Soal BBM, RI Bisa Belajar Dari Malaysia
|
12.00 |
VIVAnews - Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Adi Putra Darmawan Taher mengingatkan bahaya yang mungkin timbul jika bahan bakar minyak (BBM) tidak dinaikkan.
Kendati demikian, ia meminta kepada Badan Urusan logistik (Bulog) untuk membuat pengaman stabilitas harga bahan pokok.
"Harga minyak sekarang sudah di atas US$100 per barel, sedangkan APBN-P kita mematok harga US$90 per barel sehingga keseimbangan budget terganggu," tutur Adi di sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Golkar Bali, di Sanur, Denpasar, Bali, Minggu 26 Februari 2012.
Anggota DPR dari Partai Golkar itu mengakui, kenaikan harga BBM tak bisa dihindari. Hanya saja, jalan keluar yang harus diambil pemerintah yakni mengeluarkan kebijakan untuk memberi kompensasi kepada mereka yang terkena dampak langsung atas kenaikan harga BBM tersebut.
Menurutnya, rencana kenaikan BBM mesti diiringi dengan skenario memberlakukan kembali pemberian Bantuan Tunai Lansung (BLT). Namun, untuk jangka panjang BLT bukan solusi tepat.
"Kalau mau kirim langsung kepada yang berhak melalui penyaluran rekening, tidak lewat birokrasi," kata Korwil Pemenangan pemilu Bali, NTB dan NTT Partai GOlkar itu. Selama ada disparitas harga di pasaran, urai dia, pasti akan ada penyelewengan.
Selain itu, jelas dia, Partai Golkar melihat skema kenaikan BBM yang dilakukan Malaysia bisa dijadikan contoh oleh Indonesia. Meski menaikkan harga BBM, Malaysia memberi proteksi kepada 17 kebutuhan bahan pokok.
"Malaysia bisa menjadi salah satu model skema kenaikan harga BBM. Jadi, diberi buffer oleh Bulog. Kita lebih menganut keseimbangan pasar," ungkap Adi.
Selain itu, Adi melanjutkan, hal utama yang mesti dilakukan pemerintah adalah pembangunan insfrastruktur. Dengan begitu, akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak.
"Jadi tak perlu banyak orang yang diberi subsidi. Income perkapita kita juga diharapkan tembus di kisaran angka Rp10 ribu," ujarya.
"Bappenas sudah merencanakan itu. Sudah dialokasikan dana Rp21 triliun untuk infrastruktur," tambah Adi. (adi)
