Menperin Pangkas Anggaran Rp203 Miliar
|
07.00 |
VIVAnews - Kementerian Perindustrian menyatakan ada penurunan atau pemotongan anggaran tahun 2012 sebesar Rp203,9 miliar atau 8 persen dari total anggaran sebesar Rp2,548 triliun menjadi Rp2,345 triliun.
"Pemotongan tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait efisiensi dan optimalisasi anggaran 2012," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin 12 Maret 2012.
Hidayat menuturkan pihaknya mengambil strategi pengurangan pagu anggaran tahun 2012 dengan meminimalkan dampak negatifnya terhadap kinerja industri dan pelaksanaan tugas pokok perindustrian.
"Pemotongan tersebut dilakukan pada kegiatan yang bersumber dari rupiah murni. Mengamankan program kegiatan prioritas nasional, direktif Presiden, prioritas Kementerian Perindustrian, fungsi pendidikan dan standar layanan publik minimum pada balai besar dan Baristand (Balai Riset dan Standardisasi Industri), serta mengamankan belanja barang modal dalam rangka fasilitas pengembangan industri," kata Hidayat.
Hidayat menjelaskan pemotongan dilakukan pada seluruh program (unit kerja eselon I) dengan prinsip "sharing the pain".
"Pemotongan pagu pada setiap program dilakukan melalui pemotongan pegawai transito yang merupakan cadangan belanja pegawai untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai yang belum diperhitungkan sebelumnya, sebesar Rp17,1 miliar," kata Hidayat.
Adanya penghematan, lanjut Hidayat, pada sektor belanja barang yang meliputi belanja barang non operasional lainnya, belanja honor terkait output kegiatan, belanja jasa konsultan, belanja jasa profesi, belanja jasa lainnya, belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri.
"Penghematan dari belanja perjalanan dinas sebesar Rp60,7 miliar dan belanja barang lainnya sebesar Rp126,1 miliar," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan memotong anggaran belanja barang dan operasional seluruh kementerian atau lembaga untuk dimasukkan dalam Rancangan APBN Perubahan 2012. Pemerintah berencana menghemat hingga Rp22 triliun.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, seiring perubahan asumsi makro untuk dimasukkan dalam RAPBN-P 2012, pemerintah akan mempertajam anggaran yang ada di setiap kementerian dan lembaga negara.
"Seiring dengan perubahan asumsi, ICP (harga minyak mentah Indonesia), dan yang lain, kami mempertajam anggaran yang ada di kementerian dan lembaga," katanya di Jakarta, Selasa 28 Februari 2012.
