Bawahan Dituduh Bermain, Mustafa Tunggu Panja
|
00.00 |
VIVAnews - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berharap hasil Panitia Kerja (Panja) IPO PT Krakatau Steel Tbk Dewan Perwakilan Rakyat bisa membuka seluruh informasi terselubung yang mewarnai proses privatisasi perusahaan baja nasional tersebut.
Mustafa juga berharap Panja bisa membuktikan benar tidaknya tuduhan bahwa pejabat di Kementerian BUMN ikut terlibat dalam permainan IPO perusahaan baja milik pemerintah ini.
"Kalau ada hal-hal yang tidak beres diharapkan bisa ditemukan," kata Mustafa di Jakarta, Kamis, 2 Desember 2010.
Menurut dia, instansinya akan memberikan informasi selengkapnya mengenai proses privatisasi Krakatau. Namun, untuk masalah pembukaan data investor, Kementerian BUMN tetap akan mengikuti ketentuan yang berlaku di pasar modal.
"Kami akan memberikan data dan informasi selengkapnya sesuai dengan aturan main," katanya.
Mustafa mengaku masih mempercayai kredibilitas dan profesionalisme bawahannya yang ikut dalam proses privatisasi Krakatau. "Mereka selama ini mengatakan tidak ikut bermain, kalaupun ada saya tidak bisa menjawab sampai ada hasil Panja yang menemukan adanya kelemahan," katanya.
Sebagai catatan, salah satu anggota Komisi VI Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan BUMN DPR dari Fraksi Partai PAN Ahmad Mumtaz Rais menuding salah seorang pejabat BUMN ikut terlibat dalam permainan penjatahan saham IPO Krakatau.
Sebab itu, Mumtaz meminta agar Kementerian BUMN mau membuka data-data investor yang memperoleh penjatahan saham perdana.
Privatisasi Tetap Jalan
Pada bagian lain, Menteri BUMN menegaskan bahwa seluruh proses privatisasi BUMN akan terus berjalan. Hal ini menanggapi usulan Komisi VI agar BUMN menghentikan sementara privatisasi hingga masalah Krakatau dianggap selesai. "Saya ingin mengajak DPR mencari jalan keluar yang baik tanpa menunda proses IPO berikutnya," katanya.
Walau memastikan tidak ada penundaan privatisasi, Mustafa mengatakan proses privatisasi berikutnya harus dilakukan dengan menjaga kehati-hatian serta melakukan komunikasi lebih baik dan konsultasi intensif dengan DPR.
