah diterpa isu soal keselamatan pada 1970-an dan paska serangan 11 September (9/11), transportasi massal New York Subway kini terus berbenah. Salah satunya dengan membuat perubahan melalui program agresif berupa penghilangan coretan-coretan serta pemeriksaan tas bawaan penumpang.

Tahun 2006, New York Subway tetap mampu mempertahankan jadwal kereta seperti tahun-tahun sebelumnya. Plus, reputasi kendaraan yang penuh dengan coretan dan kotor telah berganti dengan interior yang lebih bersih dari tahun-tahun sebelumnya.

Diperkirakan sebanyak 4,5 juta warga menggunakan moda transportasi massal New York ini.

6. Paris Metropolitan, Prancis

Paris Metropolitan

Pada usianya yang mencapai 110 tahun, Paris Metropolitan memiliki jalur sepanjang 214 kilometer dengan letak stasiun berdekatan. Salah satunya adalah stasiun bawah tanah terbesar di dunia, Chatele les Halles.

Sistem transportasi di Paris ini ibarat raksasa angkutan karena mampu mengangkut 4,5 juta orang per hari. Bahkan, sistem transportasi ini memiliki jaringan terbesar dari apa yang bisa diakses penumpang lewat kartu Navigo. Kartu ini menyediakan fasilitas kereta ke daerah perdesaan Paris, bus kota, plus program bersepeda yang bisa digunakan penumpang untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya.

Pengelola kota juga telah memangkas jalur perjalanan untuk memberikan kesempatan bagi lintasan bus ekspres, serta jadwal kereta yang bisa diandalkan.

Namun, satu hal yang harus diwaspadai oleh pengguna alat transportasi ini yaitu demonstrasi pegawai.

Bersambung...

Moratorium TKI, Pastikan Lapangan Kerja Dulu

VIVAnews- Pengamat ekonomi Chatib Basri mengatakan pemerintah jangan hanya memutuskan menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri, namun juga harus menjamin penciptaan tenaga kerja dalam negeri. Jika Arab Saudi melarang tenaga kerja Indonesia masuk, hal itu merupakan kewenangan dari negara tersebut.

Bila pilihannya membiarkan tenaga kerja Indonesia diperlakukan secara buruk, lebih baik memang tidak ada pengiriman TKI ke Arab Saudi. "Akhirnya ini soal pilihan. Jika tenaga kerja diperlakukan secara buruk dan kita tidak bisa mengijinkan orang kesana untuk dianiaya, ya sudah" ujarnya saat dihubungi VIVAnews, Kamis, 30 Juni 2011.

Menurutnya pemerintah tak hanya sekedar melarang pengiriman TKI ke suatu negara, namun juga harus diselesaikan permasalahan yang terjadi. Jika melakukan moratorium, pemerintah harus memastikan lapangan kerja domestik tetap ada. Jika tidak, maka kehidupan di desa masih saja buruk, tidak ada penghasilan. Akibatnya orang tetap nekat menjadi TKI. Yang dikhawatirkan, para TKI itu tetap pergi namun secara ilegal.

"Itu malah berbahaya karena tidak ada perlindungan. Ini bisa berbahaya" ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah harus memiliki kebijakan serius dalam penciptaan lapangan kerja.  Pertumbuhan ekonomi harus baik agar pendapatan meningkat. "Revisi Undang Undang Tenaga Kerja jika diperlukan. Jika tidak orang akan pergi secara ilegal" katanya.

Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan pemberian izin kerja untuk pekerja sektor domestik dari Indonesia dan Filipina. Langkah ini dilakukan terkait keputusan moratorium kedua negara.

Seperti dimuat Straits Times, Kamis 30 Juni 2011, Kementerian Tenaga Kerja Arab mengatakan, penghentian pemberian visa kerja akan berlaku efektif mulai Sabtu, 2 Juli 2011. Alasannya, ini terkait tuntutan yang diajukan RI dan Filipina. Sebagai gantinya Arab akan merekrut pekerja domestik termasuk pembantu dari negara lain. (eh)

Enam Importir Film Mendaftar di Bea Cukai

VIVAnews - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai mengaku saat ini, tengah memproses enam perusahaan baru yang ingin menjadi importir film di Indonesia.

"Sekarang yang baru, yang sudah mengajukan ada enam, tapi lima ini masih diteliti," kata Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Susiwijono di kantornya, Jakarta, Kamis 30 Juni 2011.

Sebelumnya, dari tiga importir film yang sudah ada, baru satu importir yang melunasi tunggakan pajak impor, sedangkan dua lainnya masih menunggak.

Tentunya, menurut Susiwijono, saat ini pihak Ditjen Pajak masih meneliti dengan cermat para importir film baru yang mengajukan keinginannya.

"Lima ini alamatnya sama. Satu sudah dapat NIK (Nomor Indentitas Kepabeanan), satu lagi beda. Jadi, total ada enam, kami punya mekanisme pengecekan," kata dia.

Sebelum diterbitkan, lanjut Susiwijono, NIK harus dilakukan terlebih dahulu kepada pelaku impor dan saat ini Ditjen Pajak secara formal sudah melakukannya.

Namun, kata dia, dari lima importir yang mengajukan ditemukan nama dan alamat yang sama sehingga meskipun satu sudah diterbitkan NIK-nya, empat lainnya masih dilakukan pengecekan data-datanya.

"Ada omega sudah punya NIK, yang empat masih proses, dan satu lagi masih proses juga tapi beda," ujarnya.

Ditjen Bea Cukai, menurut Susiwijono, akan mengeluarkan NIK jika kewajiban formal yang disyaratkan sudah dapat dipenuhi. "Sepanjang kewajiban formal terpenuhi, ya kami keluarkan NIK-nya," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah mengaku saat ini banyak perusahaan baru yang mendaftar sebagai importir film dan menunggu izin dari Ditjen Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono mengatakan saat ini, kurang lebih ada sembilan importir film sudah dapat mengimpor film. Selain itu, banyak perusahaan baru yang mendaftar sebagai importir film.

Perusahaan itu, kata dia, masih diproses Ditjen Bea Cukai untuk mendapatkan NIK.

Ia menjelaskan bahwa tidak semua perusahaan mendapatkan NIK, karena ditakutkan para perusahaan yang mendaftar merupakan pemain lama. "Jika pengirimnya sama tidak bisa, kan kita mengecek tak hanya perusahaan, tapi juga direksinya," ujarnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, belum lama ini. (eh)

Ekspansi Kartu Kredit, Danamon Incar Fans MU

VIVAnews - PT Bank Danamon Tbk berniat menggaet fans sepak bola klub Inggris, Manchester United, di Tanah Air untuk menggenjot pertumbuhan kartu kredit perseroan.

