Tahapan Larangan BBM Subsidi per Daerah
|
10.00 |
VIVAnews - Jika disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah berencana untuk memulai pengendalian penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar untuk mobil pelat hitam serta merah.
Berdasarkan roadmap pengendalian penggunaan BBM tertentu yang dilansir Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) disebutkan pembatasan BBM bersubsidi jenis premium akan dimulai per 1 Januari 2011 di daerah Jabodetabek.
Sementara itu, untuk BBM bersubsidi jenis solar direncanakan mulai dibatasi per 1 Juli 2011 untuk daerah Jabodetabek.
Selanjutnya, untuk keseluruhan Jawa-Bali, pengendalian BBM bersubsidi jenis premium akan dimulai per 1 Juli 2011, sedangkan solar, pengendalian untuk keseluruhan Jawa-Bali akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2011.
"Penghematan BBM bersubsidi jika diterapkan di seluruh Jawa-Bali akan mencapai 3,8 juta kiloliter," kata Dirjen Minyak dan Gas, Evita H Legowo, beberapa waktu lalu.
Dari roadmap itu juga disebutkan bahwa pembatasan BBM bersubsidi di luar Pulau Jawa dan Bali direncanakan mulai 2012. Untuk kota-kota besar di Pulau Sumatera, pembatasan BBM bersubsidi jenis premium dan solar akan dilaksanakan per 1 Januari 2012.
Sedangkan untuk keseluruhan Sumatera dan kota-kota besar di Kalimantan akan dilaksanakan per 1 Juli 2012.
Bagi keseluruhan Pulau Kalimantan dan kota-kota besar di Pulau Sulawesi, pengendalian BBM bersubsidi untuk premium dan solar dimulai pada 1 Januari 2013. Sedangkan untuk keseluruhan Sulawesi, pengendalian BBM bersubsidi akan diterapkan pada 1 Juli 2013.
Dalam roadmap BPH Migas juga disebutkan, lembaga itu akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi pada Januari mendatang. Pada Juli 2011, BPH Migas akan bekerja sama dengan Polda Jabar, sedangkan Polda Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali akan dilaksanakan pada Oktober 2011.
Pada Desember-Januari 2012, BPH Migas menargetkan kerja sama dengan seluruh jajaran Polda di Pulau Sumatera. Lalu, pada Juli 2012, diharapkan sudah melakukan kerja sama dengan Polda seluruh Pulau Kalimantan.
Dan pada Januari 2013, diharapkan kerja sama dengan Polda seluruh Pulau Sulawesi sudah dapat terwujud dalam mengawasi distribusi dan penyaluran BBM bersubsidi jenis premium dan solar. (hs)
