Februari 2011

Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Senin, 28 Februari 2011

Ini Kendala Rumah Murah Rp20 Juta

VIVAnews - Menyiapkan rumah murah tak semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan seperti ketersediaan tanah, kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) dan pembiayaan.

Terkait ketersediaan tanah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ali Wongso, mengusulkan agar tanah disediakan dengan sistem sewa. "Supaya lebih terjangkau," kata Anggota DPR Ali Wongso di Jakarta, Senin 28 Februari 2011.

Ali menuturkan, negara bisa mengintervensi dengan menggunakan tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbengkalai untuk mendukung program rumah murah. Ia mencontohkan, tanah di sekitar stasiun milik PT Kereta Api (Persero). "Banyak tanah di sekitar stasiun yang tidak terpakai, dengan dibangun murah, rakyat juga mendapat akses transportasi," ujarnya.

Mengenai pembiayaan, Ali meminta agar perbankan pelat merah memberikan keringanan bunga kredit dalam Kredit perumahan. "Pembiayaan yang mudah, masyarakat bisa mengakses rumah murah juga," jelas dia.

Pengamat perumahan Zulfisyarif mengatakan kesiapan pemerintah daerah (Pemda) juga menjadi penting. "Banyak proyek di daerah seperti rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang tak jalan, karena Pemdanya tidak siap mengelola," jelas dia.

Adapun ia menekankan dalam menyiapkan program rumah murah Undang-undang Tata Ruang dan Peraturan Pemerintah mengenai tata ruang daerah patut dipertimbangkan. "Ini terkait dengan insentif kepada pengembang," tutur Zulfisyarif.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan cetak biru rumah murah bagi masyarakat tak mampu dengan harga sekitar Rp20-26 juta. Cetak biru perumahan murah ini ditargetkan selesai pekan ini. Cetak biru itu mencakup luas rumah, harga, lokasi perumahan, dan jadwal pelaksanaan pembangunan.

Salah satu program pemerintah dalam menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah, yakni Rp1,2-1,7 juta per bulan.

Timteng Bergolak, Investasi Lari ke RI?

VIVAnews - Situasi politik yang sedang bergolak di sejumlah negara di Timur Tengah (Timteng) dan Afrika disinyalir bisa mengubah tujuan investasi dari negara-negara di wilayah itu ke Indonesia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulistyo mengaku selain cukup kondusif, Indonesia merupakan negara paling menarik untuk investasi.

"Terutama di bidang energi, pertambangan, industri bahan baku, dan lain-lain," kata dia di sela-sela acara Sosialisasi Visi-Misi dan Ramah-Tamah Ketua Umum Kadin dengan Kadin Provinsi Kalimantan Timur dan Kadin Kota/Kabupaten se-Kaltim, di Balikpapan, Senin, 28 Februari 2011.

Menurut Suryo, ketidakstabilan kondisi politik seperti di Mesir, Tunisia, Libya, dan lainnya tentu mengganggu dunia usaha di negara-negara tersebut. Hal itu bisa berimbas pula pada harga minyak dunia dan komoditas lain. Sebab itu, perusahaan-perusahaan harus segera memikirkan negara alternatif untuk investasi. "Dan, Indonesia adalah negara yang paling menarik untuk investasi," ujarnya.

Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, dia menambahkan, merupakan sesuatu yang diminati para investor dan sangat potensial untuk dikembangkan. Namun, selama ini kurang maksimal. "Kita (Indonesia) baru sebatas jadi eksportir bahan baku. Maka, kita harus mendorong juga dikembangkan pada industri dan lain-lain, yang memiliki nilai tambah bagi negara."

Selain itu, Suryo mengatakan, pemerintah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di saat yang sama, pengusaha lokal/nasional juga mesti diperkuat agar mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing.

Pemerintah, menurutnya, selama ini kurang memberikan perhatian dan prioritas pada pengusaha nasional. "Kalau keberpihakan pemerintah pada pengusaha nasional jelas, dunia usaha di Tanah Air akan didominasi perusahaan-perusahaan nasional." (Laporan: M Arief Hidayat)

Grup Lippo Siap Operasikan 50 Mal

VIVAnews - Grup Lippo, melalui PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), berencana membangun 15 pusat perbelanjaan atau mal baru dalam tiga tahun ke depan.

Selain itu, Lippo juga siap mengoperasikan 50 mal dalam portofolionya pada tahun 2016. Menurut Michael Riady, Chief Executive Officer Divisi Retail Malls Lippo Karawaci, perseroan akan membangun 15 mal baru di lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia seperti di Jakarta, Bali, Surabaya, Medan dan Palembang.

Pengembangan terbesar akan berlokasi di Jakarta dan Surabaya dengan 148 ribu meter persegi (m2) di The St. Moritz Mall, 91 ribu m2 di Cempaka Putih, 79 ribu m2 di Kemang Village Mall, 69 ribu m2 di Salemba, dan 61 ribu m2 di Surabaya Junction Mall.

Lippo berencana membangun mal ritel seluas 33.300 m2 di Kuta, Bali dan kompleks ritel lainnya dengan luas mulai dari 10–50 ribu m2 di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Salemba, Sidoarjo, Medan, Palembang, Bali, dan Yogyakarta.

"Visi kami adalah memiliki 50 mal dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai tujuan itu, kami telah menempatkan tim senior manajemen yang memiliki pengalaman global yang signifikan di bidang ritel untuk memberikan kepemimpinan yang diperlukan," ujarnya dalam keterangannya kepada VIVAnews.com di Jakarta, Senin 28 Februari 2011.

Michael melanjutkan, dengan pengembangan 15 mal yang akan datang, perseroan akan menambah ruang ritel sewa seluas 570 ribu m2 ke pasar yang akan menciptakan peluang besar bagi peritel lokal maupun internasional untuk berkembang di Indonesia serta menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.

Perusahaan konsultan properti. Cushman & Wakefield mencatat, total pasokan kumulatif pusat belanja sampai akhir 2010 mencapai 3,56 juta m2 yang terdiri dari 67,7 persen proyek ritel sewa dan 32,3 persen proyek ritel strata-title.

Rumah Murah Harga Rp20 Juta, Gratis IMB

VIVAnews - Pemerintah sudah menyiapkan cetak biru rumah murah bagi masyarakat tak mampu dengan harga sekitar Rp20-26 juta. Cetak biru perumahan murah ini ditargetkan selesai pekan ini. Cetak biru itu mencakup luas rumah, harga, lokasi perumahan, dan jadwal pelaksanaan pembangunan.

Menurut Paul Marpaung, Deputi Bidang Perumahan Formal Kemeterian Perumahan Rakyat, rumah murah tersebut memang merupakan salah satu program pemerintah dalam menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah, yakni Rp1,2-1,7 juta per bulan. "Jadi, ini benar-benar untuk rakyat, baik pekerja formal maupun informal," kata dia kepada VIVAnews.com

Harga rumah tersebut dipatok pemerintah hanya Rp20-26 juta per unit. Bandingkan dengan harga bandrol untuk rumah sederhana sehat (RSH) saat ini Rp55 juta.

Selain itu ada beberapa keringanan lain, seperti bebas izin pembangunan (izin mendirikan bangunan/IMB). "Kita akan bekerja sama dengan Pemda (pemerintah daerah), agar rumah murah diberikan keringanan bebas pajak," tutur Paul.

Masyarakat yang punya lahan, tapi tidak punya uang membangun rumah, bisa minta bantuan pemerintah.  "Tentunya, harga jadi murah karena tidak perlu keluar biaya pengadaan tanah," tuturnya.

