Pemerintah Siapkan Rp99 T untuk Kaum Miskin
|
22.01 |
VIVAnews - Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp99 triliun untuk program pengentasan kemiskinan pada 2012. Dana tersebut berasal dari gabungan Badan Usaha Milik Negara, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta swasta.
Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, program perlindungan sosial untuk pengentasan kemiskinan itu terdiri atas beberapa kluster. Pertama ialah Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Langsung Tunai dan lain sebagainya.
"Dan dana-dananya sekitar Rp69 triliun untuk 2012," ujar Hatta saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa 3 Januari 2012.
Kedua, dia melanjutkan, adalah program yang terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri. Ketiga, adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditargetkan dananya sekitar Rp30 triliun untuk 2012.
"KUR 2011 kan Rp11 triliun, tapi kenyataannya Rp26 triliun. Jadi, kami targetkan Rp30 triliun. Ini program untuk penguatan masyarakat yang ingin berusaha," tuturnya.
Keempat, adalah kluster yang berkaitan dengan program intervensi berkaitan dengan penyediaan listrik murah dan air untuk nelayan serta masyarakat miskin kota. Semua ini program prioritas 2012.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai bahwa kemiskinan Indonesia telah mencapai tahap kronis dan sulit dihilangkan. Rendahnya kapasitas penduduk dan tidak meratanya program bantuan pemerintah menjadi kendala.
Data BPS menyebutkan, jumlah penduduk sangat miskin pada September 2011 sebanyak 10.098 ribu orang atau 4,17 persen dari total penduduk. Sementara itu, penduduk sangat miskin sebanyak 19.791 ribu atau 8,19 persen dan penduduk hampir miskin 27.824 ribu atau 11,5 persen.
Menurut Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, Hamonangan Ritonga, banyaknya penduduk sangat miskin yang tinggal di daerah terpencil menjadi penghambat. Faktor lain adalah keterbatasan kapasitas individu.
"Jadi, kalau penurunan tiap tahun satu persen itu berat. Karena mereka yang kurang berdaya tinggal di daerah terpencil, jauh dari jangkauan pemerintah. Kalaupun ada beras miskin, misalkan, terkadang mereka tidak dapat," ujar Hamonangan, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin 2 Januari 2012.
Hamonangan mengungkapkan, program bantuan pemerintah di pelosok daerah kerap kali tidak tepat sasaran. Padahal, BPS telah mempunyai data penduduk sangat miskin tersebut.
Program bantuan yang tepat pada penduduk kronis ini, dia melanjutkan, ialah bantuan bahan makanan pokok. Bantuan Kredit Usaha Rakyat dan infrastruktur pertanian tidak terlalu banyak berpengaruh.
"Konsep pemberdayaan kurang tepat sama mereka. Mereka dikasih traktor, KUR, tidak mampu mereka. Mereka mungkin tidak akan bisa mengembangkan usahanya karena kapasitasnya rendah," tuturnya.
Pengentasan kemiskinan yang mencapai 0,13 persen, dia menambahkan, tergolong rendah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pengentasan kemiskinan ditargetkan satu persen selama satu tahun.
"Ini sudah sembilan bulan baru turun segitu (0,13 persen). Mau tidak mau, (program) tepat sasaran sangat diperlukan," ujarnya. (art)
