Mengapa Perlu Bank Infrastruktur
|
18.03 |
VIVAnews – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung rencana pemerintah mendirikan bank infrastruktur. Pasalnya, perbankan yang ada belum mampu didorong membiayai proyek-proyek besar.
HIPMI juga menilai keberadaan bank infrastruktur cukup mendesak karena pemerintah memiliki banyak proyek yang bernilai ribuan triliun rupiah. Kendati demikian, HIPMI mengusulkan agar bank ini berpusat di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sebab kawasan ini sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur.
“HIPMI sangat mendukung, sebab bank yang ada termasuk bank Badan Usaha Milik Negara, sulit didorong untuk lebih ekspansif bagi pembiayaan infrastruktur,” kata Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Harry Warganegara, Selasa, 31 Januari 2012.
HIPMI mengusulkan agar bank infrastruktur dipusatkan di KTI atau bisa juga dihadirkan di wilayah Indonesia Tengah dan Barat. HIPMI melihat, KTI merupakan kawasan yang paling membutuhkan kehadiran dan layanan lembaga keuangan infrastruktur karena tingkat feasibilities berbagai proyek infrastruktur di kawasan ini masih rendah. Akibatnya, banyak bank umum tidak berminat membiayai berbagai proyek infrastruktur di sana meski potensi ekonominya sangat tinggi.
HIPMI menilai keberadaan bank infrastruktur justru sangat mendesak. Selain alasan di atas, bank infrastruktur dapat menjadi integrator atau hubungan antara lembaga keuangan dan berbagai proyek pemerintah yang tercakup dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI).
Harry mengatakan meningkatnya kredit yang mubazir atau undisbursed loan di sektor infrastruktur dari tahun ke tahun menunjukkan kian jauhnya konektivitas antara sektor keuangan dan riil. “Hal ini disebabkan sumber pendanaan di bank-bank umum belum bisa disesuaikan dengan pendanaan jangka panjang. Takutnya bisa mismatch. Maka kehadiran bank infrastruktur ini sangat penting,” ujar Harry.
Harry menambahkan, nantinya bank infrastruktur dapat memberikan pinjaman jangka panjang dengan bunga yang relatif rendah. Oleh sebab itu, bank ini dicarikan sumber pendanaan jangka panjang. “Dengan kian bagusnya citra investasi Indonesia dan adanya predikat layak investasi (investment grade), HIPMI menilai sumber dana jangka panjang terbuka lebar, termasuk dana-dana dari negara yang memiliki unlimited fund seperti China dan Timur-Tengah melalui penerbitan saham (IPO), emisi obligasi, dan pinjaman luar negeri,” katanya.
Ide pembentukan bank infrastruktur itu berasal dari sidang kabinet terbatas bidang perekonomian yang digelar Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Yudhoyono menyatakan, pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas pemerintah saat ini. Lewat program MP3EI pemerintah memprioritaskan pembangunan di bidang infrastruktur di seluruh Indonesia.
"Ada sisi lain, sisi perbankan. Ini harus kami pastikan semua tersedia. Ini harus kami lakukan agar semua terimplementasi," kata Yudhoyono di Kantor Presiden, Rabu, 25 Januari. (umi)
