Siapa Tolak Proposal Pengaturan BBM?
|
08.00 |
VIVAnews - Proposal pengaturan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) mendapat penolakan dari si perancang pasal pembatasan. Adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menginisiasi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, menggelitik pemerintah atas kata-kata pengaturan konsumsi BBM yang diajukan.
"Saya mau ingatkan, pasal ini muncul karena rasa kekhawatiran PDI Perjuangan waktu itu atas konsumsi premium yang membengkak. PDI Perjuangan minta 42 juta kiloliter, tapi pemerintah tetap bertahan 38 juta kiloliter," kata Bambang mengingatkan masa-masa perumusan pasal 7 APBN saat itu, di Jakarta, Senin 13 Desember 2010.
Bambang mengatakan bahwa dalam pasal yang ada adalah pengendalian, bukan pembatasan. Tapi, ia mengaku heran, mengapa pada saat sekarang justru pemerintah berbalik meminta ada pengaturan.
"Ini alasannya apa, kajian? Mana kajiannya. Karena kalau memang takut membengkak bisa dipantau Januari ke Maret. Kalau memang nanti naik kuotanya, lalu kurang, bisa diminta lewat APBN Perubahan," kata Bambang menjelaskan mekanisme penambahan kuota volume BBM.
Bambang juga mengkritik para menteri yang mengklaim subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran tanpa kajian. "Kalau ada, mana (kajiannya)? Kenapa tidak dipaparkan?" ujarnya.
Dia justru mempertanyakan sikap pemerintah atas nasib PT Pertamina sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perminyakan di Indonesia yang akan berhadapan dengan perusahaan perminyakan di dunia yang sudah kuat, seperti Petronas.
Menurut dia, Pertamina belum akan siap melawan Petronas, bila memang BBM bersubsidi dibatasi konsumsinya. Pertamina harus menyiapkan 4.000 outlet yang masing-masing menelan dana sekitar Rp2 miliar.
"Pertamina belum akan siap sampai 2017. Petronas sudah siap. Jadi, kalau mau cepat, maka dia harus impor," kata dia.
Untuk itu, kepada pemerintah, ia meminta dijabarkan untung dan ruginya. Karena bila tidak, dikhawatirkan justru Pertamina-lah yang nantinya akan dirugikan.
"Karena itu saya keberatan (pengaturan konsumsi BBM) sebelum kajian clear dari mana? Kalau memang oke, Pertamina siap tidak. Karena kalau tidak, maka ini akan 'membunuh' Pertamina," katanya. (hs)
