Apersi: Buka Kembali Subsidi Rumah Murah

Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Selasa, 14 Februari 2012

Apersi: Buka Kembali Subsidi Rumah Murah

VIVAnews - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut baik imbauan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie agar bank-bank penyalur fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mendukung upaya pemerintah untuk menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kalau supaya menurunkan suku bunga, kami setuju." kata Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo kepada VIVAnews di Jakarta, Senin malam, 13 Februari 2012.

Namun, Eddy meminta kepada Marzuki agar memerintahkan Menteri Perumahan Rakyat untuk membuka FLPP dengan suku bunga yang lama sembari menunggu negosiasi antara pemerintah dengan perbankan menemukan titik temu mengenai penetapan suku bunga yang baru.

"Yang paling penting, Pak Marzuki memerintahkan Menpera membuka keran FLPP dulu, yang dihentikan sejak 6 Januari lalu," katanya.

Eddy melanjutkan, jika keran FLPP dibuka dengan suku bunga yang lama Apersi dapat menjalankan proyek pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. "Kami bisa sambil jalan, bukan dimatikan seperti saat ini karena sejak akhir Desember proyek kami terhenti sehingga kami merugi sebesar Rp2 triliun," ujarnya.

Dia menyarankan, agar porsi pemerintah dalam mensubsidi program FLPP ini menjadi 100 persen sehingga bunga KPR berkurang dan bank tidak usah berpikir soal cost of fund. "Pemerintah jangan setengah hati, bank pemerintah mana yang mau rugi. Apalagi keempat bank penyalur tersebut, sudah go public," kata Eddy.

Sebagaimana diketahui, Apersi berencana melancarkan gugatan perwakilan kelompok (class action), apabila program subsidi KPR melalui FLPP tidak jalan hingga akhir Februari ini.

Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo, mengatakan bahwa tuntutan ini akan dilakukan bersama para konsumen yang merasa dirugikan. "Yang akan menjadi bahan tuntutan adalah dampak dan kerugian," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

 

Popular Posts