Untuk itu, dia mengaku Kemenpera akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Pemda, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Pihak perbankan tetap kita libatkan, untuk menopang subsidi selisih bunga bagi MBR (masyarakat berpengahasilan rendah dalam memiliki rumah," kata Paul
 
Sebelumnya, pemerintah berencana

menggunakan dana program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) serta dana penghematan kementerian/lembaga untuk membiayai program rumah murah. Namun, untuk penggunaan dana penghematan kementerian/lembaga, pemerintah harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Minyak Indonesia Tembus US$100 per Barel

VIVAnews- Krisis geopolitik yang memanas di Timur Tengah mengerek harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) Februari menembus level US$100 atau US$111,36 per barel dan minyak Brent US$112 per barel. Sementara asumsi harga minyak di APBN sebesar US$80 per barel.

Menurut Menteri Energi Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, pemerintah masih terus mengamati perkembangan situasi dan tidak mau gegabah mengubah asumsi APBN.

Walaupun ICP Februari mendekati US$112, kata dia, namun rata-rata ICP 12 bulan terakhir masih di kisaran US$83,45 per barel. ICP Februari ini naik sebesar US$14,27 per barel jika dibandingkan ICP Januari 2011 yang mencapai US$91,37 per barel.

Seperti diketahui, dalam UU APBN 2011, asumsi ICP dalam APBN 2011 boleh diubah jika realisasi ICP Indonesia plus minus 10 persen dari asumsi. Pemerintah akan menghitung asumsi APBN itu dengan menimbang rata-rata 12 bulan terakhir.

"Jadi artinya kita tidak bisa terlalu gugup yang penting adalah proaktif dan sistematis. Memang telah mencapai US$112 per barel tetapi kecenderungan rata-ratanya masih di sekitar US$83 per barel," katanya.

Darwin menyontohkan pada 2008 lalu, harga minyak mencapai US$140 per barel. Ini harga minyak tertinggi. Namun saat itu rata-rata ICP saat itu hanya sekitar US$115 per barel. Hal ini menunjukan walaupun harga minyak tinggi, namun harga rata-rata bisa  tidak terlalu tinggi.

Darwin menjelaskan fundamental demand-supply minyak dunia saat ini masih dalam keadaan aman. Permintaan minyak dunia sebanyak US$88 juta barel, sedangkan pasokan minyak dunia mencapai 89 juta barel per hari.

"Dan Arab Saudi pada 24 Februari kemarin telah menambah pasokan untuk mengganti pasokan dari Libya. Jadi yang terus kita amati adalah jaminan pasokan buat kita dan setiap dua hari sekali kita rapat strategis," jelasnya. (umi)

Ini Sanksi Bank yang Tak Umumkan Bunga Kredit

VIVAnews- Bank Indonesia mewajibkan bank dengan aset Rp10 triliun atau lebih mengumumkan suku bunga dasar kredit (SBDK)-nya. Jika tidak, bank terancam mendapatkan sanksi administratif atau denda maksimal Rp500 juta.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 Tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) disebutkan, informasi SBDK itu dipublikasikan oleh bank melalui surat kabar bersamaan dengan pengumuman laporan keuangan publikasi triwulanan.

Dalam kebijakan itu bank diancam akan dikenakan sanksi administratif, sesuai aturan yang berlaku. Apa ancaman bagi bank yang tak mengumumkan suku bunganya?

Pertama, Pasal 12/PBI/No 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah disebutkan bahwa bank yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif dan dapat diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan bank.

Kedua, dalam PBI 3/22/PBI/2011 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank diatur dalam Pasal 38 ayat 2 dan 3. Ayat 2 menjelaskan bank yang tidak mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulan membayar denda paling rendah Rp100 juta dan paling tinggi Rp500 juta. Ayat 3 disebutkan bank yang mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan, namun tidak menyampaikan laporan keuangan publikasi triwulanan kepada BI akan dikenakan sanksi membayar denda Rp30 juta.

Ketiga, Pasal 38 ayat 4 huruf a disebutkan bila menurut penilaian BI, laporan keuangan publikasi triwulanan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, atau Surat Komentar (Management Letter) dari Akuntan Publik menyatakan adanya kelemahan mendasar dari sistem pelaporan data Bank ke Bank Indonesia, maka:

(a) setelah diberi peringatan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran, Bank tidak memperbaiki dan/atau mengumumkan kembali laporan dimaksud, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar serendah-rendahnya sebesar Rp100 juta dan setinggi-tingginya Rp500 juta.

(umi)

Program Rumah Murah Bebas Uang Muka

VIVAnews - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), optimistis program rumah murah dengan biaya Rp20-26 juta akan berhasil.

"Mekanismenya,  ada subsidi dan dibebaskan dari biaya uang muka," kata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa di Jakarta, Senin 28 Februari 2011.

Program ini, dia melanjutkan, akan diperuntukkan bagi masyarakat dengan pendapatan atau penghasilan di bawah Rp2,5 juta per bulan. "Kami akan menyesuaikan dengan UMR [upah minimum regional]," kata Suharso.

Menpera menjelaskan, pemerintah akan memberikan subsidi berupa tanah. Ia mencotohkan, tanah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). "Tanah mereka ada tersedia, dan untuk PNS akan kami sediakan, kerja sama dengan pemerintah daerah," ujar dia.

Suharso menambahkan, program rumah murah ini juga akan menggunakan tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kami sudah MoU dengan BUMN, sekarang tinggal bagaimana menentukan target peruntukannya," kata Suharso.

Pemerintah, lanjut dia, akan menggunakan data Kredit Usaha Rakyat (KUR)dari perbankan dalam menentukan target. "Data ini satu nama, satu alamat. Sehingga bisa menjangkau mereka karena bankable," ujarnya.

Adapun persatuan perusahaan Realestat Indonesia (REI) menilai program tersebut memungkinkan untuk dijalankan. "Tapi kami harus mengkaji dulu," kata Ketua Umum REI Setyo Maharso.

Dia menuturkan, kemungkinan besar ada beberapa komponen bangunan yang dialihkan guna memenuhi budget Rp20-26 juta per rumah. "Mungkin kami akan menggunakan mass product untuk bahan bangunan sehingga lebih murah," kata Setyo.

Setyo mengakui, REI akan bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kementerian Pekerjaan Umum dalam kajiannya. "Harus dikaji juga dilab PU untuk lihat kualitas bahan bangunan yang dipilih," kata dia.

Setyo berjanji kajian akan selesai dalam satu bulan. Ia mengingatkan, dalam pemilihan bahan bangunan juga harus disesuaikan dengan definisi bangunan rumah yang ditetapkan pemerintah. "Kalau definisi ini tidak sama nantinya akan menyulitkan dalam proses peminjaman di bank," ujar Setyo.

Rumah Seharga Rp70 Juta Bebas PPN

VIVAnews- Pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi rumah seharga Rp70 juta. Jumlah itu mengalami peningkatan karena sebelumnya yang dibebaskan PPN rumah seharga Rp50 juta.

Aturan itu merupakan paket kebijakan  Kementerian Keuangan dimana salah satunya adalah peningkatan batasan nilai rumah sederhana yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

Staf Ahli Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan menjelaskan, dengan  meningkatnya harga tanah dan bangunan saat ini, batasan nilai penyerahan rumah sederhana bebas PPN menjadi tidak memadai lagi.

"Batasan nilai penyerahan rumah sederhana yang mendapatkan fasilitas
pembebasan PPN disesuaikan yang semula Rp55 juta menjadi Rp70 juta,"kata Robert dalam konferensi pers di Kementrian Keuangan di Jakarta Senin 28 Februari 2011.

Menurut Robert aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011. Dengan adanya PMK, maka diharapkan akan membantu pembangunan rumah sederhana.

Wakil Menteri Keuangan, Ani Ratnawati yakin dengan menaikkan batasan nilai PPN rumah sederhana menjadi Rp70 juta, belum tentu mengurangi penerimaan pajak negara. Kalau permintaan rumah sederhana tinggi, maka penurunan penerimaan pajak bisa diimbangi dengan jumlah rumah yang dijual.

"Ini merupakan insentif maka kita harapkan proses investasi di perumahan dapat terus berlanjut," katanya.

