Rumah Murah untuk Warga Eks Timtim
|
04.00 |
VIVAnews - Pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp400 miliar untuk mendukung proyek rumah murah untuk rakyat. Dana tersebut penggunaannya didominasi untuk pembiayaan pembangunan rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT) bagi para warga eks Timor Timur.
Menurut Menteri Negara Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, dana sebesar Rp300 miliar digunakan untuk mendukung proyek rumah murah di NTT. Dengan dana tersebut diestimasi dapat membangun sekitar 5.600 rumah.
"Ini seperti yang diinstruksikan presiden, rumah murah untuk warga eks Timor Timur dan masyarakat setempat," kata Suharso usai menghadiri Rakor di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa 2 Agustus 2011.
Pembangunan rumah di NTT tersebut diharapkan segera terealisasi. "Kami usahakan diselesaikan tahun ini juga," ujar Menpera.
Sementara itu, dana sisa dari anggaran itu, Menpera menambahkan, akan digunakan sebagai Bantuan Langsung Umum (BLU) untuk pembiayaan perumahaan. "Itu dana bergulir BLU," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan cetak biru rumah murah bagi masyarakat tidak mampu dengan harga sekitar Rp20-26 juta. Cetak biru itu mencakup luas rumah, harga, lokasi perumahan, dan jadwal pelaksanaan pembangunan.
Pemerintah juga akan mengalokasikan dana hasil penghematan kementerian dan lembaga untuk program-program pro rakyat. Salah satunya pembangunan perumahan bagi masyarakat tidak mampu.
"Jadi, penghematan ini kan mengejar Rp20 triliun. Sekarang ini kelihatannya masih Rp15 triliun. Kalau Rp15 triliun itu ada di masing-masing kementerian," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta.
Menurut Agus, rencana penggunaan dana hasil penghematan anggaran tersebut mengacu pada instruksi presiden yang berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat kecil, mulai dari nelayan hingga masyarakat yang tidak mempunyai rumah.
Selain dari penghematan anggaran, menurut Agus, pemerintah juga akan mengkombinasikan anggaran pembangunan rumah bagi masyarakat miskin tersebut dari kegiatan corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan swasta dan BUMN.
Pemerintah juga berencana menyiapkan anggaran khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Perubahan yang sebelumnya dikordinasikan dengan Badan Anggaran DPR.
Meski akan memberikan perhatian pada program perumahan murah, Menteri Keuangan akan tetap menjaga agar kondisi fiskal Indonesia sehat. Sebab, pemerintah juga memiliki berbagai komitmen antara lain perlunya cadangan risiko fiskal untuk bahan bakar minyak, listrik, serta dukungan pada alat utama sistem senjata. (art)
