Komisi DPR: Larangan Premium Minim Persiapan
|
12.00 |
VIVAnews - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai persiapan pemerintah dalam pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sama dengan tipe rumah yang lagi tren sekarang, minimalis. Persiapan pemerintah, kalaupun ada terlalu sunyi.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PPP, Rohamurmuzy, menilai, hingga saat ini, belum ada sosialisasi optimal kepada masyarakat yang nantinya wajib menggunakan pertamax dari sebelumnya premium.
"F-PPP mendukung pemberlakuan pengendalian BBM bersubsidi sebagai bentuk koreksi terhadap pola subsidi yang tidak tepat sasaran selama ini. Namun persiapan pemerintah, kalaupun ada, terlalu sunyi," kata Rohamurmuzy dalam keterangannya kepada VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 28 Januari 2011.
Selain itu, menurut Romy -sapaan Rohamurmuzy-, pemerintah belum maksimal dalam mewacanakan produk alternatif vigas atau bahan bakar gas cair yang harganya Rp3.600 dan tanpa subsidi.
Hingga saat ini, baru 17 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia yang mempunyai dispenser vigas. Menurut dia, Indonesia harus mencontoh negara Argentina.
"Di Argentina, negara memfasilitasi vigas sebelum pelaksanaan konversi. Dan hasilnya sekarang, 80 persen transportasi darat Argentina sudah beralih ke vigas," kata Wakil Sekjen PPP ini.
Selain itu, Romy menilai, kesiapan terkait antisipasi pasar gelap BBM dan dampaknya kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki angkutan pelat hitam juga belum optimal.
Menurut dia, hingga saat ini belum ada tanda-tanda persiapan untuk mengantisipasi situasi tersebut secara teknis agar angkutan tidak berubah dari mengangkut penumpang menjadi mengangkut BBM.
Selain itu, dia menjelaskan, kemudahan mengalihkan angkutan milik UKM berpelat hitam menjadi pelat kuning juga belum ada kejelasan. "Belum jelas sampai sekarang yang berhak subsidi apakah seluruh pelat kuning, atau plus sebagian pelat hitam," kata Romy.
F-PPP mendesak pemerintah segera menyelesaikan kajian menyeluruh sebagaimana diminta dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR Desember lalu dan melaporkannya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan akan melakukan uji coba pengendalian
bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah trayek angkutan umum di DKI Jakarta mulai pekan ini. Salah satu yang hendak diuji coba adalah mikrolet M-01 jurusan terminal Kampung Melayu-Senen yang akan ditempeli stiker ber-barcode untuk pengendalian BBM bersubsidi.
"Barcode-nya nanti akan dipindai untuk mengetahui jumlah konsumsi BBM per
mobil angkutan umum," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suroyo Alimoeso, pekan ini. (art)