Kartu kredit Danamon Manchester United (MU) ini diharapkan memberikan kontribusi sekitar 10 persen atau sebanyak 60 ribu nasabah dari total target jumlah pemegang kartu kredit Bank Danamon sebanyak 600 ribu kartu pada 2011.

"Fans MU itu paling besar di Indonesia. Menurut survei para fans, fans MU ada 28 juta. Tapi tidak semua eligible atau bankable, jadi potensinya paling tidak 1,8 juta," ujar Executive Vice President Card Business Head Bank Danamon, Dessy Masri, dalam peluncuran Program Red Match 2011/2012 bersama Rio Ferdinand di Gedung Annex, Wisma Nusantara, Jakarta, Kamis 30 Juni 2011.

Danamon mencatat, saat ini penggemar fanatik klub sepakbola asal Inggris di Indonesia dan sudah mengantongi kartu kredit Danamon baru mencapai 50 ribu. Untuk itu, Danamon menargetkan jumlah pemegang kartu kredit hingga akhir tahun mencapai 60 ribu kartu.

Untuk menarik masyarakat memiliki kartu kredit Danamon, perseroan menggelar undian untuk mendapatkan 30 pemenang. Selain menyaksikan langsung pertandingan sepak bola di Old Trafford, 30 pemegang kartu yang terpilih akan mendapatkan pengalaman istimewa seperti sesi khusus berlatih di tempat latihan resmi, tur stadion dan museum Manchester United. Mereka juga diberikan kesempatan melihat langsung ruang ganti para pemain klub Manchester United.

Pada tahun ini, Danamon menargetkan pertumbuhan transaksi menggunakan kartu kredit sebesar 15 persen. Sementara itu, untuk nasabah baru, Danamon membidik penambahan sebesar 40 persen. "Target kartu kredit sampai akhir 2011 total mencapai 600 ribu," jelasnya.

Bank Danamon selama kuartal l-2011 meraih laba bersih setelah pajak konsolidasi sebesar Rp763 miliar atau naik 9 persen dari Rp701 miliar pada periode sama 2010.

Perolehan itu didukung oleh pertumbuhan kredit, khususnya di segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kredit bagi nasabah di segmen ini mencatat pertumbuhan sebesar 27 persen secara tahunan, atau mencapai Rp26,45 triliun.

Hingga kuartal I-2011, total kredit Danamon mencapai Rp86 triliun, tumbuh 33 persen dari Rp64,44 triliun pada periode sama tahun lalu.

Di samping kredit UMKM, Danamon menyalurkan kredit korporasi dan komersial sebesar Rp17,23 triliun, atau naik 24 persen dari Rp 13,85 triliun pada akhir Maret 2010. (art)

Biaya Logistik, Indonesia Kalah dari Malaysia

VIVAnews - Sistem logistik nasional masih mengecewakan dan kalah dengan negara sekitar seperti Malaysia, Vietnam, serta Thailand. Padahal, Indonesia harus bersiap menghadapi ASEAN Economic Community pada 2015.

Berdasarkan hasil Survei Bank Dunia 2010, Indonesia menduduki peringkat ke-75 dari 150 negara dalam Peringkat Global Indeks Kinerja Logistik. Banyak penelitian menyebutkan biaya logistik Indonesia termasuk mahal dibanding negara lain.

Data Bank Dunia 2008 menyebutkan, biaya transportasi barang dari kawasan industri Cikarang menuju Pelabuhan Tanjung Priok mencapai US$662 per kontainer 4 TEUs. Nilai itu lebih tinggi dibanding negara lain di kawasan ASEAN.

Penelitian The Asia Foundation dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia 2008 mengungkapkan biaya angkutan barang di Indonesia yang mahal dan menjadi salah satu penghambat daya saing industri dan perdagangan. Biaya operasional kendaraan truk angkutan barang di Indonesia mencapai US$34 sen per kilometer.

Angka ini lebih tinggi dari rata-rata Asia US$22 sen per kilometer dan lebih tinggi dibanding Vietnam, Thailand, Malaysia, dan China.

Hal itu berdampak turunnya daya saing sektor industri. Perbedaan harga antara Jawa dan luar Jawa juga semakin tinggi. Dampak lainnya, barang yang diterima konsumen semakin mahal dan biaya ekspor semakin besar.

"Indonesia membutuhkan sistem logistik terpadu yang multimoda dengan sistem distribusi yang efisien," kata Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian, Dedi Mulyadi di Jakarta, Kamis 30 Juni 2011.

Untuk memecahkan masalah tingginya biaya logistik, Kementerian Perindustrian mengusulkan untuk menerapkan Supply Chain Management (CSM) pada industri nasional. CSM bertujuan mengurangi biaya, waktu, transaksi, dan mendapatkan kualitas yang lebih terjamin bagi barang atau jasa yang mengalir di sepanjang rantai pasokan.

Kedua, pengontrolan terhadap persediaan pasokan harus dilakukan sehingga efisien dalam biaya. Ketiga, dalam penentuan lokasi dan transportasi dalam rantai jaringan dibuat dengan perhitungan dan memperhatikan dampak terhadap biaya persediaan, karena akan berpengaruh pada tingkat kepekaan konsumen.

Keempat, pembentukan sistem informasi antara yang bertugas dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi kepada setiap stakeholder yang dilandasi dengan kepercayaan. Di antaranya dengan mendukung kinerja dan produktivitas dari masing-masing anggota rantai.

Untuk menghadapi ASEAN Economic Community 2015, Kadin Indonesia mendorong pemerintah membentuk Komite Logistik Nasional. Komite ini bertugas untuk memantau kebijakan dan pelaksanaan arus barang ekspor dan impor antar pulau, darat, laut, udara, serta melalui jalur kereta api.

"Ini diharapkan dapat menekan biaya logistik dari 15 persen menjadi 10 persen," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur. (art)

Pinjaman Asing Perbankan Akan Dibatasi 10%

VIVAnews - Mengantisipasi derasnya arus masuk dana asing (capital inflow) ke industri perbankan, Bank Indonesia tengah mengkaji pembatasan posisi saldo harian pinjaman luar negeri menjadi 10 persen dari modal.

BI saat ini sudah menerapkan pembatasan posisi saldo harian PLN bank jangka pendek maksimal 30 persen dari modal bank.

"Esensinya regulasi itu dibuat supaya bank berhati-hati melakukan
pinjaman luar negeri," kata Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah dalam diskusi BI Bareng Media, di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis, 30 Juni 2011.

Menurut Difi, pemberlakuan ketentuan baru tersebut sampai kini baru sebatas pengkajian oleh BI. Alasannya, BI melihat arus modal masuk ke tanah air berupa dana asing ke industri perbankan semakin besar.

Untuk itu, bank sentral memandang perlu sebuah langkah antisipasi menghadapi dana panas (hot money) seiring dengan derasnya capital inflow ke pasar domestik.

