Pembatasan BBM Bukan Opsi Jangka Pendek
|
12.00 |
VIVAnews - Pemerintah menegaskan bahwa untuk sementara kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bukan pilihan yang tepat. Pemerintah meminta masyarakat agar lebih disiplin dalam pengunaan BBM.
"Pembatasan BBM is not an option. Kami masih menganggap bahwa jauh lebih baik menjaga disiplin masyarakat," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa 28 Juni 2011.
Sayangnya, lanjut Hatta, himbauan pemerintah agar masyarakat disiplin dalam mengunakan BBM bersubsidi tidak dihiraukan. Maka konsekuensinya pemerintah terpaksa meningkatkan kuota BBM bersubsidi pada APBN Perubahan 2011, Dari asumsi tahun ini yang hanya 38,6 juta kiloliter.
"Dari 38,6 juta kiloliter, kemungkinan angka kepalanya akan menyentuh empat," kata Hatta.
Menaikkan harga BBM, menurut Hatta, juga bukan menjadi pilihan yang tepat. Sebab, setelah menghitung dari seluruh perekonomian, jauh lebih baik melakukan pengetatan terlebih dahulu. Terlebih, mengingat harga minyak dunia yang mulai turun.
"Karena kalau menaikkan Rp500, inflasinya sekitar 0,7-0,8 persen, belum menghitung inflasi lainnya dan ini mendongkrak juga core inflation-nya," kata Hatta.
Jika core inflation meningkat, maka akan berdampak pada perekonomian. Tentu saja ini cukup riskan di tengah perekonomian dunia yang masih bergejolak.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo optimistis kuota BBM bersubsidi tak bakal melebihi kuota APBN 38,6 juta kiloliter. Asalkan, pemerintah segera melaksanakan pengendalian BBM bersubsidi.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan pembatasan BBM bersubsidi harus dilakukan tahun ini agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak lebih dari 2,1 persen.