Lima Aturan Menkeu Lainnya

Peraturan kedua, PMK nomor 125/PMK.02/2010 tentang subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kementrian Keuangan akan memberikan pagu raskin sebesar 50 persen dibayarkan lebih awal untuk membantu Bulog melakukan pembelian terlebih dahulu tanpa harus meminjam dana dari Bank.

"Pagu raskin Bulog tahun ini Rp15 Triliun, 50 persen dari pagu beras miskin yaitu Rp7,5 triliun. Biasa meminjam uang ke bank kali ini tidak perlu jadi penghematan bunga," kata staf Ahli Bidang Pengeluaran Kemenetrian Keuangan Badarwin.

Ketiga, PMK proses pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan, yang diatur dalam PMK Nomor 27/PMK.011/2011.

PMK Nomor 28/PMK.011/2011 tentang penyederhanaan impor barang oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Aturan ini dikeluarkan untuk mengatasi keluhan bantuan dari lembaga-lembaga asing. Jika dulu memakan waktu dua bulan bantuan bisa masuk ke Indonesia, maka dengan aturan ini hanya akan 10 hari.

Keempat, PMK nomor 70/PMK.03/201 tentang perlakukan PPN atas Jasa Maklon yang agar mendapatkan perlakuan setara antara usaha jasa maklon (contract manufacturing) dan kegiatan usaha manufaktur umum (full manufacturing). Jasa Maklon adalah jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pemberi jasa (sub kontrak) dan pengguna jasa, menetapkan spesifikasi, menyediakan bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang penolong dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Kelima,
PMK Nomor 26/PMK.011/2011 dan PMK nomor 29/PMK.011/2011 tentang pajak pertambahan nilai minyak goreng "Minyakita" dan minyak goreng sawit curah dalam negeri yang ditanggung pemerintah.

Keenam, PMK nomor 15/PMK.011/2011 tentang tata laksana kemudahan impor tujuan ekspor dan pengawasannya. Tujuannya, mengubah dasar penghitungan PPN dan PPn BM atas penjualan ke daerah pabean Indonesia lainnya (DPIL) atas hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang semula pemungutannya didasarkan harga impor sekarang didasarkan harga jual. (umi)

Apindo: Pembatasan BBM Hanya Cari Penyakit

VIVAnews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut mendukung rencana pemerintah menunda pelaksanaan kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah hendaknya mencari alternatif solusi lain yang lebih efektif.

"Jadi lebih baik ditunda daripada cari penyakit yang akibatnya lebih jelek lagi," kata Ketua Apindo Sofyan Wanandi usai menghadiri Sosialisasi Transparansi Suku Bunga Dasar Kredit di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin, 28 Februari 2011.

Sofyan mengaku penundaan pembatasan BBM yang semestinya dilakukan per 1 April 2011 merupakan suatu keputusan yang baik. Pasalnya, pemerintah tidak mudah untuk membagi-bagi dan mendiskriminasi perbedaan harga yang begitu tinggi.

Apalagi dikhawatirkan perbedaan harga premium dan pertamax yang hampir 2 kali lipat akan menimbulkan ekses yang terlalu besar. "Jadi saya pikir pemerintah harus hati-hati," kata 

Sofyan seraya menambahkan kebijakan pembatasan juga tidak efektif dilihat dari segi keamanan.  Lebih jauh lagi, Apindo malah mengusulkan pemerintah sama sekali tidak memberlakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

Pemerintah sebaiknya menaikkan harga premium secara perlahan-lahan misalnya dengan kenaikan Rp 50 per bulan hingga tercapai target penghematan anggaran pemerintah sebesar Rp 3 triliun.  "Jika kebijakan pembatasan BBM ini diberlakukan mungkin ongkosnya lebih dari Rp 3 triliun," kata Sofyan. 

Diskon Listrik

Pada bagian lain, Ketua Apindo ini juga menyoroti rencana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan menurunkan tarif listrik untuk kalangan industri pada jam 23.00 - 07.00 WIB.

Menurut dia, diskon tarif listrik tidak akan efektif karena hanya 10 persen dari 20 persen industri nasional yang menjalankan penggiliran kerja sebanyak 3 kali per hari.

Ketidakefektifan juga muncul karena kalangan industri, khususnya industri manufaktur, harus mengeluarkan biaya lebih besar karena harus membayar gaji pegawai lebih tinggi. Belum lagi, kualitas pekerjaan yang dilakukan pada jam 23.00-07.00 WIB dikhawatirkan tidak terlalu baik. "Jadi sangat susah sekali melaksanakan itu, mungkin ada satu dua perusahaan seperti itu," kata Sofyan.

44 Bank Wajib Umumkan Bunga Kredit di Media

VIVAnews- Sebanyak 44 bank diwajibkan mengumumkan suku bunga dasar kredit (SBDK)-nya di media massa. Bank tersebut termasuk bank yang memiliki aset Rp10 triliun atau lebih.

"Ada 44 bank (aset Rp10 triliun atau lebih), harus," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman Hadad di Bank Indonesia, Senin, 28 Februari 2011.

Menurut Muliaman, aturan ini sebetulnya  sudah berlaku sejak Desember, namun pelaksanaan baru 31 Maret mendatang. Tenggang waktu diberikan BI agar bank punya waktu untuk menyesuaikan kebijakan baru, mengingat BI baru masuk tahap sosialisasi.

Yang wajib diumumkan, kata Muliaman, suku bunga dasar kedit, bukan suku bunga kredit yang sudah ditambah dengan profil risiko, di mana tiap-tiap nasabah bisa berbeda. "Sosialisasi terhadap masyarakat penting agar tidak ditafsirkan keliru," kata Muliaman.

Dengan adanya kebijakan ini nantinya BI dapat melihat perkembangan suatu bank dan melakukan pembinaan. Seperti misalnya bank dengan ukuran yang sama, namun strukturnya berbeda.

Kebijakan ini juga dapat mengukur apakah bank produktif atau tidak. Nantinya BI dapat mendorong agar pengelolaan bank lebih bagus tidak hanya di dalam, namun juga luar negeri.  "Ini menjadi babak baru bagi bank, dengan persaingan makin ketat efisiensi tidak perlu disuruh-suruh, tetapi harus menjadi kepentingan industri secara global," ujarnya.

Suku bunga kredit yang diumumkan, kata dia, meliputi  kredit korporasi, konsumsi, KPR dan Non KPR.  Sementara untuk kartu kredit tanpa agunan belum dilakukan. "Kita mulai dengan struktur landingnya yang lebih jelas dulu," tegas Muliaman.

Jika bank melanggar, maka akan ada sanksi administratif. "Nanti kita lihat halangannya, apakah itu disengaja atau tidak," tambahnya.

Dari catatan VIVAnews, aset perbankan di Indonesia masih dikuasai 10 bank besar, yaitu mencapai 64,75 persen atau senilai Rp1.948,23 triliun. Per Desember 2010, total aset bank umum sebesar Rp2.008,85 triliun atau naik dibanding 2009 senilai Rp2.534,10 triliun.

Kesepuluh bank itu adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Indonesia Bank Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk. Untuk melihat berapa aset bank tersebut klik disini. (umi)

Pembatasan BBM, Pokja Bahas Penundaan

VIVAnews - Rencana penundaan pelaksanaan kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak  Bersubsidi  kelihatannya akan dilaksanakan pemerintah. Saat ini Kelompok Kerja (Pokja) Pembatasan sudah mulai membahas usulan dan langkah-langkah antisipasi jika penundaan jadi dilaksanakan.

"Pertamina juga diminta mulai melakukan inventarisasi untuk wilayah Sumatera," kata Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo dalam laman ESDM, Senin 28 Februari 2011.

Usulan langkah antisipasi penundaan pembatasan BBM bersubsidi yang tengah dibahas Pokja antara lain adanya kampanye besar-besaran penggunaan BBM sesuai dengan kebutuhan mesin, menggalakkan penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquified Gas for Vehicle (gas untuk kendaraan bermotor).

