Moratorium TKI, Pastikan Lapangan Kerja Dulu
|
18.02 |
VIVAnews- Pengamat ekonomi Chatib Basri mengatakan pemerintah jangan hanya memutuskan menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri, namun juga harus menjamin penciptaan tenaga kerja dalam negeri. Jika Arab Saudi melarang tenaga kerja Indonesia masuk, hal itu merupakan kewenangan dari negara tersebut.
Bila pilihannya membiarkan tenaga kerja Indonesia diperlakukan secara buruk, lebih baik memang tidak ada pengiriman TKI ke Arab Saudi. "Akhirnya ini soal pilihan. Jika tenaga kerja diperlakukan secara buruk dan kita tidak bisa mengijinkan orang kesana untuk dianiaya, ya sudah" ujarnya saat dihubungi VIVAnews, Kamis, 30 Juni 2011.
Menurutnya pemerintah tak hanya sekedar melarang pengiriman TKI ke suatu negara, namun juga harus diselesaikan permasalahan yang terjadi. Jika melakukan moratorium, pemerintah harus memastikan lapangan kerja domestik tetap ada. Jika tidak, maka kehidupan di desa masih saja buruk, tidak ada penghasilan. Akibatnya orang tetap nekat menjadi TKI. Yang dikhawatirkan, para TKI itu tetap pergi namun secara ilegal.
"Itu malah berbahaya karena tidak ada perlindungan. Ini bisa berbahaya" ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah harus memiliki kebijakan serius dalam penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi harus baik agar pendapatan meningkat. "Revisi Undang Undang Tenaga Kerja jika diperlukan. Jika tidak orang akan pergi secara ilegal" katanya.
Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan pemberian izin kerja untuk pekerja sektor domestik dari Indonesia dan Filipina. Langkah ini dilakukan terkait keputusan moratorium kedua negara.
Seperti dimuat Straits Times, Kamis 30 Juni 2011, Kementerian Tenaga Kerja Arab mengatakan, penghentian pemberian visa kerja akan berlaku efektif mulai Sabtu, 2 Juli 2011. Alasannya, ini terkait tuntutan yang diajukan RI dan Filipina. Sebagai gantinya Arab akan merekrut pekerja domestik termasuk pembantu dari negara lain. (eh)
