Golkar Beri Catatan Defisit Anggaran
|
00.00 |
VIVAnews - Fraksi Partai Golkar di DPR memberikan catatan pada langkah pengurangan defisit anggaran. Pengurangan defisit sepatutnya dilakukan sejak perencanaan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN).
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR, Melchias Markus Mekeng, saat memberikan laporan dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 28 Oktober 2011. "Persetujuan penggunaan optimalisasi untuk pengurangan defisit sebesar Rp1,6 triliun seharusnya dilakukan sejak perencanaan RAPBN," katanya.
Adapun sumber pembiayaan defisit tersebut, ujar Melky, berasal dari pembiayaan non utang sebesar negatif Rp9.544,5 miliar, dan pembiayaan utang sebesar Rp133.564,5 miliar.
Kesepakatan besaran defisit dalam APBN 2012, adalah Rp124 triliun. Hal ini berdasarkan perhitungan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.311,38 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp1.435,4 triliun.
Terkait pembiayaan defisit ini, lanjutnya, Badan Anggaran DPR turut memberi catatan. Pertama, meminta kepada pemerintah melakukan audit terhadap piutang macet melalui restrukturisasi 28 BUMN sebesar Rp12,4 triliun, 108 Pemda sebesar Rp800,8 miliar, dan 175 PDAM sebesar Rp4,6 triliun," imbuhnya.
Kedua, alokasi SLA Lanjutan untuk PT PLN sebesar negatif Rp3.918,7 miliar, dan alokasi SLA baru sebesar negatif Rp2.853 miliar. "Serta alokasi SLA Baru untuk PT Pertamina sebesar negatif Rp898,4 miliar dibintangi dan dibahas lebih lanjut di Komisi VII DPR," katanya.
Ketiga, alokasi untuk seluruh SLA Lanjutan untuk PT SMI sebesar Rp880 miliar dibintangi dan dibahas lebih lanjut di Komisi XI DPR RI.
Asumsi makro tetap
Sementara itu, dalam asumsi makro di APBN 2012 tidak banyak berubah. Perubahan hanya terjadi pada variable tingkat suku bunga SPN 3 bulan.
Melky mengatakan, asumsi makro yang tidak mengalami perubahan ialah pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, inflasi 5,3 persen, nilai tukar Rp8.800 per dolar AS, harga minyak US$90 per barel, dan lifting minyak 950 ribu barel per hari.
"Sedangkan tingkat suku bunga SPN 3 bulan dari kesepakatan enam persen dan RAPBN 2012 menjadi 6,5 persen," tuturnya.
Terhadap asumsi tersebut, Banggar memberikan catatan agar pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Caranya melalui optimalisasi penyerapan anggaran.
"Banggar berpendapat bahwa pemerintah perlu menyederhanakan proses birokrasi dalam penyerapan anggaran," katanya.
Selain itu target pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, tambahnya, harus dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan angka kemiskinan sebesar 10,5 sampai 11,5 persen. Penyerapan tenaga kerja dengan satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 450 ribu tenaga kerja melalui penyediaan lapangan kerja baru.
"Dan penurunan tingkat pengangguran terbuka 6,4 sampai 6,6 persen," imbuhnya.
Terkait lifting minyak, Melky mengatakan bahwa Fraksi PDI-P memberikan catatan untuk mendorong percepatan revisi UU migas dan mempersiapkan arah kebijakan untuk penggunaan energi alternatif, seperti gas dan batu bara.
"Serta pemerintah diminta untuk membuat skema yang mendorong penemuan sumber minyak baru," katanya.