Pokja juga mengusulkan adanya larangan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) memodifikasi mesin kendaraan, kewajiban penggunaan BBG untuk transportasi, serta mengusulkan kepada Kementerian Perindustrian untuk mewajibkan produksi kendaraan yang menggunakan BBG sebagai bagian dari produksi kendaraannya selama.

Pada pertemuan yang dihadiri wakil 5 Pokja pada akhir pekan lalu, disetujui bahwa pembatasan BBM bersubsidi untuk nelayan mengacu kepada Permen KKP No 40/MEN/2003 tentang Kriteria Perusahaan Perikanan Skala Kecil dan Skala Besar di Bidang Usaha Penangkapan Ikan.

Sementara mengenai rencana investasi pendanaan SPBU diharapkan sudah ada sebelum pertemuan pemerintah dengan DPR digelar.

Pokja Hukum sendiri melaporkan, usulan prakarsa kepada Presiden saat ini tinggal menunggu tanda tangan Menteri ESDM. Pokja tersebut juga akan segera menuntaskan lampiran Peraturan Presiden yang isinya antara lain mengatur kuota untuk pertanian hanya sebesar 10 liter per hari per rumah tangga petani.

Kuota tersebut sesuai dengan aturan Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas) dengan rekomendasi dari pejabat setempat sesuai dengan lokasi calon penerima BBM bersubsidi. (umi)

Sementara Pokja Operasional melaporkan, peralihan mobil tangki premium ke pertamax pada dasarnya sudah siap dan bisa dilakukan pada H minus satu. Kesiapan depot pada akhir Maret diperkirakan sudah mencapai 90 persen dan untuk Jabodetabek akan mencapai 100 persen.

Dari sisi pengawasan, Pokja membahas usulan adanya pengawas dari sisi pemerintah selain dari kepolisian di SPBU. Selain itu, BPH Migas dan Kepolisian RI juga sudah membahas mengenai perpanjangan Nota Kesepahaman (Memoradum of UNderstanding-MoU) pengawasan dan penindakan hukum penyalahgunaan BBM di Jakarta dan Bogor.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa pernah menyinggung kemungkinaan penundaan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi.  Namun pemerintah masih akan menunggu hasil kajian dari tim independen.

Sebelumnya juga pemerintah membentuk kelompok kerja (Pokja) terkait pembatasan BBM bersubsidi pada akhir kuartal I-2011. Pokja itu terdiri dari Pokja operasi, pokja pengawasan, pokja sosialisasi, pokja regulasi, dan pokja sosial ekonomi.

Saham Menarik Awal Pekan Ini

VIVAnews - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia tengah bergairah. Namun, akan dirilisnya laju inflasi Februari oleh Badan Pusat Statistik di awal Maret 2011 diprediksi bisa mempengaruhi pergerakan IHSG.

Nah, apa yang mesti diantisipasi pelaku pasar menanggapi situasi tersebut?

Berikut penuturan dua orang analis yang merekomendasikan sejumlah saham yang diperkirakan akan menjadi favorit investor di awal pekan ini, Senin 28 Februari 2011.

Research Analyst PT Woori Korindo Securities Indonesia,  Hendry Andrean mengaku untuk transaksi Senin ini tampaknya investor akan berhati-hati bermain saham, sembari menanti laju inflasi Februari yang rencananya akan keluar Selasa besok, 1 Maret 2011, karena hal itu diperkirakan membuat IHSG cenderung konsolidasi.

"Sepertinya, kondisi itu akan dimanfaatkan investor untuk fokus terhadap saham-saham yang berpotensi atau telah mengeluarkan kinerja keuangan tahun buku 2010 yang cukup kuat," ujarnya saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta.

Ia menuturkan, saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) tampaknya akan diminati investor karena berpeluang menguat secara perlahan, terutama seiring laporan keuangan 2010 yang bisa menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

"BUMI juga terkait masalah utangnya yang kemungkinan besar berangsur-angsur berkurang tahun ini, sehingga laba bersih bisa mengalami peningkatan dibanding tahun lalu yang terhambat beban bunga cukup tinggi," ujar Hendry.

Selain BUMI, Hendry melanjutkan, saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang mengalami permintaan beli (oversubscribe) pada rights issue-nya juga menarik. Sebab, masih berpotensi menopang laju IHSG. "Terlebih lagi, kinerja keuangannya di 2010 cukup positif," kata dia.

Saham PT Astra International Tbk (ASII), menurutnya, juga masih dalam kondisi positif (uptrend). Terutama, dipengaruhi kinerja 2010 yang positif dan masih memiliki potensi besar di tahun ini. "Berita penundaan pembatasan BBM bersubsidi tentunya akan menjadi sentimen positif," ujarnya.

Sedangkan Kepala Riset PT e-Trading Securities, Bertrand Reynaldi menuturkan, saham energi tetap menarik portofolio pemodal asing maupun lokal. "Di antaranya saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)," ujarnya.

Ia juga merekomendasikan saham Bumi Resources. Sebab, tahun 2013, perseroan menargetkan produksi batu bara sebesar 110 juta ton. Selain itu, akhir bulan ini BUMI akan menuntaskan transaksi senilai US$3 miliar dengan Valar. Perseroan akan berubah nama menjadi Bumi Plc dan terdaftar di Bursa London.

Melalui transaksi itu, Vallar akan memiliki sekitar 25 persen saham di Bumi Resources. Setelah transaksi tersebut ditandatangani, Bakrie akan menguasai 43 persen saham di perusahaan tersebut.

Bertrand juga menjagokan saham PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN). Saham media saat ini tengah bergerak akibat dua perusahaan stasiun televisi nasional berencana melakukan merger yaitu PT Indosiar Karya Mandiri Tbk dan PT Surya Citra Media Tbk. Dua perusahaan tersebut saat ini tengah dihentikan perdagangannya oleh otoritas bursa hingga ada penjelasan lebih lanjut dari kedua emiten.

Sementara itu, menurut data BEI Jumat 25 Februari 2011, sektor komoditas tambang, industri dasar, perdagangan, properti, dan perbankan tercatat berhasil mendorong indeks harga saham gabungan (IHSG) berbalih arah menguat (rebound) 4,39 poin atau 0,12 persen ke level 3.443,53.

Sektor tambang menguat 12,56 poin (0,40 persen) menjadi 3.113,57, sedangkan industri dasar, perdagangan, properti, dan bank masing-masing naik 0,95 poin hingga 3,16 poin.

Seperti diketahui, saham dengan kode ASII pada penutupan pedagangan akhir pekan lalu menduduki posisi kelima saham pendukung kenaikan IHSG, dengan penguatan harga sebesar Rp150 atau 0,29 persen pada posisi Rp51.550. Atau tercatat di urutan ketujuh dalam daftar efek paling banyak atau aktif ditransaksikan pada perdagangan Jumat, dengan frekuensi sebanyak 1.987 kali.

Pada perdagangan akhir pekan lalu, saham otomotif tersebut tidak seluruhnya terjadi transaksi (done), sehingga masih memiliki sisa penawaran beli tinggi (bid) mencapai 396 lot. Sementara itu, transaksi yang terjadi sebanyak 8.890 lot.

BUMI berada di posisi enam saham menguat banyak dengan frekuensi sebanyak 3.963 kali atau berada pada urutan kedua saham paling aktif diperdagangkan. Harga sahamnya naik Rp150 (5,40 persen) menjadi Rp2.925. Saham tambang tersebut menyisakan sisa penawaran beli mencapai 105.852 lot, dengan transaksi yang terjadi sebanyak 336.226 lot.

Sedangkan saham Bank Mandiri bercokol di urutan 13 pengontribusi penguatan IHSG, dengan saham yang ditransaksikan sebanyak 1.810 kali (ada di posisi kesembilan saham teraktif). Harga saham juga terangkat Rp100 atau 1,76 persen ke level Rp5.750. Saham ini terjadi transaksi 77.812 lot, dengan sisa penawaran beli sebanyak 69.719 lot.

