Maret 2011

Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Kamis, 31 Maret 2011

Harga Emas Naik, Perak Catat Rekor Tertinggi

VIVAnews - Harga emas kembali naik pada perdagangan Rabu, 30 Maret 2011 waktu New York, atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Kenaikan dipicu laporan penyerapan tenaga kerja di perusahaan yang di bawah ekspektasi.

Emas untuk pengiriman bulan Juni tercatat naik US$7,4 menjadi US$1.424,90 per ounce di divisi Comex New York Mercantile Exchange. Pada perdagangan kali ini, transaksi dilakukan dalam rentang yang cukup luas antara US$1.413,10 hingga US$1.431,70 per ounce.

Sementara itu, harga perak tercatat mengalami kenaikan 52 sen menjadi US$37,51 per ounce. Harga tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang 31 tahun.

Laporan ADP seperti dikutip VIVAnews.com dari laman The Street, Kamis, 31 Maret 2011 menyebutkan penyerapan tenaga kerja di sektor swasta sebetulnya tidak terlalu jauh dari perkiraan sebelumnya. Sektor swasta pada Maret diperkirakan menyerap tenaga kerja baru sebanyak 201 ribu, atau sesuai ekspektasi analis.

Namun, hal yang tidak terduga datang dari revisi laporan penyerapan tenaga kerja sektor swasta bulan Februari dari sebelumnya 217 ribu menjadi 208 ribu tenaga kerja baru.

"Pembeli emas kembali mengoleksi emas setelah sejumlah kekecewaan di sektor lapangan kerja swasta yang diperkirakan membuat tingkat suku bunga tetap rendah," ujar Senior Vice President RBC Capital Market, George Gero.

Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga emas di hari terakhir kuartal I ini juga kemungkinan berasal dari besarnya pembelian atau penjualan dari perusahaan manager investasi.

Berdasarkan catatan Standard & Poor's, sejak 1975 harga emas biasanya meningkat 0,9 persen pada kuartal pertama dan akan kembali naik 4,3 persen pada kuartal kedua. Harga emas relatif datar untuk tahun ini.

Pursche Oliver, co-portofolio manager GMG Devensif Beta Fund menilai harga perak kini diperjualkan dengan rentang harga yang lebih sempit terhadap harga emas dalam 27 tahun. Selain itu, harga perak juga tiga dekade lebih tinggi.

"Dalam pandangan kami, kenaikan yang berlangsung beberapa waktu ini telah menurunkan risiko investasi pada komoditas perak secara signifikan," katanya.

Emas Lokal

Sementara itu, dari pantauan harga emas di sejumlah pertokoan emas di kawasan Blok M, Jakarta menunjukkan permintaan emas dalam beberapa hari terakhir cenderung stagnan dan sepi. "Rata-rata konsumen masih sangat sepi untuk pembelian atau penjualan emas," kata pedagang emas di toko Menteng, Yeni.

Saat ini, harga emas di komplek pertokoan emas tersebut tercatat berkisar Rp395 ribu untuk kategori emas 24 karat berkadar 99 persen. Harga ini naik dari dari posisi sebelumnya Rp392 ribu per gram. Sementara itu, harga emas 22 karat dan 23 karat juga mengalami kenaikan masing-masing Rp5.000 per gram.

Di toko yang berbeda, VIVAnews.com juga menemukan kondisi transaksi penjualan yang kurang lebih sama. "Sebenarnya dalam satu minggu ini agak menurun dan perubahannya tidak signifikan, berbeda dengan September dan Oktober yang ramai," ujar salah seorang karyawan Toko Emas Fernando, Amir.

Amir mengatakan harga emas 24 karat untuk periode 14-25 Maret 2011 tercatat Rp396 ribu-397 ribu per gram. Namun, harga sempat mengalami penurunan pada periode 29-30 Maret 2011 menjadi Rp394 ribu per gram. (art)

Harga Pertamax Turun Rp100

VIVAnews – Pertamina (Persero) mengumumkan harga jual baru bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang terdiri dari Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina Dex per 1 April 2011. Harga Pertamax cs turun rata-rata Rp100 per liter.

Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya (UPMS III) harga Pertamax turun Rp100 per liter dari Rp8.700 per liter menjadi Rp8.600 per liter. Harga Pertamax plus untuk wilayah Jakarta juga mengalami penurunan harga Rp100 per liter dari Rp9.150 per liter menjadi Rp9.050 per liter.

Penurunan harga Pertamax tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Timur dari Rp10.100 per liter menjadi Rp9.150 per liter. Sedangkan harga Pertamax plus untuk seluruh wilayah Indonesia turun Rp100 per liter.

Harga Pertamax termahal terdapat di Kabupaten Berau dengan harga Rp11.000 per liter, sedangkan harga Pertamax termurah berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya yaitu Rp8.600 per liter. Sedangkan harga Pertamax plus tertinggi berada di wilayah Kabupaten Melawai dengan harga Rp9.550 per liter dan termurah berada di kota Batam dengan harga Rp8.600 per liter.

Berikut rincian harga Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina Dex per 1 April 2011:

Daftar Harga Pertamax,Pertamax Plus dan Pertamina Dex untuk Periode 1 April 2011
Jenis BBK/ Lokasi                 Harga Baru (Rp)    Harga Lama (Rp)
I. PERTAMAX PLUS
- Batam                          8.600            8.700
- UPms I                         9.400            9.500
- Riau                       9.600            9.700
- UPMS III (Jakarta dan Sekitanya)          9.050            9.150
- UPMS IV                       9.200            9.300
- UPMS V (PBBKB 5%)                 9.200            9.300
- UPMS VI
Pontianak                       9.200            9.300
Bengkayang                      9.250            9.350
Landak                      9.300            9.400
Melawai                         9.550            9.650
Sambas                      9.300            9.400
Sanggau                         9.400            9.500
Sekadau                         9.400            9.500
Sintang                         9.500            9.600
Singkawang                        9.300            9.400
II. PERTAMAX / Bio Pertamax
- UPms I                        9.050            9.150
Sumatera Barat                  9.500            9.600
- UPms II                       8.900            9.000
Bangka                      9.200            9.300
- UPms III (Jakarta dan sekitarnya)         8.600            8.700
- UPms IV                       8.800            8.900
- UPms V                        8.900            9.000
- Bali                      9.100            9.200
- NTB                       9.100            9.250
- NTT                       9.150           10.100

Bank Jabar, Bank Daerah Pertama di Sulsel

VIVAnews - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) melakukan ekspansi ke Sulawesi Selatan (Sulsel). Ekspansi tersebut ditandai dengan pembukaan kantor cabang di Makassar.

Direktur Operasional BJB, Dadang A Suyanto, menuturkan, pembukaan kantor cabang BJB di Makassar dianggap istimewa dan akan menjadi langkah awal ekspansi perseroan di wilayah Indonesia Timur, khususnya daerah Sulawesi, Maluku hingga Papua.

"Ini kami coba buka di Makassar. Kami nanti lihat perkembangannya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama, BJB bisa menyebar daerah paling timur Indonesia," kata Dadang saat ditemui di kantornya, Kamis 31 Maret 2011.

Dadang menambahkan, BJB merupakan bank pembangunan daerah pertama yang ia ketahui membuka kantor cabang di Sulawei Selatan. Pertimbangannya, selain potensi pasar yang cukup besar, pertumbuhan ekonomi di Sulsel juga menunjukkan tren positif, yang terbukti dengan loan to deposit ratio (LDR) perbankan se-Sulsel per Januari 2011 mencapai 110,87 persen atau lebih tinggi dari LDR secara nasional sebesar 76,97 persen.

"Makassar menjadi kantor ke-47 untuk cabang penuh BJB dan pertama di Indonesia timur. Makassar kami anggap sangat prospektif, utamanya pada jumlah kredit," tambah Dadang.

Terkait dengan itu, BJBR memasang target untuk menjadi bank 10 besar terbaik di Indonesia. Sekaligus, menjadi bank pembangunan daerah yang mampu menembus pasar nasional.

