Pendanaan Infrastruktur Serahkan ke Bank BUMN
|
08.00 |
VIVAnews - Kepala Tim Ekonomi PT Bank Negara Indonesia Tbk, Ryan Kiryanto, menilai jika pemerintah ingin menggenjot pembangunan infrastruktur, sebaiknya lebih memfokuskan pemberdayaan pada bank pelat merah.
Menurut dia, pemerintah perlu untuk mendorong bank-bank tersebut guna mengalokasikan sebagian portofolio pembiayaannya untuk sektor infrastruktur.
"Kalau memang berniat untuk menggenjot proyek infrastruktur, pemerintah harus bisa mendorong bank-bank BUMN untuk menyisihkan 30 persen portofolionya bagi proyek infrastruktur," ujar Ryan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 15 Februari 2012.
Ryan turut berpendapat bahwa rencana pembangunan bank infrastruktur akan sulit terwujud. Sebab, sektor perbankan umumnya masih sulit untuk membiayai pembiayaan sektor jangka panjang, karena pembiayaan di perbankan masih didominasi jangka pendek.
Untuk itu, dia melanjutkan, pemerintah diharapkan dapat mendorong bank-bank Badan Usaha Milik Negara agar dapat melakukan pembiayaan kepada sektor infrastruktur.
"Seharusnya pemerintah memberikan semacam 'penugasan' kepada bank-bank BUMN untuk membiayai sektor infrastruktur," tuturnya.
Alasannya, karena bank-bank tersebut sudah berpengalaman. Ketersediaan pembiayaannya juga sudah ada. "Tapi, kesiapan dari proyeknya itu yang tidak ada," tuturnya.
Selain itu, Ryan mengatakan, dari sisi regulasi, pendirian bank infrastruktur tersebut juga tidak mudah. Untuk pembangunan bank tersebut diperlukan dana sekitar Rp3 triliun.
"Sekarang pemerintah punya uang Rp3 triliun tidak untuk mendirikan bank infrastruktur itu. Belum yang lain-lain seperti logistik dan sumber daya manusia," terangnya.
Faktor penghambat proyek infrastruktur di Indonesia, dia menambahkan, seperti masalah teknik operasional, pembebasan lahan, dan lain-lain yang membuat pembangunan sektor ini tidak berjalan lancar. (art)