Saham berkode MNCN menempati posisi 26 saham menguat banyak dan bercokol di urutan tiga teraktif karena ditransaksikan dengan frekuensi tercatat 3.794 kali. Harga saham juga menguat Rp40 (3,88 persen) menjadi Rp1.070, dengan menyisakan penawaran beli sebanyak 116.603 lot dan terjadi transaksi mencapai 107.336 lot.

Sedangkan saham PGN, berada di urutan pertama saham dalam daftar saham teraktif dengan transaksi sebanyak 4.366 kali. Sayangnya, harga sahamnya turun Rp100 atau 2,68 persen ke level Rp3.625. Saham ini ditransaksikan sebanyak 118.666 lot, dengan sisa penawaran beli mencapai 41.429 lot.

Minggu, 27 Februari 2011

Harga Pangan Melonjak, Jawa Paling Riskan

VIVAnews - Harga pangan dunia terus melambung dalam beberapa bulan terakhir. Ekonom Bank Standard Chartered Fauzi Ichsan menilai, perekonomian masyarakat akan terganggu meski tak separah Afrika. Indonesia, menurut Fauzi, lebih beruntung karena memiliki sejumlah sumber daya alam.

Berdasarkan geografis, masyarakat Sumatera dan Kalimantan merupakan daerah yang tak begitu terkenda dampak kenaikan harga pangan. Sebab, mahalnya pangan dibarengi dengan kenaikan harga komoditas, seperti batu bara dan hasil kebun. "Pendapatan mereka juga naik," katanya, di Jakarta, Senin 21 Februari 2011.

Jawa merupakan daerah yang paling parah terkena dampaknya. Menurut Fauzi, ini karena Jawa bukan penghasil komoditas. Sebagian besar masyarakatnya hidup dari hasil upah. "Daerah ini jauh lebih berat," katanya.

Karena itu, kebijakan pemerintah membantu rakyat miskin melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan langkah yang tepat. Pemberian BLT akan menjaga pendapatan rakyat miskin. Ujungnya, kemampuan daya beli tetap bertahan. "Kebijakan ini nyata membantu rakyat miskin," ujar Fauzi.

Fauzi menambahkan,, pemerintah perlu menjaga kemampuan daya beli agar perekonomian nasional tetap tumbuh. Bahkan, kata Fauzi, kemampuan daya beli masyarakat jauh lebih penting daripada stok pangan itu sendiri. "Bila stok pangan cukup tapi rakyatnya tak bisa beli, ini jauh lebih parah," katanya.

Pemerintah, lanjut Fauzi, bisa mengamankan stok pangan dengan cara mengimpor.

BI Rate Naik, Bunga Kredit Belum Terpengaruh

VIVAnews- Meski Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya (BI Rate) pada awal Februari lalu, namun suku bunga kredit belum terpengaruh dengan kenaikan tersebut. Suku bunga dasar kredit (SDBK) tetap, bahkan ada yang mengalami penurunan.

Menurut Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah, hingga minggu ke 3 Februari, (SBDK) rupiah tetap di level 11,91 persen, atau tidak mengalami perubahan. Bahkan SBDK valas mengalami penurunan bila  dibanding minggu sebelumnya yakni 2 bps menjadi 4,73 persen.

Sementara untuk rata-rata bunga deposito rupiah 1 bulan turun 3 bps menjadi 6,43 persen. Untuk rata-rata deposito valas 1 bulan turun 1 bps menjadi 1 persen.

Menurut jenis penggunaan, rata-rata suku bunga kredit efektif rupiah perbankan tidak mengalami perubahan, bahkan kredit konsumsi efektif rupiah turun 6 bps. Sementara itu, pada suku bunga kredit efektif valas, Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumsi meningkat sebesar 2 bps sedangkan Kredit Investasi efektif turun 3 bps.

Meski BI Rate naik ke level 6,75 persen, namun penempatan dana mengalami penurunan. Hal ini diperkirakan akibat meningkatnya kebutuhan likuiditas untuk ekspansi kredit.

Penempatan SBI dan term deposit sampai minggu ke 3 Februari 2011 tercatat masing-masing sebesar Rp130,47 triliun dan Rp227,86 triliun atau turun dibandingkan posisi 1 Februari 2011 (sebelum BI Rate dinaikkan) yang masing-masing sebesar Rp142,68 Triliun dan Rp240,79 Triliun.

Begitu halnya dengan penghimpunan DPK kembali mengalami penurunan yakni sebesar Rp13,29 triliun dibandingkan pekan sebelumnya menjadi Rp2.273,08 triliun. Penurunan terjadi pada DPK rupiah turun sebesar Rp21,33 triliun, sementara DPK valas naik Rp8,04 triliun. Penyaluran kredit yang meningkat sedangkan DPK turun menyebabkan LDR perbankan meningkat dari 76,02 persen menjadi 76,73 persen.

Namun penyaluran kredit mengalami peningkatan, setelah sempat turun selama 2 minggu pertama akibat january effect. Sampai dengan minggu ke-3 Februari 2011, kredit naik Rp6,01 trliun dibandingkan pekan sebelumnya menjadi Rp1.744,04 triliun. (sj)

Dari Superblok, Podomoro Garap Perumahan

VIVAnews - Grup Agung Podomoro, melalui PT Agung Podomoro Land Tbk kini kembali menggeluti sektor hunian horizontal (landed residential) atau rumah tampak setelah satu dekade lebih ditinggalkan. Sebab, pasca krisis perusahaan gencar membangun proyek-proyek superblok atau properti bertingkat.

"Terakhir, kami menggeluti ini (hunian horizontal) sebelum krisis 1998," kata Sekretaris Agung Podomoro Land, Prisca Batubara saat ditemui VIVAnews.com di Jakarta.

Ia menuturkan, setelah krisis perseroan sedikit kesulitan memasuki sektor landed residential karena faktor pinjaman dari perbankan. "Sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank waktu itu, makanya kami masuk ke superblok dan mulai berkibar sejak itu," kata Prisca.

Tahun ini, perseroan membangun proyek hunian horizontal atau rumah tampak yakni Green Lake, Green Permata Residences, dan Grand Taruma. Tiga proyek baru tersebut menambah delapan proyek Agung Podomoro yang telah berdiri sebelumnya, seperti Superblok Podomoro City - Central Park, Senayan City, Gading Nias Residence, Festival City Link, Green Bay Pluit, The Lavande, Lindeteves Trade Center, dan Kuningan City.

Lalu kenapa tahun ini? Prisca mengakui, hal itu terpicu adanya aturan Undang-undang Perumahan Rakyat dan aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk properti yang menyebabkan perseroan harus memutar otak agar aliran modal (cashflow) perseroan tetap terjaga.

"Aturan PSAK dan Undang-undang Perumahan dan Pemukiman yang baru mengatur bahwa pendapatan atas properti seperti gedung yang kami bangun baru bisa diklaim setelah tiga tahun kepemilikan," kata Prisca.

Aturan ini, dia melanjutkan, tentunya akan menyulitkan perusahaan. "Masa kami harus menunggu tiga tahun, baru bisa kita masukan sebagai pemasukan."

Tentunya memilih landed residential, lanjut Prisca, perseroan dapat menutupi kekurangan cashflow sambil menunggu masa tiga tahun tersebut. "Kalau residential kan cepat habis, jadi hanya dalam satu tahun sudah bisa membukukan pendapatan," kata dia.

Sementara itu, perseroan menggunakan dana hasil pelepasan saham perdana (IPO) Nopember lalu untuk mengakuisisi tiga proyek hunian horizontal itu. Green Permata seluas 14 hektare dibeli perseroan senilai Rp195 miliar.

Untuk Grand Taruma yang dibangun di atas lahan seluas 40 hektare telah dibeli perusahaan dengan harga Rp35 miliar. Tetapi, kepemilikan Agung Podomoro Land di properti ini tidak 100 persen melainkan 90 persen. "Ya, sebagian dana IPO yakni sebesar Rp600 miliar digunakan untuk akuisisi tiga proyek tersebut," ujar Prisca.

