SBY: Kiat Sukses Lima Negara Bangun Ekonomi
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah membahas agenda dan master plan pembangunan ekonomi Indonesia 4-5 tahun ke depan di Istana Bogor, Jawa Barat.
"Yang ingin kita susun ini adalah, satu rencana yang lebih konkrit, agendanya jelas, sasarannya jelas, timelinenya jelas, siapa berbuat apa. Ketuanya siapa jelas, investasi di bidang apa jelas, " ujarnya di Bogor, Kamis 30 Desember 2010.
Agenda, model dan sasaran yang jelas, menurut SBY, juga dilakukan oleh negara-negara lain dalam menjalankan strategi pembangunan ekonomi negaranya. "Kalau Indonesia, kita lebih memilih konsep untuk memadukan mekanisme pasar dengan campur tangan pemerintah."
Bagaimana dengan negara lain?
SBY menyebutkan dan telah mempelajari bagimana lima negara membangun ekonominya sehingga berkembang maju seperti sekarang.
China, yang kini berubah menjadi ekonomi raksasa ditempuh dengan membangun zona ekonomi yang menjadi model pembangunan perekonomian China.
Korea Selatan mengembangkan perusahaan besar sebagai pilar ekonominya. Hal itu membuat perekonomian Korea menjadi kompetitif, dengan teknologi meningkat dan industrialisasi yang maju.
India yang kini menjadi salah satu raksasa ekonomi terbesar kedua di Asia memilih mengutamakan teknologi informasi dan sektor andalan lain.
Singapura sebagai negara kecil menjadikan kawasannya yang strategis sebagai servis, area perdagangan dan keuangan.
Sedangkan Malaysia di bawah Perdana Menteri Mohd Majid memilih membangun perekonomian dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan. "Tapi mereka punya sebetulnya rencana yang definitif," ujarnya di Istana Bogor, Kamis 30 Desember 2010.
Dengan contoh negara-negara tersebut, kata SBY, Indonesia memilih tatanan perekonomian yang terbuka dan mengutamakan hukum pasar sehingga lebih efisien. Namun aturan dari pemerintah tetap diperlukan. "Paduan yang tepat dari kedua wilayah itu yang bisa sukseskan ekonomi sebuah negara" ujarnya.
Menurutnya mekanisme pasar tidak bisa menyelesaikan semua persoalan, terutama pada saat krisis. Ketika terjadi ketidakadilan dalam sebuah pertumbuhan perekomian, peran pemerintah menjadi diperlukan. "Kita akan memadukan kedua pendekatan itu dalam master plan," ujarnya. (hs)