Apakah Asing di Balik Larangan Premium?
|
14.00 |
VIVAnews - Pemerintah membantah kebijakan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipengaruhi oleh tekanan pemain asing di sektor bisnis BBM retail.
"Tidak benar atas tekanan pemain asing, dalam Rencana Pembangunan Jangan Menengah Nasional sebelumnya (2004-2009), subsidi BBM harus dikurangi," kata Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Evita Legowo di Jakarta, Kamis 30 Desember 2010. Dia mengingatkan keliru jika ada tudingan bahwa penerapan batasan BBM bersubsidi disebabkan oleh tekanan asing.
Selain Pertamina, sejumlah perusahaan minyak asing memang turut bermain dalam memperebutkan pasar BBM nonsubsidi di Indonesia. Pemain asing tersebut adalah Shell, Petronas dan Total. Sejumlah pemain asing tersebut menyambut baik rencana pembatasan BBM subsidi.
Sebab, jika penggunaan BBM subsidi dibatasi, maka peluang pom bensin asing akan semakin terbuka lebar dalam menggaet pasar. Pembatasan itu diberlakukan dalam bentuk larangan memakai premium bagi mobil pribadi mulai akhir Maret 2011.
Semula kebijakan akan diterapkan awal Januari 2011, namun DPR meminta ditunda hingga akhir Maret 2011 agar Pertamina mempersiapkan diri, termasuk bersaing dengan pemain asing. Bahkan, anggota DPR sampai khawatir Pertamina bisa bangkrut jika tidak bisa bersaing dengan asing.
Menurut Evita, pengaturan BBM subsidi sesungguhnya sudah diterapkan sejak 2004. Namun, saat itu tidak mudah mengatur BBM bersubsidi. Dalam perkembangannya, Evita menekankan subsidi BBM memang harus dikurangi karena berpengaruh signifikan. Apalagi, subisidi BBM terus meningkat setiap tahun sehingga tidak akan sehat bagi APBN jika subsidi ini dilanjutkan.
"Ini tidak sehat tetapi pemerintah harus subsidi, namun subsidi untuk siapa? subsidi untuk orang yang kurang mampu," katanya.
Evita menjelaskan setelah merencanakan pengaturan BBM bersubsidi pada 2004 lalu, pemerintah pada 2009 lalu telah melakukan uji coba distribusi tertutup BBM bersubsidi di daerah Bintan dan Batam sebelum diimplementasikan ke masyarakat luas.
