PNS Lain Tak Harus Punya TOEFL 600
|
10.00 |
VIVAnews - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi belum akan mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) memiliki skor TOEFL 600, seperti yang direncanakan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan kepada pegawainya.
Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo mengatakan untuk bidang tertentu syarat TOEFL itu tidak ada masalah. "Namun PNS lain belum terpikir ke sana," kata dia kepada VIVAnews, Selasa, 3 Januari 2011.
Ide Wirjawan yang akan mewajibkan pegawai Kementerian Perdagangan memiliki skor TOEFL mencapai 600 itu sebenarnya bukan hal yang baru. Gita telah menerapkan kebijakan itu ketika ia menjabat sebagai kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Gita mengatakan, rencana mewajibkan skor TOEFL yang mencapai 600 itu wajar, karena seiring dengan perkembangan kondisi global. "Saat ini, kita kompetensinya dengan dunia, kita harus bisa global. Bukan hanya Bahasa Inggris, tapi juga Jepang, Arab, Prancis, dan Mandarin," ujar Gita kemarin, Selasa, di Jakarta.
Menurut dia, saat ini merupakan era perdagangan bebas yaitu penggunaan bahasa adalah salah satu syarat agar arus perdagangan lancar. "Kita kan perdagangan dengan luar negeri, harus bisa Bahasa Inggris," ujarnya.
Gita memang berencana meningkatkan jumlah pegawai yang menguasai bahasa asing, terutama Bahasa Inggris, melalui pencapaian skor TOEFL di atas 600. Pada tahap awal akan diberlakukan untuk 1.000 pegawai Kementerian Perdagangan.
Mendag mencontohkan, pegawai BKPM ketika masa periode kepemimpinannya pada akhir 2011, sebanyak 258 karyawannya sudah memiliki TOEFL di atas 600 dari total 580 karyawan.
"BKPM terbukti bisa, kita kasih latihan, kasih kesempatan. BKPM sudah dilakukan, sudah sukses. Waktu awal 2011 nol karyawan, sekarang 258 dari 580 yang sudah capai TOEFL 600 ke atas," kata dia. (umi)