BI juga menilai langkah tersebut diharapkan bisa membantu mencegah industri perbankan terperosok pada persoalan utang jangka pendek. "Otoritas moneter melihat capital inflow semakin deras masuk ke domestik, Jadi poinnya supaya bank hati-hati pinjaman luar negeri dan eksposure luar negeri bisa tertekan," tambahnya.

Bank Indonesia sebelumnya mencatat pinjaman luar negeri di industri perbankan pada April 2011 menurun menjadi US$4,9 miliar (Rp42 triliun) dibanding akhir Desember 2010 sebesar US$7,2 miliar (Rp61,74 triliun). Selama empat bulan, likuiditas dana asing di perbankan turun US$2,3 miliar atau Rp19,72 triliun.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank menyebutkan pembatasan posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek paling tinggi 30 persen dari modal bank dikecualikan jika pinjaman jangka pendek dari pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bank dan penyaluran kredit ke sektor riil.

Aturan BI ini juga mencantumkan sanksi kewajiban membayar 1 persen per tahun dari kelebihan per hari bagi bank yang melanggar.

Namun dari catatan Bank Indonesia, hingga kini tidak ada bank yang memiliki rasio saldo harian pinjaman luar negeri dalam jangka pendek lebih dari 30 persen terhadap modal. Posisi rasio saldo harian pinjaman luar negeri masih di bawah 25 persen. Posisi ini turun dibanding akhir 2010 yang masih tinggi mencapai 44 persen. (umi)

Survei: Mayoritas Warga Indonesia Tolak PLTN

VIVAnews - Keinginan pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tampaknya membutuhkan upaya keras. Pasalnya, masyarakat Indonesia yang mendukung rencana tersebut hanya 9 persen dan 33 persen lainnya menentang sumber energi alternatif tersebut.

Kesimpulan tersebut muncul dari hasil riset Ipsos mengenai reaksi warga dunia terhadap bencana PLTN Fukushima Jepang yang dilakukan terhadap 23 negara di dunia, termasuk Indonesia.

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden di setiap negara, kecuali Indonesia, Argentina, Meksiko, Polandia, Arab Saudi, Afrikan Selatan, Korea Selatan, Swedia, Rusia, dan Turki yang masing-masing 500 responden.

Ipsos merupakan perusahaan riset pasar berbasis survei terbesar kedua di dunia. Melalui Ipsos SA, lembaga ini masuk dalam lima besar perusahaan riset global.

Keterangan pers yang diterima VIVAnews.com, Kamis, 30 Juni 2011. menyebutkan, dukungan dunia untuk energi nuklir telah menurun sebesar 16 poin dari sebelumnya 54 persen menjadi 38 persen. Dukungan penggunaan energi nuklir ini lebih rendah dari penggunaan batu bara sebesar 48 persen.

Masyarakat dunia saat ini lebih mendukung penggunaan pembangkit listrik dari tenaga surya sebesar 97 persen, tenaga angin 93 persen, tenaga hidro elektrik 91 persen, dan gas alam 80 persen. Sementara batu bara dan nuklir masing-masing berada di posisi terbawah dalam persepsi masyarakat kali ini.

Masyarakat India tercatat sebagai negara yang paling banyak mendukung penggunaan nuklir sebagai sumber energi alternatif. Sementara Italia menjadi negara dengan penduduk paling banyak menentang nulir sebagai penghasil listrik.

Sebanyak 26 persen warga dunia penentang penggunaan nuklir umumnya dipengaruhi oleh bencana meledaknya PLTN Fukushima di Jepang. Dalam kasus Indonesia, sebesar 67 persen sudah menentang penggunaan energi nuklir jauh sebelum kasus ledakan PLTN di Jepang terjadi. Hanya 27 persen yang menentang setelah terjadi bencana di Jepang.

Dalam survei tersebut diketahui juga bahwa hanya 28 persen warga Indonesia menyatakan dukungannya kepada pemerintah untuk meneruskan pembangunan PLTN di masa yang akan datang. Sisanya, sebesar 72 persen, menolak meneruskan pembangunan PLTN.

Jumlah penentang pembangunan PLTN di Indonesia itu memang masih lebih rendah dibandingkan Brazil. Negara di Amerika Selatan ini menjadi negara dengan penduduk paling besar keinginannya untuk menghentikan pembangunan PLTN sebesar 89 persen. Berbanding terbalik dengan kondisi di Brazil, penduduk di Polandia malah mendukung kelanjutan pembangunan PLTN dengan porsi 52 persen.

Usai bencana PLTN Fukushima mereda, ternyata belum bisa menyurutkan ketakutan masyarakat dunia terhadap penggunaan energi alternatif ini. Buktinya, kekhawatiran terhadap dampak bencana berimbas pada produk yang diekspor ataupun yang selalu dihubungkan dengan Jepang.

Sebanyak 45 persen, Masyarakat dunia saat ini mengaku khawatir dengan produk ikan dari Jepang. Produk Jepang lain yang dikhawatirkan penduduk dunia adalah rumput laut (44 persen), sushi (41 persen), buah-buahan (40 persen), nasi (38 persen), dan mie (37 persen).

Pelaku Ekspor Impor Wajib Daftar Ulang

VIVAnews - Menanggapi banyaknya keluhan proses pendaftaran kepabeanan yang rumit dan berbelit-belit, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mewajibkan seluruh pengguna jasa kepabeaan untuk memperoleh Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). Identitas ini nantinya berlaku tunggal untuk seluruh pelaku kepabeanan.

Selama ini, pemilik NIK baru terbatas kepada para importir, dan belum banyak dimiliki oleh eksportir maupun Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Kalaupun ada, pemilik identitas memiliki nomor ganda baik sebagai importir maupun eksportir.

"Registrasi kepabeanan berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 63/PMK.04/2011 akan berlaku mulai 1 Juli 2011," kata Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Susiwijono, di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, Kamis, 30 Juni 2011.

Susiwijono mengakui, masih banyak warga masyarakat yang mengeluhkan proses registrasi kepabeanan yang sulit, lama, dan berbelit-belit. Keluhan ini selanjutnya direspons oleh Kemenkeu dengan mengubah sistem dan prosedur registrasi menjadi salah satu program yang harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden melalui Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Selama ini, kewajiban registrasi telah diterapkan Ditjen Bea Cukai kepada importir. Sementara itu, untuk PPJK diwajibkan mengajukan pendaftaran ke Ditjen Bea dan Cukai guna memperoleh Nomor Pokok PPJK. "Dalam aturan yang baru, ada beberapa perbedaan registrasi dengan ketentuan dan pedoman teknis registrasi kepabeanan," ujar Susiwijono.

Beberapa perbedaan itu di antaranya, pertama, ditetapkannya kewajiban registrasi kepabeanan bagi eksportir dan pengangkut, sedangkan registrasi terhadap pengguna jasa kepabeanan lainnya akan ditetapkan melalui peraturan direktur jenderal.