Darmin: Cadangan Devisa Nyaris US$100 Miliar

VIVAnews- Cadangan devisa Indonesia saat ini sudah menembus US$98 miliar. Diperkirakan cadangan devisa akan menembus level psikologis yaitu US$100 miliar dalam tempo tak lama lagi.

"Cadangan devisa saat ini US$98 miliar dan kami perkirakan semester I tembus US$100 miliar," kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 25 Februari 2011.

Darmin memperkirakan cadangan devisa pada akhir tahun dapat mencapai US$110-120 miliar. Namun ketika ditanya apakah minggu depan cadangan devisa sudah dapat menembus US$100 miliar, Darmin berujar, "Jangan terlalu cepat lah, namun akhir tahun bisa US$110-120 miliar," katanya.

Menurutnya, cadangan devisa di level US$90 miliar saja sudah cukup untuk menopang kebutuhan, termasuk jika ada penarikan dana secara tiba-tiba. "Sebenarnya kami mencoba menghitung berapa cadangan devisa yang pas, karena itu tidak ada rumusnya," tambahnya.

Penguatan cadangan devisa menjadi salah satu alasan FItch Ratings untuk menaikkan kenaikan outlook peringkat utang Indonesia dari BB+ outlook stabil menjadi BB+ outlook positif. Melalui peningkatan peringkat itu, Indonesia akan selangkah lagi menuju investment grade. "Kenaikan cadangan devisa menjadi faktor kritikal yang mendukung credit profile Indonesia," ujar Fitch. (hs)

Lalu-lintas Lancar, Subsidi BBM Bisa Turun

VIVAnews - Pemerintah telah menunda pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan alasan harga minyak dunia yang terus melambung. Presiden Direktur Indomobil, Gunadi Sindhuwinata, mengusulkan agar manajemen lalu lintas dibenahi agar menghemat subsidi bahan bakar.

Gunadi menjelaskan, pembatasan BBM merupakan kebijakan salah kaprah karena pembatasan BBM justru mengekang mobilitas masyarakat. "Jika jadi, maka dampaknya akan menghambat kelancaran mobilitas yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi," kata Gunadhi kepada VIVAnews.com di Jakarta, Kamis 24 Februari 2011.

Menurut Gunadhi sesungguhnya masalah utama yang dihadapi adalah menurunkan subsidi agar bahan bakar agar tak membebani APBN. Gunadi berpendapat, pemerintah bisa menekan subsidi dengan membenahi manajemen lalu lintas. "Selama ini subsidi "menguap" di jalan karena kemacetan," katanya.

Dengan mengatur kelancaran lalu lintas, Gunadi melanjutkan, pemerintah dapat menyelesaikan masalah subsidi BBM dengan cepat, dan tanpa investasi besar. Selama ini orang yang menggunakan kendaraan pribadi memakan waktu dua kali lebih lama, sehingga menimbulkan pemborosan bahan bakar yang bersubsidi itu.

Gunadhi mengusulkan lebih baik pemerintah mengurai titik-titik kemacetan, seperti memperbaiki jalan rusak dan membenahi pintu-pintu tol yang menjadi sumber kemacetan.

"Semua pusat kemacetan harus dibenahi. Dengan manajemen lalu lintas dibenahi maka dengan sendirinya menurunkan subsidi bahan bakar tanpa perlu biaya mahal," ujar Gunadhi yang juga ketua umum Asosiasi Idustri Sepeda Motor (AISI) ini.

PLN Pangkas Tarif Industri di Luar Jam Sibuk

VIVAnews- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengkaji penurunan tarif listrik untuk kalangan industri dalam waktu dekat. Penurunan diutamakan untuk tarif listrik untuk pemakaian diatas jam sibuk, atau pukul 23.00 sampai pukul 07.00 pagi.

Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan menjelaskan penurunan ini tengah digodok. Saat ini industri membayar listrik rata-rata sebesar Rp730/kWh selama 24 jam. Namun untuk di luar jam sibuk tersebut, tarif akan turun menjadi Rp550/kWh.

"Dengan aturan baru itu nanti tarif pada kurun waktu delapan jam itu bisa jadi hanya sekitar Rp 550/kWh," kata Dahlan Iskan dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com, Minggu 27 Februari 2011.

Menurut Dahlan, penurunan tarif tersebut dilakukan untuk mendorong industri agar mampu melakukan efisiensi dengan cara menggeser jam kerja mereka. Hal ini juga sekaligus memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk memperoleh penghasilan lebih baik karena bekerja di malam hari seharusnya mendapat upah tambahan.

PLN, lanjut Dahlan, prihatin melihat kenaikan harga minyak dunia saat ini. Penurunan tarif ini antara lain juga sebagai bentuk antisipasi PLN untuk menekan biaya produksi listrik yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Dahlan menjelaskan dengan penurunan tarif tengah malam itu diharapkan industri mengurangi pemakaian listrik di waktu senja hari, kalau perlu menghentikan sama sekali aktifitas mereka, diganti dengan berproduksi malam hari.

"Bagi industri lebih senang menaikkan upah buruh di malam hari asal tarif listriknya murah daripada menghemat ongkos buruh tapi tarif listriknya mahal," kata Dahlan.

Seperti diketahui, PLN harus memproduksi listrik 5.000 MW lebih banyak pada jam 17.00 sampai jam 22.00 untuk memenuhi beban puncak. PLN menanggung beban yang sangat berat karena untuk beban puncak itu harus menggunakan bahan bakar minyak.

“Apalagi jatah gas untuk PLN dikurangi terus,” ujar Dahlan Iskan.

Sedangkan setiap kehilangan gas sebanyak 100 mmbtud, PLN
harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp6 triliun setahun. Beban
puncak Jawa Bali sekarang ini mencapai 18.365 MW, naik 1.000 MW
dibanding tahun lalu.

“Pemakaian listrik oleh masyarakat belakangan ini naik secara drastis
seiring dengan membaiknya keadaan ekonomi. Tapi jatah gas untuk PLN malahan terus menurun,” katanya.

Merukh Enterprises Bangun 2 Pabrik Bijih Besi

VIVAnews – Merukh Enterprises melalui anak usahanya PT Merukh Iron & Steel menggandeng Paul Wurth S.A dan SMS Siemag AG membangun dua pabrik pengolahan bijih besi di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembangunan pabrik itu bertujuan mengakselerasi posisi Indonesia sebagai negara industri yang kuat di Asia Tenggara pada 2025.

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan antara lain Presiden Direktur & CEO Merukh Enterprises Rudy Merukh, Direktur Eksekutif PT Sumba Prima Iron, Gustaaf Y.N Merukh, Executive Vice President Project Development SMS Siemag Jens Kempken, dan Chief Representative Paul Wurth Karel E Hallatu. Turut menandatangani kerja sama itu Direktur PT Merukh Iron & Steel Musana, H A Merukh dan Direktur Proyek Siemag Hans Ulrich Breuer.

"Dua pabrik pengolahan bijih besi itu masing-masing berkapasitas 2x3,5 juta ton per tahun dan rencananya akan beroperasi pada 2015 mendatang. Nilai investasi dua pabrik itu sekitar € 20 miliar," kata Rudy Merukh.

Gustaaf mengatakan, total investasi untuk pembangunan dua pabrik itu mencapai € 35 miliar. Selain investasi dua pabrik, pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangkit listrik, instalasi air, area perkantoran dan pelabuhan mencapai € 10 miliar. Sementara itu, alokasi untuk corporate social responsiblility (CSR) sebesar € 5 miliar. Pabrik baja di Sumba  Barat, lanjut dia, diperuntukkan bagi pengolahan bijih besi dari hasil eksplorasi PT Sumba Prima Iron, anak perusahaan Merukh Enterprises di daerah tersebut.

