Hentikan 'Ekspor' TKI, Ini Saran Kadin
|
12.00 |
VIVAnews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyarankan pemerintah Indonesia lebih optimal memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit untuk mengurangi pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.
"Jadi, kalau dimanfaatkan dengan baik, kita tidak perlu lagi 'ekspor' TKI," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Agribisnis, Franky Widjaja, di sela Rapat Koordinasi Pangan, di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2011.
Menurut Franky, selama ini sektor agribisnis menampung pekerja hingga mencapai 50 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebesar 8 sampai 10 persen di antaranya atau sekitar 5 juta orang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.
Dengan asumsi setiap kepala keluarga mengolah perkebunan kelapa sawit seluas 2 hektare (ha), maka dengan areal seluas 1 juta ha akan ada tambahan jumlah tenaga kerja sebanyak 500 ribu orang.
Artinya, jika selama ini Indonesia memiliki sekitar 10 juta masyarakat kurang beruntung, dengan program pengadaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 juta ha, akan ada tenaga kerja baru sebanyak 1 juta orang.
Franky mengatakan, jumlah tenaga kerja tersebut berpotensi bertambah lebih banyak jika pekerja di industri sampingan kelapa sawit ikut diperhitungkan. Industri kecil yang biasanya mengikuti pertumbuhan perkebunan kelapa sawit adalah bengkel, peralatan, serta transportasi.
"Jadi, perkebunan kelapa sawit ini, industri sampingannya bisa banyak. Satu juta pekerja di sektor yang kita kerjakan, ditambah 1 juta pekerja dari industri sampingan," kata dia.
Data Bank Indonesia menunjukkan, jumlah TKI yang mencari nafkah di luar negeri selama kuartal I-2011 mencapai 48 ribu orang lebih. Jumlah terbanyak di Arab Saudi sebanyak 17.890 orang, disusul Malaysia 9.000 orang. Tapi, LSM Migrant Care menyatakan saat ini jumlah TKI di Arab Saudi ada 1,2 juta orang, Malaysia (2,3 juta), Hong Kong (130 ribu), dan Singapura (80 ribu). (art)