Hal itu terbukti dengan pembukaan kantor cabang sepanjang tahun ini, yang akan membuka sembilan kantor cabang penuh. Lima di antaranya telah dibuka resmi, yakni cabang Denpasar, Balikpapan, Pekanbaru, Tegal, Jakarta Barat, dan Makassar.

"Pada semester kedua, BJB juga akan menambah tiga kantor cabang penuh di Palembang, Lampung, dan Solo. Sedangkan untuk cabang pembantu, kami membuka rata-rata 40 kantor setiap tahun," ujar Dadang.

Lebih jauh, Dadang mengklaim, BJB masuk dalam kategori sehat dan kinerja memuaskan.

Dana pihak ketiga (DPK) yang terdiri atas giro, tabungan, dan deposito, BJB mencatat peningkatan sebesar Rp8,23 triliun, dari Rp23,71 triliun pada 2009 menjadi Rp31,95 triliun pada 2010. Penyaluran kredit juga meningkat sebesar Rp4,03 triliun dari Rp19,63 triliun pada 2009 menjadi Rp23,66 triliun per Desember 2010.

Kini BJB memiliki 47 cabang yang tersebar di Jabar, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan, Batam, Bali, Kalimantan, dan Sulsel. Dengan penambahan kantor cabang baru tahun ini, BJB menargetkan ekspansi kredit sebesar 30,6 persen. Ekspansi kredit ini diharapkan mampu membuat BJB mencapai target LDR sebesar 85,32 persen pada akhir 2011. (art)

Laporan: Rahmat Zeena | Makassar

Laba Bumi Minerals Melonjak 365%

VIVAnews - PT Bumi Resources Minerals Tbk (BMRS) membukukan lonjakan laba bersih hingga 365 persen menjadi Rp764,60 miliar dari posisi rugi pada 2009 sebesar Rp209,21 juta. Lonjakan laba bersih perseroan terutama berasal dari kenaikan laba bersih yang dibukukan PT Newmont Nusa Tenggara (Newmont) yang merupakan perusahaan asosiasi dari Bumi Minerals.

"Kami pada saat ini mengoperasikan perusahaan yang hampir tanpa pinjaman," ujar Direktur Keuangan Bumi Resources Minerals, Yuanita Rohali, dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews.com di Jakarta, Kamis, 31 Maret 2011.

Laporan keuangan Bumi Minerals menunjukkan perseroan membukukan pendapatan sepanjang 2010 sebesar Rp148,51 miliar atau naik 730,35 persen dari posisi setahun sebelumnya Rp17,88 miliar. 

Bumi Minerals juga membukukan peningkatan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sebesar 113 persen menjadi Rp120 miliar dibandingkan kinerja semester pertama 2010. Kenaikan tersebut didorong oleh pendapatan jasa pemasaran yang dibukukan oleh Bumi Resources Japan Company Limited (BRJ) untuk memasarkan produk-produk batu bara dan mineral lainnya ke Jepang.

Penghasilan terbesar perusahaan batu bara pada tahun lalu berasal dari laba bersih perusahaan asosiasi Bumi Minerals yang mencapai Rp2,13 triliun. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan pendapatan dari sumber yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya Rp487,59 miliar.

Yuanita menuturkan, perseroan telah menggunakan sebagian dana hasil penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) untuk pelunasan pinjaman dan memperkuat ekuitas perusahaan. Perseroan juga sudah mengkonversi pinjaman sebesar US$546 juta dalam bentuk mandatory convertible note menjadi ekuitas kepemilikan di perseroan.

Dengan kondisi tersebut, Yuanita melanjutkan, perseroan kini mencatatkan rasio pinjaman terhadap modal perusahaan sebesar 0,1 kali.

Direktur Utama Bumi Resources Minerals, Kenneth Farrel, menambahkan, saat ini pendapatan dan arus kas perusahaan memang sebagian besar berasal dari investasi yang dilakukan Bumi Minerals di BRJ dan Newmont. 

Kenneth mengungkapkan, produksi tembaga dan emas oleh Newmont mengalami kenaikan sebesar 10-31 persen pada 2010. Dalam dua tahun ke depan, perseroan berharap bisa mulai memproduksi bijih besi dari Bumi Mauritania SA dan seng serta timah hitam dari PT Dairi Prima Mineral. 

Perusahaan juga akan melakukan evaluasi melalui JORC standar untuk mengestimasi cadangan dan sumber daya di PT Gorontalo Minerals dan PT Citra Palu Minerals yang merupakan tambang tembaga dan emas sebelum akhir 2012. 

"Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menambah nilai bagi
para pemegang saham kami di masa mendatang," kata Kenneth. (art)

BI: Penagih Bank Harus Gunakan Etika

VIVAnews - Bank Indonesia (BI) mengimbau agar perbankan nasional menggunakan etika dalam melakukan penagihan ke nasabah. Sebab, perlakuan penagih (debt collector) banyak dikeluhkan nasabah, apalagi sudah terjadi korban meninggal dalam kasus ini.

Menurut Kepala Biro Humas BI, Difi A Johansyah, fenomena penggunaan debt collector muncul setelah adanya layanan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Penggunaan debt collector dalam penagihan merupakah hal yang normal dalam praktik perbankan.

"Dari dulu sudah diimbau agar perbankan menggunakan etika ketika menagih nasabah" ujar dia di Jakarta, Kamis, 31 Maret 2011.

Sayangnya, Difi melanjutkan, penggunaan jasa debt collector ini tidak diatur oleh regulator perbankan. Namun, nasabah sebaiknya juga berhati-hati agar disiplin membayar tagihan, karena nasabah seperti itu akan masuk dalam daftar Sistem Informasi Debitor (SID).

"Kalau dia (nasabah) sudah masuk ke sistem informasi debitor, akan menyulitkan dirinya sendiri. Itu sama juga mereka masuk daftar hitam," jelas Difi.

Ia menegaskan, nasabah juga harus memahami bahwa pinjaman merupakan kontrak dan secara hukum harus dibayar. Di lain pihak, bank penagih harus memberitahukan kepada nasabah mengenai tagihan mereka. Setiap bulan mereka harus memberitahukan kepada nasabah, bisa melalui surat, email atau telepon. "Kalau bank rewel laporkan ke BI," kata dia.

Saat ini, Bank Indonesia sedang mengawasi bank yang menunda pemberitahuan tagihan kepada nasabah, sehingga nasabah merasa dirugikan. Difi mengatakan bank tersebut menunda tagihan hingga jumlah utang nasabah itu melambung. "Alasan bank itu karena nasabah sulit dihubungi," kata dia.

Seperti diberitakan, Polres Jakarta Selatan terus mengembangkan kasus dugaan penganiayaan penagih (debt collector) kartu kredit Citibank yang berujung tewasnya nasabah Irzen Octa (50), yang juga Sekretaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa (PPB).

Korban tewas setelah menanyakan jumlah tagihan kartu kredit yang membengkak hingga Rp100 juta. Menurut korban, tagihan kartu kreditnya semula hanya Rp48 juta. Tidak mendapat penjelasan mengenai hal itu, korban justru dibawa ke ruang bagian penagihan dan dipaksa pelaku untuk membayar.

Namun, korban dibawa ke ruang penagihan dan setelah itu tewas. Menurut keterangan polisi, dari hasil visum terdapat tindak kekerasan, karena pembuluh darah bagian belakang kepala korban pecah.

Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Tiga tersangka adalah H dan D, petugas bagian penagihan, dan B karyawan bagian penagihan. Mereka dikenakan pasal penganiayaan. (art)

Uni Eropa Minati Sektor Infrastruktur RI

VIVAnews - Negara-negara Uni Eropa berencana meningkatkan nilai investasi di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Mereka melihat potensi investasi yang cukup besar di Tanah Air. 

"Jadi, dialog terus dilakukan dan kami tengah melakukan studi untuk itu (investasi)," kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Julian Willson, di Jakarta, Kamis 31 Maret 2011. 

Dengan studi tersebut, Willson menambahkan, akan dapat terlihat sektor mana yang paling memungkinkan untuk ditingkatkan investasinya. "Hasilnya akan diketahui nanti, pada Mei mendatang," kata dia. 

