Ronald: Bahan Baku Uang Kertas Masih Impor
|
14.00 |
VIVAnews - Bank Indonesia mengungkapkan bahwa kebutuhan akan kertas uang di Indonesia selama lima tahun terakhir mencapai 6.952 ton per tahun. Hingga saat ini, sebagian besar bahan baku uang masih impor dengan penggunaan anggaran sampai dengan Rp400 miliar per tahun.
"Saat ini, kendala yang dirasakan oleh kami adalah kurangnya suplai dan tingginya dominasi asing dalam pemenuhan bahan mentah uang, di antaranya adalah kapas. Padahal, negeri kita kaya dengan sumber dayanya," kata Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran BI, Ronald Wass dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon deputi gubernur BI di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin 5 Desember 2011.
Dia memaparkan kendala itu dalam makalah uji kelayakan bertema "Peran Bank Sentral Dalam Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Indonesia".
Menurut Ronald, masyarakat Indonesia harus berani menggerakkan potensi domestik dalam pengadaan bahan uang. Sebab, program ini bukan semata-mata menyediakan bahan mentah.
Namun, dengan meningkatkan kebutuhan setiap tahun, progam ini juga termasuk pemberdayaan petani karena secara tidak langsung dapat menggerakkan roda perekonomian Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur.
"Tidak hanya dari pemenuhan bahan mentahnya, namun juga tentunya pengelolaannya menjadi bahan baku. Di salah satu negara Asia sudah dibuat satu pusat pengelolaan bahan mentah menjadi bahan baku khusus uang yang dikelola pemerintah, bank sentral dan dunia usaha," ungkapnya.
Tujuan dari program ini adalah, lanjutnya, untuk memperkecil kesenjangan antara kebutuhan dan suplai dalam pengadaan bahan kertas uang, sehingga mampu menekan laju impor.
"Saya mengerti dan sadar bahwa dibutuhkan pembahasan panjang mengenai rencana ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Namun, tidak ada salahnya jika pengelolaan rupiah sudah kita pikirkan sebagai windows of opportunity pemanfaatan potensi alam yang ada di Indonesia," ujar Roland.
Pada prinsipnya, sambung Ronald, tujuan dari pemikiran ini adalah efisiensi, keamanan nasional, dan kemampuan mengerakkan roda perekonomian nasional dengan langsung melibatkan usaha mikro dan kecil. (ren)
