Renegosiasi Kontrak, Porsi Rakyat Harus Besar
|
01.02 |
VIVAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengklaim pemerintah sudah meminta sejumlah perusahaan Amerika Serikat untuk melakukan renegosiasi kontrak karya di Papua.
Ia menyatakan, hal tersebut sudah dikomunikasikan dengan duta besar AS di Indonesia.
"Tadi pagi kita sudah list, sudah bertemu dengan duta besar Àmerika Serikat. Saya minta, tentu ini sudah ada kontrak 50 tahun yang lalu, cara berpikirnya waktu itu kan berbeda. Jadi, sekarang bisalah ada negosiasi ulang," kata Jero saat ditemui di TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Senin 13 Oktober 2011.
Menteri asal Partai Demokrat itu menuturkan, negosiasi ulang harus dilakukan, mengingat kontrak-kontrak yang ada sekarang pada umumnya sudah diteken 30 tahun yang lalu. Untuk itu, sudah saatnya bagi perusahaan asing memberikankan keuntungan lebih banyak bagi Indonesia dari sebelumnya. "Perbaiki sedikit. Porsi yang untuk rakyat Indonesia mbo ya ditambah," katanya.
Namun demikian, politisi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan, Presiden enggan mencari siapa yang salah dalam persoalan eksplorasi perusahaan asing itu di bumi Indonesia.
Jero mengaku melihat ada situasi yang berbeda, yang mengharuskan penguasa saat itu, sehingga akhirnya meneken kontrak dengan mereka. "Saat ini suasananya sudah merdeka, demokratis. Tentu, saya minta pada pihak-pihak yang akan direnegosiasi jangan pokoknya nggak bisa, kalau pokoknya-pokoknya, nanti nggak jalan semua," ujarnya.
Dia menambahkan, persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan cara tergesa-gesa. Sebab, membutuhkan pikiran tenang dan waktu yang cukup untuk mendapatkan hasil yang terbaik. "Jadi, nanti kalau ada konsesi baru kita harus (berpedoman) dengan era sekarang. Dimana porsi untuk rakyat, untuk bangsa itu lebih gede," kata Jero.