Hingga saat ini, menurut dia, terdapat 700 perusahaan asal Eropa dengan nilai investasi sebesar US$50 miliar di Indonesia. Investasi tersebut hanya mencakup 1,6 persen dari total investasi Uni Eropa di Asia.

Sementara itu, First Secretary Economic and Trade Section Uni Eropa untuk Indonesia, Walter Van Hattum, mengatakan perusahaan Eropa sangat tertarik berinvestasi pada sektor infrastruktur di Indonesia. "Kami sangat tertarik, apalagi pemerintah Indonesia juga tengah giat-giatnya berinvestasi pada sektor ini," ujar dia.

Selain itu, Walter beralasan, pihak Eropa memiliki pengalaman dan keahlian dalam pembangunan infrastruktur, dan hal ini menjadi salah satu keunggulan mereka.

Seperti diketahui, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono siap menggenjot pembangunan infrastruktur sepanjang tahun ini. Dana yang dianggarkan mencapai Rp126 triliun.

Infrastruktur menjadi pusat perhatian, karena pemerintah berniat menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen per tahun. Tahun ini, ditargetkan ekonomi tumbuh 6,4 persen dan naik terus hingga tahun-tahun berikutnya.

Walter juga melihat, sektor manufaktur, otomotif, dan pengolahan makanan berpotensi menjadi tujuan investasi Uni Eropa di Indonesia. Jumlah populasi yang besar menjadi salah satu daya tarik. "Pasar yang besar didukung daya beli masyarakat yang juga tinggi," kata dia.

Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia saat ini memiliki jumlah populasi sebanyak 220 juta jiwa dengan pendapatan per kapita sebesar US$3.000. Jumlah kelas menengah Indonesia pada 2010 sebanyak 134 juta jiwa atau 56,6 persen. Jumlah ini meningkat pesat dibanding 2003 yang hanya 37,7 persen.

Sementara itu, Walter menuturkan, hubungan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa hingga saat ini didominasi sektor komoditas dan tambang. "Ekspor minyak sawit, batu bara, dan furnitur menjadi salah satu pendorong," kata dia. 

Nilai dagang Indonesia dan Uni Eropa hingga 2010 mencapai 20 miliar euro atau setara Rp245,3 triliun, dengan ekspor Indonesia ke Uni Eropa senilai 14 miliar euro atau Rp171,7 triliun.

Walter menjelaskan, potensi perusahaan Eropa untuk meningkatkan nilai ekspor tersebut terutama di bidang manufaktur dan otomotif.

Namun, ia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian perusahaan-perusahaan Eropa dalam berinvestasi di Indonesia, yakni kepastian dan keamanan.

"Jalan tol misalnya. Kami ingin adanya kepastian. Tidak hanya berinvestasi, tapi sebagai investor, kami ingin ikut mengelola untuk mengembalikan nilai investasi mereka," tutur Walter. (art)

Kiat Kadin Agar TKI Mampu Bersaing di ASEAN

VIVAnews - Kurang dari empat tahun lagi, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 akan efektif berlaku. Salah satu elemen dari MEA adalah liberalisasi mobilitas tenaga kerja (free flow of skilled workers).

Namun, menurut Kadin Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN di luar Indochina, kualitas tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah yang paling rendah.

Sebab, survei yang dilakukan Asian Productivity Organization menunjukkan, dari setiap 1.000 TKI hanya ada sekitar 4,3 persen yang terampil dibandingkan dengan Filipina 8,3 persen, Malaysia 32,6 persen, dan Singapura 34,7 persen.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com di Jakarta, Kamis 31 Maret 2011 menyatakan, rendahnya kualitas TKI tersebut dipicu sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) yang masih berorientasi pada pendekatan "supply driven". Program diklat yang dikembangkan lembaga pemerintah dan swasta belum mengacu kepada kebutuhan pasar kerja. 

Akibatnya, terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara kualitas tenaga kerja yang dihasilkan lembaga diklat dengan kualitas yang dibutuhkan dunia usaha atau industri. Kesenjangan ini telah menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka, khususnya pengangguran terdidik usia muda.

Tanpa adanya upaya terobosan dari para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, menurut Kadin, pada era MEA yang mulai efektif 2015, TKI akan kalah bersaing dan semakin terpinggirkan. 

Pada pasar kerja dalam negeri, ancaman terbesar adalah serbuan tenaga kerja dari Indochina, terutama untuk sektor perdagangan, perhubungan, dan pariwisata.

Sedangkan untuk pasar luar negeri, TKI yang sekarang sudah bekerja di negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia dan Singapura nasibnya tidak akan semakin baik, karena keahlian mereka tetap saja tidak diakui dan kurang dihargai karena ketiadaan perjanjian saling pengakuan (mutual recognition arrangement). 

Kadin menambahkan, jika kondisi ini yang akan terjadi pada era MEA nanti, Indonesia akan menjadi negara yang paling dirugikan dengan MEA 2015. Untuk mencegah mimpi buruk tersebut menjadi kenyataan, diperlukan keberanian melakukan terobosan mengatasi masalah ketenagakerjaan yang membelenggu selama ini.

Kadin Indonesia periode 2010-1015, khususnya di bawah pimpinan James T Riady selaku Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan akan mengambil langkah terobosan pada tiga aspek yaitu perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan hubungan industrial yang kondusif. 

Pada aspek perluasan kesempatan kerja, Kadin akan proaktif membantu pemerintah memperluas kesempatan kerja luar negeri dengan kerja sama jalur Kadin (chamber to chamber). Yakni, setiap delegasi Kadin yang keluar negeri akan membawa misi penciptaan peluang kerja untuk TKI. 

Pada aspek peningkatan kualitas kerja, Kadin akan menerapkan secara konsisten pola pelatihan berbasis kompetensi melalui pembentukan Majelis Nasional Pengembangan Standar Kompetensi Industri dan pembentukan Kadin Training Centre.

Sedangkan pada aspek penciptaan hubungan industrial yang kondusif, Kadin bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia akan berupaya memperjuangkan untuk merevisi Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan yang dinilai kurang kondusif termasuk revisi UU No.13/2003.

Sementara itu, kebijakan dan program Kadin tersebut akan dicanangkan dalam Rapimnas Kadin Indonesia 2011 yang akan diselenggarakan pada 1-3 April di Makassar, Sulsel.

Pendapatan Bakrie & Brothers Melonjak 72%

VIVAnews - Manajemen PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) semakin optimistis dengan prospek bisnis yang lebih baik pada 2011. Laporan keuangan konsolidasi perseroan pada 2010 menunjukkan indikator-indikator finansial yang semakin baik untuk memperkuat fundamental bisnis tahun ini.

"Pendapatan perseroan meningkat hingga 72 persen dan beban utang berhasil ditekan secara signifikan," kata Direktur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) Bakrie and Brothers, Bobby Gafur Umar, dalam penjelasan tertulis yang diterima VIVAnews.com di Jakarta, Rabu 30 Maret 2011.

Dia menjelaskan, pada 2010, perseroan mampu mencatatkan perolehan pendapatan bersih sebesar Rp13,2 triliun dibandingkan periode sama 2009 sebesar Rp7,6 triliun.

Kontribusi signifikan diperoleh dari bisnis yang baru dimulai tahun lalu, yakni Bakrie Energy International, yakni hampir Rp5 triliun.

Bakrie and Brothers juga mampu membukukan potential book loss pada akhir 2010. "Ini berarti, beban potensi kerugian investasi pada 2008 yang selama ini dipikul perseroan telah terealisasi, dan diharapkan tidak akan berdampak terhadap kinerja 2011," ujarnya.

Bobby menjelaskan, selama 2010, Bakrie and Brothers juga sukses merampungkan proses pelunasan pinjaman dengan sejumlah kreditor melalui mekanisme debt buyback. Proses ini pada akhirnya berdampak pada penurunan posisi pinjaman perseroan senilai Rp2,3 triliun.

