'Program 1.000 Menara Jangan Salah Sasaran'

Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Kamis, 03 November 2011

'Program 1.000 Menara Jangan Salah Sasaran'

VIVAnews - Kementerian Perumahan Rakyat sudah berganti kepemimpinan, namun secara umum kinerja kementerian hingga Oktober 2011 masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup berat.

"Dalam hal ini, program 1.000 tower (menara) yang sampai saat ini menyisakan kebingungan di pihak konsumen dan pengembang. Sebab, saat memasuki 2009-2011, hampir tidak ada lagi pembangunan proyek rusunami (rumah susun sederhana milik) yang baru," kata pengamat properti, Ali Tranghanda di Jakarta, Kamis 3 November 2011.

Ali menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena belum adanya kepastian hukum, prioritas pembangunan, dan arah yang jelas bagi program pembangunan 1.000 menara.

"Belum adanya prioritas yang jelas, menyebabkan pembangunan rusunami menjadi sporadis mengikuti kemajuan pengembang dan dalam perjalanannya banyak pengembang rusunami yang menjual unit-unitnya lebih tinggi dari patokan harga rusunami subsidi, sehingga mengakibatkan program salah sasaran," kata Ali.

Kemudian, terkait fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), menurut Ali, program tersebut merupakan terobosan yang baik secara konsep dan teori, tapi masih lemah di lapangan.

"Mekanisme di lapangan terkait dengan NPWP dan SPT, juga jaminan Askrindo belum jelas, sehingga menghambat realisasi FLPP. Realisasi FLPP yang masih rendah mengharuskan menteri Perumahan Rakyat bekerja keras untuk dapat menyosialisasikan dan mempercepat tercapainya target yang ada," ujar Ali.

Selanjutnya, program rumah murah, bagi Ali, juga baik secara konsep. Namun, tanpa adanya kerja sama antara BUMN dan pemerintah daerah, dapat dipastikan program tidak akan berjalan. "Maka perlu pengaturan dan koordinasi yang lebih baik antara Kemenpera dan BUMN serta Pemda terkait dengan perencanaan tata ruang dan penyediaan," kata dia.

Meskipun, Ali melanjutkan, telah banyak kota dan kabupaten yang menandatangani nota kesepahaman (MoU), perencanaan tata ruang yang belum terlaksana menjadi kendala di beberapa daerah.

Sementara itu, program swadaya dan peremajaan lingkungan kumuh, menurut Ali, juga belum berjalan sebagaimana mestinya. "Diperkirakan, malah semakin bertambahnya lingkungan kumuh," ujar Ali. (art)

Kerja di rumah

Popular Posts