BPS: Sulit Sediakan Lapangan Kerja untuk TKW
VIVAnews - Kemungkinan tidak tertampungnya angkatan kerja Indonesia akibat pemberlakukan penghentian sementara (moratorium) tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab saudi diperkirakan bakal menambah jumlah pengangguran di tanah air.
Namun kenaikan angka pengangguran tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 120 juta jiwa.
"Kalau 1,5 juta TKI yang ada di Arab Saudi kembali ke Indonesia dan tidak dapat pekerjaan, itu relatif kecil dibandingkan angkatan kerja sebanyak 120 juta jiwa," kata Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan kepada VIVAnews.com di Jakarta, Kamis, 23 Juni 2011.
Menurut Rusman, moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi di satu sisi memang akan menyebabkan siklus perlambatan dalam hal jumlah TKI yang bekerja di negara Timur Tengah tersebut.
Kemungkinan lain adalah TKI sudah bekerja di Arab Saudi akan memperpanjang kontrak karena pasokan TKI yang semakin berkurang. "Tapi secara bertahap, akan berkurang," katanya. "Mereka tidak akan terdesak untuk kembali ke Indonesia."
Kalaupun TKI tersebut tidak mengajukan perpanjangan, BPS yakin majikan mereka di Arab Saudi akan meminta agar kontrak dari pekerja di rumahnya agar kembali diperpanjang.
Dampak lain yang kemungkinan muncul dari pemberlakukan moratorium TKI ini adalah pemerintah akan memperbaiki iklim kondusif yang mendukung tenaga kerja di luar negeri.
Rusman mengatakan, salah satu penyelesaian yang paling ideal untuk mengatasi penumpukan TKI yang batal bekerja di luar negeri adalah dengan menciptakan lapangan kerja.
"Persoalannya, lapangan kerja untuk tenaga kerja wanita (TKW) tidak bisa secara khusus. Tidak mudah mencari substitusi untuk pekerjaan buat para TKW," kata Rusman. "Di Indonesia, selama ini tidak ada pekerjaan khusus untuk perempuan."
Dia menilai, pemerintah seharusnya mencari cara untuk menaikkan ekonomi rumah tangga dari keluarga TKI. Dengan cara tersebut, diharapkan perempuan yang semula berniat menjadi TKW akan berubah pikiran mengingat kebutuhan ekonomi keluarga sudah dapat terpenuhi.
"Struktur atau konten dari pengiriman TKI jangan perempuan tapi tenaga terlatih dari TKI laki-laki," katanya.
Pada bagian lain, Rusman menilai, Hongkong sampai saat ini masih menjadi negara tujuan TKI yang dianggap paling ideal. Di negara yang baru bergabung dengan China ini, seluruh hak pekerja wajib dipenuhi oleh majikan dan semua ketentuan dibuat tertulis serta diketahui kedua pihak.
"Kelihatannya Arab Saudi agak relactant (enggan) menerapkan kebijakan seperti itu," kata dia. (eh)