Uji Kelayakan, Muliaman Usung 9 Program
|
12.00 |
VIVAnews- Deputi Muliaman Hadad memaparkan sejumlah visi misinya dalam uji kelayakan (fit and proper test calon Deputi Gubernur BI di Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi XI). Ia mengusung tema "Memantapkan Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Keuangan serta Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Inklusif."
Menurutnya ada beberapa tantangan di tengah kekhawatiran krisis global, yaitu pertama, pemburukan ekonomi. Kedua, penyediaan infrastruktur dan peningkatan produktivitas untuk efisiensi. Ketiga, peningkatan koordinasi. Keempat, menjamin pelaksanaan pengaturan lembaga keuangan khususnya bank dalam transisi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Muliaman memaparkan ada sembilan agenda besar yang harus dilakukan BI. Pertama, penataan dalam menjaga sistem keuangan. Ia mendukung amandemen UU Bank Indonesia agar memberi mandat lebih riil bagi BI, terutama makro prudential. Hal ini juga termasuk koordinasi manajemen protokol krisis.
Kedua, angka inflasi nasional berasal dari daerah. Ia mengajukan perluasan peran Kantor BI di daerah yang belum memiliki rumusan komprehensif. "Peran BI akan diperjelas, karena tidak hanya inflasi tetapi kestabilan sektor keuangan di daerah," ujarnya dalam uji kelayakan di Komisi XI DPR, Selasa, 6 Desember 2011.
Ketiga, menjamin masa transisi ke OJK lancar. BI menyiapkan beberapa rumusan terkait organisasi pasca OJK, termasuk sumber daya manusia. Hal ini bisa memberikan kepastian kepada pihak terkait dan kepastian kebijakan tetap lancar.
Keempat, pengembangan perbankan syariah. Kelima, membangun peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Keenam, penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ketujuh, mendorong keuangan inklusif. Menurutnya semakin baik akses masyarakat terhadap jasa keuangan memungkinan pertumbuhan yang inklusif. "Saya ingin mendorong akses terhadap sumber pembiyaan, terutama UKM. Masih ada 60 persen penduduk yang belum memiliki akses perbankan," ujarnya.
Kedelapan, perlindungan konsumen. Menurutnya siapa saja yang menjual produk harus lebih transparan, termasuk transparansi terkait suku bunga. Kesembilan, penyiapan industri perbankan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Menurutnya terdapat tiga agenda besar yaitu pembangunan infrastruktur untuk mendukung industri perbankan, capacity building, dan harmonisasi aturan.
"Ini terkait asas resiprokal, seperti peninjauan terhadap sistem perizinan agar kita bisa mengukur tingkat persaingan lebih kondusif," ujar Muliaman.
