Swasta Minta Soal Kontrak Migas Transparan
|
08.00 |
VIVAnews - Indonesian Petroleum Association meminta agar pemerintah bertindak transparan dan memutuskan minimal 10 tahun sebelumnya memutuskan kebijakan perpanjangan Kontrak Kerja Sama blok migas yang akan berakhir.
Presiden IPA, Jim W. Taylor menyatakan, banyak KKS blok migas yang akan segera berakhir, namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai proses perpanjangan KKS blok migas.
"Penundaan dalam perpanjangan kontrak akan berpengaruh kepada rencana investasi dan produksi blok migas tersebut, karena blok migas merupakan investasi jangka panjang," katanya di Jakarta, Rabu 7 Desember 2011.
Taylor meminta agar proses perpanjangan KKS sebaiknya jelas dan transparan untuk memberikan kerangka waktu yang diperlukan bagi KKS blok migas untuk merencanakan dan mengembangkan penemuan baru yang besar, terutama untuk proyek-proyek gas.
Apalagi, lanjutnya, untuk mengamankan pasokan energi di Indonesia diperlukan upaya yang agresif, investasi baru dalam jumlah sangat besar, dan regulasi yang mendukung. Namun, kenyataan yang ada saat ini adalah tren investasi eksplorasi di Indonesia guna mendapatkan cadangan minyak dan gas terus menurun beberapa tahun terakhir.
"Rata-rata capex (belanja modal) kontraktor migas 2011-2015 hanya US$12 miliar. Jadi, untuk meningkatkan penemuan cadangan baru dibutuhkan capex dua kali lipatnya," katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden IPA, Sammy Hamzah menjelaskan sebaiknya pemerintah mempunyai visi yang jelas sebelum mewacanakan akan memberikan kontrak-kontrak blok migas yang segera berakhir kepada perusahaan migas nasional.
Sebaiknya, dia menambahkan, pemerintah mengukur kemampuan perusahaan migas nasional sebelum memberikan blok migas.
"Jangan hanya yang penting nasional, namun nantinya malah merugikan industri migas Indonesia. Juga, jangan sampai saat diserahkan ke perusahaan migas nasional malah produksi turun," ujarnya. (sj)
