Mengapa BBM Perlu Dialihkan ke Gas?
|
22.03 |
VIVAnews - Pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tergabung dalam Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) menilai pemerintah harus bertindak cepat untuk menekan pertumbuhan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Konsumsi tahun ini diperkirakan melebihi konsumsi BBM 2011.
Ketua Hiswana Migas, Eri Purnomohadi, menjelaskan, jika tidak ada pengendalian, konsumsi BBM akan melebihi dari konsumsi 2011 yang telah melebihi kuota anggaran negara sebanyak 40,49 juta kiloliter (KL). Padahal, pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan kuota BBM subsidi sebanyak 37,5 juta KL.
"Lihat saja pertumbuhan sepeda motor pasti gila-gilaan. Asosiasi pengusaha sepeda motor sudah menaikkan target penjualan, artinya konsumsi bahan bakar juga akan meningkat," kata Eri Purnomohadi di Jakarta, Minggu 1 Januari 2012.
Menurut Eri, jika pemerintah serius menekan laju konsumsi BBM subsidi, pemerintah harus segera mengonversi BBM menjadi bahan bakar gas (BBG) yang lebih murah. Pengusaha sendiri siap jika diperintahkan membangun infrastruktur BBG di SPBU mereka.
Untuk membangun stasiun BBG, pengusaha SPBU membutuhkan investasi sebesar Rp1,5 miliar per SPBU. Investasi tersebut untuk menambah tangki timbun dan dispenser, karena tangki timbun BBM tidak dapat diubah menjadi BBG. "Konversi dari BBM ke BBG membutuhkan waktu 6 bulan untuk membangun infrastruktur," katanya.
Karena itu, dia meminta kepada pemerintah untuk memfasilitasi pinjaman bank dengan bunga yang kompetitif. Saat ini, pinjaman bank bunganya masih tinggi, sekitar 13 persen. "Indonesia bunganya termahal di ASEAN, 13 persen. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya 6 persen," katanya.
Ia mengatakan pemerintah harus mengikuti keseriusan pemerintah Thailand yang mengubah BBM menjadi BBG. Thailand, dia melanjutkan, dalam empat tahun membangun 400 mother station (depo BBG) dan saat ini telah ada 2,5 juta kendaraan di Thailand yang menggunakan gas. "Memang gas ini harus ada dobrakan dari pemerintah," katanya.
Untuk tahap awal, dia menyarankan dimulai dari Jakarta. Saat ini, terdapat 700 SPBU di Jakarta dan sekitarnya yang telah siap diinvestasikan menjadi BBG. Dengan memperbaiki margin gas menjadi Rp300-400 per liter setara Premium (LSP), maka pengusaha SPBU tidak akan menolak.
"Bayangkan penghematan subsidi BBM, 1 juta KL saja yang bisa dihemat Rp4 triliun," katanya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Presiden lebih memilih opsi pengendalian volume BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.
SBY juga akan menggunakan cara lain seperti mengubah konsumsi BBM menjadi bahan bakar gas agar dapat menghemat subsidi lebih banyak. "Penggunaan energi yang kurang tepat, katankanlah boros, akan kami pastikan tepat," paparnya.
Dengan menggunakan BBG, pemerintah menganggap bahan bakar tersebut akan lebih baik bagi lingkungan. Yudhoyono berjanji akan terus bekerja agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih sehat. (art)
