DPR Minta Pemerintah Tambah Belanja
|
10.00 |
VIVAnews - Di tengah momentum pertumbuhan ekonomi yang positif, kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah mengeluarkan anggaran belanja lebih besar, sehingga bisa membenahi kondisi infrastruktur yang hingga saat ini masih buruk.
Penambahan belanja anggaran tersebut bisa diambil pemerintah dengan mematok target defisit 2012 pada kisaran dua persen dari sebelumnya sebesar 1,4-1,6 persen.
"Angka defisit sekitar dua persen dari produk domestik bruto dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur," kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Hikmat Tomet, saat membacakan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2012 pada Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Mei 2011.
Partai Golkar menilai belanja modal pemerintah seharusnya lebih besar dari belanja barang dan belanja pegawai. Pemerintah juga seharusnya mendorong Dana Alokasi Umum untuk daerah yang lebih tinggi.
Hal senada disampaikan perwakilan Fraksi Partai Hanura, M Ali Kastella, yang menilai defisit anggaran 2012 sebaiknya ditingkatkan menjadi dua persen untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar tujuh persen.
Menanggapi paparan beberapa Fraksi DPR tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan alasan pemerintah merencanakan defisit anggaran 1,4-1,6 persen dari PDB pada 2012 itu sebagai upaya menghindarkan utang baru yang tidak terlalu banyak.
Bambang mengatakan kebijakan fiskal yang ekspansif sebesar dua persen dapat saja dilaksanakan sesuai usulan beberapa fraksi tersebut. Asalkan DPR mengizinkan pemerintah menambah porsi pinjaman bilateral dan pinjaman multilateral dari lembaga donor internasional.
“Kami harus jaga juga utangnya agar tidak terlalu banyak, kecuali DPR
bisa menerima pembiayaan yang bersumber bukan dari surat utang, tapi dari lembaga internasional yang sebenarnya lebih murah cost of fund-nya,” kata Bambang.
Dia menambahkan, pembiayaan defisit APBN melalui pinjaman luar negeri jauh lebih murah dibandingkan penerbitan obligasi negara. Namun, selama ini penarikan utang luar negeri menjadi isu yang sensitif, sehingga tidak menjadi prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Pinjaman luar negeri jauh lebih murah. Kalau surat utang, mana ada grace period. Beda dengan pinjaman luar negeri yang ada grace period-nya. Tingkat bunganya pun jauh di bawah obligasi negara,” kata Bambang. (art)
