Gubernur BI: Ekonomi RI Dikelola Secara Naif
|
02.00 |
VIVAnews - Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, mengatakan perekonomian Indonesia selama ini dikelola dengan cara yang naif. Padahal pengelolaan ekonomi sesungguhnya tidak cukup menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
"Memang cukup lama ekonomi dikelola agak naif terhadap dinamika global. Ada satu pandangan yang cukup lama berkembang bahwa dengan mekanisme pasar saja cukup, tidak perlu membangun mekanisme perlidungan diri pada saat ada gejolak," kata Darmin.
Dia saat itu memberi sambutan pada Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2012 : Badai Krisis Ekonomi dan Jebakan Liberalisasi oleh INDEF, di Mezzanine Ballroom, Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 30 November 2011.
Untuk itu, Darmin menuturkan, BI membuat beberapa langkah pengamanan maupun proteksi yang memang tidak bisa dilakukan secara radikal. Salah satu bentuk proteksi itu akan diberlakukan efektif pada 1 Januari 2012 mendatang yaitu kebijakan penyimpanan devisa wajib ekspor.
"Semua kaget, padahal Malaysia dan Thailand sudah puluhan tahun lalu memberlakukan kewajiban devisa hasil ekspor tersebut," ungkapnya.
Bahkan, pemerintah Thailand memberlakukan kebijakan yang lebih jauh dari sekadar penyimpanan devisa wajib ekspor. Thailand memberlakukan kebijakan bahwa dana yang telah masuk di bank dalam negeri, wajib dikonversikan ke dalam mata uang bath (mata uang Thailand) sehingga dengan pemberlakuan itu negara akan mengetahui permintaan valuta asing (valas) di negaranya.
"Tapi kita tidak ada. Undang-undang kita mengatakan semua bebas. Pembangunan ini naif, bahkan ketika kita mulai menurunkan BI rate, kita menjelaskan kita akan berbicara dengan perbankan, rencana bisnis bank bagaimana bisnis ini, itu ramai, banyak istilah aneh keluar," kata dia.
Terakhir, lanjut Darmin, bagi orang yang belajar mengenai perekonomian sangat paham bahwa mekanisme pasar adalah mekanisme yang paling efisien. "Kalau tidak efisien mesti ada yang tidak beres, market conduct, Sumbernya dari market struktur," kata dia.
Ketidakpastian Hukum
Disamping itu, BI juga menilai masih banyak terdapat masalah ketidakpastian hukum yang dianggap berlarut-larut dan melalui berbagai macam proses peradilan. "Kita percaya bahwa ada yang bisa diperbaiki," katanya.
Pada dasarnya, kata Darmin, sepanjang beberapa gelintir perusahaan bisa membentuk harga secara sepihak, maka itu adalah masalah struktur pasar.
"Krisis bisa datang dari negara lain, yang kita tidak ada hubungan sama sekali. Tapi bisa tiba-tiba datang kalau kita tidak punya self assurance (kepastian diri)," kata dia. (ren)
