Rapimnas Kadin Usung Agenda Infrastruktur
|
00.00 |
VIVAnews - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang akan berlangsung 1-3 April 2011 mengusung dua agenda utama, yaitu pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk akselerasi ekonomi daerah.
Ketua Steering Committee Rapimnas Kadin, Anindya N Bakrie, mengatakan, Rapimnas bertema “Realisasi Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas untuk Akselerasi Ekonomi Daerah Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN,” itu akan mendiskusikan beberapa tantangan yang dihadapi dunia usaha nasional, seperti di sektor infrastruktur.
"Selain akan membahas persoalan bottlenecking yang menghambat konektivitas, ada satu hal penting lain, yakni telematika atau teknologi yang dapat memperlancar konektivitas antar daerah," kata Anindya dalam keterangan tertulis Kadin di Jakarta, Rabu, 30 Maret 2011.
Ia menjelaskan, Rapimnas menjadwalkan pembicara kunci Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan menghadirkan 12 gubernur di provinsi Indonesia timur yang akan menyajikan paparan potensi dan tantangan di masing-masing daerah.
Anindya menegaskan, Rapimnas Kadin semakin penting bagi pengusaha dan pemerintah Indonesia sebagai forum konsolidasi menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.
Dia juga menjelaskan, pada acara pembukaan Rapimnas Kadin 2011 di Jakarta, akan ditandatangani 7 Nota Kesepahaman antara Kadin dengan sejumlah kementerian antara lain:
Pertama, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), mengenai kesepahaman untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal.
Kedua. Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengenai kesepahaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
Ketiga. Kementerian Luar Negeri, mengenai kerja sama peningkatan perdagangan dan investasi, serta pengembangan kapasitas dan kelembagaan dunia usaha.
Keempat. Kementerian Lingkungan Hidup, mengenai kemitraan strategis dalam kerangka visi dan misi untuk mengelola serta melindungi lingkungan hidup di Indonesia.
Kelima, Kementerian Perindustrian, mengenai kesepahaman pengembangan dan penguatan industri nasional, di antaranya terkait daya saing produk Indonesia, penyediaan lapangan kerja, pengembangan kemampuan kewirausahaan untuk industri UMKM, penyelamatan dampak negatif Free Trade Agreement serta mendorong Peningkatan Pembangunan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Keenam, BKPM, mengenai kesepahaman koordinasi pengembangan potensi penanaman modal pemberdayaan usaha dan promosi daerah.
Ketujuh, Kementerian Perdagangan, mengenai peningkatan koordinasi untuk memajukan perdagangan Indonesia.
Ketua Kadin, Suryo B Sulisto, menambahkan bahwa kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan Rapimnas Kadin mendatang sangat penting untuk mengakselarasi perekonomian nasional di tengah perkembangan dunia akhir-akhir ini.
Menurut dia, dukungan Presiden kepada peran swasta dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sangat jelas. "Pandangan pemerintah dan Kadin dalam berbagai aspek perekonomian, seperti kebijakan stimulus fiskal dan moneter sejalan. Hanya, permasalahan bottlenecking masih terjadi," ujarnya usai rapat badan pengurus lengkap Kadin di Jakarta.