Dalam proses pelunasan utang tersebut, dia menambahkan, Bakrie and Brothers menerapkan prinsip debt to asset settlement. "Artinya, kreditor perseroan menyetujui pelunasan pinjamannya dengan sejumlah saham yang dijaminkan kepada mereka atau dengan yang dimiliki oleh Bakrie and Brothers," tuturnya.

Dengan demikian, manajemen berhasil menurunkan beban utang dan seiring dengan itu mampu merealisasikan potential book loss yang selama ini dimiliki. Realisasi dari pelepasan saham itu yang sebenarnya merupakan faktor utama yang menyebabkan Bakrie and Brothers mencatat kerugian bersih Rp7,64 triliun di akhir 2010.

"Kami menaruh harapan besar dari kenaikan permintaan minyak sawit mentah dan batu bara, yang sudah terlihat sejak paruh kedua 2010," kata Bobby.

Sementara itu, semakin membaiknya struktur keuangan perseroan, menurut dia, akan meringankan langkah Bakrie and Brothers pada 2011 untuk melakukan sejumlah kegiatan investasi, khususnya di sektor sumber daya alam dan infrastruktur.

"Tapi, kami juga perlu memperhitungkan dampak ekonomi global akibat gejolak politik di Timur Tengah yang bisa mempengaruhi stabilitas harga minyak dunia dan bencana alam di Jepang yang akan mempengaruhi keadaan ekonomi dunia," kata Bobby.

Josh Luhukay Tak Lagi di Bank Danamon

VIVAnews - Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPS) PT Bank Danamon Tbk menyetujui permintaan Wakil Direktur Utama Bank Danamon Josh Luhukay yang menyatakan tak bersedia diangkat kembali sebagai direksi perseroan.

"Masa jabatan Pak Josh (periode 2008-2011) sudah habis. Namun, beliau tidak bersedia diangkat kembali," kata Head of Public Affairs Bank Danamon, Zsa Zsa Yusharyahya, kepada VIVAnews.com di Jakarta, Rabu, 30 Maret 2011.

Ketika dikonfirmasi, Josh belum menjawab telepon VIVAnews.com. Sebelum bergabung di Bank Danamon, Josh pernah menjabat sebagai direktur utama PT Bank Lippo Tbk, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Bank Niaga Tbk menjadi PT CIMB Niaga Tbk.

Menurut Zsa Zsa, RUPST juga menyetujui pengangkatan satu komisaris dan direksi baru. Komisaris baru yang diangkat adalah Benedictus Raksaka Mahi, sedangkan direksi baru, Khoe Minhari Handikusuma. "Komisaris baru yang diangkat menggantikan Pak Krisna Wijaya," ujarnya.

Benedictus Raksaka Mahi adalah lulusan Universitas Indonesia, Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Saat ini, Raksaka Mahi di antaranya masih tercatat sebagai penasihat tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan untuk Kebijakan Desentralisasi Fiskal.

Sementara itu, Khoe Minhari Handikusuma mengawali karier di Bank Danamon sejak 1989 sebagai account officer and marketing manager. Sebelum diangkat sebagai direksi Bank Danamon, jabatan terakhir Khoe Minhari adalah SEMM business head.

Selain itu, RUPST Bank Danamon menyetujui pembayaran dividen tahun buku 2010 sekitar Rp1,01 triliun atau Rp119,83 per saham. Dividen itu setara 35 persen dari laba bersih (konsolidasi) perseroan setelah pajak.

Berikut susunan komisaris dan direksi Bank Danamon periode 2011-2014:

Dewan Komisaris:
1. Ng Kee Choe (komisaris utama)
2. Prof Dr JB Kristiadi Pudjosukanto (wakil komisaris utama-independen)
3. Milan Robert Shuster (komisaris-independen)
4. Harry Arief Soepardi Sukadis (komisaris-independen)
5. Gan Chee Yen (komisaris)
6. Manggi Taruna Habir (komisaris-independen)
7. Ernest Wong Yuen Weng (komisaris)
8. Benedictus Raksaka Mahi PhD (komisaris)

Direksi:
1. Ho Hon Cheong (direktur utama)
2. Muliadi Rahardja (direktur)
3. Ali Rukmijah/Ali Yong (direktur)
4. Vera Eve Lim (direktur)
5. Herry Hykmanto (direktur)
6. Kanchan Keshav Nijasure (direktur)
7. Fransiska Oei Lan Siem (direktur)
8. Pradip Chhadva (direktur)
9. Michellina Laksmi Triwardhanny (direktur)
10. Satinder Pal Singh Ahluwalia (direktur)
11. Khoe Minhari Handikusuma (direktur)

Pertumbuhan Kelas Menengah Perlu Diwaspadai?

VIVAnews- Pengamat ekonomi menilai pertumbuhan kelas menengah yang pesat harus diwaspadai, terutama jika pertumbuhannya tidak merata. Jika tidak diantisipasi, pertumbuhan kelas menengah ini justru bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Peneliti Senior LPEM Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Mohamad Ikhsan, menjelaskan potensi meningkatnya kelas menengah tidak menjamin bisa menghasilkan pertumbuhan inklusif dan penciptaan lapangan kerja. Sebab, mereka belum tentu merupakan wiraswasta yang menciptakan lapangan kerja.

Jika pertumbuhan ekonomi tersebut hanya menciptakan kalangan menengah yang sebagian besar merupakan kalangan  profesional maka akan tidak produktif. Misalnya, akan terjadi kekacauan di jalan raya karena sarana publik yang kurang, sementara kalangan itu semakin mudah membeli kendaraan pribadi.

"Akibatnya, yang semula ekonomi bisa tumbuh menjadi 7 persen, nanti bisa turun ke 5 persen karena terjadi kemacetan yang parah di jalan," ujarnya kepada VIVAnews di Jakarta.

Pertumbuhan yang tidak merata seperti tidak meratanya pendidikan juga akan memicu terjadinya pertentangan antar kelas. "Seperti di Prancis ada pertentangan di kalangan pekerja dan kelas menengah" ujarnya.

Untuk menghindari itu, pemerintah harus melakukan perubahan kebijakan yang sesuai. Misalnya, kata Ikhsan, pemberian subsidi harus dikembalikan ke kelas bawah agar kalangan itu dapat tumbuh. Namun di sisi lain pemerintah harus memperbaiki sarana infrastruktur dan fasilitas publik seperti stasiun, angkutan publik sehingga masyarakat kelas menengah dapat memanfaatkan fasilitas itu tanpa menggunakan subsidi.

Cara lainnya adalah menyediakan pendidikan seluasnya seperti pendidikan internasional yang biayanya mahal untuk mengakomodasi kelas menengah atas. "Jika tidak mereka akan masuk ke sekolah negeri favorit, dan orang kelas menengah bawah atau kelas bawah sulit masuk ke sekolah negeri yang bagus," ujarnya.

Berdasarkan data Bank Dunia, jumlah kelas menengah Indonesia pada 2010 sebesar 134 juta jiwa atau 56,6 persen. Jumlah ini meningkat pesat pada 2003 yang jumlahnya hanya 37,7 persen.

Di sisi lain, menurut Ekonom Bank Dunia, Subham Caudhury,  selama periode pengentasan kemiskinan pasca krisis, kesenjangan  makin melebar. Sejak 2000 hingga 2002, kemiskinan turun lebih dari satu poin, sedangkan kesenjangan meningkat hampir 4 poin. Walau kesenjangan yang ada masih dalam batas toleransi, tren ini meningkat. Hal yang sama yang juga ditunjukkan negara-negara yang sedang tumbuh pesat seperti Cina dan India

Menurut dia, upaya pemerataan harus dimulai dengan pendidikan. Pemerintah juga harus memperhatikan kalangan miskin yang rentan pada harga pangan. Pasalnya, 60 persen penghasilan kaum miskin, masih dibelanjakan untuk pangan.

Pengamat: "Kelas Menengah Kita Masih Manja"

VIVAnews-Indonesia kini memasuki kondisi ekonomi baru ditandai berkembangnya ekonomi kelas menengah tujuh tahun terakhir. Sayangnya, sampai kini kalangan ekonomi ini masih terlalu manja karena menikmati beragam subsidi dari pemerintah.

