Krisis Eropa, RI Bisa Percepat Revisi APBN

Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Jumat, 07 Oktober 2011

Krisis Eropa, RI Bisa Percepat Revisi APBN

VIVAnews – Krisis utang di Eropa yang sebelumnya diprediksi segera membaik, justru malah memburuk. Bahkan, kondisinya lebih buruk dari yang diperkirakan. Untuk itu, pemerintah Indonesia mewaspadai imbas dari semakin buruknya krisis di Eropa tersebut karena dikhawatirkan bisa berdampak pada target pertumbuhan ekonomi yang telah dipatok.

“Sejak awal kami sudah merancang angka pertumbuhan ekonomi di APBN tahun anggaran 2012 sebesar 6,7 persen. Besaran angka pertumbuhan itu sama dengan laporan pengantar nota keuangan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2011,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo, di Nusa Dua, Bali, Senin 3 Oktober 2011.

Agus mengaku, saat ini pemerintah mengawasi ketat iklim investasi dan pertumbuhan di sektor lain agar bisa tetap terjaga dengan baik. Hal itu seiring target pertumbuhan ekonomi global yang juga terus direvisi.

"Awalnya pertumbuhan dipatok 4,4 persen lalu turun menjadi 4 persen. Dalam beberapa pertemuan terakhir, diperoleh kesimpulan jika pertumbuhan ekonomi terus menurun, maka koreksinya tahun depan adalah 3 persen saja," ujar Agus.

Menurut dia, kondisi itu yang harus diwaspadai pemerintah Indonesia. Meski secara langsung Indonesia tak terdampak masalah keuangan yang ada di Eropa dan Amerika Serikat, banyak perbankan di kawasan itu yang saat ini dalam kondisi sulit terkait kepercayaan dan likuiditas.

Sebagai informasi, pasar Eropa sebagian besar bukanlah mitra dagang langsung dari para pengusaha Indonesia.

"Tapi, mereka memiliki portofolio yang ada di Asia, termasuk Indonesia. Jadi, kita mesti mempersiapkan diri dengan baik," tutur Agus.

Sementara itu, mengenai relevansi target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok 6,7 persen, Agus menyiratkan pesimisme. Ia mengaku terus menjalin komunikasi dengan DPR untuk mewaspadai hal itu.

"Komunikasi dengan DPR tetap dijaga. Target tetap 6,7 persen. Tapi, kalau berdampak buruk kami akan ajukan APBN-P lebih awal,” imbuhnya. (Laporan: Bobby Andalan | Bali-art)

Kerja di rumah

Popular Posts