Kedua, proses pemeriksaan lapangan pada saat permohonan registrasi ditiadakan, pemberian NIK lebih bersifat pelayanan. Ketiga, kegiatan pengawasan dilakukan setelah pengguna jasa memiliki NIK. Salah satu bentuk kegiatan pengawasan adalah penelitian lapangan yang akan dilakukan secara selektif terhadap pengguna jasa yang telah memiliki NIK berdasarkan manajemen risiko.

Keempat, mengubah sistem permohonan perubahan data registrasi importir yang selama ini dilakukan secara manual menjadi elektronik melalui sistem aplikasi registrasi.

Kelima, memberikan kemudahaan bagi pengguna jasa yang melakukan kegiatan kepabeanan di kawasan bebas untuk mengajukan permohonan registrasi ke kantor pabean setempat. Terakhir, memberikan satu NIK (single identity) bagi pengguna jasa yang melakukan beberapa jenis kegiatan seperti importir yang merangkap eksportir dan PPJK.

Pengguna jasa yang telah memiliki NIK dalam hal ini importir, ujar Susiwijono, wajib melakukan pemutakhiran data untuk mendapat NIK yang baru dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak peraturan ini diberlakukan.

"Proses migrasi data ini sangat mudah, karena sistem aplikasi akan menampilkan data terakhir importir yang ada di database sistem aplikasi registrasi importir yang lama," kata Susiwijono.

Sementara itu, bagi pengguna jasa yang belum memiliki NIK, seperti eksportir, PPJK, dan pengangkut, wajib mengajukan permohonan registrasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan.

"Apabila dalam waktu enam bulan pengguna jasa tidak mengajukan permohonan NIK baru, kegiatan pemenuhan kewajiban kepabeanan tidak dapat dilayani sampai pengguna jasa memiliki NIK yang baru," tuturnya.

Ditjen Bea Cukai telah mensosialisasikan ketentuan dan pedoman teknis registrasi kepabeanan ini kebeberapa daerah di Indonesia. "Sudah, ke Medan, Batam, Surabaya, Makassar, dan Jakarta, dan kami juga akan terus melakukan sosialisasinya," pungkasnya. (art)

Bank Mega Batal Bangun 70 Kantor Cabang

VIVAnews - Bank Mega batal membangun 70 kantor cabang baru tahun ini  akibat sanksi dari Bank Indonesia. Tadinya, Bank Mega akan membuka 75 cabang baru, namun baru lima yang terealisasi sebelum muncul larangan dari BI.

"Kita kan rencananya membuka 75 kantor cabang, tapi baru buka lima cabang lalu berhenti" ujar Direktur Utama Bank Mega JB Kendarto seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu 22 Juni 2011.

Menurutnya sanksi BI itu sedikit mengganggu Bank Mega karena mengurangi dana pihak ketiga akibat tidak bisa membuka produk deposito on call atau dapat ditarik sewaktu-waktu. Larangan pembukaan cabang baru juga membuat kredit Bank Mega menjadi berkurang.
"Ini mengurangi pemberian jasa Bank Mega lainnya" ujarnya.

Meski dijatuhi sanksi, Kendarto mengaku target Bank Mega tidak terganggu karena masih dapat memanfaatkan cabang yang ada. Namun kemampuan Bank Mega menjadi berkurang. Target kredit Bank Mega seharusnya Rp32 triliun, namun saat ini menjadi Rp23 triliun.

"Pembiayaan UKM akhirnya tak bisa melayani daerah tertentu, namun daerah yang sudah ada" ujar Kendarto.

Seperti diketahui salah satu sanksi yang dijatuhkan BI kepada Bank Mega yaitu larangan pembukaan cabang baru dan menghentikan produk deposito on call selama 1 tahun. Bank Mega juga diperintahkan  membentuk escrow account senilai dana Elnusa dan Pemkab Batubara. Dana Elnusa yang dibobol sebesar Rp111 miliar dan dan Pemkab Batubara senilai Rp80 miliar. (ren)

Kelas Menengah Tumbuh, Pasar Sepatu Naik

VIVAnews - Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyatakan, pasar sepatu nasional akan terus berkembang. Ini menyusul meningkatnya pendapatan per kapita dan naiknya jumlah kelas menengah di Indonesia.

Berdasarkan data Bank Dunia, pada 2003 jumlah kelas menengah sekitar 81 juta jiwa atau 37,7 persen. Sedangkan pada 2010 kelompok ini meningkat menjadi 131 juta jiwa atau 56,5 persen.

Dalam keterangan yang diterima VIVAnews.com, Indonesia dengan penduduk 230 juta memiliki potensi pasar yang sangat besar. "Paling tidak, setiap orang membutuhkan dua sepatu tiap tahun," tulis keterangan itu.

Sayangnya, Aprisindo tak menjelaskan berapa besar pasar sepatu di Indonesia. Aprisindo hanya menjelaskan  pertumbuhan ekspor sepatu. Menurut dia, pada 2010, produsen sepatu lokal telah berhasil meningkatkan nilai ekspor hingga 44 persen. Nilai ekspor naik dari US$1,7 miliar pada 2009, menjadi US$2,5 miliar pada 2010.

Pertumbuhan ekspor tahun lalu merupakan tertinggi sejak 2006. Bahkan, pada 2009 ekspor sepatu nasional mengalami penurunan 7,9 persen. Penyebabnya tidak lain karena sejumlah negara tujuan ekspor tengah mengalami krisis ekonomi.

Dari seluruh nilai ekspor itu, 79 persen adalah sepatu sport. Sedangkan dari segi volume, ekspor sepatu pada 2010 mencapai 251 juta pasang. Angka itu tertinggi sejak 2006. Secara berutan, masing-masing ekspor sejak 2006 hingga 2009, adalah 177 juta, 176 juta, 195 juta, dan 193 juta pasang.

Adapaun tujuan ekpsor masih didominasi Amerika Serikat sebanyak 22,6 persen, Jerman 8,5 persen, Inggris 7,9 persen, Italia 6,6 persen, Belanda 6,0 persen, dan sisanya negara lain. (eh)

Ini Tantangan Bos Baru IMF Christine Lagarde

VIVAnews- Menteri Keuangan Prancis Christine Lagarde akhirnya terpilih menjadi Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional menggantikan Dominique Strauss-Kahn yang tersandung kasus pelecehan seksual. Lagarde mengalahkan Gubernur Bank Sentral Meksiko, Agustin Cartens dan menjadi wanita pertama yang menduduki puncak jabatan IMF sejak IMF dibentuk 1944.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi Sarwono menyambut baik penunjukan Lagarde. Ia menilai Lagarde memang lebih dikenal oleh negara anggota IMF karena kompetensinya membangun konsesus atas isu global. Di Asia ia jauh lebih dikenal dibanding kandidat lainnya. 

