INSA: Hapus BBM Subsidi untuk Kapal Niaga

Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Senin, 13 Februari 2012

INSA: Hapus BBM Subsidi untuk Kapal Niaga

VIVAnews - Pelaku bisnis di sektor pelayaran mendesak pemerintah segera memutuskan kebijakan penanganan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terus membengkak. Industri pelayaran bahkan menyatakan bersedia terkena imbas penghapusan BBM bersubsidi terutama untuk armada pelayaran niaga.

"Melihat harga minyak dunia yang terus naik, akan terlalu banyak dana APBN yang terkuras untuk membiayai subsidi BBM,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Organisasi Pengusaha Pelayaran Nasional (DPP INSA), Carmelita Hartoto, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 Februari 2012.

Dalam APBN tahun 2012, total anggaran untuk subsidi BBM mencapai Rp123 triliun. Namun, angka tersebut hampir pasti akan melonjak mengingat harga minyak sudah melewati level US$100 per barel. Sementara itu, patokan harga minyak di APBN 2012 sebesar US$90 per barel.

Carmelita mengatakan INSA telah mengusulkan penghapusan subsidi BBM kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk pelayaran niaga nasional. Padahal, BBM selama ini memiliki porsi hingga 40 persen dari biaya operasional kapal.

Namun, INSA mengusulkan pencabutan subsidi untuk pelayaran niaga itu tak perlu diberlakukan pada kapal penumpang, kapal perintis, kapal pelayaran rakyat, serta kapal angkutan sungai dan penyeberangan (ASDP).

INSA berharap dengan usulan penghapusan subsidi BBM ini, pemerintah juga memberikan penanganan yang setara terhadap industri pelayaran nasional. Pemerintah diminta untuk menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk angkutan ekspor-impor.

Selama ini, INSA mengaku pelaku pelayaran domestik hanya mampu mengangkut sekitar 9 persen dari muatan ekspor-impor di Indonesia yang mencapai 500 juta ton per tahun. Minimnya pengakutan ini disebabkan industri pelayan nasional tak mampu bersaing dengan pelabuhan asing.

"Melonjaknya aktivitas ekspor-impor selama tiga tahun terakhir hanya dinikmati perusahaan asing. Tahun lalu kami juga kehilangan potensi pajak penghasilan dari angkutan batubara senilai kurang lebih Rp8,5 triliun,” ungkap Carmelita. (kd)

 

Popular Posts