Kuota BBM Tipis, Masyarakat Tak Perlu Panik

Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Sabtu, 03 Desember 2011

Kuota BBM Tipis, Masyarakat Tak Perlu Panik

VIVAnews - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina akan melakukan pengetatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi seiring dengan terus menipisnya kuota dan dikhawatirkan akan habis sebelum 2011 usai.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menjelaskan saat ini kebutuhan masyarakat terhadap BBM subsidi cukup tinggi sehingga BPH Migas dan Pertamina berupaya keras mengatur agar over kuota tidak terlampau tinggi. "Perkiraan over kuota 1,4 juta kiloliter menjadi 41,68 juta KL, saya berharap angka itu tak tercapai," kata Tubagus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis 30 November 2011.

Menurut dia, BPH Migas dan Pertamina akan berusaha keras menekan konsumsi dalam satu bulan penghujung tahun ini. Sisa kuota BBM bersubsidi tinggal sedikit karena terjadi over kuota di November yang disebabkan permintaan masyarakat cukup tinggi. Permintaan premium naik 8 persen dan solar 6 persen karena terjadi  pertumbuhan kendaraan bermotor 19,12 persen.

BPH Migas akan menyeleksi dan tidak langsung menyetujui persetujuan permintaan BBM yang diajukan  pemerintah daerah. Ia menilai selama ini pemda mengajukan permintaan kuota BBM melebihi kebutuhan sebenarnya di daerah. "Misalnya kebutuhan di daerah 15, tapi mintanya 20 maka kami distribusikan 15," katanya.

Ia meminta agar masyarakat tidak perlu panik dengan semakin menipisnya kuota BBM subsidi sehingga tidak akan ada panic buying yang menimbulkan kelangkaan BBM subsidi.

Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, Mochamad Harun menjelaskan jika Pertamina tidak melakukan pengkitiran maka over kuota akan lebih besar. Tingginya konsumsi BBM subsidi ini diakibatkan banyaknya penyalahgunaan BBM subsidi di daerah pertambangan seperti Kalimantan dan Sumatera.

"Waktu awal kami minta volume 42 juta KL tapi disuruh 38,5 juta KL karena ada program pengendalian. Hingga ditambah menjadi 40,49 juta KL. Namun pengendalian tidak berjalan, masalahnya kebutuhan masyarakat terus naik," katanya. (sj)

Popular Posts