Konsumsi Naik, Pertamina Perketat Penjualan
|
22.02 |
VIVAnews - PT Pertamina memperketat penyaluran bahan bakar minyak ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjelang kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal itu seiring dengan peningkatan konsumsi BBM pada dua bulan pertama yang telah mencapai 12 persen di atas realisasi konsumsi pada periode yang sama tahun lalu.
Realisasi penyaluran bahan bakar minyak selama dua bulan pertama 2012 telah mencapai 7,02 juta kiloliter atau 18,79 persen dari kuota yang ditetapkan untuk Pertamina dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Realisasi tersebut lebih tinggi 755.000 kiloliter dari periode yang sama tahun lalu, yaitu 6,26 juta kiloliter.
Lonjakan konsumsi tertinggi terutama terjadi pada Premium yang mencapai 14 persen, yaitu dari 3,81 juta menjadi 4,35 juta kiloliter. Adapun solar, realisasi penyaluran mencapai 2,4 juta kiloliter atau lebih tinggi 12 persen dibandingkan dua bulan pertama 2012.
“Kalau melihat tren bulanannya, baik Premium dan Solar mengalami kenaikan konsumsi yang tinggi mulai Januari, yaitu masing-masing 12 persen dan 9 persen di atas realisasi periode yang sama pada 2011," kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, Mochamad Harun, dalam keterangan pers, Minggu, 11 Maret 2012.
Namun, realisasi penyaluran pada Februari menunjukkan tren kenaikan itu semakin tinggi, yaitu masing-masing 17 persen untuk Premium dan 15 persen untuk Solar.
Kendati penyaluran terus melonjak, Pertamina memastikan stok BBM secara nasional dalam posisi aman. Hingga akhir Februari, stok BBM nasional rata-rata mencapai 23,5 hari, dengan stok Premium 18 hari, Solar 24 hari, dan Kerosene 77 hari.
Harun mengatakan Pertamina telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, kepolisian, serta pemerintah daerah untuk mengantisipasi aksi pembelian berlebih untuk tujuan penimbunan menjelang kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi ditetapkan.
Bagaimana pun, dia melanjutkan, aksi penimbunan sangat merugikan, selain karena mengurangi hak konsumen lain, aksi tersebut juga berisiko bagi keselamatan lingkungan sekitar terkait dengan sifat BBM yang mudah terbakar.
Pertamina juga telah memerintahkan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi untuk mengimplementasikan aturan ketat dalam penyaluran BBM bersubsidi. Aturan tersebut seperti pelarangan penjualan melalui jeriken, kecuali kepada masyarakat yang jauh letaknya dari SPBU. Itu pun dengan syarat adanya surat rekomendasi dari kepolisian dan atau pemerintahan daerah setempat.
"Namun, harus diakui untuk implementasi aturan tersebut, kerap terkendala terkait dengan risiko yang harus dihadapi oleh operator SPBU yang bersinggungan langsung dengan masyarakat konsumen. Untuk itu, koordinasi dengan kepolisian sangat diperlukan agar ketentuan tersebut bisa berjalan,” tuturnya.
Pertamina juga menyalurkan BBM bersubsidi ke SPBU hanya terbatas pada kuota yang sudah ditetapkan, berapa pun adanya permintaan tambahan kuota yang diajukan.
"Kami tegaskan bahwa Pertamina tidak akan melayani permintaan tambahan kuota harian oleh SPBU, karena berapa pun BBM bersubsidi disalurkan, pasti akan habis dan kami sangat mengkhawatirkan hal itu hanya dimanfaatkan untuk aksi penimbunan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," ujarnya. (art)