Menurutnya keberpihakannya terhadap negara Asia, khususnya Indonesia sangat kuat. "Kedatangan Perdana Menteri Prancis ke Indonesia dalam waktu dekat ini juga merupakan cerminan hasil kerja Lagarde untuk meningkatkan kolaborasi Prancis sebagai Ketua G20 dengan Indonesia sebagai ketua ASEAN," ujar Hartadi kepada VIVAnews.

Namun Lagarde menghadapi sejumlah tantangan. Apa saja? Hartadi mengatakan ada tiga tantangan yaitu, pertama, melanjutkan reformasi di tubuh IMF. Kedua, Lagarde harus membantu pemulihan ekonomi Eropa. Ketiga, IMF akan menjadi narasumber utama dalam pertemuan G20 mendatang.

Ketika diminta menggambarkan sosoknya, secara pribadi Hartadi menilai Lagarde merupakan wanita yang sangat kompeten. "Very capable lady," ujar Hartadi.

Washington Post menulis, Lagarde yang akan menjabat sejak 5 Juli 2011 ini harus melompat langsung dalam penyelesaian krisis Yunani, merespon tuntutan negara berkembang agar lebih diperhatikan, dan mengatasi dampak internal atas kasus Strauss-Kahn. Sebelum kasus pelecehan seksual, Strauss-Kahn juga pernah berselingkuh dengan staff IMF. Adanya insiden ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai kerasnya aturan badan etika.

Lagarde juga menghadapi pembicaraan mengenai penyelesaian krisis Yunani, dimana janjinya akan menjadi penengah yang netral dapat diuji. Padahal sebulan lalu ia mewakili kepentingan Prancis dalam penyelesaian krisis itu. (umi)

Rabu, 29 Juni 2011

Moratorium Pangkas Kiriman Uang TKI Rp2 T

VIVAnews - Pemerintah memperkirakan jumlah kiriman uang atau remitansi Tenaga Kerja Indonesia pada tahun ini tidak akan mencapai target, sebesar Rp8 triliun.

Keputusan penghentian sementara atau moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi yang dibalas pemerintah Arab dengan menghentikan pemberian izin kerja disinyalir menjadi pemicunya.

"Kebijakan moratorium ke Arab Saudi akan berdampak pada turunnya remitansi TKI di tahun ini," kata Reyna Usman, Plt Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat dihubungi VIVAnews.com, Kamis 30 Juni 2011.

Selain itu, kisruhnya peta perpolitikan di negara-negara Arab yang masih berlangsung hingga saat ini juga turut memberikan dampak negatif pada angka remitansi TKI. Sebab negara-negara Arab termasuk negara penyerap tenaga kerja Indonesia terbesar.

Dia memperkirakan, tahun ini kiriman uang TKI ke Indonesia dari Arab Saudi tidak akan melebihi angka Rp6 triliun, dari target 2011 sebesar Rp8 triliun.

Sementara itu, dari data Bank Indonesia per April 2011, remitansi TKI paling banyak berasal dari Malaysia sebesar US$767,96 juta, disusul Arab Saudi sebesar US$759,03 juta atau sekitar Rp6,54 triliun. Selanjutnya, Taiwan sebesar US$158,95 juta dan Hongkong US$151,87 juta.

Jumlah total remitansi per April 2011 sebesar US$2,225 miliar meningkat tipis dibanding April 2010 sebesar US$2,222 miliar. Sebagai bahan perbandingan jumlah total remitansi sepanjang 2010 yaitu US$6,73 miliar.

Seperti diketahui, Arab Saudi membalas langkah Filipina dan Indonesia yang melakukan moratorium tenaga kerja informal ke negara tersebut. Pada Rabu 28 Juni 2011 waktu setempat, Arab Saudi mengumumkan, akan menghentikan izin kerja untuk tenaga kerja sektor domestik dari dua negara ini.

Seperti dimuat Straits Times, Kamis 30 Juni 2011, Kementerian Tenaga Kerja Arab mengatakan, penghentian pemberian visa kerja akan berlaku efektif mulai Sabtu, 2 Juli 2011. Alasannya, ini terkait tuntutan yang diajukan RI dan Filipina.

"Kementerian Tenaga Kerja akan menghentikan penerbitan bisa kerja bagi tenaga kerja domestik dari Indonesia mulai Sabtu, 2 Juli 2011," kata juru bicara kementerian, Hattab Bin Saleh Al-Anzi, seperti dimuat Arab News. (umi)

Ekonom Pertanyakan Fatwa Haram BBM

VIVAnews -- Majelis Ulama Indonesia mewacanakan fatwa haram bagi orang mampu untuk memakai bahan bakar minyak bersubsidi. Tujuannya, efisiensi energi dan sumber daya alam sesuai ajaran agama. Juga agar si kaya tak mengambil subsidi yang jadi hak orang yang tak mampu.

Namun, pertanyaannya, apakah fatwa haram efektif untuk mengurangi pemakaian BBM? Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat, sebagai usaha boleh-boleh saja, tapi itu tak akan efektif. "Kalau mau bentuknya tegas, yang melanggar dihukum. Fatwa itu berhubungan dengan kepercayaan, jadi tidak terlalu nyata (sanksinya)," kata dia saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu 29 Mei 2011 petang.

Meski demikian, diakui Purbaya, pengaturan BBM mendesak dilakukan, sebab, konsumsi premium terus meningkat sehingga membebani anggaran negara. "Upaya ini untuk mengendalikan APBN karena kenaikan harga," kata dia.Untuk itulah, jelas dia, pemerintah berusaha menurunkan konsumsi BBM bersubsidi.

Ada dua opsi yang sekarang dimiliki pemerintah, membatasi konsumsi BBM bersubsidi atau menaikkan harganya. Mana yang terbaik, Purbaya mengaku tak tahu. "Kalau pemerintah mau ya harus serius, kalau bisa dibuat peraturan yang jelas, orang mampu dipaksa memakai Pertamax," kata dia. "Kalau yang paling gampang mengurangi anggaran, ya naikkan harga BBM bersubsidi."

Soal berapa ideal kenaikan harga, Purbaya belum menghitungnya."Tapi yang perlu diperhatikan tiap kenaikan 10 persen akan menaikkan inflasi. Harus diperhatikan oleh pemerintah soal ini," urai dia.

Dalam hal ini, pemerintah harus tegas. "Naik atau tidak, perhatikan inflasinya jangan tinggi. Belanjanya tepat waktu sehingga tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Sebelumnya, pengamat perminyakan, Kurtubi berpendapat, dibanding opsi pembatasan BBM bersubsidi hanya untuk rakyat tak mampu -- yang pengawasannya lemah, ia lebih memilih kebijakan menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM itu akan mengurangi jumlah subsidi BBM dan memperkecil perbedaan harga nonsubsidi.

