Dana Mitigasi RI Atasi Krisis Belum Jelas
|
10.00 |
VIVAnews - Ancaman krisis ekonomi dunia disebabkan krisis utang Eropa membuat sejumlah negara terus berupaya melindungi perekonomian negaranya dari dampak-dampak yang mungkin timbul. Khusus Indonesia, pengamat ekonomi malah menilai langkah pemerintah dengan menggulirkan dana mitigasi dampak krisis ekonomi justru masih belum jelas.
"Dana mitigasi harus disiapkan, jujur sebenarnya kita tidak begitu jelas,"kata Ekonom Mandiri Group, Destry Damayanti, dalam konferensi pers bertajuk Market Outlook 2012, di kantornya, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2011.
Destry mengakui, pemerintah memang pernah mengatakan telah menyiapkan dana mitigasi krisis hingga Rp100 triliun. Namun, ternyata, dana mitigasi yang sudah jelas diketahui adalah intervensi pemerintah sebesar Rp4 triliun.
Dana sebesar Rp4 triliun tersebut, ujar Destry, rencananya akan dialokasikan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pada masyarakat tidak mampu. Namun, konsep itu dianggap tidak terlalu jelas jika digunakan sebagai langkah penanganan krisis ekonomi.
Hal lain yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah adalah keberanian untuk mengeluarkan dana lebih untuk membangun infrastruktur.
Dalam kondisi krisis yang tengah melanda perekonomian dunia saat ini, Destry menilai Indonesia tidak sepenuhnya bisa menghindari dampak dari bencana ekonomi itu. Salah satu dampak yang tak bisa dihindari adalah perlambatan ekonomi global.
"Kita tidak bisa menghindari perlambatan ekonomi global, ekspor turun 10 persen, impor turun 15 persen, dan perdagangan turun 14 persen," katanya.
Diakui Destry, Indonesia memang masih mengalami pertumbuhan terutama dari sektor riil. Namun, di sisi lain, Indonesia juga masih rentan bila kemungkinan sektor keuangan yang terkena dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia tersebut.
Dari pandangan ekonom Bank Mandiri tersebut, Indonesia setidaknya bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada ekonomi domestik. Kebijakan ekonomi yang dimaksud terkait sumber konsumsi masyarakat seperti peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, pengendalian inflasi di tingkat rendah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Kebijakan lain adalah penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran. Terakhir, menjamin pasokan barang di masyarakat.
Di segi investasi, pemerintah dinilai perlu mengeluarkan kebijakan yang bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan insentif usaha, serta melindungi industri domestik dari serbuan barang-barang impor.
Hal lain adalah membangun infrastruktur guna meningkatkan kapasitas ekonomi dan efisiensi nasional, mempertahankan suku bunga yang kompetitif, menciptakan kestabilan nilai tukar, dan politik.
Untuk kebijakan yang terkait dengan pengeluaran pemerintah, Destry menganggap perlu adanya optimalisasi fungsi anggaran, ekspansi anggaran, serta mendorong pembangunan infrastruktur.
"Kalau bisa mempertahankan pertumbuhan 6-7 persen tahun depan, maka Indonesia kira-kira pada 2020-2030 bisa jadi super power ke 6-7 terbesar dunia, karena memang terjadi pergeseran ekonomi dari barat ke timur," imbuhnya. (art)
