Pekan Depan Mulai Sosialisasi Pembatasan BBM
|
06.00 |
VIVAnews - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo menyatakan sosialisasi program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan segera dimulai pekan depan.
"Pemerintah sudah bentuk tim sosialisasi dan akan mulai berjalan pekan depan," kata Widjajono Partowidagdo di Jakarta, Jumat, 6 Januari 2012.
Menurut Widjajono, sosialisasi program pembatasan BBM ini akan dilakukan besar-besaran melalui media massa cetak dan elektronik. Sosialisasi nonformal juga akan dilakukan melalui pemberitaan media massa.
Mengenai aturan pelaksanaannya, Widjajono mengatakan pemerintah akan segera menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 9 tahun 2006 tentang masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi pekan depan.
Namun, pemerintah sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang lebih kuat yaitu Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.
Mekanisme Pembatasan
Pada mekanisme pembatasan BBM bersubsidi, nantinya kendaraan pribadi roda empat tidak boleh menggunakan Premium dan harus beralih ke Pertamax. Sementara itu, kendaran umum dan roda dua, masih diperbolehkan menggunakan Premium.
Begitu pula dengan para pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang selama ini lebih banyak menjual Premium, harus segera diubah menjadi Pertamax. SPBU yang menjual Premium nantinya hanya akan difokuskan di jalur-jalur angkutan umum.
Pada proses pengisian Premium untuk sepeda motor, SPBU harus menyediakan tempat terpisah, sehingga mobil pribadi tidak akan bisa ikut membeli Premium.
Untuk kendaraan umum, upaya pemantauan nantinya akan dibatasi menggunakan Radio Frequency Identification (RFID). Alat ini untuk mencegah bocornya BBM subsidi kepada pengguna yang tidak memiliki hak. "Penyelewangan akibat program pembatasan pasti ada. Namun, tujuan pengurangan subsidi akan tercapai," katanya.
Pemerintah, Widjajono melanjutkan, berjanji akan memperbaiki moda transportasi umum agar masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi bersedia pindah ke transportasi umum.
Terkait imbauan agar masyarakat mulai beralih menggunakan bahan bakar gas (BBG), pemerintah rencananya akan memulai langkah itu dari transportasi umum. Pada fasilitas publik ini, pemerintah akan menyediakan converter kit secara gratis.
Selanjutnya, pemerintah akan membebaskan pemilik kendaraan pribadi untuk menetapkan pilihan menggunakan BBM non subsidi atau beralih ke BBG. "Nantinya, masyarakat akan memiliki pilihan memakai Pertamax atau BBG," katanya. (art)
