BPK: Laporan Keuangan Kementerian Membaik
|
00.00 |
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan keuangan kementerian dan lembaga negara pada tahun 2010 secara umum mengalami kenaikan atau perbaikan.
Sebab, dari 33 entitas yang diperiksa, 70 persen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 30 persen Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Menurut Auditor Utama KN III BPK, Widodo Mumpuni, secara keseluruhan laporan hasil pemeriksaan keuangan ini tidak ada lagi yang mendapat opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat.
"Hal ini menunjukkan laporan pemeriksaan keuangan bukan beban, tetapi kebutuhan," ujarnya saat acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Negara di Auditorium BPK, Jakarta, Jumat 24 Juni 2011.
Beberapa laporan dari entitas tersebut antara lain:
- Dewan Perwakilan Rakyat: WTP
- Dewan Perwakilan Daerah: WTP
- Majelis Permusyawaratan Rakyat: WTP
- Mahkamah Konstitusi: WTP
- Komisi Yudisial: WTP
- Mahkamah Agung: WDP
- Lembaga Administrasi Negara: WTP
- Pendayagunaan Aparatur Negara: WTP
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: WTP
- Arsip Nasional Republik Indonesia: WTP
- Badan Kepegawain Negara: WTP
- Setneg: WTP
- Perpus nasional: WTP
- Koordinasi kesejahteraan rakyat: WTP
- Budpar: WTP
- Kemensos: WDP
- Pembangunan Rakyat: WTP
- Pertanahan Nasional: WDP
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana: WDP
- Olahraga: WDP
- Kemenakertrans: WDP
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI: WTP
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT: WTP
- Badan Tenaga Nuklir Nasional: WTP
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional/LAPAN: WTP
- Perlindungan dan Anak: WTP
- Ristek: WTP
- Kemenkominfo: WDP
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir/BAPETEN): WDP dengan paragraf tambahan
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI: WTP
- Bakosurtanal: WDP
- Badan Pemeriksa Keuangan: WTP
Sementara itu, Menteri Sekertaris Negara, Sudi Silalahi, yang memberi kata sambutan mewakili para entitas menyatakan, para entitas dalam menerima laporan ini harus dapat menyikapi sebagai pendorong rasa tertib administrasi keuangan negara agar lebih berkualitas.
"Pengelolaan keuangan negara yang berkualitas, berperan penting dalam pembangunan negara dan salah satu unsur penting dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih," kata Sudi di tempat yang sama.
Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, menurut Sudi, harus meneruskan standar dan prinsip akuntansi. "Hal lain yang juga mesti dilakukan ialah meningkatkan pengawasan intern dan yang tidak kalah penting harus meningkatkan efisiensi dengan mengedepankan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujarnya.
Laporan hasil keuangan ini, tambahnya, semoga dapat dianggap sebagai pencapaian kinerja dan pengabdian kepada negara yang ke depannya dapat ditingkatkan lebih baik lagi. (eh)