Padahal munculnya ekonomi menengah dikhawatirkan bakal membuka ancaman jebakan kelas menengah rendah (low middle class country trap) yang senantiasa mengiringi pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa ke kondisi ekonomi lebih buruk.

"Kalau terus bergantung pada subsidi dan transfer pemerintah, pertumbuhan ekonomi tak akan meningkat. Masyarakat tak akan mandiri dan stagnan di situ-situ saja," kata Pengamat Ekonomi Mohamad Ikhsan dalam diskusi Kebangkitan Kelas Menengah di Indonesia, Implikasi Ekonomi Sosial dan Politik di Jakarta, Rabu, 30 Maret 2011.

Menurut Ikhsan, kekhawatiran di tengah kemunculan kelas ekonomi menengah didasarkan pada pengalaman sejarah serupa dialami Argentina dan Kuba. Pada awal abad ke-20, kedua negara di Amerika Latin itu mengalami pertumbuhan ekonomi menengah yang signifikan.

Sayangnya, dalam rentang seabad, ekonomi kedua negara itu tak kunjung membaik bahkan semakin membawa masyarakat kelas menengah semakin bergantung pada bantuan pemerintah.  "Saat Argentina masih berkutat sebagai negara kelas menengah bawah, Amerika telah menjadi negara maju," ujar Ikhsan.

Melihat dari sejarah tersebut, Ikhsan berharap pemerintah membuat kebijakan mencegah tergelincirnya Indonesia pada jebakan kelas menengah berpenghasilan rendah. Apalagi saat ini, Indonesia dianggap berada di persimpangan jalan: apakah bergerak menjadi negara maju, atau sebaliknya.

Kebijakan mencegah munculnya jebakan itu, sambung Ikhsan, membutuhkan dukungan berupa pemerintahan berjalan sesuai hukum, stabilitas ekonomi makro, perbaikan pelayanan publik dan kesehatan, serta penciptaan pekerjaan.

Dengan adanya peluang pertumbuhan itu, Ikhsan berharap kalangan menengah Indonesia memiliki pendapatan rendah tak akan stagnan dalam posisinya tersebut.  Lebih parah lagi, kalangan ekonomi menengah itu malah turun peringkat menjadi kalangan ekonomi miskin.

Ekonomi Bank Dunia Subham Chaudhuri menambahkan, Indonesia harus bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam rentang 10 tahun mendatang, atau di saat banyak penduduk memasuki usia tak produktif.

"Harus ada persiapan menciptakan layanan publik, pendidikan dan kesehatan. Jangan sampai suatu negara menua sebelum menjadi negara maju," kata Subham sembari merujuk perekonomian Jepang yang mampu mempersiapkan kebutuhan penduduk dan mencapai kesejahteraan sebelum penduduknya memasuki populasi tua.

Kelas menengah juga perlu terjamin dengan model pembangunan ekonomi transparan, sesuai hukum, dan memperhatikan layanan publik. Selain itu, peningkatan investasi besar dipastikan akan berdampak signifikan pada pertumbuhan.

"Pendidikan dan lapangan pekerjaan dapat menciptakan pertumbuhan. Bila tercapai Indonesia akan menjadi negara dengan kalangan menengah terbesar," kata Subham.

Rapimnas Kadin Usung Agenda Infrastruktur

VIVAnews - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang akan berlangsung 1-3 April 2011 mengusung dua agenda utama, yaitu pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk akselerasi ekonomi daerah.

Ketua Steering Committee Rapimnas Kadin, Anindya N Bakrie, mengatakan, Rapimnas bertema “Realisasi Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas untuk Akselerasi Ekonomi Daerah Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN,” itu akan mendiskusikan beberapa tantangan yang dihadapi dunia usaha nasional, seperti di sektor infrastruktur.

"Selain akan membahas persoalan bottlenecking yang menghambat konektivitas, ada satu hal penting lain, yakni telematika atau teknologi yang dapat memperlancar konektivitas antar daerah," kata Anindya dalam keterangan tertulis Kadin di Jakarta, Rabu, 30 Maret 2011.

Ia menjelaskan, Rapimnas menjadwalkan pembicara kunci Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan menghadirkan 12 gubernur di provinsi Indonesia timur yang akan menyajikan paparan potensi dan tantangan di masing-masing daerah.

Anindya menegaskan, Rapimnas Kadin semakin penting bagi pengusaha dan pemerintah Indonesia sebagai forum konsolidasi menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.

Dia juga menjelaskan, pada acara pembukaan Rapimnas Kadin 2011 di Jakarta, akan ditandatangani 7 Nota Kesepahaman antara Kadin dengan sejumlah kementerian antara lain:

Pertama, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), mengenai kesepahaman untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal.

Kedua. Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengenai kesepahaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Ketiga. Kementerian Luar Negeri, mengenai kerja sama peningkatan perdagangan dan investasi, serta pengembangan kapasitas dan kelembagaan dunia usaha.

Keempat. Kementerian Lingkungan Hidup, mengenai kemitraan strategis dalam kerangka visi dan misi untuk mengelola serta melindungi lingkungan hidup di Indonesia.

Kelima, Kementerian Perindustrian, mengenai kesepahaman pengembangan dan penguatan industri nasional, di antaranya terkait daya saing produk Indonesia, penyediaan lapangan kerja, pengembangan kemampuan kewirausahaan untuk industri UMKM, penyelamatan dampak negatif Free Trade Agreement serta mendorong Peningkatan Pembangunan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Keenam, BKPM, mengenai kesepahaman koordinasi pengembangan potensi penanaman modal pemberdayaan usaha dan promosi daerah.

Ketujuh, Kementerian Perdagangan, mengenai peningkatan koordinasi untuk memajukan perdagangan Indonesia.

Ketua Kadin, Suryo B Sulisto, menambahkan bahwa kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan Rapimnas Kadin mendatang sangat penting untuk mengakselarasi perekonomian nasional di tengah perkembangan dunia akhir-akhir ini.

Menurut dia, dukungan Presiden kepada peran swasta dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sangat jelas. "Pandangan pemerintah dan Kadin dalam berbagai aspek perekonomian, seperti kebijakan stimulus fiskal dan moneter sejalan. Hanya, permasalahan bottlenecking masih terjadi," ujarnya usai rapat badan pengurus lengkap Kadin di Jakarta.

Rabu, 30 Maret 2011

3 Menteri Kunjungi Peresmian Pabrik CPO Smart

VIVAnews - Mencuri kesempatan industri China yang tidak bisa memproduksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil-CPO), PT Smart Tbk dan perusahaan afiliasinya berencana menanamkan investasi hingga Rp 9 triliun. Dana yang dialokasikan hingga 4 tahun mendatang atau sampai 2015 itu akan digunakan untuk pengembangan industri CPO.

"Rencana investasi hingga Rp9 triliun dengan fasilitas yang sama," kata Komisaris Utama PT Smart Tbk, Franky O Widjaja di sela-sela peresmian pabrik pengolahan CPO di Marunda, Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 30 Maret 2011.

Menurut Franky, perusahaan telah menunjuk sejumlah lokasi untuk pengembangan industri pabrik pengolahan CPO yaitu di Surabaya (Jawa Timur), Tarjun (Kalimantan Selatan), dan Belawan (Sumatera Utara). Dari pengembangan ini, Smart ditargetkan mampu menyerap tenaga kerja baru sebanyak 20 ribu karyawan dalam kurun waktu 4 tahun mendatang.

Sementara untuk pabrik pengolahan CPO di Marunda yangbaru diresmikan, Smart berencana memproduksi sekitar 300 ribu ton CPO per tahun. Dari pabrik baru itu juga perusahaan akan menghasilkan 168 ribu ton minyak goreng dan 112 ribu ton margarin per tahun.

Untuk membangun pabrik tersebut, Smart telah menanamkan investasi hingga RP2,3 triliun.