"Namun pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat bahwa dana yang dihemat dari kenaikan BBM ini akan dipakai untuk infrastruktur atau program pemerintah lainnya" ujar Kurtubi ketika dihubungi VIVAnews.

Jika APBN hampir jebol, pemerintah bisa menaikkan harga BBM bersubsidi sebanyak Rp1.000 -- dari Rp4.500 menjadi Rp5.500. (umi)

Bakrieland Ekspansi ke Timur Tengah

VIVAnews - PT Bakrieland Development Tbk berencana melakukan ekspansi bisnis properti ke Timur Tengah. Tiga kawasan yang akan dibidik yakni Makkah, Madinah, dan Jeddah.

"Kami masih melihat potensi perhotelan, apartemen, dan service apartemen, mengingat tingkat kebutuhan di tiga wilayah itu sangat tinggi," kata Presiden Direktur dan Chief Executive Officer (CEO) PT Bakrieland Development Tbk, Hiramsyah S Thaib, yang menjadi delegasi Indonesia di Real Estate Investment World Asia 2011 di Singapura, pekan ini.

Ekspansi bisnis yang akan dilakukan kemungkinan besar berupa akuisisi saham di proyek yang sudah ada. Meski masih enggan menyebut mitra strategis yang digandeng, Hiramsyah menargetkan proyek tersebut sudah dapat diluncurkan pada 2012.

Dengan harga properti yang terus melambung, Hiramsyah melihat peluang bisnis yang cukup menarik di tiga kawasan itu. Jika terwujud, proyek itu akan menjadi ekspansi bisnis Bakrieland ke luar negeri yang pertama.

Selain kawasan Timur Tengah, Bakrieland juga tengah menjajaki ekspansi bisnis serupa di Singapura. Namun, rencana itu masih dalam proses. Bakrieland masih melakukan berbagai perhitungan untuk menentukan lokasi strategis dan kebutuhan investasinya. "Kami mulai dulu yang di Timur Tengah," katanya.

Terlepas ekspansi bisnis ke luar negeri yang tengah dijajaki, Bakrieland juga mengundang investor, baik dalam negeri maupun asing, untuk menggarap sisa lahan seluas 12 hektare di kawasan Rasuna Epicentrum. "Akhir tahun ini ditargetkan sudah akan tergarap 3-8 persen untuk apartemen dan perkantoran kelas premium," katanya. (art)

Pemerintah Latih TKI Batal Kerja

VIVAnews- Moratorium TKI ke Arab Saudi berlaku efektif 1 Agustus 2011. Akan banyak calon tenaga kerja yang mestyinya busa berangkat ke luar negeri bakal menganggur.  Itu sebabnya pemerintah menyediakan tempat pelatihan khusus. Dengan pelatihan itu mereka akan siap menjadi tenaga kerja di negara-negara lain. Program pelatihan ini difokuskan bagi kantong-kantong basis TKI seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa program pelatihan dan penciptaan lapangan pekerjaan itu seperti untuk PNPM. Dana program itu diambil dari pembangunan gedung pemerintah yang dapat ditunda dan penghematan anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp1,4 triliun.
"Ini merupakan sinergi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transparansi yang difokuskan pada daerah kantong basis TKI" ujarnya, di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.

Hatta mencontohkan adanya pembangunan industri sepatu dari Korea di Jawa Timur, yang menjadi salah satu kantong TKI. Untuk itu diadakan pelatihan TKW di lokasi itu.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan penghentian TKI ke Arab Saudi mulai 1 Agustus 2011 pasca kejadian tewasnya Ruyati akibat dihukum pancung. Dengan penghentian itu, pemerintah harus menyediakan 2,5 juta lapangan kerja baru untuk menampung masyarakat yang menjadi TKI.

Hatta menjelaskan meski pemerintah menyediakan dana perlindungan TKI, namun adanya moratorium itu dapat meminimalisir TKI bekerja di luar negeri. Sehingga diharapkan kasus kekerasan TKI tidak terjadi lagi.

Harga BBM Dinaikkan Picu Inflasi Lebih Tinggi

VIVAnews- Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan angka inflasi akan lebih tinggi jika harga premium dinaikkan, yaitu mencapai 0,25 persen jika Premium naik Rp500. Namun, angka inflasi akan lebih kecil jika ditempuh kebijakan pembatasan BBM agar terjadi migrasi dari premium ke BBM non subsidi.

"Opsi itu tambahan inflasinya lebih kecil, yaitu 0,2 persen," ujar Rusman di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.

Kepala BPS Rusman Heriawan menjelaskan kenaikan harga Premium akan menyebabkan inflasi dengan dampak lebih besar dan langsung ke segala sektor. Kenaikan itu akan memicu kenaikan tarif angkutan umum dan barang jasa. Namun, jika diterapkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM, dampaknya diprediksi akan lebih kecil.

BPS memperkirakan, jika pemerintah menaikkan harga Premium sebesar Rp1.000, maka inflasi akan melonjak menjadi 0,5 persen.

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, menurut dia tidak akan berdampak langsung kepada tarif angkutan. Pasalnya, angkutan umum masih bisa menggunakan Premium. Namun, jika harga Premium dinaikkan tanpa pandang bulu, maka semua sektor akan mengalami kenaikan harga.

Pengaturan BBM merupakan program yang dirancang sejak tahun lalu, namun sampai sekarang masih belum juga diputuskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Padahal, naiknya harga minyak mentah dunia telah membebani anggaran.

Kementerian Keuangan sendiri telah mendesak agar Kementerian ESDM segera memberlakukan pembatasan BBM agar angka defisit APBN tidak melebihi 2,1 persen. Defisit APBN tahun ini awalnya dipatok sebesar 1,8 persen. (kd)

Pembatasan BBM Bukan Opsi Jangka Pendek

VIVAnews - Pemerintah menegaskan bahwa untuk sementara kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bukan pilihan yang tepat. Pemerintah meminta masyarakat agar lebih disiplin dalam pengunaan BBM.

"Pembatasan BBM is not an option. Kami masih menganggap bahwa jauh lebih baik menjaga disiplin masyarakat," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa 28 Juni 2011.

Sayangnya, lanjut Hatta, himbauan pemerintah agar masyarakat disiplin dalam mengunakan BBM bersubsidi tidak dihiraukan.  Maka konsekuensinya pemerintah terpaksa meningkatkan kuota BBM bersubsidi pada APBN Perubahan 2011, Dari asumsi tahun ini yang hanya 38,6 juta kiloliter.

"Dari 38,6 juta kiloliter, kemungkinan angka kepalanya akan menyentuh empat," kata Hatta.

