Larangan Premium Seharusnya Cepat Diterapkan
|
12.00 |
VIVAnews - Pemerintah seharusnya mempercepat pelaksanaan kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terkait harga minyak mentah yang terus merangkak naik. Sebab, hal itu terkait dengan kesiapan masyarakat dan alokasi dana subsidi.
"Kalau ekspektasi harga ICP (Harga Minyak Indonesia/Indonesia Crude Price) akan naik, sebaiknya pembatasan BBM diberlakukan segera," ujar pengamat ekonomi, Anggito Abimanyu, di Jakarta, Kamis, 30 Desember 2010.
Menurut Anggito, dengan pengunduran jadwal pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi dari sebelumnya Januari menjadi Maret 2011, artinya penghematan yang semula diperkirakan Rp3,8 triliun bakal menurun. "Apakah kalau harga ICP US$100 per barrel atau Pertamax Rp8.000, pemerintah tetap akan melaksanakan?" katanya.
Dari sisi masyarakat, mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini memperkirakan terjadi kekagetan yang tiba-tiba dari sisi pengeluaran untuk konsumsi BBM. Sebab, masyarakat yang selama ini hanya membeli premium dengan harga Rp4.500 per liter, terpaksa mengeluarkan dana Rp8.000 per liter karena harus beralih ke Pertamax.
Anggito juga menyoroti masalah penggunaan dana hasil penghematan dari pembatasan BBM tersebut serta kesiapan migrasi dari mobil pelat hitam ke pelat kuning untuk kendaraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Persoalan lain adalah kemungkinan adanya tambahan kebutuhan impor BBM serta perbedaan harga BBM antar wilayah jika pelaksanaan pembatasan dilakukan bertahap.
Hasil analisis Anggito juga menunjukkan perhitungan manfaat akan jauh lebih besar diibandingkan kebijakan pembatasan BBM. Manfaat yang bisa diperoleh di antaranya kesehatan keuangan Pertamina, konservasi lingkungan, rasionalitas harga BBM, serta penghematan energi.
Sementara itu, dari sisi biaya akan menimbulkan ekspektasi inflasi, investasi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan kenaikan harga pengguna subsidi non-BBM.
Namun, jika persiapan pembatasan BBM ini dirasakan masih minim, sisi manfaat yang diterima bakal lebih kecil dibandingkan kebijakan pembatasan BBM. (art)
