63 Daerah Belum Selesaikan APBD
|
17.02 |
VIVAnews - Kementerian Keuangan mencatat hingga awal Maret 2012, terdapat 63 daerah dari 524 kabupaten/kota/provinsi yang belum menyerahkan anggaran dasar belanja daerah (APBD).
Kemenkeu akan memberikan batas waktu hingga akhir Maret 2012 untuk menyerahkan APBD agar daerah tidak terkena sanksi.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Marwanto Harjowiryono menjelaskan, Kementerian Keuangan telah mengirim surat peringatan kepada daerah untuk segera mengirim APBD.
Jika satu bulan setelah surat dikirim, daerah belum juga melengkapi APBD, sesuai Undang-undang nomor 33 tahun 2004 akan ada sanksi sebesar 25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) akan ditunda.
"Segera, setelah diselesaikan APBD-nya maka transfer daerah akan dikembalikan. Untuk itu, kami menghimbau segera diselesaikan," kata Marwanto di Jakarta, Senin 12 Maret 2012.
Dalam APBN 2012, Marwanto menjelaskan, dana transfer daerah sebesar Rp470 triliun akan dialokasikan untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Tentunya, jika APBD belum selesai, eksekusi transfer daerah akan terhambat dan mengganggu proses pembangunan di daerah.
Kebijakan desentralisasi fiskal, lanjutnya, yang diberikan pemerintah pusat merupakan kewenangan daerah untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. Pemerintah, kata dia, akan memberikan insentif untuk daerah yang memiliki kinerja yang bagus dalam desentralisasi fiskal.
"Diukur dari sisi pengelolaan keuangan, apakah WTP (wajar tanpa pengecualian), maka daearah tersebut akan mendapatkan prioritas dana alokasi. Kita lihat, apakah pendidikan, kesehatan maju atau tidak," ujarnya.
Marwanto menuturkan, memperbaiki kualitas pelaksanaan desentralisasi bukan berarti memangkas ruang gerak dan kreativitas pemerintah daerah.
Selain itu, desentralisasi yang dijalankan selama sebelas tahun merupakan sebuah pengalaman yang penting untuk berbagi dengan negara lain yang memiliki pengalaman hampir sama dengan fokus yang berbeda.