Cadangan bijih besi di Sumba Barat mencapai 977 juta metrik ton dengan kadar 68 persen Fe. Sementara itu, pabrik baja di Sumba Timur akan mengolah tambang bijih besi PT Sumba Prima Iron di daerah itu dengan cadangan sebesar 1,000 juta metrik ton pada kadar yang sama.

"Kami sedang dalam persiapan untuk memproduksi bijih besi dari kedua tambang tersebut. Hasil eksplorasi zaman Belanda, data ESDM di Bandung, dan foto satelit yang kami miliki mendukung cadangan bijih besi tersebut," katanya.

Rudy menambahkan, kehadiran dua pabrik itu akan menyumbang nilai tambah dan multiplier effect yang signifikan untuk kepentingan daerah dan nasional, terutama upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi kesediaan Paul Wurth dan SMS Siemag dalam membangun dua pabrik tersebut.

"Pembangunan dua pabrik di Sumba itu akan memanfaatkan potensi sumber daya alam khususnya bijih besi yang besar di Sumba dan bertujuan mengakselerasi posisi Indonesia sebagai negara industri yang kuat di Asia Tenggara pada 2025," katanya.

Sesuai rencana dua pabrik pengolahan bijih besi tersebut akan memasuki tahap konstruksi pada Agustus 2013 mendatang. Penyelidikan teknis segera dilakukan untuk mempercepat proses studi kelayakan demi mematangkan pembangunan dua pabrik pengolahan bijih besi tersebut.

"Kami sangat yakin dengan pasar baja ke depan, karena produksi dua pabrik baja kami itu hanya mencukupi 1/3 dari kebutuhan baja RI pada tahun itu. Diperkirakan pada 2020 kebutuhan baja Indonesia mencapai 20 juta ton per tahun, dan 2030 sebesar 30 juta ton per tahun."

Konsumen Bergeser ke Kebutuhan Gaya Hidup

VIVAnews - Konsumen Indonesia telah memperluas kebutuhan tingkat tiga seperti telepon seluler, motor, dan mobil yang masuk kategori gaya hidup. Namun, makanan dan minuman masih menjadi kategori terbesar dalam menyumbang penjualan barang konsumsi.

Menurut Executive Director Retail Measurement Services, Nielsen, Teguh Yunanto, penjualan produk rumah tangga mengalami perlambatan 9,1 persen dibandingkan 2009, karena beralih ke kategori kebutuhan gaya hidup.

"Orang Indonesia itu maunya banyak, mereka membeli yang paling murah supaya bisa beli barang lain seperti motor dan handphone," kata dia di Jakarta, Selasa, 22 Februari 2011.

Untuk menambah kebutuhan tingkat tiga tersebut, konsumen rela menukar kebutuhan dasarnya dengan produk yang lebih terjangkau harganya.

Nielsen Global Omnibus Survey pada kuartal akhir 2010 menunjukkan konsumen tetap optimistis sepanjang tahun lalu, walaupun tidak konsisten seperti 2009. Dengan melihat kondisi pasar dan penjualan motor serta mobil keluarga, Teguh memperkirakan konsumen Indonesia telah memperluas kebutuhan tingkat tiga, seperti ponsel, motor, dan mobil.

Sementara itu, produsen merespons dengan melakukan penyesuaian produk seperti repackaging, pengurangan isi, dan penurunan harga.

Total penjualan barang konsumsi harian Indonesia pada 2010 naik 11 persen dengan nilai total Rp121 triliun. Dari 43 kategori, kontribusi makanan dan minuman menyumbang penjualan paling besar yaitu Rp77 triliun atau 63 persen dari total barang konsumsi harian. Pertumbuhan penjualan makanan dan minuman itu meningkat 12,7 persen.

"Kategori makanan merupakan pendorong utama peningkatan penjualan," tuturnya. (art)

SBY Targetkan Surplus Beras 10 Juta Ton

Presiden Yudhoyono saat panen raya di Dharmasraya, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu. (Antara/ Maril Gafur)

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah akan menjadikan ketersediaan pangan sebagai program prioritas nasional. Pemerintah pun menargetkan surplus persediaan beras nasional.

"Surplus beras harus benar-benar luar biasa. Dari swasembada ke surplus beras harus berkembang dalam waktu 5-10 tahun," kata Presiden saat menutup Rapat Kerja Kabinet dan Gubernur di Istana Bogor, Selasa, 22 Februari 2011. Bahkan, SBY menargetkan surplus beras tiap tahun minimal 10 juta ton.

Karena itu, pemerintah kemudian memiliki sejumlah rencana, seperti membuka sejumlah lahan baru untuk persawahan, membangun food estate, perbaikan benih dan pupuk, teknik tanah dan penyuluhan, serta gerakan lawan hama. Sejumlah penelitian dan pengembangan pun disiapkan untuk menunjang teknologi pertanian.

Selain itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah teknis stabilisasi harga pangan. Salah satunya dengan melakukan operasi pasar dan memberantas penimbunan bahan pangan yang menyebabkan ketidakstabilan harga.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana, mengatakan, pemerintah akan meningkatkan stok beras nasional dari 1,5 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada April-Mei 2011. Jumlah itu akan terus ditingkatkan menjadi 3,5 juta ton.

"Cadangan beras yang cukup akan sedikit menahan kenaikan harga," kata Armida di Jakarta, Jumat, 18 Februari 2011. (art)

Penghematan Rp15 T untuk Program Pro Rakyat

VIVAnews - Pemerintah akan mengalokasikan dana hasil penghematan kementerian/lembaga sebesar Rp15 triliun untuk program-program pro rakyat. Salah satunya pembangunan perumahan bagi masyarakat tidak mampu.

"Jadi, penghematan ini kan mengejar Rp20 triliun. Sekarang ini kelihatannya masih Rp15 triliun. Kalau Rp15 triliun itu ada di masing-masing kementerian," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo usai rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Februari 2011.

Menurut Agus, rencana penggunaan dana hasil penghematan anggaran tersebut mengacu pada instruksi presiden yang berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat kecil, mulai dari nelayan hingga masyarakat yang tidak mempunyai rumah.

Selain dari penghematan anggaran, menurut Agus, pemerintah juga akan mengombinasikan anggaran pembangunan rumah bagi masyarakat miskin tersebut dari kegiatan corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah juga berencana untuk menyiapkan anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Perubahan yang sebelumnya dikordinasikan dengan Badan Anggaran DPR.

Meski akan memberikan perhatian pada program perumahan murah, menkeu tetap menjaga agar kondisi fiskal Indonesia sehat. Sebab, pemerintah juga memiliki berbagai komitmen antara lain perlunya cadangan risiko fiskal untuk  bahan bakar minyak (BBM), listrik, serta dukungan pada alat utama sistem senjata (alutsista).

Pemerintah Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi

VIVAnews- Pemerintah menunda pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi yang akan dilakukan April mendatang. Alasannya, adanya perkembangan harga minyak yang tinggi dapat meningkatkan inflasi dan persiapan uji coba di Jabotebek yang belum matang.

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan pembatasan itu dilakukan dengan beberapa asumsi seperti harga minyak mentah Indonesia, kajian yang dilakukan tim independen, dan tergantung dari kesiapan uji coba,

"Ada baiknya kita tunda itu, sampai kita tunggu hasilnya," ujar Hatta sesudah mengantar Presiden yang akan ke Brunei Darussalam, di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis, 24 Februari 2011.

Menurut dia, pemerintah harus realistis dan itu upaya untuk mencari solusi, bukan karena tidak tegas atau mencla-mencle.

Pemerintah akan membicarakan masalah itu dengan DPR setelah hasil kajian selesai. Dengan kenaikan harga minyak akhir-akhir ini, Hatta mengatakan, pemerintah belum merencanakan kenaikan harga BBM. Menurutnya situasi ini hanya berlangsung sementara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mulai pasrah jika pelaksanaan pembatasan BBM tersebut ditunda. "Mungkin kalau seandainya harus ada penundaan ya ditunda, yang penting harus efektif," ujar Agus di sela rapat gabungan Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2011.