Franky berharap dengan rencana pengembangan industri CPO, Smart bisa ikut  memperkuat indutri hilirisasi sumber daya alam, mengembangkan perekonomian lokal, regional, dan internasional, meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatnya ekspor dalam bentuk produk bernilai tambah.

Hadir dalam peresmian pabrik pengolahan CPO kali ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, dan Menteri Perdagangan, Mari E Pangestu.

Dalam sambutannya, Hatta mengatakan, upaya hilirisasi yang dilakukan korporasi secara tidak langsung ikut mendukung agenda pemerintah dalam percepatan dan perluasan ekomomi nasional.

Hatta mengungkapkan, Indonesia selama ini mengekspor CPO dalam bentuk bahan mentah hingga 60-65 persen dari total produksi CPO nasional. Ke depan, secara bertahap, pemerintah akan mengatur agar ekspor CPO ke konsumen luar negeri  lebih didominasi produk olahan dengan persentase mencapai 60 persen.

Pemerintah juga berjanji akan memberikan dukungan peningkatan nilai tambah pada sumber daya alam baik pertanian maupun mineral. Dengan demikian, Indonesia nantinya tidak hanya dapat memasok kebutuhan CPO dalam negeri tetapi juga menjadi pusat pasokan CPO bagi dunia internasional.

"Ini menjadi kesempatan buat kita [Indonesia] karena Cina tidak dapat memproduksi CPO,kita harus kembangkan itu," kata Hatta.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukan, nilai ekpor Indonesia pada tahun 2010 sebesar US$157,5 miliar, disumbang 10 persennya dari industri kelapa sawit. Kondisi itu tidak terlepas dari peningkatan investasi yang naik 50 persen menjadi Rp 208 triliun di luar minyak bumi dan gas.

Dengan beroperasi pabrik pabrik pengolahan CPO milik Smart ini, pemerintah berharap akan muncul rangsangan untuk lebih meningkatkan investasi pada tahun ini yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp250 triliun.

Kelas Menengah Indonesia Tumbuh Pesat

VIVAnews- Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menyebabkan kelas menengah Indonesia tumbuh pesat selama tujuh tahun terakhir. Berdasarkan data Bank Dunia, pada 2003 jumlah kelas menengah hanya 37,7 persen populasi, namun pada 2010 kelas menengah Indonesia mencapai 134 juta jiwa atau 56,5 persen.

Siapakah yang disebut kelas menengah? Menurut studi Bank Dunia, kalangan ini terbagi empat kelas. Pertama, pendapatan US$2-US$4 atau Rp1-1,5juta per bulan (38,5 persen). Kedua, kelas pendapatan US$4-6 atau  Rp1,5 -2,6 juta perkapita perbulan (11,7 persen). Kelas berpendapatan US$6-US$10 atau Rp2,6-5,2 juta perbulan  (5 persen) serta golongan menengah berpendapatan US$10-US$20 atau Rp5,2-6 juta perbulan (1,3 persen).

Jumlah yang dirilis Bank Dunia itu melebihi data yang pernah disampaikan Bank Pembangunan Asia (ADB) beberapa waktu lalu. Dalam laporan yang berjudul "The Rise of Asia's Middle Class 2010", disebutkan jumlah kelas menengah di Indonesia tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Pada 1999 kelompok kelas menengah baru 25 persen atau 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 42,7 persen atau 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa.

Terhadap kenaikan itu, pengamat Ekonomi Mohammad Ikhsan mengungkap, walaupun terjadi di perkotaan dan pedesaan, golongan menengah merupakan fenomena yang dominan di perkotaan. Dua pertiga penduduk perkotaan adalah kalangan menengah, sementara di pedesaan kalangan menengah hampir separuh dari penduduk.

Menurutnya kelas menengah terdiri dari sebagian besar adalah profesional di sektor jasa dan industri. Kebanyakan mereka tidak ingin masuk dalam kepemilikan lahan serta entrepreneur di luar pertanian. Sebagian besar kalangan menengah di Indonesia adalah pengusaha di sektor informal dan jumlahnya kecil.

"Sebagian besar wirausaha kita lebih banyak merupakan masa transisi dari golongan miskin. Berbeda dengan Cina dan India yang ukuran wirausaha secara relatif kecil namun absolut tergolong besar," katanya dalam diskusi Kebangkitan Kelas Menengah di Indonesia dan Implikasi Ekonomi, Sosial dan Politik di Jakarta, Rabu, 30 Maret 2011.

Dari sisi demografi, kalangan menengah cenderung memiliki ukuran keluarga relatif kecil. Mereka umumnya juga memiliki mobilitas tinggi dalam hal pekerjaan dan tempat tinggal. Kalangan menengah juga lebih cenderung menghabiskan dana untuk pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. "Kalangan ini merespon kualitas yang dibutuhkan kalangan menengah yang biasanya kritis."

Sedangkan kalangan ini memiliki dampak terhadap ekonomi, yaitu adanya lonjakan permintaan, dari permintaan bahan makanan menjadi barang tahan lama. Ia mencontohkan permintaan barang elektronik, kendaraan seperti motor yang meningkat tajam.

Di saat bersamaan, meluasnya kalangan menengah juga menimbulkan hal-hal negatif.  Krisis makanan akan muncul serupa yang terjadi di berbagai negara dengan pertumbuhan kalangan menengah. Permintaan pangan dan energi akan meningkat. "Dan tidak akan ada lagi masa harga pangan murah. Kalngan bawah akan sangat rentan terhadap kenaikan harga" ujarnya.

Ikhsan menilai kalangan menengah Indonesia masih sangat bergantung pada subsidi dan baru sebagian kecil yang membayar pajak. "Sehingga kebijakan yang berkaitan dengan mereka seperti subsidi BBM dan penyalahgunaan pajak akan sangat penting," tambahnya. (SJ)

Tiga Syarat Ketat Indonesia Bangun PLTN

VIVAnews - Dewan Energi Nasional (DEN) mensyaratkan tiga hal penting yang harus dipenuhi pemerintah jika tetap menjalankan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Tiga syarat itu yaitu aspek keselamatan dan lingkungan, pasrtisipasi publik, dan aspek subsidi oleh publik yang harus dipenuhi agar PLTN bisa lebih pro masyarakat.

”Perkembangan PLTN di dunia, termasuk kejadian di Jepang, menjadi pelajaran penting untuk Indonesia," kata Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan/Pakar Lingkungan Hidup, Mukhtasor di Jakarta, Rabu, 30 Maret 2011.

Menurut Muhtasor, pemerintah harus menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas tertinggi dalam rencana pembangunan PLTN. Terlebih lagi, masyarakat sebenarnya ikut membiayai program PLTN melalui dana yang ditanggung publik.

”Sesungguhnya publik telah memberi subsidi yang besar terhadap program PLTN. Sangat penting bahwa program PLTN perlu melibatkan partisipasi publik yang lebih besar, terutama dalam aspek keselamatan dan penilaian kelayakan teknologi dan lokasi PLTN”, kata Mukhtasor menegaskan.

Mukhtasor menjelaskan penyiapan infrastruktur PLTN, mulai dari penyiapan SDM, penelitian dan pengembangan, penyiapan kelembagaan sampai dengan studi kelayakan dibiayai oleh pemerintah dengan dana publik dari APBN. Padahal pembangunan dan pengoperasian PLTN secara komersial menurut UU Ketenaganukliran dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan atau badan swasta.

Dengan langkah tersebut, DEN berharap kejadian ledakan PLTN di Fukushima Jepang dapat dihindari dan keakuratan serta keterbukaan informasi nuklir yang masih menjadi persoalan antara pemerintah dan operator PLTN dapat dihindari.

"Layak ataupun tidak pembangunan PLTN di Indonesia nantinya, kita semua harus berbesar hati. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada kepentingan lain yang tidak relevan, termasuk kepentingan yang lebih berfihak pada keuntungan bisnis daripada publik,” kata Mukhtasor.
 
Di sisi lain, DEN juga mengingatkan standar kelayakan PLTN perlu ditingkatkan dengan memperhatikan keandalan teknologi PLTN dan kerawanan bencana di Indonesia.

