Pemerintah Tak Mau Gegabah Batasi Premium
|
10.00 |
VIVAnews - Hingga kini, pemerintah belum juga memberikan kepastian program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, pemerintah menampik alasan ketakutan sebagai penyebab tertundanya pelaksanaan program ini.
"Untuk BBM, pemerintah harus hati-hati. Hati-hati itu bukan berarti takut. Tetapi prudent, artinya jangan suatu kebijakan itu menimbulkan distorsi pada pasar," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jalan Wahidin, Jakarta, Jumat, 29 April 2011.
Hatta menegaskan, pemerintah tidak dapat begitu saja mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi karena banyak faktor yang harus diperhatikan. Apalagi, jika pemerintah hanya menggunakan alasan kenaikan harga minyak dunia sebagai dasar untuk segera membatasi konsumsi BBM bersubsidi.
Selama ini, dia menjelaskan, pemerintah sedang merancang roadmap yang mengatur pemberian subsidi tepat sasaran, kuota BBM subsidi, serta anggaran yang dibutuhkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semua konsep-konsep yang digodok itu nantinya akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menurut Hatta, terdapat tiga hal penting yang menjadi perhatian khusus pemerintah dalam memutuskan program pembatasan BBM bersubsidi. Tiga faktor itu adalah daya beli masyarakat dengan memperhatikan dampak distorsi pada perekonomian nasional.
Kedua, subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah berjanji akan terus memperbaiki sistem penyaluran subsidi menjadi lebih baik.
Faktor ketiga adalah kemampuan fiskal. Ruang anggaran yang selama ini terbatas karena beban subsidi BBM nantinya bisa diperbaiki, sehingga penggunaan dana bisa diarahkan pada pembangunan infrastruktur.
"Jadi, kami bicara tidak dalam konteks reaktif terhadap sesuatu, tapi sistemnya yang betul-betul harus diperbaiki," kata Hatta.
Pemerintah sebelumnya merancang program pembatasan BBM bersubsidi dilaksanakan pada April 2011 khusus untuk wilayah Jabodetabek. Namun, program tersebut ditunda karena persiapan dianggap masih minim.
Pemerintah kemudian mewacanakan program pembatasan BBM bersubsidi akan dilaksanakan pada Juni 2011. Kali ini bukan hanya diterapkan di Jabodetabek, melainkan seluruh kota di Pulau Jawa. (art)