Penundaan itu, menurut Agus, menunggu hasil kajian pembatasan premium yang dilakukan oleh tim independen dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia. Hasil kajian itu rencananya akan selesai pada Maret 2011 dan dikonsultasikan dengan Komisi VII DPR.

Jalur Prioritas Sumbang Pajak Rp1,2 Triliun

VIVAnews - Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) memberikan kontribusi sebesar 25 persen dari total impor Indonesia. Dari 25 persen tersebut, APJP menyumbang Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp1,2 triliun sepanjang 2010.

"APJP memiliki peran signifikan kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor industri pengolahan," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Thomas Sugijata di kantornya, Jakarta, Kamis 24 Februari 2011.

Menurut Thomas, perusahaan yang tergabung dalam APJP mendapatkan fasilitas barang yang diimpor tidak diperiksa fisik dan dokumen, sehingga waktu pelayanan di pelabuhan hanya 20 menit.

Dari sekitar 20 ribu importir yang terdaftar di Bea Cukai, hanya 97 importir yang mendapatkan fasilitas jalur prioritas. "Memang hanya satu persen dari total importir, tetapi dampaknya besar," kata Thomas.

Thomas memaparkan, dari 3.000 kontainer impor di Tanjung Priok, 10 persennya merupakan jalur prioritas. Jalur prioritas ini menghasilkan Penerimaan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) sebesar Rp1,2 triliun dan bea masuk total sebanyak Rp228 miliar.

"Bea Masuk dan PDRI menyumbang lebih dari 25 persen dari total nilai
impor. APJP itu bagai semut tapi mempunyai kekuatan seperti gajah," jelas Thomas.

Sementara itu, Ketua Umum APJP Gunadi Sindhuwinata mengatakan nilai impor perusahaan jalur prioritas mencapai Rp125 triliun. Sayangnya, baru sedikit perusahaan yang mendapatkan jalur prioritas karena sulitnya syarat mendapatkan fasilitas dari Bea Cukai ini. "Perusahaan tersebut tidak boleh ada cacat (bermasalah)," katanya. (umi)

Sabtu, 26 Februari 2011

Pemerintah Tunda Larangan Premium?

VIVAnews - Kementerian Keuangan pasrah jika pelaksanaan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dibatalkan atau ditunda. Pemerintah masih menunggu hasil kajian program yang direncanakan diterapkan 1 April 2011 tersebut.

"Mungkin kalau seandainya harus ada penundaan, ya ditunda. Yang penting harus efektif," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di sela rapat gabungan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2011.

Menurut Agus, hingga saat ini kementerian tetap berpegang pada kesepakatan DPR dan pemerintah yang akan menunggu hasil kajian dari pembatasan premium.

Jika hasil kajian menunjukkan larangan premium itu kurang bermanfaat dibanding beban yang harus ditanggung masyarakat, opsi penundaan bisa diterima. Pemerintah akan mempelajari dan melakukan sejumlah simulasi untuk mencari alternatif lain.

Terkait subsidi, menkeu ingin agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggenjot produksi minyak, sehingga lifting tidak menurun. Dia juga berharap harga BBM bisa kembali normal di tengah fluktuasi harga minyak dunia.

Sebagai catatan, pemerintah mengungkapkan penundaan larangan premium itu akan menyebabkan anggaran subsidi membengkak hingga Rp3 triliun. Asumsi itu mengacu harga minyak mentah dunia mencapai US$80 per barel.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga mengatakan tidak akan memaksakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jika hasil studi tim independen menganggap kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan saat ini. (art)

Ongkos Menunda Kenaikan Harga BBM Mahal

VIVAnews - Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai pemerintah hingga saat ini belum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah harga minyak dunia yang terus meningkat. Padahal, ongkos menunda kenaikan BBM lebih mahal dibandingkan menaikkan sedikit demi sedikit.

Menurut Faisal, sebenarnya tugas pemerintah membuat harga BBM menjadi fluktuatif mengikuti harga pasar dunia, sehingga rakyat terbiasa atas naik turunnya harga minyak. Selama ini, pemerintah lebih suka menahan kenaikan harga minyak.

"Lebih baik pemerintah sudah mulai menyicil menaikan harga BBM sedikit-sedikit untuk membiasakan masyarakat akan fluktuasi harga minyak," kata dia di Jakarta, Kamis, 24 Februari 2011.

Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi Rp1.000 per liter, pemerintah akan melakukan penghematan sekitar Rp20 triliun. Namun, ongkos penundaan akan memakan biaya lebih mahal. Pemerintah sebaiknya menyicil penyesuaian harga minyak sedikit demi sedikit, daripada langsung menaikkan harga terlalu tinggi misalnya Rp3.000 per liter.

"Jangan seperti kejadian di Iran, subsidi BBM mencapai US$450 miliar, akhirnya harga BBM naik empat kali lipat, itu ongkos penundaannya," tuturnya. "Kalau nanti harga minyak hingga US$120 per barel, ujung-ujungnya nanti pasti pemerintah mengatakan menyerah, tidak elok APBN ini habis Rp250 triliun untuk BBM, sehingga dengan berat hati pemerintah menaikkan," jelas Faisal.

Pemerintah, Faisal melanjutkan, lebih baik menciptakan mekanisme fluktuatif untuk harga BBM. Jika harga minyak dunia naik, harga BBM juga ikut naik. Kalau harga sedang turun, harga BBM tidak perlu diturunkan agar selisihnya ditabung jika ada kenaikan kembali, sehingga harga BBM tidak naik saat harga minyak sedang naik. (art)

Bertemu SBY, Lotte Siap Investasi Rp45 T

Ilustrasi Industri (Adri Prastowo)

VIVAnews - Lotte Group dari Korea Selatan  menyatakan siap berinvestasi di bidang petrokimia di Indonesia. Lotte akan membangun pabrik di Merak, Banten.

Chairman Lotte Group, Dong Bin Shin, mengatakan, perusahaannya telah berinvestasi di Indonesia sejak 1994. "Kami juga memiliki rencana investasi di petrochemical sekitar US$3-5 miliar (sekitar Rp27-45 triliun) di Merak, Banten," kata Dong usai pertemuan dengan SBY di Istana Bogor, Selasa, 22 Februari 2011.

Dia menjelaskan, tahun ini Lotte masih studi kelayakan terkait rencana tersebut. Investasi di bidang petrokimia tersebut akan berlangsung selama 4-5 tahun. "Diharapkan tahun depan sudah bisa ground breaking (pemasangan tiang pancang)," ujar Dong.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gita Wirjawan, mengatakan rencana investasi Lotte diharapkan dapat meningkatkan minat investor datang ke Indonesia. Gita bahkan berharap nilai investasi Lotte melebihi perusahaan baja yang juga berasal dari Korea Selatan, Posco. "Mungkin investasi Lotte bisa melebihi Posco. Investasi Posco kan US$6 miliar (sekitar Rp54 triliun)," tutur Gita.

Saat bertemu SBY, Gita melanjutkan, Lotte juga menyampaikan bahwa grup perusahaannya telah melakukan investasi di berbagai bidang, seperti ritel dan jasa. "Mereka janji akan melebarkan usaha," ucap Gita.

Selain investasi di bidang petrochemical, Lotte akan berencana membuka bisnis baru, yaitu Lotteria. "Itu semacam fast food, investasi yang kecil-kecil," ujar Gita.

Sebelumnya, Lotte Group pada November 2008 juga telah mengambil alih 100 persen saham Makro Indonesia yang mengoperasikan 19 gerai Makro. Akuisisi itu membuat Lottemart Wholesale menjadi perusahaan Korea pertama yang penetrasi pasar dalam industri ritel hipermarket di Indonesia.

Selain itu, Lotte Group melalui Lotte Shopping Co Ltd, mengincar bisnis Hypermart milik PT Matahari Putra Prima Tbk.

Popular Posts