Alasan DPR Tunda Larangan Premium
|
10.00 |
VIVAnews - Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat telah sepakat menunda pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir kuartal pertama 2011. Namun, sejumlah fraksi memberi catatan atas pelaksanaan program itu.
Dari delapan fraksi, tujuh fraksi menyetujui dengan catatan pemerintah melakukan penundaan pelaksanaan dari rencana semula 1 Januari 2011. Sedangkan satu fraksi, Fraksi PDI Perjuangan menolak karena belum ada kajian komprehensif pembatasan BBM bersubsidi ini.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ismayatun menilai pemerintah harus melengkapi kajian dengan berbagai hal teknis. Setelah siap, baru pemerintah bisa menerapkan program itu.
Fraksi Partai Demokrat menyetujui kebijakan ini dilaksanakan dengan catatan pemerintah harus melakukan perbaikan di sektor transportasi. "Pemerintah juga harus meningkatkan infrastruktur di sektor energi," kata Sutan Bhatoegana.
Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang memadai, sehingga bisa mengurangi dampak negatif. FPG meminta pengendalian dilakukan bertahap setelah melalui kajian, serta membentuk langkah-langkah pendukung kebijakan. "Akhir kuartal I 2011 dimulai di Jabodetabek," kata Satya W Yudha, anggota Komisi VII dari Fraksi PG.
Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan, pemerintah sudah melakukan kajian dan membuat desain yang baik sejak September 2010. Fraksi PKS menyetujui pengaturan BBM bersubsidi, namun dilakukan secara bertahap pada Maret 2011 dimulai di Jabodetabek.
Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat, pengaturan BBM bersubsidi harus secepatnya dilaksanakan. Semakin cepat diimplementasikan, semakin baik bagi penghematan anggaran.
Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta pemerintah melaksanakan pengendalian BBM dengan jadwal tentatif menurut kajian kesiapan di bidang infrastruktur. Pemerintah harus mengantisipasi manipulasi pasar gelap, mempertimbangkan dampak sosial ekonomi, dan kesiapan Pertamina terhadap distribusi BBM nonsubsidi.
Selain itu, pemerintah juga harus melakukan konversi ke Bahan Bakar Gas (BBG) tanpa subsidi untuk transportasi nasional. "Pemerintah juga harus memberikan kemudahan mutasi pelat hitam angkutan barang ke pelat kuning. Ini untuk meminimalisir dampak," kata Romahurmuzy, anggota Komisi VII dari Fraksi PPP.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Hanura mendukung pengalihan atau pengurangan subsidi BBM untuk kendaraan pribadi. Namun, pelaksanaannya tidak tepat pada Januari 2011. Tentunya sampai waktu yang cukup. Masa pengunduran, Fraksi PKB mengharapkan ditetapkan kajian tambahan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh menuturkan, pemerintah akan melengkapi kajian dengan memperhatikan masukan dari para anggota DPR. Hal ini untuk mengantisipasi risiko yang akan muncul saat pembatasan BBM diimplementasikan.
"Pemerintah akan sungguh-sungguh melengkapi kajian sebelum kuartal pertama 2011," kata Darwin.
Dengan pengunduran waktu pembatasan BBM bersubsidi ini, pemerintah akan memanfaatkan untuk sosialisi kepada masyarakat. Pemerintah tidak akan mengubah skema yang akan dibuat, yaitu pembatasan akan dimulai di Jabodetabek terlebih dulu, baru diikuti seluruh Pulau Jawa - Bali, dan pulau lain. "Skemanya masih sama," kata Darwin. (hs)