Menaikkan harga BBM, menurut Hatta, juga bukan menjadi pilihan yang tepat. Sebab, setelah menghitung dari seluruh perekonomian, jauh lebih baik melakukan pengetatan terlebih dahulu. Terlebih, mengingat harga minyak dunia yang mulai turun.

"Karena kalau menaikkan Rp500, inflasinya sekitar 0,7-0,8 persen, belum menghitung inflasi lainnya dan ini mendongkrak juga core inflation-nya," kata Hatta.

Jika core inflation meningkat, maka akan berdampak pada perekonomian. Tentu saja ini cukup riskan di tengah perekonomian dunia yang masih bergejolak.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo optimistis kuota BBM bersubsidi tak bakal melebihi kuota APBN 38,6 juta kiloliter. Asalkan, pemerintah segera melaksanakan pengendalian BBM bersubsidi.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan pembatasan BBM bersubsidi harus dilakukan tahun ini agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak lebih dari 2,1 persen.

Lagarde Terpilih Jadi Direktur Eksekutif IMF

VIVAnews- Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) akhirnya memilih Christine Lagarde sebagai Managing Director (Direktur Pelaksana) IMF mengalahkan Agustin Cartens. Pengganti Dominique Strauss-Kahn ini menjadi wanita pertama menduduki jabatan kepala IMF sejak lembaga ini dibentuk pada 1944.

Berdasarkan keterangan pers IMF, Pemilihan Lagarde dilakukan oleh 24 anggota Dewan Eksekutif yang mewakili 187 negara anggota IMF, melalui proses seleksi yang diprakarsai Dewan Eksekutif pada 20 Mei 2011.

Berdasarkan prosedur yang disepakati, Dewan setuju untuk bertemu dengan Agustin Cartens dan Lagarde untuk posisi itu. Para kandidat bertemu secara bilateral dengan Direktur Eksekutif dan Dewan Eksekutif selama 20-23 Juni 2011. Dalam pertemuan ini, Cartstens dan Lagarde mendapat kesempatan untuk menyajikan semua informasi yang relevan terkait pencalonannya itu.

Dewan Eksekutif sepakat keduanya memenuhi syarat, dan harus dipilih salah satu secara konsensus. Berdasarkan profil kandidat dan mempertimbangkan informasi, akhirnya terpilih Lagarde. Dewan Eksekutif berharap Lagarde efektif memimpin IMF sebagai Direktur Pelaksana berikutnya.

Managing Director adalah kepala IMF yang memimpin staf dan Ketua Dewan Eksekutif. Jabatan ini dibantu tiga Deputi Managing Director yang mengoperasikan dana, melayani 187 negara anggota dengan 2.700 staf lebih di 140 negara.

Lagarde, 55 tahun, adalah Menteri Keuangan Prancis sejak 2007. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan Luar Negeri selama 2 tahun. Lagarde juga memiliki karir di firma hukum Baker & McKenzie. Untuk melihat profile lengkapnya, klik tautan ini.

Kementerian ESDM Bantah Dompleng MUI

VIVAnews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membantah mendompleng Majelis Ulama Indonesia yang kini mengkaji fatwa haram pengguna BBM bersubsidi atau premium. Kementerian ESDM sudah bertemu dengan MUI.

"Kementerian tidak pernah memanfaatkan, mengandalkan atau mendompleng MUI untuk memutuskan kebijakan terkait BBM," kata Asisten Menteri ESDM, Munawar Fuad, dalam keterangan tertulis, Rabu 29 Juni 2011.

Menurut Munawar, Kementerian ESDM bekerja secara profesional sesuai dengan amanat dan kewenangan konstitusi untuk menunaikan tugasnya. Munawar melanjutkan, pertemuan atau silaturahmi MUI dan Kementerian ESDM terjadi atas inisiatif MUI secara kelembagaan yang patut dihormati.

"Tak ada yang keliru sama sekali menerima MUI atau lembaga manapun yang berniat baik untuk bersama membangun bangsa," kata Munawar. Dia melanjutkan, Kementerian ESDM membuka dialog dan siap bekerjasama dengan siapapun seluruh elemen bangsa tanpa kecuali.

Kementerian ESDM merespons positif dan menyambut baik inisiatif MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog terkait peran dan kontribusi MUI. Dialog yang dibangun dalam pertemuan itu termasuk dalam kebijakan energi dan pengelolaan sumber daya alam.

MUI sendiri memiliki Lembaga Pemuliaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan MUI. Fokusnya, kata Munawar, pada peran Ulama dalam menata dan mengawal pengelolaan energi untuk kemakmuran rakyat.

"MUI menyampaikan produk Fatwa Pertambangan dan energi serta mengundang Kementerian ESDM untuk kerjasama program penataan dan pemanfataan energi untuk kemaslahatan bangsa," jelas Munawar.

Bagi Kementerian ESDM, sikap dan keputusan MUI terkait fatwa kebijakan Kementerian ESDM merupakan otoritas dan kewenangan MUI sesuai bidangnya secara independen. "Kementerian ESDM tak ada dan tidak pernah mempengaruhi atau mengintervensinya," kata Munawar.

Menurut munawar, Kementerian ESDM secara kelembagaan memberikan informasi dan penjelasan berbagai kebijakan, terkait apa yang menjadi pertanyaan atau ide yang berkembang dalam silaturahmi itu. (umi)

Daripada Fatwa Haram, Lebih Baik Naikkan BBM

VIVAnews- Pengamat perminyakan Kurtubi menilai tak perlu ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia  yang menyatakan orang mampu haram membeli bahan bakar minyak bersubsidi. Pemerintah lebih baik menaikkan harga BBM agar perbedaan harga dengan BBM non subsidi lebih kecil.

Kurtubi berpendapat dibanding opsi pembatasan BBM bersubsidi hanya untuk rakyat tak mampu, ia lebih memilih kebijakan menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM itu akan mengurangi jumlah subsidi BBM dan memperkecil perbedaan harga nonsubsidi.

"Namun pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat bahwa dana yang dihemat dari kenaikan BBM ini akan dipakai untuk infrastruktur atau program pemerintah lainnya" ujar Kurtubi ketika dihubungi VIVAnews di Jakarta, Rabu, 29 Juni 2011.

Jika APBN hampir jebol, pemerintah bisa menaikkan harga BBM bersubsidi Rp1.000 dari Rp4.500 menjadi Rp5.500. Namun opsi pembatasan bagi orang mampu pelaksanaannya lebih sulit dan pengawasannya lemah.

Menurut di, masalah subsidi BBM sudah ada sejak 30 tahun lalu.  "Kalau sekarang difatwakan sebagai yang haram, sulit diterima oleh nalar yang sehat."

Meski APBN hampir jebol, namun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  belum juga menetapkan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi. Padahal Kementerian Keuangan mendesak pembatasan bahan bakar minyak  bersubsidi secepatnya dilakukan, atau paling lambat tahun ini agar defisit APBN tak lebih dari 2,1 persen. Hal itu disebabkan tren konsumsi BBM bersubsidi sudah lebih tinggi dibanding biasanya.

