Bank Dunia: RI Hadapi Masalah Belanja Modal
|
22.00 |
VIVAnews - Bank Dunia mengingatkan rendahnya belanja modal dapat memengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian.
Vice President and Head of the Poverty Reduction and Economic Management Bank Dunia, Otaviano Canuto dos Santos Filho, mengatakan, pemerintah harus memperhatikan kualitas penyerapan anggaran.
"Tetap ada tantangan yang perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran. Penyerapan anggaran 2010 masih di bawah 90 persen, ada masalah belanja modal," kata dia dalam seminar internasional bertajuk "Linking Performance Evaluation to Budgeting" di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin 5 Desember 2011.
Indonesia, dia menambahkan, memiliki masalah penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran baru optimal di akhir tahun. Salah satu upaya untuk memperbaikinya adalah keterbukaan informasi anggaran.
"Ada keperluan untuk memperkuat informasi anggaran, orang-orang menantikan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan itu," tuturnya.
Otaviano menilai, secara umum Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan dalam peningkatan kinerja anggaran. Terlihat dalam pencapaian ekonomi, Indonesia telah memiliki pertumbuhan ekonomi di atas enam persen. Kondisi itu membutuhkan disiplin keuangan dan kinerja yang baik di sektor fiskal.
"Kehati-hatian fiskal sudah dilakukan dalam perencanaan. Indonesia telah mencapai apa yang di negara lain membutuhkan banyak waktu. Indonesia bisa singkat," ujarnya.
Sebelumnya, Indeks Keterbukaan Anggaran Indonesia pada 2010 versi International Budget Partnership (IBP) memiliki skor keseluruhan 51 dari 100. Skor ini cukup tinggi dibanding rata-rata 33 negara di kawasan Asia Pasifik. Tapi, Indonesia masih tertinggal dari Filipina dengan skor 55 dan Papua Nugini dengan skor 71. Skor Indonesia pada 2008 sebesar 54.
Hasil survei itu menyebut audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak cukup memadai, karena tidak cukup sumber daya, tidak bisa melakukan penyelidikan audit legislatif yang cukup, dan tidak melakukan pelaporan yang cukup baik atas langkah eksekutif.
IBP merekomendasikan Indonesia agar menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Akhir Tahun di situs pemerintah, membuat dan menerbitkan anggaran warga (citizens budget), memberi kesempatan publik hadiri dengar pendapat legislatif mengenai anggaran, dan memperkuat pengawasan legislatif dan BPK. (art)