Sesuai ketentuan perizinan reaktor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43/2006 disebutkan reaktor nuklir komersial yang telah beroperasi 3 (tiga) tahun secara selamat dengan faktor kapasitas rerata minimal 75 persen digolongkan sebagai teknologi yang teruji. Karena itu ia dapat diberikan izin dibangun di Indonesia.

”Kecelakaan PLTN Jepang terjadi justru pada akhir umur desainnya. Bandingkan dengan kasus energi terbarukan. Dunia internasional saat ini telah berpengalaman mengoperasikan dengan sukses pembangkit listrik arus laut lebih dari 3 (tiga) tahun, dengan potensi bahaya minimal dan harga yang lebih murah daripada pembangkit berbahan bakar minyak. Itu saja masih tidak mudah masuk dan diterima di Indonesia. Ukuran teknologi teruji dalam pembangunan PLTN harus memberi jaminan keselamatan jauh lebih tinggi”, katanya memberikan penekanan.
 
Dalam hal biaya PLTN, Mukhtasor mengingatkan adanya beban biaya tersembunyi yang sebenarnya harus ditanggung oleh publik. Disamping dana APBN untuk penyiapan infrastruktur dan studi kelayakan PLTN, ada konsekuensi biaya yang tidak tampak namun ditanggung oleh publik.

Menurut Undang-undang Ketenaganukliran, pengusaha instalasi nuklir tidak bertanggungjawab terhadap kerugian nuklir yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi karena bencana alam dengan tingkat luar biasa yang melampaui rancangan persayaratan keselamatan yang telah ditetapkan oleh BAPETEN.

”Jadi seumpama kasus Jepang ini terjadi di Indonesia, menurut hemat saya, kerugian kecelakaan nuklir ini akan ditanggung oleh dana publik. Ini tentu kurang mencerminkan istilah harga energi berdasarkan prinsip keenomian berkeadilan yang diatur dalam Undang-undang Energi.” ujar Mukhtasor menegaskan.

Pada bagian lain, sambung Mukhtasor, DEN kini tengah melakukan pemutakhiran Peraturan Presiden 05/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber pembangkit listrik (PLTN) merupakan salah satu program yang menjadi pembahasan dalam pemutakhiran KEN tersebut.

Pembatasan BBM Dinilai Mustahil Dilakukan

VIVAnews - Ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan pesimistis pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi yang dimulai 1 April 2011, bisa terlaksana dengan baik. Tingginya inflasi menjadi salah satu alasan sulitnya menerapkan kebijakan ini.

Fauzi memperkirakan pemerintah tak bakal mencabut subsidi BBM ataupun melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi, karena inflasi pangan diperkirakan melampaui 7,5 persen pada kuartal II tahun ini. "Kalau subsidi BBM dibatasi, pemerintah akan menuai kritik yang sangat pedas," kata Fauzi di Jakarta, Senin, 21 Februari 2011. "Karena itu, (pembatasan BBM) mustahil dilakukan."

Menurut Fauzi, kemampuan fiskal pemerintah masih kuat membiayai subsidi BBM tahun ini. Tahun lalu, misalnya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih tergolong kecil. "Ini bisa dijadikan indikator," katanya.

Selain itu, menurut Fauzi, Indonesia juga menikmati tingginya harga komoditas dunia, khususnya energi. Walaupun minyak mentah masih impor, namun ekspor Indonesia di sektor energi lain, seperti batu bara, sangat besar.

"Naiknya harga minyak juga ikut mengerek harga batu bara, sehingga tingginya harga komoditas juga menaikkan pendapatan negara," ujarnya.

Menurut Fauzi, mekanisme pencabutan subsidi BBM yang paling memungkinkan adalah dengan menaikkan harga. Pembatasan konsumsi premium dan solar, kata dia, tak akan efektif memangkas subsidi BBM. (kd)

Jepang Komitmen Investasi US$9 Miliar

VIVAnews - Pemerintah Jepang tetap berkomitmen untuk berinvestasi melalui Foreign Direct Investment (FDI) sebesar US$9 miliar dalam lima tahun ke depan. Negara Sakura itu belum menyatakan adanya penundaan proyek yang sudah disepakati.

"Kami tahu kalau Jepang sudah berkomitmen, mereka tidak akan putus," kata Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro di Jakarta, Kamis 24 Maret 2011.

Ia mengatakan, pihaknya masih mewaspadai akibat gempa Jepang dua pekan lalu. Sebab, Jepang merupakan negara tujuan ekspor utama dan kreditor terbesar melalui FDI.

Dia memperkirakan bencana di Jepang akan berpengaruh dalam jangka pendek terhadap Indonesia. Namun, setelah proses pemulihan, tidak akan mengganggu secara jangka panjang. "Tidak ada perubahan karena sudah komitmen," katanya.

Bambang melihat adanya potensi peningkatan dari ekspor dari bencana ini. Menurut dia, ketika masa pemulihan dimulai, negeri itu akan membutuhkan banyak komoditas mentah dari Indonesia seperti gas, batu bara, dan tembaga.

Sektor FDI yang terganggu adalah manufaktur, khususnya yang membutuhkan komponen khusus dari Jepang.

Bambang mencontohkan pembuatan iPhone 4 terbaru di Amerika terganggu karena kesulitan komponen dari Jepang. Namun, untuk Indonesia, ia tidak terlalu khawatir terganggu. "Kami tahu ancamannya, tapi potensi dan peluang masih besar," tambahnya. (art)

Soal Rumah Murah, Apa Kata Jusuf Kalla?

VIVAnews - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai program pembangunan rumah murah yang kini digaungkan pemerintah memang sudah saatnya dilakukan. Namun hal yang lebih penting adalah langkah konkret dari pemerintah untuk merealisasikan program tersebut.

"Program rumah murah bagi masyarakat memang diperlukan," kata Jusuf Kalla seperti dikutip dari laman Kemenpera, Jakarta, Selasa, 1 Maret 2011.

Menurut Kalla, pertumbuhan kebutuhan perumahan di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Untuk itu, pemerintah harus segera membuat upaya antisipasi guna menjawab kebutuhan masyarakat tersebut.

Selain rumah murah, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu juga mengimbau pemerintah untuk memberikan perhatian pada program yang sudah dilaksanakan seperti rumah tapak dan rumah susun.

Sementara itu, Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengharapkan peran serta seluruh masyarakat dalam program pembangunan perumahan di Tanah Air.

“Setiap orang pastinya pulang ke rumah setelah melakukan berbagai aktivitas kerja. Oleh karena itu, rumah harus mampu memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi para penghuninya,” kata Suharso.

Dia menambahkan, persoalan perumahan seperti munculnya rumah kumuh sebetulnya bukan hanya masalah yang ada di Indonesia. Negara sekaliber Amerika Serikat pun hingga saatnya masih mengalami munculnya wilayah kumuh. (art)

SBY Boyong Menteri Ekonomi & BUMN ke Bogor

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menggelar retret di Istana Bogor hari ini. Seluruh menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Bersatu II tidak luput diundang. Mereka akan menggelar rapat kerja terbatas.

Informasi yang dihimpun VIVAnews dari Staf Khusus Bidang Informasi Presiden, Heru Lelono, acara akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB, Senin 21 Februari 2011.  Selain para menteri bidang ekonomi, para direksi dan komisaris BUMN juga akan hadir dalam rapat terbatas tersebut.

"Memang akan membahas tentang BUMN, seperti yang pernah disinggung Presiden. Intinya adalah bagaimana BUMN bisa memberikan kontribusi yang jelas," kata dia.

Ini bukan pertama kalinya SBY menggelar rapat di luar kota. Rapat serupa pernah digelar di tempat yang sama  dan di Istana Presiden  Cipanas pada 2010 lalu.

Pada retret 30 Desember 2010, SBY menyusun agenda ekonomi secara lebih  konkrit untuk empat tahun ke depan, di antaranya menyangkut soal investasi.

Saat itu rapat dibagi dalam tiga sesi. Pertama, rapat mendiskusikan cara Pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 7 - 8 persen dan mencapai Produk Domestik Bruto US$1 triliun.

