Menkeu Pastikan Tak Revisi Pertumbuhan 6,7%
|
16.00 |
VIVAnews - Pemerintah memastikan untuk tidak merevisi pertumbuhan ekonomi pada 2012. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tetap dipatok sebesar 6,7 persen.
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan, meski negara-negara Asia Tenggara diproyeksikan mengalami koreksi pertumbuhan, dirinya optimistis hal itu tidak akan terjadi di Indonesia. Sebab, investasi langsung di Indonesia akan bergairah pada tahun depan.
"Rasanya kok kalau ada koreksi, tidak sedalam itu ya di Indonesia. Kami melihat dari estimasi pada ASEAN saja," ujar Agus saat ditemui usai mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu 7 Desember 2011.
Untuk ekonomi ASEAN, dia melanjutkan, koreksi pertumbuhan masih di antara 0,1-0,2 persen. Indonesia yang saat ini terus membenahi sektor infrastruktur, menjadi salah satu nilai tambah.
"Kita juga melihat begitu banyak minat dunia untuk foreign direct investment. Saya ingin sampaikan bahwa kita tetap akan berupaya tumbuh 6,7 persen," katanya.
Krisis global saat ini, dia menambahkan, telah menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk itu, pemerintah maupun Bank Indonesia sudah sejak dua bulan terakhir terus melakukan persiapan dan mengamati perkembangan dunia, salah satunya melalui program Protokol Manajemen Krisis.
"Pada saat krisis, mini-mini krisis yang lalu, pada 15 September dan pada Oktober, itu semua telah memberi sinyal kepada kita untuk meresponsnya," tuturnya.
Agus mengatakan, perhatian khusus Presiden itu menjadi sinyal bagi masyarakat Indonesia untuk waspada. Masyarakat dalam hal ini bukan saja pemerintah, tapi juga pemda dan dunia usaha.
"Salah satu yang kita lakukan itu tidak hanya me-review aspek fiskal, moneter, dan keuangan. Keuangan itu maksudnya tidak hanya investasi, perdagangan, tapi sektor riil," tuturnya.
Tidak hanya itu, Agus menjelaskan bahwa perhatian pemerintah dalam antisipasi krisis global juga pada keamanan sosial. "BLT hanya satu alternatif. Tapi, yang paling utama merespons terkait kesehatan, pendidikan, dan program nasional pemberdayaan masyarakat. Kita ada dana untuk sosial itu kira-kira Rp2 triliun," imbuhnya. (art)