Awalnya, pemerintah mematok defisit sebesar 1,8 persen dalam APBN 2011. Target defisit itu terkait perubahan harga minyak mentah Indonesia, lifting, dan nilai tukar rupiah, sehingga terjadi perubahan subsidi listrik dan BBM. (umi)

BI: Bank Punya Prosedur, Tapi Tak Dijalankan

VIVAnews - Kasus pembobolan bank yang terjadi di sejumlah bank karena lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Industri perbankan sudah memiliki aturan atau prosedur standar operasional (SOP), tapi tidak dijalankan.

"Bisa dibilang ketidakpatuhan perbankan" ujar Direktur Direktorat Pengawasan Bank II, Endang Sedyadi, di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.

Endang mencontohkan, kasus Citibank terjadi karena paradigma bank yang merasa lebih dewasa, sehingga tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti SOP. Pembuatan regulasi bank asing seperti Citibank bukan dibuat oleh bank sentral di Indonesia, melainkan memiliki regulator sendiri.

"Kami melihat mereka tidak mempunyai aturan secara rinci. Mereka (bank pusat asing) menganggap bank di sana (cabang) sudah tidak perlu diatur karena mereka sudah mature (matang). Mereka mengabaikan hal-hal kecil, menurut mereka ini bukan kelemahan, namun kami melihat ini sebagai kelemahan," jelasnya.

Untuk itu, BI mengingatkan kejahatan perbankan dapat terjadi kapan pun dan di mana pun, meski sistem yang dibentuk telah baik. Perbankan diminta tidak lengah menerapkan pengawasan internalnya.

Dia menjelaskan, dalam sistem, sebetulnya bank asing maupun domestik memiliki kesamaan dalam internal kontrol. Keduanya memilik standar yang tetap merujuk pada Peraturan Bank Indonesia. "Semuanya tergantung pada implementasinya di lapangan. Sebaik apa pun sistem jika ada niatan, kolusi, dan kesempatan, pasti jebol," katanya.

Oleh karena itu, setelah kasus yang terjadi pada Citibank, lanjut dia, BI memanggil seluruh bank di Tanah Air agar menekankan pengawasan internal dan SOP. "Bila banknya sendiri menengarai ada kelemahan, maka secepat mungkin diperbaiki. Melakukan penguatan di internal kontrol seperti memasang CCTV," imbuhnya. (art)

OJK Menghambat Pengawasan Bank?

VIVAnews - Bank Indonesia (BI) menyatakan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghambat kegiatan pengawasan perbankan. BI mengaku awalnya ingin menambah pengawas, namun disisi lain OJK siap mengganti peran BI sebagai pengawas bank.

Menurut Direktur Direktorat Pengawasan Bank II Bank Indonesia, Endang Sedyadi, salah satu kendala BI terkait pengawasan yaitu banyaknya jumlah bank di Indonesia. Pengawas dianggap tidak sebanding dengan jumlah bank yang ada ditambah kantor cabangnya. Itu juga masih ditambah bank syariah dan Bank Perkreditan Rakyat. “Karena jumlah bank yang kita awasi itu banyak, ada 121 bank. Itu belum termasuk kantor cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” katanya pada wartawan saat acara diskusi 'BI Bersama Media', di Jakarta, Selasa 28 Juni 2011.

Jumlah pegawai BI saat ini, jelasnya, mencapai kurang lebih 5.600 pegawai yang tersebar di 41 Kantor BI di seluruh Indonesia. Dari total pegawai tersebut, 1.400 diantaranya bekerja di bidang pengawasan, pengaturan  dan perijinan. “Sedangkan yang pengawas saja totalnya sekitar 600 an orang,” jelasnya.

Diakui oleh Endang jumlah pengawas bank di BI yang mencapai 1400 orang saat ini jauh dari ideal dalam melakukan pengawasan yang komprehensif. Situasi dilematis muncul ketika BI berupaya menambah jumlah pengawasan kemudian hadir wacana pembentukan OJK yang siap menggantikan peran BI dalam mengawasi kondisi perbankan. “Kalau kita mau nambah pegawai, kan nanti ada OJK, jadi bingung juga" ungkapnya.

Endang menjelaskan biaya pengawasan bank setiap direktorat mencapai Rp4 miliar. BI memiliki tiga direktorat untuk pengawasan yaitu Direktorat Pengawasan I,II, dan III. Dana itu dianggap masih kurang."Namun kita optimalkan saja dana yang ada" ujarnya. (eh)

Alasan BPS Swasembada Daging Sulit

VIVAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) menilai persoalan swasembada daging sapi di Indonesia sebenarnya bisa diselesaikan dengan menambah frekuensi pasar hewan serta memperbanyak jumlah hewan ternak yang dimiliki peternak lokal.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPS, Rusman Heriawan, dalam bincang-bincang dengan wartawan di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011. "Jumlah angka peternak sapi sebenarnya mendekati swasembada, tapi kenapa kita masih impor?" kata dia.

Rusman mengungkapkan, BPS telah menggelar sensus sapi sepanjang Juni 2010 hingga 1 Juni 2011. Sensus ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan Indonesia mencapai swasembada daging pada 2014.

Untuk menggelar sensus ini, BPS mengumpulkan data dengan cakupan wilayah 97,5 persen berdasarkan 7.700 desa di Indonesia.

Hasil sensus menunjukkan, jumlah rumah tangga peternak di Indonesia seluruhnya mencapai 15,24 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,9 juta merupakan peternak sapi, 13,51 juta peternak sapi potong, 529 ribu peternak sapi perah, dan rumah tangga peternak kerbau mencapai 1,2 juta.

Angka tersebut sebetulnya sudah mencukupi bagi Indonesia untuk mencapai swasembada daging. Namun, persoalannya, rumah tangga peternak sapi selama ini hanya memiliki ternak sebanyak 3-4 ekor.

Kondisi berbeda terjadi di luar negeri. Umumnya, peternak di negara lain memiliki hewan ternak dalam jumlah banyak.

"Di luar negeri, hanya satu orang tapi punya banyak sapi. Jadi memudahkan untuk Indonesia mengimpor," kata dia.

Berkaca dari hasil survei tersebut, BPS menilai persoalan swasembada sapi nasional terletak pada distribusi. Salah satunya adalah lokasi pasar hewan yang terbatas. Persoalan lain adalah kepemilikan sapi per orang yang relatif sangat sedikit.

Rusman mengharapkan agar pasar hewan lebih luas, sehingga penjual dan pembeli lebih mudah diakses, sehingga tidak ada distorsi karena rumah tangga ternak yang kecil-kecil. (art)

Popular Posts