"Kerugian Pajak Terbesar di Sektor Migas"
|
00.01 |
VIVAnews - Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Nusron Wahid menyatakan potensi kerugian pajak negara terbesar berasal dari sektor pertambangan termasuk minyak dan gas (migas) khususnya yang melibatkan korporasi asing. Nusron mengemukakan potensi itu dapat terjadi karena sampai saat ini peraturan perpajakan pemerintah belum dapat menyentuh bisnis mereka.
"Ini kita dorong agar Dirjen Pajak memiliki peraturan yang jelas," kata Nusron saat ditemui usai diskusi 'Pembajak Pajak' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 3 Maret 2012.
Menurut Nusron, jika mampu mengatur perusahaan-perusahaan tersebut setidaknya negara akan mendapatan pendapatan sebesar Rp250 triliun setiap tahunnya. Jika itu terealisasi maka pemerintah tidak perlu menaikkan harga bahan bakar minyak. "Kita (akan) bisa membiayai infrastruktur kita," ujarnya.
Dia mengatakan potensi pendapatan negara melalui pajak masih besar. Bahkan dari sisi ini, dibanding negara-negara lain Indonesia tidak kalah jauh. "Tax ratio (perbandingan pendapatan pajak setiap tahun) sebanding negara-negara lain. Sampai angka 16-17 persen," ucapnya.
Kecipratan
Soal penyimpangan pajak, Golkar Nusron Wahid menyebutkan tidak ada pegawai di dinas perpajakan yang tidak memiliki uang banyak. Menurut Nusron, perpajakan adalah tempat kerja yang sangat bersentuhan dengan uang.
"Bagaimana mungkin orang bersentuhan dengan oli tidak kecipratan? Olinya seribu triliun selama satu tahun. Kalau dijejer di wilayah Indonesia, sampai mana itu uang?" kata Nusron.
Nusron menegaskan jika potensi adanya pelanggaran atau penyelewangan wewenang yang kemudian membuahkan tindak pidana korupsi, pencucian uang sampai pada penggelapan pajak sangat besar. Terlebih dengan sistem yang dia lihat masih bolong-bolong seperti saat ini.
"Tidak mungkin kalau tidak ada. Pasti ada," ujarnya.
Namun demikian, dia mengajak masyarakat untuk tetap objektif. Meskipun ada, pegawai-pegawai pajak berkelakuan seperti Gayus dan DW semakin menurun. Sementara angka perbaikan makin meningkat tajam.
"Dirjen Pajak perlu meningkatkan kinerja jangan sampai ada demoralisasi. Artinya, jangan sampai masyarakat menjuluki pegawai pajak dengan 'Gayus Dhana'. Itu yang akan menciptakan demoralisasi. Saya yakin di Dirjen Pajak, orang baik masih banyak," katanya. (sj)
