Wamen ESDM: Banyak Orang Berpura-pura
|
00.00 |
VIVAnews - Widjajono Partowidagdo sering mengungkapkan hal-hal "aneh" seputar energi nasional. Padahal, saat ini dia menjabat wakil menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satu pernyataan yang membuat polemik adalah wacana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Apakah dia tidak enggan dengan atasannya? "Saya tidak pernah enggan karena pada dasarnya saya akademisi," kata dia saat berkunjung ke kantor VIVAnews.com, di Menara Standard Chartered Bank, Lantai 31, Jakarta, Rabu 30 November 2011.
Kalau boleh memilih, apakah menjadi pejabat yang tidak boleh bicara atau akademisi yang bebas bicara, dia akan memilih akademisi. "Saya ngomong apa adanya. Dengan ngomong apa adanya, negara dapat menjadi lebih baik," ujarnya.
Menurut dia, di Indonesia banyak orang yang berpura-pura, sehingga mau ketika dibungkam. Bagi Widjajono, menjadi pejabat bukan mencari uang. "Saya sudah kaya," katanya.
Dalam kunjungan itu, dia juga mengatakan pentingnya menekan subsidi energi yang saat ini bisa mencapai Rp200 triliun per tahun. Menurut dia, subsidi ini tidak perlu dan lebih baik digunakan untuk memperbaiki proyek-proyek infrastruktur.
Widjajono yang merupakan dosen di Institut Tekonologi Bandung ini mengatakan, berlahan, sebaiknya subsidi dihilangkan. "Bila dana infrastruktur banyak, pembangunan transportasi massal juga cepat. Tak perlu macet lagi," katanya.
Dia mencontohkan, di sejumlah negara maju, perkembangan kendaraan justru sangat dibatasi, karena pajak tinggi dan harga bahan bakar juga mahal. "Akibatnya, orang memilih menggunakan transportasi umum," ujarnya.
Kenyataannya di Indonesia berbeda. Harga bahan bakar murah, sehingga orang masih senang menggunakan kendaraan pribadi, sehingga kemacetan terjadi di mana-mana.
Pengalaman dulu, saat harga bensin Rp6.000 per liter, banyak orang yang beralih ke kereta dan bus Transjakarta. "Artinya, kalau bensin mahal, masyarakat akan menggunakan kendaraan alternatif," katanya.
Mengenai rencana pemerintah menekan subsidi, Widjajono mengatakan, pemerintah memiliki tiga alternatif. Pertama menaikkan harga, kedua membatasi pemakaian dengan mewajibkan mobil pribadi menggunakan Pertamax, dan ketiga mengganti dengan bahan bakar lain yang lebih murah (konversi) ke bahan bakar gas. "Saat ini waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM," katanya. (art)