Sesi kedua,  rapat secara khusus akan membahas kawasan megapolitan DKI Jakarta dan sekitarnya. Kemudian, sesi ketiga, Pemerintah akan merumuskan agenda ekonomi 2011. (sj)

RI Tawarkan Jepang Relokasi Industri Komponen

VIVAnews - Menteri Perindustrian MS Hidayat menawarkan Indonesia sebagai tempat relokasi industri komponen Jepang. Namun, tawaran itu akan dibicarakan dua bulan lagi, karena saat ini masih dalam suasana musibah.

"Tetapi, nanti dalam satu dua bulan lagi, saya ingin menawarkan mereka untuk relokasi," ujar MS Hidayat usai penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) di Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat, 18 Maret 2011.

Hidayat mengungkapkan, dalam jangka waktu lima tahun, Jepang akan memprioritaskan pemulihan pemukiman, infrastruktur dasar, pelabuhan, sehingga kemungkinan berdampak pada ekspor dan impor untuk beberapa komoditas yang volumenya menurun.

Namun, menurut dia, untuk keperluan infrastruktur, karena Jepang ingin melakukan pembenahan secara besar-besaran guna rehabilitasi, kebutuhan akan meningkat.

"Mereka juga akan membutuhkan baja dan alumunium," kata MS Hidayat.

Sebelumnya diberitakan, bencana Jepang akan mempengaruhi ekspor Indonesia karena tahun lalu Jepang merupakan negara tujuan ekspor nomor satu.

Namun, pengaruh ekspor itu hanya sementara karena kebanyakan barang yang di ekspor ke Jepang berupa bahan tambang seperti LNG, gas, yang mempunyai kontrak panjang. Pemulihan Jepang juga akan membutuhkan lebih banyak lagi bahan tambang, seperti logam. (art)

Cicilan Rumah Murah Hanya Rp200 Ribu

VIVAnews - Pemerintah menargetkan 100 ribu unit rumah murah untuk rakyat tahun ini. Rumah murah ini nantinya dapat dibeli dengan angsuran Rp200 ribu per bulan dan tanpa uang muka.

"Kami akan berusaha tahun ini, mungkin akan dibangun 100 ribu unit. Lokasinya di seluruh Indonesia, sebagian di kabupaten di Jawa dan lainnya di luar Jawa," kata Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, usai rapat di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2011.

Menpera selanjutnya akan mengundang daerah potensial untuk merespons penyediaan rumah murah untuk masyarakat tersebut. Kebijakan ini ditargetkan dapat terlaksana pada semester kedua tahun ini.

"Mudah-mudahan ini bisa kami mulai paling tidak pada semester kedua tahun ini," kata Suharso.

Sementara itu, terkait lokasi, Suharso menjelaskan akan membagi beberapa daerah berdasarkan kualitas, penyediaan lahan, dan kesanggupan pemda setempat. Lokasinya juga tergantung dari kesediaan masing-masing daerah.

"Misalnya, menurut kami, daerah itu prioritas, namun tidak merespons, lalu bagaimana," tanya Suharso.

Pembangunan rumah ini menggunakan lahan daerah yang disediakan oleh Pemda. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyediakan sarana dan prasarana dalam program Corporate Social Responsibility (CSR). Meski dapat dikerjakan oleh setiap pengembang, namun rumah murah itu akan lebih banyak dilakukan Perumnas. (art)

Biogas Belum Didukung Penuh Pemerintah

VIVAnews - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai salah satu permasalahan nasional yang harus dipecahkan adalah masalah energi, baik untuk rumah tangga, transportasi dan industri. Salah satu solusinya adalah biogas, sebagai salah satu energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto menyadari pentingnya energi bagi Indonesia, dan biogas menjadi salah satu sumber energi yang harus mendapatkan perhatian khusus. "Biogas sebagai energi alternatif terbaik di Indonesia," kata Suryo di Jakarta, Senin 21 Februari 2011.

Menurut SBS, panggilan akrabnya, potensi biogas di Indonesia belum dimanfaatkan optimal, sehingga Kadin mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif bagi pengusaha yang terjun ke industri ini. Insentif, kata SBS, bisa jadi stimulus energi alternatif agar berkembang lebih baik.

"Sampai saat ini industri ini belum ada dukungan optimal dari pemerintah," katanya.

Saat ini baru ada satu proyek biogas dari pemerintah, yaitu Biogas Rumah (Biru). Proyek ini memiliki reaktor berukuran 6 meter kubik yang memerlukan investasi sekitar Rp8 juta dan pemerintah baru memberikan subsidi Rp2 juta per reaktor.

Pemerintah menargetkan pembangunan reaktor biogas sebanyak 8 ribu unit diseluruh Indonesia hingga 2012. Per 31 Januari 2011 telah dibangun 1.686 unit reaktor.

Hatta: Pembatasan BBM Bisa Ditunda

VIVAnews - Rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan ditetapkan per 1 April 2011 terancam ditunda pelaksanaannya oleh pemerintah. Penundaan bisa dilakukan bila terjadi perubahan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Bila menimbulkan distorsi ya harus ditunda," kata Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa usai rapat koordinasi di Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu malam, 23 Februari 2011.

Asumsi-asumsi yang dimaksud Hatta ada tiga. Pertama, jika hasil kajian tentang manfaat pembatasan tersebut tidak menunjukkan hasil seperti apa yang diharapkan. Kedua, masalah kesiapan. Ketiga, dari segi harga minyak yang tinggi. "Maka bisa saja dilakukan penundaan hingga timingnya tepat," kata Hatta

Hatta menjelaskan, masyarakat harus dipersiapkan secara matang agar tidak terjadi distorsi pada perekonomian. Hal lain yang menjadi kekhawatiran yakni tingginya harga minyak dunia sehingga pengguna bensin pertamax beralih ke premium.

"Di sisi lain, bila harga crude semakin tinggi dan mengakibatkan harga pertamax naik, jangan sampai terjadi migrasi ke premium," kata Hatta. Mengenai hingga kapan ditundanya, akan dibicarakan lebih lanjut dengan DPR pada Maret nanti.

Pemerintah pernah mengungkapkan, penundaan larangan premium itu akan menyebabkan anggaran subsidi membengkak hingga Rp3 triliun. Asumsi itu mengacu harga minyak mentah dunia mencapai US$80 per barel. 

Prabowo: Kebebasan Impor Matikan Petani

VIVAnews - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto menuding pemerintah tidak bisa mengoptimalkan kekayaan alam di bumi Indonesia.

Dampaknya, kesejahteraan hanya dirasakan kaum elite. Sedangkan masyarakat kelas bawah terus berada di lingkaran kemiskinan.

Menurutnya, pemerintah lebih senang bermain dengan angka statistik. Kenyataannya, angka kemiskinan masih banyak. "Itulah kelemahan pemerintah," kata Prabowo saat melantik jajaran pengurus DPD HKTI Jatim di Surabaya Minggu, 20 Februari 2011.

Menurutnya, penguasa lebih suka mencari kambing hitam dan mengkritisi orang lain terkait kondisi bangsa yang terus terpuruk, termasuk di bidang pangan.

"Sering saya katakan, elite penguasa dari dulu tidak pandai belajar memahami keadaan masa lalu. Sehingga, Indonesia saat ini tidak maju-maju jika dibandingkan dengan negara tetangga Singapura, Malaysia, maupun Thailand," lanjut pensiunan letnan jenderal TNI-AD ini.

Ia menuturkan, pemerintah sudah sangat keterlaluan dalam menjalankan perekonomian neoliberal. Pemerintah punya hak mengelola kekayaan alam, tetapi kenyataannya malah membiarkan dikuasai bangsa lain. "Kebijakan ekonomi pemerintah tidak mempunyai strategi jelas. Tentunya, dengan mudah membebaskan produk luar negeri beredar di Indonesia," katanya.

Prabowo menyebutkan, kebebasan impor pangan secara luas tanpa ada proteksi akan mematikan kalangan petani, nelayan, dan pengrajin kecil.

Laporan: Tudji Martudji | Surabaya

Popular Posts